Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa poin penting tentang governance rating, yaitu: 1) Governance rating digunakan untuk menilai penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh suatu perusahaan. 2) Faktor-faktor yang dinilai antara lain komitmen, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. 3) Tujuan governance rating antara lain meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan

1. Fungsi para Executive dan Director
 Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
 Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau
CEO)
 Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan
kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per
item masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus;
menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan
 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
 Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite,
sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas
 Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang
dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting BOD.
 Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum,
sebagai referensi dalam (apapun standar dokumen kebijakan direktur yang
mungkin digunakan).
Perusahaan Multinasional
 Fokus : Pasar luar negeri berbeda dengan pasar domestik
 Visi : Memandang setiap negara adalah unik
 Orientasi : Polisentric (konsumen untuk setiap negara berbeda, baik selera, kebiasaan, dan lain-
lain)
 Strategi : Multidomestik
 Struktur : Divisi area /produk
 Strategi Pemasaran : Adaptasi
 Fokus lokasi litbang : Negara asal dan tuan rumah tidak terintegrasi
 Sumber Daya Manusia : Orang disetiap negara (tuan rumah) dapat menempati posisi kunci
dinegaranya sendiri
 Gaya Operasi : Desentralisasi
 Kebijakan finansial :Tergantung pasar keuangan dimana berada
 Kebijakan investasi : Sumber dari negara tujuan
PERUSAHAAN KECIL
1. Pada umumnya dikelola/dipimpin sendiri oleh pemiliknya.
2. Struktur organisasinya sederhana dan masih banyak perangkapan tugas/jabatan pada seseorang.

2. 3. Persentase kegagalan usaha relatif cukup tinggi.
4. Sulitan untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan syarat lunak.
PERUSAHAAN BESAR
1. Pada umumnya dikelola/dipimpin oleh manajer profesional (bukan pemiliknya)
2. Struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan.
3. Persentase kegagalan usaha relatif rendah.
4. Modal jangka panjang relatif lebih mudah diperoleh untuk pengembangan usaha.
]
Berdasarkan Skala Bisnis
1) Perusahaan Mikro yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50jt tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
300jt (UU RI No.20 tahun 2008). Contoh :
 Perusahaan mikro kerupuk ubi kayu di Kecamatan Kamang Magek,Kab.Agam.
 Perusahaan mikro kerupuk pisang di Kecamatan Baso,Kab.Agam.
2) Perusahaan Kecil yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50jt sampai
500jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari 300jt samapai 2,5 milyar (UU RI No.20 tahun 2008). Contoh :
 Perusahaan kecil kerupuk labu di Kec.Matur,Kab.Agam.
 Perusahaan kecil batik di Kec.Sitiling,Kab.Dharmasraya.
 Perusahaan kecil anyaman pandan di Kec.Junjung Siri,Kab.Solok.
3) Perusahaan Menengah yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500jt
sampai 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari 2,5 milyar sampai 50 milyar ( UU RI No.20 tahun 2008). Contoh :
 Perusahaan menengah kerupuk sanjai di Kota Bukittinggi
 Perusahaan menengah kerupuk karang kaliang di Kota Bukittinggi
 Perusahaan menengah kerupuk balado di Kota Bukittiggi
 Perusahaan menengah kipang kacang di Kota Payakumbuh
 Perusahaan menengah galamai di Kota Payakumbuh

3. 4) Perusahaan Besar yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 milyar tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50
milyar (UU RI No.20 tahun 2008). Contoh :
 PT.Semen Padang
 PT.Bank Nagari
 PT.Bank Negara Indonesia (Persero)
 PT.Bank Mandiri (Persero)
 PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Daftar Pustaka :
http://indosdm.com/deskripsi-tugas-direktur-utama-president-director-chairman
http://walangkopo99.blogspot.co.id/2011/12/blog-post.html
Quiz12 :
KONSEP GOVERNANCE RATING
Pada dasarnya Corporate Governance adalah komitmen terhadap nilai dan perilaku bisnis
yang etis. Tata kelola perusahaan yang baik tercermin dalam interaksi yang adil, transparan dan
bertanggung jawab antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya. Itulah mengapa penting untuk memiliki peringkat tata kelola perusahaan oleh
lembaga pemeringkat di Indonesia.Praktek tata kelola perusahaan yang baik erat kaitannya terhadap
semua pemangku kepentingan yang berurusan dengan perusahaan seperti karyawan, supplier,
pemegang saham, kreditur dan masyarakat. Analisis dari CRISIL, sebuah perusahaan analtik global
yang menyediakan layanan Rating, Research dan Risk Policy Advisory berkedudukan di India.
Mereka menganalisa bahwa kegagalan sebuah perusahaan sebagian besar disebabkan oleh
kekurangan dalam praktek tata kelola perusaahaan yang baik seperti :
 Kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh secara kolusi dengan auditor
 Kurangnya independensi dewan direksi dengan anggota dewan yang memilki hubungan keuangan
yang signifikan dengan perusahaan supplier & konsumen
 Kompensasi yang tidak proporsional diberikan kepada anggota dewan eksekutif dan manajemen
senior

