Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemberantasan korupsi dan fraud melalui pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM. Upaya pencegahan meliputi penanaman semangat nasionalisme, penerimaan pegawai berdasarkan kompetensi, dan sistem kontrol yang efisien. Upaya penindakan dilakukan terhadap pelaku dengan sanksi administratif dan pidana. Edukasi masyarakat dan LSM bertujuan meningkatkan

1. BUSSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
CORRUPTION AND FRAUD
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata Kuliah Bussiness Ethic and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Disusun Oleh :
Monica Rizki Lestari
55116120113
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017

2. A. FORUM 13
Apa yang saudara ketaui akan corruption dan fraud konsep yang tepat untuk bangsa
dan negara tercinta ini sehingga dapat mengurangi tindak korupsi dan penipuan di
segala aspek kehidupan
Kumorotomo (1992 : 175), berpendapat bahwa “korupsi adalah penyelewengan
tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan,
kecurangan atau manipulasi”. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi
mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (non-violence)
dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (guile), ketidakjujuran (deceit) dan
penyembunyian suatu kenyataan (concealment).
Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan
melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah
korporasi) , yang secara langusng maupun tidak langsung merugikan keuangan atau
prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan
yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi
keuangan. Sebagai contoh adanya situs lelang fiktif. Melibatkan berbagai macam aktivitas
yang berkaitan dengan Fraud kartu kredit. Carding muncul ketika seseorang yang bukan
pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.
Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau
dokumen-dokumen , dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan
adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh
melalui pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan,
meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan
berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih
sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi
atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang

3. tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering
disebut sebagai dokumen palsu.
Fraud juga diartikan dengan Penipuan, yang memiliki arti keliru yang disengaja yang
menyebabkan seseorang atau bisnis menderita kerusakan, sering dalam bentuk kerugian
moneter. Semua elemen ini biasanya diperlukan untuk tindakan yang harus dipertimbangkan
penipuan, jika seseorang berbohong tentang namanya, misalnya, tidak akan penipuan kecuali
dengan demikian, orang yang menyebabkan orang lain kehilangan uang atau menderita
beberapa kerusakan lainnya. Ada berbagai jenis penipuan, dari pencurian identitas, penipuan
asuransi untuk memalsukan informasi pajak, dan membuat pernyataan palsu sering dapat
menjadi salah satu elemen kejahatan lain. Meskipun biasanya dituntut di pengadilan kriminal,
penipuan juga dapat mencoba di bawah hukum sipil.
Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Pemberantasan Korupsi
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone-
sia, antara lain sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif).
b. Upaya penindakan (kuratif).
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Upaya Pencegahan (Preventif)
1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada
bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab
yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan
dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui
penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

4. Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan
diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa
contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik
Pemda NAD (2004).
2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan
pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta
(2004).
4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan
negara Rp 10 milyar lebih (2004).
5. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
6. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
7. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
8. Menetapkan seorang Bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus
korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar
(2004).
9. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait
dengan kepentingan publik.
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga
ke tingkat pusat/nasional.
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan
pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam
setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

5. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi
dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari
sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha
pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada
tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan
pasca-Soeharto yg bebas korupsi.
2. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan
memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang
menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik.
Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI
Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan
bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang
dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di posisi keenam negara
terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun,
Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya,
Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan
Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

6. KUIZ 13
Jelaskan kondisi kerja di lingkungan saudara adalah indikasi telah atau pernah terjadi kasus
koruspi dan penipuan. Kalau ada bagaimana cara perusahaan saudara mengatasinya??
Perusahaan dengan sistem kerja yang berhadapan langsung dengan masyarakat merupakan
salah satu perusahaan yang rawan terjadinya korupsi/gratifikasi serta fraud, BPJS Kesehatan
merupakan badan hukum publik dimana perusahaan secara langsung berhadapan dan melayani
masyarakat, maka dari itu untuk mengatasi fraud bpjs kesehatan bekerja sama dengan pihak
ketiga sebagai perantara dalam pengelolaan keuangan. selain Itu perusahaan juga menerapkan
aturan yang wajib di patuhi oleh seluruh duta BPJS Kesehatan. Berikut peraturan yang dibuat
guna menciptkana tata kelola yang baik :
A. Anti Korupsi, Suap dan Gratifikasi
Setiap Duta BPJS Kesehatan wajib menghindari :
1. Perbuatan yang melawan hukum berupa melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.
3. Organisasi menetapkan pedoman yang terkait dengan anti korupsi, suap dan
gratifikasi melalui pedoman perilaku (code of conduct)
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Organisasi menerapkan aspek OHSAS/K3 dalam setiap kegiatannya secara
konsisten untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden (kecelakaan
kerja, peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan pencemaran
lingkungan).
6. Organisasi menerapkan Sistem Keselamatan Kerja dengan meningkatkan
sinergi antara aspek kesehatan pegawai dan aspek lingkungan kerja
7. Penetapan dan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Remunerasi
8. Organisasi menetapkan Sistem Penetapan dan Penilaian Kinerja untuk Direksi,
Kepala Unit Kerja dan Pegawai baik secara kolegial maupun secara individual.

