Tugas mandiri fiqh jinayah

1. 1
1
PENYIMPANGAN JABATAN DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH
Guna Memenuhi Tugas Ujian Tengah Semester
Mata Kuliah Fiqh Jinayah
Dosen Pengampu: Khoirul Anwar, M. Ag
Disusun Oleh: Nurul Baetin
NIM: 33020210024
Abstract
fiqh jinayah ialah hukum pidana Islam, dalam bidang tindak pidana bisnis. Tindak
pidana bisnis yang akan dijabarkan dibawah ini adalah kejahatan jabatan dan kejahatan Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI). Tindak pidana kejahatan jabatan terdiri dari beberapa tindak
pidana seperti suap-menyuap, mark-up anggaran dan korupsi. Dalam kejahatan HAKI meliputi
pemalsuan merek dan pembajakan karya atau hak cipta. Korupsi adalah perbuatan yang tidak
diperbolehkan atau diharamkan karena mengandung unsur penyalahgunaan jabatan atau
khianat terhadap jabatan, mark-up anggaran yang dinaikan memiliki hukum yang haram karena
mengandung unsur penipuan dan penggelapan dana.
Pendahuluan
Penyimpangan merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan
yang telah dibuat. Aturan-aturan tersebut dengan dasar hukum seperti Undang-undang yang
berlaku dan pada kitab suci Al-Qur’an dan Hadist. Sebgaiman dijelaskan bahwa akan
mendapatkan sanksi jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, karena akan
menimbulkan suatu akibat kepada yang lain. Penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh
masyarakat saja akan tetapi lebih banyak pemerintah yang melakukan penimpangan terhadap
aturan-aturan yang berlaku. Seperti hal nya dalam suap memyuap dan korupsi dimana
keduanya suatu hal yang sangat diharamkan dalam islam baik penerima sogokan maupun yang
memberi sogokan kepada seseorang yang dapat membatu namanya menjadi dikenal. Dan juga
dalam korupsi suatu tindakan yang menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi,
sehingga rakyat-rakyat yang kurang mampu tidak terbantu.

2. 2
2
Pembahasan
Penyimpangan merupakan suatu hal yang dilakukan tidak sesuai dengan norma yang
telah dibuat. Penyimpangan menurut Robert M. Z. Lawang ialah penyimpangan yang berarti
tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan
menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau
abnormal tersebut. Sedangkan menurut G. Kartasapoetra ialah perilaku yang diekspresikan
oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar tidak dapat
menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan diterima oleh sebagian besar
anggota masyarakat yang biasa disebut dengan penyimpangan soisal. Penyimpangan sosial
terdapat dari penyimpangan formal dan informal dari norma-norma sosial.1
Jabatan merupakan suatu kegitan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan
keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan
secara sistematis dan teratur. Jabatan juga merupakan suatu catatan yang sistematis tentang
tugas dan tanggung jawab atas jabatan tertentu, yang sebagaimana ditulis berdasarkan fakta-
fakta yang ada. Penyusun uraian dalam jabatan sangat penting, terutama untuk menghindarkan
terjadinya perbedaan pendapat, pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas
tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan.2
Penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat memiliki beberapa hal yang dilakukan
dengan sengaja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam penyimpangan yang dilaukan
oleh pejabat yaitu :
1. Suap-Menyuap
Suap/risywah yang diartikan dalam bahasa merupakan sogokan atau suatu
bujukan.3
Yusuf Qardhawi, mendefinisikan risywah sebagai suatu yang diberikan oleh
seseorang kepada penguasa atau pejabat pada umum nya agar dapat membuahi
kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai dengan keinginannya, atau untuk
mempermudah segala urusannya dan mempersulit urusan pesaingnya. Sedangkan Ibnu
Abidin mengartikan Suap dengan suatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim
atau pejabat lainnya dengan segala benuk dan caranya. Suap-menyuap dalam islam
merupakan suatu tindakan yang dilarang, dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad
SAW. :
1
Mochamad Ighfir Sukardi, Penyimpangan Makna Dan Perubahan Konstituen, (Surakarta: Adabiyyat), 2016,
hlm. 119
2
Syarifuddin Yusuf, Dokumen Analisa Jabatan, (Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare), 2013, hlm 11
3
Abdul Aziz Dahlan, 1997:1506

