Teks tersebut membahas tentang ketentuan umum tindak pidana pencurian dalam fiqih jinayah. Terdapat tiga unsur utama pencurian menurut hukum Islam, yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, dan nilai barang melebihi nisab. Sanksi potong tangan dijatuhkan bila unsur-unsur tersebut terpenuhi berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis.

1. 1
KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN (AL-SARIQAH)
DALAM FIQIH JINAYAH
Sri Nur Arifah
UIN Salatiga
srinuranifah@gmail.com
A. Pembuka
Sariqah (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak
kepemilikan harta (hifdu al-mal) yang oleh Allah diberi hukuman cukup berat;
potong tangan. Dalam pidana Syari’ah, sariqah termasuk jenis hudud yang telah
dipastikan hukumannya dalam al-Qur’an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits.
Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika
telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had (Al-Zuhaili,
1989; 103).
Hukuman yang berat bagi pencuri tersebut diharapkan mampu membuat para
pelakunya jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.
Demikian itu karena mengambil barang orang lain merupakan kedlaliman terhadap
pemiliknya yang sudah dengan susah payah berusaha mencari dan
mengumpulkannya.
Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa
dikenai had ini cukup rigid. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika
mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian
dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks sosial masyarakat
ketika terjadi pencurian juga tidak diabaikan (Abu Ayahbah, 1974; 206). Satu sisi,
ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong
tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain,
konsep dan definisi pencurian yang terlalu sempit dan rigit tersebut menjadikan
tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi had pencurian, sehingga
banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian
karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian.
Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan
dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi
pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM

2. 2
yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para
pemkir Islam kontemporer; apakah sanksi potong tangan masih relevan diterapkan
pada zaman modern ini ? Dan apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia? (Al-
Na’im, 1997; 108).
B. Pembahasan/Isi
1. Pengertian Sariqah
Sariqah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat
penyimpanan”. Sariqah adalah bentuk mashdar ٌ‫س‬‫ط‬ – ‫طسقا‬ kata dari ‫ق‬ -‫عشق‬ dan
secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara
sembunyisembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis
pencurian (Sariqah) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanannya. Menurut bahasa pencurian adalah:
‫انسشلخ‬ ًْ ‫اخز‬ ‫بل‬ً‫ن‬‫ا‬ ‫تم‬ً‫ن‬‫ا‬ ‫يهك‬ ‫ٍش‬‫غ‬‫نه‬ ‫فى‬ ‫حشص‬ ‫يثه‬ ‫ٍخ‬‫ف‬‫خ‬ “Pencurian adalah mengambil harta
orang lain yang bernilai secara diam-diam dari tempatnya yang tersimpan”.
Sedangkan menurut syara’, pencurian adalah: ‫انسشلخ‬ ًْ ‫أخز‬ ‫كهف‬ً‫ن‬‫ا‬ ‫ٍخ‬‫ف‬‫خ‬ ‫لذس‬ ‫عششح‬ ‫ى‬‫دسا‬
‫ثخ‬ٔ
‫ش‬‫فض‬ ‫يحشصح‬ ٔ‫أ‬ ‫خبفظ‬ ‫ثال‬ ‫خ‬ٓ‫ج‬‫ش‬ “Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang
oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 Dirham yang dicetak,
disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh
seorang penjaga dan tidak ada syubhat”.1
Secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:
a. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi‟i)
Sariqah secara bahasa berati mengambil harta (orang lain) secara
sembunyi- sembunyi dan secara istilah syara‟ adalah mengambil harta
(orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat
penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai
syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi–sembunyi atau secara
terang.
b. Ali bin Muhammad Al-Jurjani
Sariqah dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman
potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham
yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan
dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak
1
Mardani,Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: CV INDHIL CO, cet-1 2008) hlm 91

