Dokumen tersebut membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta pentingnya penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan terutama BUMN di Indonesia.
Begg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, good corporate gove...heru septian
Issue of Good Corporate Governance becomes interesting discussion over the last several years. Along with the increased business competition at the global level, principles of Good Corporate Governance have to be applied by each business entity with the hope that the company's strategic objectives can be achieved effectively and efficiently. There are two things of great urgency emphasized in this concept: First, shareholders deserve to receive accurate, punctual and transparent information. And second, company is obliged to honestly and openly provide information regarding the company to all units of the company with aim to achieve good and efficient corporate governance.
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...Antoni Butarbutar
BE & GG
Antoni Butarbutar
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Ethics and Business; Governance Ratings
Universitas Mercu Buana
2017
Implementasi Governance Rating di Indonesia
2. Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan
yang baik” atau good corporate governance (GCG)
tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal
perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan
besar, baik yang ada di Indonesia
maupun yang ada di Amerika Serikat.
Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat
pada saat ini juga ditengarai karena tidak
diterapkannya prinsip-prinsip GCG, beberapa
kasus skandal keuangan seperti Enron Corp.,
Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top
eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan
tidak diterapkannya pronsip-prinsip GCG.
3. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip
yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para
shareholder khususnya, dan stakeholders pada
umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk
mengatur kewenangan Direktur, manajer,
pemegang saham dan pihak lain yang
berhubungan dengan perkembangan perusahaan
di lingkungan tertentu.
4. GCG dalam perspektif pengetahuan merupakan kemampuan
perusahaan melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan
pengetahuan untuk mengelola usaha melalui pembentukan
struktur, mekanisme, dan hasil usaha dalam rangka
menciptakan nilai tambah secara etika dan bermartabat
Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat
diistilahkan dengan Islamic corporate governance senantiasa
mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola
bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen.
Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang
muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai
tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran
dan prilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami
corporate governance.
5. KONSEP GCG
WADAH Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
MODEL Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan,
termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi
praktik bisnis yang sehat
TUJUAN •Meningkatkan kinerja organisasi
•Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku
kepentingan
•Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan
yang signifikan dalam pengelolaan organisasi
•Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan
tidak dirugikan
MEKANISME Mengatur dan mempertegas kembali hubungan ,peran ,
wewenang, dan tanggung jawab:
Dalam arti sempit : antar pemilik/pemegang saham,
dewan komisaris, dan dewan direksi
Dalam arti luas: antar seluruh pemangku kepentingan
6. Prinsip yang dikemukakan oleh NCG (National Committee On
Governance tahun 2006 hampir sama dengan yang diungkapkan
Menteri Negara BUMN sesuai dengan Keputusan nomor Kep-117/M-MBU/
2002 tentang penerapan GCG. Ada 5 prinsip GCG yaitu :
1. Perlakuan yang Setara (Fairness)
2. Prinsip Transparansi
3. Prinsip Akuntabilitas
4. Prinsip responsibilitas
5. Kemandirian
7. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana mengatakan
bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG
adalah:
1.Memudahkan akses terhadap investasi domestik
maupun asing
2.Mendapatkan biaya modal yang lebih murah
3.Memberikan keputusan yang lebih baik dalam
meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4.Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para
pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5.Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan
hukum
8. Kegiatan perseroan di Indonesia didasarkan atas
hukum UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan
terbatas lalu diganti dengan UU No. 40 tahun 2007.
UU ini mengatur secara garis besar tentang
mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan
tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta
proses pengambilan keputusan.
Organ minimal yang harus ada dalam perseroan yaitu :
Rapat umum pemegang saham (RUPS)
Dewan Direksi
Dewan komisaris
9. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda
(2006) meyebutkan paling tidak diperlukan
4 organ untuk melengkapi penerapan
GCG, yaitu:
1. Komisaris Independen
2. Direktur Independen
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan
10. Rendahnya kinerja BUMN serta mengingat modal yang telah disetor
pada BUMN sangat besar maka pemerintah melalui kementrian
negara BUMN mewajibkan semua BUMN menerapkan GCG.
Tujuan GCG yang diatur dalam Pasal 4 :
a. Memaksimalkan nilai BUMN
b. Mendorong pengelolaan BUMN
c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan
d. Meningkatkan kontribusi BUMN
e. Menyukseskan program privatisasi
11. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga -
lembaga dan unsur penunjang pasar modal antara lain :
1. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan
2. Bursa efek
3. Lembaga kliring
4. Emiten
5. Underwriter
6. Investor atau calon investor
7. Akuntan publik
8. Notaris
9. Konsultan hukum
10. Konsultan keuangan
12. Bank Indonesia sebagai Institusi tertinggi
yang berfungsi melakukan pengawasan
terhadap kegiatan dunia perbankan di
Indonesia, dalam upayanya menata
kembali manajemen dan kegiatan
perbankan di Indonesia telah
mengeluarkan peraturan Bank Indonesia
No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006
tentang implementasi GCG oleh bank-bank
komersial.