3. 3
3
‫أخرج‬
: ‫األحكام‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫الترمذي‬
1256
ِ‫ن‬ْ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ ْ‫َن‬‫ع‬ َ‫ة‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫َو‬‫ع‬ ‫و‬ُ‫ب‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ ُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ی‬َ‫ت‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬
ْ‫ی‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ھم‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ‫ھ‬َّ‫ل‬‫ال‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫ن‬َ‫ع‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫ی‬َ‫ر‬ُ‫ھ‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ِ‫یھ‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫َن‬‫ع‬ َ‫ة‬َ‫م‬َ‫ل‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬
َ‫و‬ ِ‫ھ‬
َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬
‫ْم‬‫ك‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ِي‬‫ش‬َ‫ت‬ْ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫ي‬ِ‫ش‬‫ا‬َّ‫الر‬
Adapun Hadis pendukung dalam larangan suap-menyuap juga terdapat di dalam kitab
Sunan Tirmidzi hadis No: 1257, Sunan Ibn Majah hadis No. 2304, Musnad Imam
Ahmad hadis No. 21365.
Unsur-unsur dalam suap-menyuap adalah suatu pemberian yang berupa harta
benda atau suatu yang bermanfaat bagi si penerima seperti uang. Tujuan dalam
memberi tersebut dengan dasar keinginannya sendiri yang memiliki keinginan untuk
dapat dicapai. Penerima atas suap ini adalah pejabat atau orang lain yang dimana
pemberi menginginkan dalam lingkup pelaksanaan tugas dan kewajiban.
Dalam tindakan pnyimpangan ini memiliki sanksi tindak pidana suap-menyuap,
secara eksplisit tidak ditemukan didalam Al-Qur’an maupun hadis. Tetapi memiliki
landasan lain tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara bathil yang
terdapat pada QS. Al-Baqarah: 188.
‫ا‬ً‫ق‬‫ی‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ ِ‫م‬‫َّا‬‫ك‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ھ‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ْ‫د‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ ِ‫ط‬‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ی‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬
َ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫م‬ْ‫ث‬ ِ ْ
‫ال‬ِ‫ب‬ ِ
‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ ِ‫م‬
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Secara eksplist dijelaskan
dalam musnad Ahmad Hadist No. 6689. Suap dalam Fiqh Jinayah merupakan bentuk
kejahatan yang belum mempunyai ketentuan tantang sanksinya, maka dalam tindak
pidana suap-menyuap adalah mendapat sanksi berupa ta’zir. Ta’zir merupakan sanksi
yang didtetapkan bertujuan untuk memberi pelajaran kepada orang yang melakukan
penyimpangan. Hukuman ta’zir yang tidak disebutkan dalam nas kebanyakan
menyangkut ta’zir li al-maslahah al-ammah dan penentuan hukumannya diserahkan
sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam kaitan ini, seorang hakim harus
mempertimbangkan kemaslahatan pribadi terpidana, lingkungan yang mengitarinya,
kemaslahatan yang menghendaki dan sesuai tujuan syara’ dalam menetapkan hukuman.