4.  Kegagagalanfidusia(kepercayaanthdseseorangyangmemiliki keterkaitandengangrouplaindalam
sebuah bisnis) oleh dewan untuk melakukan peninjauan dan cek dan ricek secara detail dalam
menyetujuiproposal bisnis,walaupunsebenarnyasemuainformasisudahdiberikanolehmanajemen.
 Mekanisme pengendalian internal perusahana yang lemah dan kurangnya pengawasa Tata Kelola
Perusahaansaatini menjadifokusyangsangatpentingbagipelakubisnisdanpemangkukepentingan.
Konsep GCG yang berkembang saat ini mengakibatkan berdirinya lembaga- lembaga yang
melakukan fungsi penilaian dan pemeringkatan terhadap penerapan GCG. Lembaga- lembaga
tersebut mengembangkan metode penilaian berdasarkan prinsip dan sistem yang mereka anut
masing- masing. Lembaga pemeringkatan internasional yang melakukan penilaian dan
pemeringkatan terhadap penerapan GCG diantaranya yaitu :
 Governance Metrics International (2004),
 Institutional Shareholders Service (2003),
 S&P Ratings.
Hampir di tiap negara memiliki sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang CG karena
kesadaran dari masyarakat global akan pentingnya GCG dalam mengelola perusahaan. Pemerintah
Indonesia turut menyadari fenomena global ini sehingga membuat berbagai kebijakan untuk
mengaplikasikan konsep GCG dalam pengelolaan perusahaan. Sektor swasta dan kalangan
masyarakat juga ikut turut membantu sosialisasi penerapan GCG dengan mendirikan lembaga-
lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan, diantaranya yaitu :
 Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI),
 Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD),
 The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).
Sebagai contoh Metodologi Riset dan Pemeringkatan CGPI
GCG melalui penerapan prinsip dasar Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,
dan Fairness, pada riset ini dicerminkan dan diukur dengan enam cakupan penilaian riset dan
pemeringkatan (CGPI, 2005), yaitu
Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan adalah
sistem CG yang mendorong anggota perusahaan untuk menyelenggarakan GCG dalam rangka
mewujudkan tujuan perusahaan.
Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci Hak Pemegang Saham dan Fungsi
Kepemilikan Kunci adalah sistem CG yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak
pemegang saham.

5. Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh
Pemegang Saham adalah sistem CG yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap
seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.
Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanggapan
yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak pemegang saham.
Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan Peran Stakeholders dalam Tata Kelola
Perusahaan adalah sistem CG yang dapat mengakui hak-hak para stakeholder yang telah ditetapkan
oleh hukum atau melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong kerja sama yang aktif antara
perusahaan dan para 35 35 stakeholder dalam penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi
keuangan perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab
sosial perusahaan.
Pengungkapan dan Transparansi Pengungkapan dan Transparansi adalah sistem CG yang dapat
menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat atas semua
informasi material yang berkaitan dengan perusahaan melalui berbagai media.
Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi adalah sistem CG yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan.
Menurut Corporate Governance Perception Index (2008) alat ukur yang digunakan oleh IICG untuk
meneliti CGPI adalah :
 Komitmen Merupakan sebuah bentuk kesungguhan perusahaan dalam merumuskan inisiatif dan
strategi segala kebijakan yang ada di perusahaan dalam penerapan CG.
 Transparansi Merupakan sebuah bentuk kesungguhan perusahaan dalam menyampaikanberbagai
informasi internalperusahaansecaratepatwaktudanakurat.Informasi yangdisampaikanmulai dari
proses merumuskan, mengimplementasi, dan evaluasi kebijakan perusahaan.
 AkuntabilitasMerupakanbentukkesungguhanperusahaanuntukmempertanggungjawabkansegala
bentuk hasil yang telah dicapai olehperusahaan, pertanggungjawabanyang dimaksudadalah mulai
dari proses perumusan, implementasi, hasil dan kinerja perusahaan.
 Responsibilitas Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk menjamin akan taatnya
perusahaan pada peraturan perundang-undangan, lingkungan dan tanggung jawab terhadap
masyarakat.
 Indepedensi Merupakan bentukkesungguhan perusahaan dalam menjamin tidak adanya intervensi
yang dapat mempengaruhi perusahaandalamprosesmerumuskan,implementasi danevaluasi hasil
strategi dari perusahaan.
 Keadilan Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan dalam upaya memberikan perlakuan yang
setara dan adil kepada pemegang saham termasuk didalamnya mempertimbangkan kepentingan
pemegang saham terkait perumusan, impelementasi dan evaluasi hasil.
 Kompensasi Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk menggunakan kemampuan
perusahaansesuai denganperan,inovasidankreatif termasukdalamperumusan,implementasi,dan
evaluasi hasil.