3. 3
terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh
dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai
pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.
c. Wahbah Al-Zuhaili
Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat
penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-
diam sembunyisembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah
mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-
sembunyi.
Dari beberapa definisi sariqah mnurut para ahli di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa sariqah adalah perbuatan mengambil harta orang lain
secara diam-diam dengan tujuan tidak baik atau mengambil barang tanpa
sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti dianalogikan
mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.
2. Sumber Hukum Sariqah
Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada
ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum Islam merupakan segala
sesuatu yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumber syari’at Islam yaitu: al-
Qur’an, Hadist, dan Ijma’. Disamping itu ada yang menyebutkanbahwa sumber
hukum Islam itu ada empat yaitu: Al-Qur’an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas.2
a. Al-Qur'an
“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (bagi
orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat” (An-
Nisa’ayat 105).
Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan
pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar
pula. Kita diharamkan oleh allah SWT memakan/mendapatkan harta dengan
jalan yang tidak benar (bathil). Seperti yang tercantum dalam fiman Allah Qs.
Al-Baqarah: 188
2
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shddiqy, Falsafah Hukum Islam, Ed-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
Cet-1, 2001), hlm. 33

4. 4
ِ‫ام‬َّ‫ك‬ُ‫ح‬‫ٱل‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫آ‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ ۟‫وا‬ُ‫ل‬‫د‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫ط‬ََٰ‫ب‬‫ٱل‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬‫ي‬َ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ََٰ‫و‬‫م‬َ‫أ‬ ۟‫ا‬ ٓ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫َأ‬‫ت‬ َ
‫َل‬ َ‫و‬
‫ل‬ ِْ ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫م‬‫ث‬ِ‫ٱْل‬ِ‫ب‬ ِ
‫اس‬َّ‫ن‬‫ٱل‬ ِ‫ل‬ ََٰ‫و‬‫م‬َ‫أ‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫ي‬ ِ
‫ر‬َ‫ف‬ ۟‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫َأ‬‫ت‬ ‫َع‬‫ت‬
َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬
“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan
yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada
hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetauhi”
Syari’at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan
mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam
menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong
tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera
guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di
masyarakat.3
b. Hadist
“Dari Aisyah ra. Bahwasanya Usamah memberitahukan Nabi SAW tentang
seorang wanita, lantas beliau bersabda: “Sesungguhnya rusaknya orang-
orang sebelum kamu itu bahwasanya mereka menegakkan had atas orang
lemah (rakyat jelata), dan membiarkan orang mulya. Demi dzat yang diriku
dalam genggaman-Nya, andaikan Fatimah.
c. Ijma’
Ijma’ merupakan hukum yang diperoleh atas kesepakatan beberapa
ahli ishtisan dan mujtahid setelah Rasulaullah SAW, tentang hukum dan
ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari’at Islam, diantaranya
yaitu masalah pencurian, karena Islam sangat melindungi harta benda dari
kepemilikan yang tidak khaq. Ijma’ juga dimanifestasikan sebagai
yurisprudensi hakim Islam.
3. Unsur-Unsur Sariqah
Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhi
unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian
tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada tiga macam, yaitu
sebagai berikut:4
a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
3
Abdur Rahman I. Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet-1, 1992), hlm. 63
4
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I,
2004) hal 83

5. 5
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak
mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak
merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari
dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.
Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah
perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya
menyentuh barang tersebut.5
b. Barang yang diambil berupa harta
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong
tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal
(harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan
hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:
1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin yaitu barang yang dianggap
bernilai menurut syara’. Menurut, Syafi’i, Maliki dan Hambali, bahwa
yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan
syara’, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara’ seperti khamar,
babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut
menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena
mencuri benda yang diharamkan oleh syara’, tidak dikenakan sanksi
potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah,
“Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik
(helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal,
karena haram menjual belinya.
2) Barang tersebut harus barang yang bergerak Untuk dikenakanya
hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus
barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai
benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu
tempat ke tempat lainya.
3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan Jumhur fuqaha
berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had
bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di
tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli
5
Tim Tsalisah, Ensklipodi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu) hal 80

6. 6
hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan
dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab
yang dicuri.
4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian Tindak pidana pencurian
baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri
mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat
mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang
lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak
mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan
keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.6
c. Harta Tersebut Milik Orang Lain
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat
dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan
barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting
adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si
pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut
tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka
pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan
secara diam-diam.
Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat
syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.7
Dalam hal ini pelakunya
hanya dikenai hukuman ta’zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan
oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua
dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat
dalam hak milik.
Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki
bahwa Rosulullah saw. Bersabda:
Artinya: Engkau dan hartamu milik ayahmu8
6
Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: UII
Press, Cet Ke-2, 2006,) hal. 37
7
Ahmad Wardi Muslich, op. cit., 87.
8
bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, “Bidayatu’l Mujtahi”,
(Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990), hlm. 660.