4. 4
4
Dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980
tentang tindak pidana suap menerangkan bahwa yang diatur oleh kode etik profesi atau
ditentukan oleh organisasi masing-masing. Merujuk pada BAB I penjelasan Undang-
undang Republik Indonesia Noomor 11 tahun 1980 menyatakan bahwa pembentukan
Undang-undang tersebut diperlukan dalam ranka pembinaan watak bangsa yang bersih
dan kuat berdasarkan apncasila.
Tindak pidana suap menyuap memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu
penyuapan secara pasif atau secara aktif atau seringkali disebut sebagai pemeri suap
dan penyuapan secara pasif seringkali disebut dengan penerima suap. Dalam
penanganan perkara suap menyuap, selalu melibatkan pihak pemberi suap dan pihak
penerima suap.
2. Mark Up Anggaran
Dalam kamus besar bahasa Indonesia mark-up adalah menaikkan. Mark-up
dapat diartikan sebagai selisih antara harga barang atau jasa pertama kali dengan harga
barang atau jasa yang ingin dijual dengan harga yang berbeda, maksudnya kenaikan
dalam suatu barang yang dari harga awal rendah ketika dinaikan menjadi meningkat.
yang terbilang tinggi dari harga sebelumnya.4
Peningkatan harga ini banyak diterapkan oleh orang pada bentuk korupsi kecil-
kecilan sampai besar-besaran, sehingga istilah pada mark-up menjadikan pengertian
yang negatif yang kemudian biasa dikenal dengan mark-up buget.
3. Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Sedangkan dalam bahasa
Inggris adalah corruption atau corrupt. Korup dalam kamus besar bahasa Indonesia
memiliki arti busuk, buruk, atau sama saja dengan suka menerima uang sogokan.
Korupsi sendiri adalah perbuatan yang buruk, berakibat sangat berbahaya bagi
kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan
individu.
Korupsi menurut ahli hukum adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-
tugas resmi jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut
pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku. Perbedaan
4
Paksi Dwiyanto,dkk. Analisis Mark-up dan Estimasi Definitive Technique, (Rekayasa Sipil ) Vol. 7, No. 2, 2018,
hlm. 83

5. 5
5
dalam mencuri dengan korupsi harus dibedakan secara tegas jika tidak maka akan
berimpikasu pada sanksi hukumnya.5
Mengenalisis korupsi dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu :
a. Aspek Amanah
Dalam aspek ini korupsi memiliki makna yang terkandung yaitu makna
penghianatan terhadap jabatan. Menurut pandangan islam, jabatan memiliki
istilah yaitu amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan
dilarang menyalahgunakan jabatan, dijelaskan dalam kitab shahih muslim bab
alimarah hadis No: 3404 dan musnad Ahmad bab musnad al-anshari hadist No.
2036. Sedangkan dalam Al-Qur’an terdapat pada QS An-Nisa’: 58.
‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ِ
‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ْ‫ی‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ك‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬َ‫و‬ ۙ‫ا‬َ‫ھ‬ِ‫ل‬ْ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ى‬ٰٰٓ‫ِل‬‫ا‬ ِ‫ت‬ٰ‫ن‬ ٰ‫م‬َ ْ
‫اَل‬ ‫ُّوا‬‫د‬َ‫ؤ‬ُ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫أ‬َ‫ی‬ َ ‫ه‬
‫ّٰللا‬ َّ‫ِن‬‫ا‬
‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ی‬ ِ
‫ص‬َ‫ب‬ ۢ‫ا‬ً‫ع‬ْ‫ی‬ِ‫م‬َ‫س‬ َ‫َان‬‫ك‬ َ ‫ه‬
‫ّٰللا‬ َّ‫ِن‬‫ا‬ ۗ ٖ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ظ‬ِ‫ع‬َ‫ی‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫ع‬ِ‫ن‬ َ ‫ه‬
‫ّٰللا‬ َّ‫ِن‬‫ا‬ ۗ ِ‫ل‬ْ‫د‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬
Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-
baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat.”
Amanah merupakan suatu kepercayaan yang dipercayakan kepada
manusia dan diperintahkan untuk menjaganya dan dilarang menghianai amanah
yang telah diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW. secara tegas
memasukan khianat terhadap amanah merupakan salah satu tanda dari tanda-
tanda orang munafik.
b. Suap-Menyuap
Tindak pidana suap-menyuap merupakan suatu bentuk perilaku yang
pling sempurna untuk menggambarkan menegenai perbuatan korupsi, dalam
beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikan dengan suap-
menyuap. Hampir disetiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak
pidana, selalu menyebutkan mengenai suap-menyuap sebagai salah satu
perbuatan yang dilarang.
Dalan tindak pidana suap-menyuap pasif, Undang-undang tersebut
merumuskan sebagai berikut :
5
Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia, (Legislasi Indonesia: Jakarta) Vol. 15, No. 3, 2018, hlm.251