6.  Kepemimpinan Merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk menunjukan berbagai macam
tipe kepemimpinan yang dapat memberikan arah perubahan yang lebih baik untuk perusahaan
termasuk kepemimpinan yang dapat membimbing staff perusahaan dalam perumusan,
implementasi, dan evaluasi hasil
FUNGSI DARI GOVERNANCE RATING
 Meningkatkankinerjaperusahaanmelaluiterciptanyaprosespengambilankeputusanyanglebihbaik,
meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders.
 Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam modal di Indonesia.
 Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan
shareholders value dan dividen.
 Mempermudah mendapat dana pembiayaan sehingga dapat meningkatkan corporate value.
 Rekomendasinya dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan.
 Penerapan GCG di perusahaan sangat diperlukan sebagai contoh kasus di perusahaan BUMN.
Berdasarkanhasil pengujiandandatadiketahuibahwa53,9% kinerjakeuangan dipengaruhiolehGCG
dan 46,1% lainnyadipengaruhi oleh faktor-faktorlaindiluarvariable GCG.Hal tersebutmenunjukan
bahwa semakin baik penerapan GCG maka kecenderungan kinerja keuangan perusahaan semakin
baik pula
GOVERNANCE RATING
Tidakdiragukan lagi, corporate governance (CG) adalah topikhangatdiseluruh dunia.Tidak
satu hari pun tampaknya berlalu tanpa komentar pers, sebuah konferensi atau peluncuran kode baru,
semuanya mengenai topik CG. Meningkatnya jumlah skandal korporasi dalam beberapa tahun
terakhir telah mewarnai reoutasi CG dan mempertanyakan efektivitas struktur saat ini. Akibatnya, CG
mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan, investor, dewan direksi dan lembaga pemeringkat.
Selama periode ini, banyak eksekutif puncak perusahaan raksasa, seperti WorldCom Inc., Enron
Corporation, Tyco International Ltd., Adelphia Communications Corporation, Credit Suisse First
Boston, untuk beberapa nama, telah terbukti melakukan persekongkolan, merancang skema untuk
menyembunyikan perusahaan mereka. Utang dan membesar-besarkan keuntungan sambil
menggelapkan jutaan dolar. Pemegang saham dan juga anggota legislatif telah terkejut dengan
tindakan yang tidak dapat ditolerir tersebut. Tindakan dan praktik ini telah menciptakan kebutuhan
mendesak untuk penilaian CG dan sistem pemeringkatan. Lembaga pemeringkat profesional
menghasilkan metodologi dan peringkat CG.
Beberapa sistem diperkenalkan untuk menentukan peringkat perusahaan, seperti :