7. 9. Rapat Dewan Pengawas menetapkan IKU Direksi dalam bentuk kontrak
manajemen bersamaan dengan persetujuan RKAT, dan melakukan penilaian
IKU Direksi setelah Laporan Keuangan/Tahunan di audit oleh Kantor Akuntan
Publik.
10. Direksi menetapkan IKU Kepala Unit Kerja pada level tertentu dalam bentuk
kontrak kinerja dengan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan
(RKAT) Unit Kerja yang bersangkutan, dan melakukan penilaian capaian IKU
sampai dengan akhir tahun penilaian dari Kepala Unit Kerja tersebut.
11. Kepala Unit Kerja melakukan penetapan dan penilaian IKU untuk pejabat dan
staf dalam jajarannya.
12. Remunerasi dan insentif diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan
pegawai dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja baik secara kolegial
maupun secara individual.
B. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi
Penerimaan Gratifikasi Pada prinsipnya Duta BPJS Kesehatan dilarang menerima
gratifikasi dari pihak manapun yang patut diduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan
untuk mempengaruhi atau menggerakkan Duta BPJS Kesehatan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan atau
dapat mempengaruhi independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan saat ini
dan di masa datang.
Penerimaan gratifikasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Penerimaan gratifikasi yang dapat dianggap suap, yaitu penerimaan gratifikasi oleh Duta
BPJS Kesehatan baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama yang terkait dengan
jabatan dan/atau pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
menimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana
korupsi.
2. Penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan, yaitu penerimaan gratifikasi oleh Duta
BPJS Kesehatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada saat
kegiatan/penugasan resmi dari BPJS Kesehatan.
Misalnya penerimaan honorarium, plakat, seminar kit, souvenir, doorprize yang
diterima pada saat menjadi narasumber, menghadiri seminar atau penugasan lainnya.
3. Penerimaan yang tidak termasuk gratifikasi, yaitu penerimaan oleh Duta BPJS
Kesehatan yang diperoleh berdasarkan kontrak atau prestasi tertentu yang sah, dengan
ketentuan bahwa penerimaan tersebut:

8. - tidak termasuk dalam katagori penerimaan gratifikasi yang dianggap suap
- tidak terkait dengan kegiatan/penugasan kedinasan
- tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.
Contoh penerimaan ini adalah penerimaan barang, fasilitas akomodasi atau hadiah lain dari
keluarga/teman/atau pihak lain yang tidak berhubungan kedinasan baik secara langsung
maupun tidak langsung pada saat ulang tahun, pernikahan , musibah dan acara
pribadi lain sesuai dengan nilai wajar yang ditetapkan pimpinan.
Panduan perilaku terhadap situasi penerimaan gratifikasi adalah :
1. Terhadap penerimaan gratifikasi yang dapat dianggap suap, Duta BPJS Kesehatan
wajib menolak dalam kesempatan pertama dan segera melaporkan kepada Komite Etika
2. Penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan segera dilaporkan kepada Komite Etik
3. Terhadap penerimaan yang tidak termasuk gratifikasi tidak perlu dilaporkan kepada
Komite Etik
C. Pengawasan BPJS Kesehatan
1. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran
4. Duta BPJS Kesehatan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran
kepada Komite Etika melalui saluran pelaporan yang ditetapkan oleh Direksi.
5. Komite Etika berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan
tentang pelanggaran diproses secara wajar dan tepat waktu.
6. Organisasi menjamin perlindungan bagi Pelapor yang memberikan identitas yang jelas.
7. Organisasi menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan pelanggaran (whistle
blowing system).

9. DAFTAR PUSTAKA
1. BPJS Kesehatan. Pedoman umum tata kelola yang baik (Good Governance) BPJS
Kesehatan https://www.bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf,
diakses juni 2017
2. BPJS Kesehatan. Kode Etik Bpjs Kesehatan, https://www.bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a5aa2414827b8f62878c495a0a1c34a3.pdf,
diakses juni 2017
3. Nidausanah (214) Pemberantasan Korupsi Dalam Persektif Pancasila
http://nidausanah.blogspot.co.id/2014/01/pemberantasan-korupsi-dalam-
konsepsi.html, diakses juni 2017