Fenomena Globalisasi yang terjadi terkhusus di Indonesia mendorong perusahaan untuk mampu bersaing dan mempertahankan perusahaanya agar tetap dapat hidup di lingkungan industri sekarang ini. Kelangsungan perusahaan tidak terlepas dari peran serta penggerak dari perusahaan itu sendiri, sumber daya manusia dalam hal ini karyawan harus mampu dalam mengahadapi serta mengatasi ancaman-ancaman yang datang dari sisi eksternal maupun internal perusahaan itu sendiri

1. BUSSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCECX BPJS KETENAGAKERJAAN
Disusun oleh :
NAMA : SUKMAWATI
NIM : 55117110083
DOSEN PENGAMPU : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
MATAKULIAH : BUSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. ABSTRAK
■ Penerapan good corporate governance saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan.
Indikasi yang menandai pentingnya penerapan good corporate governance adalah bahwa hal
tersebut merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis
global dan juga untuk menanggulangi permasalahan krisis ekonomi. Secara umum penerapan
GCG diyakini mampu menolong perusahaan dan perekonomian Negara yang sedang dilanda krisis
bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing,dikelola secara dinamis serta
professional dan mampu memperluas lingkup usahanya atau melakukan ekspansi secara
eksternal untuk lebih meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu kegiatan ekspansi yang banyak
dilakukan adalah proses akuisisi.
■ melakukan akuisisi dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.Penulisan ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pada PT Bpjs ketenagakerjaan. Karena ,dalam berbisnis
perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika , yakni bisnis dengan
kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etka
sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku , etika bisnis dapat menjadi standart dan
pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikan nya sebagai pedoman
untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang jujur, luhur ,transparan
dan sikap yang professional.
■ Kata kunci : good corporate governance , BPJS ketenagakerjaan

3. LATAR BELAKANG
■ BPJS Ketenagakerjaan berupaya agar prinsip-prinsip GCG ini dapat menjadi nilai-
nilai budaya perusahaan untuk diamalkan padda aktivitas kerja sahari-harinya.
Salah satu hal yang dilakukan berdasarkan prinsip GCG tersebut ialah dengan
membuat Code Of Conduct (COC) BPJS Ketenagakerjaan. Code of conduct adalah
pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja,
komitmen, serta penegakan terhadap aturan-aturan perusahaan bagi individu
dalam menajalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan
Stakeholders.

4. PENGERTIAN GCG
■ Good Corporate Governance Good Corporate Governance merupakan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan
intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka
atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan

5. MANFAAT GCG
■ Good corporate governance diterbitkan agar perusahaan memiliki acuan dalam
menjalankan operasional serta melaksanakan pengawasan agar perusahaan dapat
dikelola dan berjalan dengan baik dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat
bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan
■ corporate governance yang baik merupakan kunci utama dalam membangun
kepercayaan pasar serta mendorong operasional perusahaan berjalan dengan
efektif

6. LANDASAN TEORI
Menurut Bassel Committee on Banking Supervison dalam Oktapiyani (2009:28), tujuan
dan manfaat good corporate governance antara lain sebagai berikut :
1. Mengurangi biaya agensi yang timbul karena penyalahgunaan wewenang atau
biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik untuk
meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat
keputusan

7. HASIL PENELITIAN
■ Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
pengungkapan informasi yang material dan relevan.
■ Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ BPJS
Ketenagakerjaan
■ Kesesuaian pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku
■ Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan
dan pengaruh pihak lain.
■ Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan.

8. KESIMPULAN
■ Setelah peneliti mengamati dan menganalisis adalah konsep good corporate
governance apa yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan ,maka dapat disimpulkan
bahwa penerapan good corporate governance di BPJS Ketenagakerjaan telah
berjalan dengan baik dengan adanya aturan-aturan dan regulasi baik dari
pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan.
■ Penerapan good corporate governance khususnya untuk masyarakat yang
menggunakan BPJS ketenagakerjaan sangat dirasakan manfaatnya oleh
Perusahaan, Karyawan dan lingkungan sekitar perusahaan ataupun perkantoran,
karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.

9. SARAN
■ BPJS Ketenagakerjaan harus tetap menjaga eksistensinya dalam meningkatkan
etika bisnis melalui aturan-aturan/regulasi dan kulalitas SDM yang jauh lebih baik
lagi guna prasyarat tumbuhnya sikap-sikap moral, khususnya sikap saling percaya,
jujur, adil, dan tanggung jawab.
■ Untuk memudahkan penerapan good corporate governance, BPJS
Ketenagakerjaan harus menuangkannya kedalam system operasional dan
menularkan kepada tenaga kerja melalui TJSL dan pelayanan prima agar
masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada BPJS
Ketenagakerjaan sehingga mendorong eksistensi dan keberlanjutan BPJS
Ketenagakerjaan sebagai jembatan menuju kesejahteraan masyarakat.