7.  The Governance MetricsInternational (GMI) Ratings
 The Corporate Governance Quotient (CGQ)
 The CorporateGovernance Score (CGS) of Standard & Poor’s
 The Board Effectiveness Rating (BER) of theCorporate Library (TCL)
Peringkat CG ini tampaknya berkonsentrasi pada kategori umum berikut:
 Board characteristics
 Ownership structure
 Compensation plans
 Anti-takeover devices
 Financial disclosures
 Internal controls
 Director education.Recent high-profile corporate failures
Banyak hal tersebut disebabkan oleh kelemahan tata kelola, hal tersebut semakin membuat banyak
investor yang skeptis bahwa tata kelola adalah salah satu bentuk risiko tersendiri yang tentunya
memerlukan perhatian dan analisis khusus. Namun, masih ada beberapa skeptisisme dari banyak
kalangan,terutama investor, yang meragukan adanya hubungan antara indikator CG dan kinerja yang
baik, seperti kinerja harga saham. Namun, juga benar untuk mengatakan bahwa banyak perusahaan
masih tetap tidak yakin dan penerapan praktis prinsip CG yang baik telah “tidak semestinya” paling
baik, dengan “form over substance” sering kali menjadi norma. Meskipun ada banyak upaya untuk
mengukur tata kelola dari sebuah Perspektif Kepatuhan, saat ini tidak ada tolok ukur global untuk
mengukur standar CG.
MENGAPA PERUSAHAAN PERLU DIBERI RATING KINERJA CORPORATE GOVERNENCE
Chief Executive dan Chief Financial Officer dari bisnis manapun memiliki banyak kekuatan dalam
sebuah perusahaan. CEO dan CFO harusbisa memimpin organisasimereka dengan percaya diri dan
berwibawa. Tetapi ketika uang orang lain (publik pada umumnya) terlibat, terutama di perusahaan
publik besar, undang-undang dan pasar telah menciptakan serangkaian checks and balances untuk
memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan masyarakat terproteksi dengan
baik.Pemeriksaan dan keseimbangan ini meliputi: dewan direksi, akuntan, pengacara, analis
keamanan, penasihat provisi, bankir investasi, komite audit, regulator, bahkan media cetak.
TUJUAN UTAMA DARI PENDEKATAN CG SCORECARD
Selama beberapa tahun terakhir, beberapa sistem rating telah diusulkan dan diimplementasikan.
Dalam penilaiannya, layanan rating ini bergantung pada informasi domain publik baik elektronik

8. maupun cetak. Sistem ini didasarkan pada apa yang dikenal sebagai Scorecard. Scorecard sistem
penilaian CG harus:
 Memfasilitasi kerja analis dan investor melalui gambaran sistematis dan mudah dari semua isu
goodgovernance yang relevan.
 Memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menilai ‘jangkauan’ dan’ualitas ‘situasi
pemerintahan mereka sendiri.
 Memungkinkanpenetapannilaiminimumolehpeminjaminvestor sebagaibagiandaripolitikinvestasi
umum.
 Aktifkan perbandingan antar-industri dan lintas negara.
 Tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan melalui internet.
 Pastikan tingkat pemakaian yang tinggi: penyelesaian Kartu Skor melalui alat terprogram (MS Excel)
seharusnya dimungkinkan
KRITERIA PENILAIAN
Selama beberapa tahun terakhir, beberapa sistem rating telah diusulkan dan diimplementasikan.
Empat layanan rating yang paling dikenal memberikan matriks yang memberi peringkat pada kualitas
direksi perusahaan. Layanan rating ini adalah:
 Layanan Pemegang Saham Kelembagaan (Institutional Shareholder Services / ISS)
 Standard and Poor’s (S & P)
 Tata Kelola MetrikInternasional (GMI)
 Perpustakaan Perusahaan (TCL).
Untuk tujuan penilaian mereka, layanan ini bergantung pada informasi domain publik baik
elektronik maupun cetak. Setelah menilai perusahaan, sesuai metodologi spesifik mereka, akhirnya,
mereka menghasilkan scorecard. Penilaian perusahaan bersifat indikatif dan dilakukan untuk
perusahaan yang membayarnya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membantu investor mengambil
keputusan investasi. Pada akhir proses pemeringkatan, sistem menghasilkan “skor total”, katakanlah
dari seratus, yang selanjutnya tersegmentasi dengan rentang kinerja (% s) untuk mengkategorikan
perusahaan sebagai sangat baik, bagus, bagus, dan lain-lain. Peringkat ini dapat Digunakan untuk
membuat keputusan pemungutan suara proxy dan portofolio skrining untuk risiko investasi.
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundangundangan. Penerapan GCG perlu
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator,
dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

