QUIZ DAN FORUM 4

1. ETIKA BISNIS DAN TATA KELOLA
KEPEMIMPINAN YANG BAIK
OLEH : Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,
The Coorporate Culture Impact and Implementation
Oleh :
Asteria Dian.P 55116120041
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
2017

2. Menurut Saya Konsep GCG yaitu Transparansi,akuntanbilitas, Indenpendensi, Responsibility, dan
Fairness atau kesetaraan harus di terapkan pada Budaya Perusahaan. karena Budaya perusahaan
merupakan pegangan SDM dalam menjalankan Kewajiban dan merupakan landasan Perilaku dalam
Organisasi ( modul 4, GCG prof.Hapzi ali ). Konsep GCG juga harus selalu ada pada Budaya Organisasi
perusahaan agar perusahaan tersebut mampu menjalankan kegiatan utamanya.
GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka
panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika
Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).
Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai
mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi
antarnegara, melainkan antarkorporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau
terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-
masing (Moeljono, 2005).
Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa
khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeljono). Survey dari Booz-Allen di Asia Timur
pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah
dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya
kualitas GCG korporasi-korporasi diIndonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan
tersebut.
Konsultan manajemen McKinsey & Co, melalui penelitian pada tahun yang sama, menemukan bahwa
sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal (sebelum krisis)
ternyata overvalued. Dikemukakan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh
growth expectation dan sisanya 10% baru ditentukan oleh current earning stream. Sebagai pembanding,
nilai dari perusahaan publik yang sehat di negara maju ditentukan dengan komposisi 30% dari growth
expectation dan 70% dari current earning stream, yang merupakan kinerja sebenarnya dari korporasi. Jadi,
sebenarnya terdapat ”ketidakjujuran” dalam permainan di pasar modal yang kemungkinan dilakukan atau
diatur oleh pihak yang sangat diuntungkan oleh kondisi tersebut.
Informasi yang saya kutip di atas adalah hal nyata yang terjadi di Indonesia. Penerapan GCG di rasa tidak
maximal. Tapi menurut saya , penerapan GCG di Indonesia masih terus berusaha di terapkan sebagai
bukti nyatanya adalah pada tahun 2001, Komite Nasiaonal Corporate Governance, menerbitkan Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006.
Tujuannya tak lain adalah untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Governance di Indonesia
sehingga bisa membawa iklim usaha yang sehat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Konsep GCG terus di terapkan di Indonesia sebagai contoh nya GCG pada PT.PLN dan PT. POS
INDONESIA. Kedua perusahaan ini bersaha menerapkan konsep GCG yang baik.
GCG pada PT PLN : Menerapkan Tranparansi, Akuntanbilitas, indenpendensi, Responsibilitas, Fairness
/ Kesetaraan.

3. GCG pada PT.POS Indonesia : Implementasi GCG menghasilkan hal-hal penting di antaranya
1. Peraturan Direksi Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Panduan GCG PT.POS
INDONESIA ( Persero ).
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Board
Manual PT Pos Indonesia (Persero).
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pedoman
Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct) Insan Pos Indonesia.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero).
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Whistle Blowing
System di PT Pos Indonesia (Persero).
7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di PT Pos Indonesia (Persero).
Perbedaan Board of Director , Board of Commite , Board Power dan Board Composition dan
Implementasinya dalam konsep GCG.
a. Board of Director ( Jajaran Direktur )
Berkenaan dalam bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat 2 sistem yang berbeda yang
berasal dari 2 sistem hukum yang berbeda yaitu anglo saxon dan continental eropa. Sistem hukum
anglo saxon mempunyai sistem satu tingkat atau one Tire System. Boards of director nya
hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umummya merupakan kombinasi antara
Manager dan pengurus Senior ( Direktur Executive ) dan Direktur Independen yang bekerja
dengan prinsip paruf waktu ( Non Direktur Executif ).Sistem dua Tingkat atau Two Tire
System. Disini Board Of Director memiliki dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas ( Dewan
Komisaris) dan Dewan Management ( Dewan Direksi )
General Meeting Of Stakeholders
Board of Director
Executive Director Non Executive Director
( senior Management ) ( Part Time Independen Members )
Struktur Board Director dalam One Tire System
General Meeting Of Stakeholders
Board Of Commisioners ( BoC )
Board Of Directors ( BoD )

4. Struktur Boards Director dalam Two Tire System
b. Board Of Commite ( Dewan Komite )
Adalah Komite-komite yang melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih Rinci
dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara
pengelolaan yang baik oleh management.
c. Board Power
Adalah Pucuk Pimpinan suatu perusahaan yang bertanggung jawab mengarahkan, mengendalikan
dan mengawasi pemakaian sumber daya agar supaya selaras dengan tujuan organisasi yang telah
di tetapkan.
d. Board Composition ( Komposisi Dewan )
Dalam konteks perusahaan di Indonesia yang dimaksid Boards Power adalah Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi.
Implementasi dalam konsep Good Coorporate Governance
Peran Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan
Good Corporate Governance. Menurut egon Zhnder, Dewan Komisaris- merupakan inti dari Corporate
Governance yang di tugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi management
dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya Akuntanbilitas. Pada Intinya Dewan
Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme memberikan petunjuk dan
arahanpada pengelola perusahaan. Mengingat management yang bertanggung jawab untuk meningkatkan
efisiensi dan daya saing perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi
Management maka dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesukssan perusahaan. (Egon
Zhnder Internasional, 2000 hal 12-13).
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Dewan Komisaris
Dewan
Supervisi/pengawasan Direksi
Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two Tire System yang diadopsi oleh
Indonesia
Peran dewan Direksi menjalankan Tujuan, kebijakan serta visi.Misi yang di buat oleh Dewan Direksi.
Peran Dewan Komite. Dalam Corporate Governance terdapat tiga komite yang memiliki
perananpenting, yaitu :
a. Komite Kompensasi/Remunerasi (Compensation/Remuneration Committee)
Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/kompensasi untuk
Dewan Direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi
perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.

5. b. Komite Nominasi (Nomination/Governance Committee)
Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan,
dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses
nominasinya.
c. Komite Audit (Audit Committee)
Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan
keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.(Egon Zehnder International,
2000: p. 21).
Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu terciptanya hubungan
yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris,
Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut
menuntut adanya pertanggungjawaban manajemen kepada Dewan Komisaris dan adanya
pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham. Dalam paradigma ini, Dewan
Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi
kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang
saham - yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Terlebih lagi, Dewan Komisaris
memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta
memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada
pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam
pengertian bahwa Dewan Komisaris:
• Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur
tangan manajemen;
• Dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan;
• dan Berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi.
Hal ini menuntut adanya individu-individu dengan kualitas yang luar biasa
baik, memiliki latar belakang yang beragam, berbekal keahlian utama dan pemahaman yang serius
tentang perusahaan dan bisnis.
Referensi :
Prof. Drs.Ir. Hapzi Ali.MM.CMA Modul 4. The Corporate Culture Impact and Implication
Egon Zehnder International. 2000. Corporate Governance and the Role of the Board of Directors.