6. 6
6
“ Barang siapa menerima suatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau
patut dapat menduga bahwa pemberian suatu atau janji itu dimaksudakan
supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut
kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara
selama-lamanya tiga tahun atau dikenai denda sebanyak-banykanya Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”6
4. Kejahatan HAKI
Hak cipta dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 19 Tahun 2002 adalah hak ekslusif
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak adalah wewenang untuk mengerjakan,
meninggalkan, memiliki mempergunakan atau menuntut sesuatu bersifat materi
maupun immateri.
Didalam deklarasi islam universal tentang hak-hak asasi manusia yang
diselenggarakan di London pada 12-15 April 1980 pasal XVI. Hak-hak atas
perlindungan terhadap pemilikan “tidak satu pun hak milik boleh diambil alih kecuali
untuk kepentingan umum dan atas pembayaran ganti rugi yang adil dan pantas”. HAKI
berkaikatan dengan materi yang diperoleh seseorang dari hasil karyanya yang notabene
ada berkenan dengan hak kemilikan. Harta merupakan benda hak milik yang tidak
boleh dipindah tangankan tanpa hak. Islam menetapkan dosa atas perbuatan mengambil
hak milik orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan al-mal.
Ulama madzhab hanafi membatasi cukupan harta hanya pada barang atau benda,
sedangkan mayoritas ulama memperluas cukupnya sehingga tidak terbatas pada benda
saja, tetapi juga hak-hak dan manfaat.
Indonesia memiliki pengalaman bagaimana beberapa negara atau kelompok
negara pernah mengancam untuk menghentikan fasilitas GSP (Generalizes system of
preference)yang diberikan terhadap beberapa komoditi ekspor Indonesia, misalnya
ancaman EC (European comunity) untuk mencabut fasilitas GSP yang diberikan
kepada Indonesia, karena dituduh pengekspor kaset bajakan terbesar, dimana fasilitas
6
Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap,
(Dharmasisya: Depok) Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 593

7. 7
7
GSP yang dinikmati sektor industri tekstil dari ekspor mereka ke eropa, mencapai nilai
kurang lebih US dollar 60 sampai dengan 80 juta pada tahun 1982. Demikian juga
Amerika Serikat pada bulan Maret 1995 akan membekukan pemberian GSP, karena
Indonesia dianggap sebagai salah satu negara pelanggar hak cipta, khususnya produk
perangkat lunak (software) komputer.7
7
Ibnu Artadi, Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Untelektual dalam Persetujuan Trips dari
GATT, (Semarang) 1997, hlm. 72

8. 8
8
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan, 1997:1506
Artadi, Ibnu. (1997). Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Untelektual dalam
Persetujuan Trips dari GATT. Semarang
Dwiyanto, Paksi, dkk. (2018). Analisis Mark-up dan Estimasi Definitive Technique. Rekayasa
Sipil, Vol. 7, No. 2
Fahd Budi Suryanto, Ahmad. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Suap Menyuap, Dharmasisya: Depok, Vol. 1, No. 2
Ighfir Sukardi, Mochamad. (2016). Penyimpangan Makna Dan Perubahan Konstituen.
Surakarta: Adabiyyat.
Setiadi, Wicipto. (2018). Korupsi di Indonesia. Legislasi Indonesia: Jakarta, Vol. 15, No. 3
Yusuf, Syarifuddin Yusuf. (2013). Dokumen Analisa Jabatan. Parepare: Universitas
Muhammadiyah Parepare.