9.  Negaradanperangkatnyamenciptakanperaturanperundang-undanganyangmenunjangiklimusaha
yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan
hukum secara konsisten(consistent law enforcement).
 Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
 Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari
keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control)
secara objektif dan bertanggung jawab.
Governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia,
adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Good
Governance merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat
beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya di manapun. Hal yang membedakan praktik
Good Governance di suatu negara adalah Good Governance sebagai sistem, karena harus selalu
menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu
sendiri.
Didalam menerapkan governance yang baik,diperlukan pendekatan yang berbeda-beda,disesuaikan
dengan keadaan dan waktu. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang sarat sarat
aturan atau sistem, dibanding pendekatan etika (Hard Law) dan pendekatan yang lebih menekankan
pada tidak terlalu sarat aturan tetapi lebih pada pendekatan etika (Soft Law).. Sebagai contoh,
Amerika dan Singapura lebih memilih pendekatan Hard Law, sedangkan negara-negara Skandinavia,
Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan Soft Low (Daniri, 2008).
KRITIK
Indonesia masih menganut menggunakan pendekatan yang lembut, meski ditengah kenyataan
perilaku koruptif yang berlebihan. Beberapa kajian rating tentang penerapan good corporate
governance di Indonesia memberikan indikasi bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk
dapat merealisasikan perubahan kultur ke arah yang lebih baik. Namun tentu saja hal ini bukan satu -
satunya jawaban dari semua persoalan. Pendekatan komprehensif mencakup penerapan regulasi,
implementasi yang konsisten, termasuk dalam pemberian sanksi yang sangat diperlukan untuk
menciptakan efek jera, juga didukung dengan sistem penilaian kinerja yang adil, secara jangka
panjang dapat mengubah perilaku. Dalam rangka membangun kultur yang etis dan berbasis
governance yang baik, peran pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan dan membangun
integritas (Daniri, 2008).
SARAN
Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar
dapatsenantiasa meningkatkan nilai serta memelihara prosespertumbuhan yang berkelanjutan.Oleh
karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil
manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good corporate governance) yang baik. bahwa di

10. negara-negara yang sedang berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan corporate governance
mempunyai variasi yang besar yang berbeda dengan pelaksanaan corporate governance di negara-
negara maju. Besarnya variasi dalam pelaksanaan corporate governance menyebabkan corporate
governance merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari
perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).
Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF,
yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-
perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di
Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di
tingkat internasional. Jika dilihat darisejarahnya, keberadaan corporate governance didasarioleh dua
konsep penting.
Konsep pertama, legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola
perusahaan (agency problems).
Konsep kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap
(incomplete contracts) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Learmount, 2002).
Secara singkat, masing-masing konsep dapat dijelaskan sebagai berikut.
Permasalahan Keagenan (AgencyProblem) Menurut Monks dan Minow (1995) dalam Susanti (2008),
perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimumkan keuntungan
dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal disebut sebagai pemilik
(prinsipal), sedangkan pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen
(pengelola perusahaan). Adanya dua pihak tersebut (pemilik dan agen), telah menyebabkan
timbulnya permasalahan tentang mekanisme seperti apa yang harus dibentuk untuk menyelaraskan
kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Setelah melakukan penempatan atas modal yang
mereka miliki, pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adanya suatu jaminan bahwa modal
yang telah mereka tempatkan tidak akan disalurkan untuk investasi atau proyek yang tidak
menguntungkan. Kesulitan yang dirasakan oleh pemilik ini merupakan inti dari permasalahan
keagenan.
Kontrak yang Tidak Lengkap (Incomplete Contract) Setelah tahun 1970 muncul teori-teori ekonomi
baru tentang perusahaan. Teori-teori ini dimunculkan oleh Alchian dan Demset’z pada tahun 1972
serta Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Alchian dan Demset’z serta Jensen dan Meckling
memperkenalkan ide bahwa perusahaan merupakan nexus of contract (Learmount, 2002).
Perusahaan merupakan nexus of contract mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat
sebuah kontrak timbal balik (quid pro quo contract) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik
perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

11. DAFTAR PUSTAKA
1. Bhasin, Dr. Madan, 2015, “Corporate Governance Rating Systems: A Powerful Tool of
Accountability”,https://www.researchgate.net/publication/271191917_Corporate_Governance_
Rating_Systems_A_Powerful_Tool_of_Accountability [accessed May 28, 2017].
2. Mohamad Fajri dan Sofyan,Djalil,2006, ”PenilaianGCGPerbankan”,Harian Suara Karya,Kamis 16
Maret 2006
3. Wibowo, Edi, 2010, “Implementasi Good Corporate Governance
4. Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 129 – 138
5. https://www.crisil.com/ratings/crisil-gvc-ratings.html [accessed May 28, 2017]
6. https://www.slideshare.net/HarneetSingh13/business-ethics-and-corporate-governance-rating
[accessed May 28, 2017
7. https://vanadam.wordpress.com/