7. 7
Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri
harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena
hal itu dipandang sebagai syubhat.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan
golongan Syi’ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian
harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila
pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar
dari pada hak miliknya.9
Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah,Imam Syafi’i,
Imam Ahmad, dan golongan Syi’ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan
pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai
hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat, akan tetapi menurut Imam Malik,
pencuri tetap dikenai hukuman had.10
Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) Unsur yang keempat dari
pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan
hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang
bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram
untuk diambil.
Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan
bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman,
karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula
halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut
dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:
Artinya: …. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang ia tidak menginginkanya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak
ada dosa baginya.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)11
4. Alat Bukti Sariqah
9
Ahmad Ardi Muslich, op. cit., 88
10
ibid
11
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, hlm. 151.

8. 8
a. Saksi
Syarat saksi untuk jarimah sariqah minimal dua orang laki-laki dan dua
orang perempuan. Apabila saksi tidak mencapai minimal, maka pelkau tidak
terkena hukuman. Adapun untuk persyaratan saksi secara umum tidak jauh
berbeda dengan jarimah zina.
b. Pengakuan
Salah satu alat bukti adalah pengakuan daripada si pelaku jarimah.
Menurut Imam Syafi’I, pengakuan itu cukup dilakukan satu kali.
c. Sumpah
Menurut pendapat Imam Syafi’i, bahwa ketika terjadi tindak pidana
atau jarimah sariqah, sedangkan tidak ada saksi dan pengakuan daripada
tersangka maka si tersangka tersebut oleh korban diperintahkan untuk
bersumpah. Jika pelaku tidak melakukan sumpah, maka korban berhak
mengembalikan ke penuntut.
5. Sanksi atau Hukuman bagi Pelaku Sariqah
Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala
unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:
a. Pengganti kerugian (Dhaman)
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan
sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong
tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama
terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian
dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.12
Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian
kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan
hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan
dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti
kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan
penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus Bersama-sama.
Alasanya adalah Bahwa Al-Qur’an hanya menyebutkan hukuman potong
tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam
surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.
12
Ahmad ardi Muslich, op, cit., hlm 90

9. 9
b. Hukuman Potong Tangan
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana
tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38:
ُ‫ق‬ ِ
‫َّار‬‫س‬‫ٱل‬ َ‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ق‬ ِ
‫َّار‬‫س‬‫ٱل‬ َ‫و‬ ۟‫ا‬ ٓ‫و‬ُ‫ع‬َ‫ط‬‫ٱق‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ي‬ِ‫د‬‫ي‬َ‫أ‬ ً‫ء‬‫آ‬ َ‫ز‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫َس‬‫ك‬َْ ‫ا‬َ‫ب‬ ً
‫ل‬ََٰ‫ك‬َ‫ن‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ َّ
‫ٱَلل‬ ۗ ُ َّ
‫ٱَلل‬ َ‫و‬ ٌ‫يز‬ ِ
‫ز‬َ‫ع‬ ‫َْح‬ ٌ‫م‬‫ِي‬‫ك‬
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua
tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. Al- Maidah: 38).13
Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda: “Bahwa Nabi
memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau
lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah.
Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda: “Tidak
dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga
seperempat dinar, atau lebih dari padanya.
Sedangkan menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda:
“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga
seperempat dinar lebih.14
Hukuman potong tangan dikenakan terhadap
pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda.
Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan
tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai
hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga
kalinya maka para ulama berbeda pendapat.
Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir
dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainya, yaitu menurut
Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai
hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang
keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri
lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta’zir dan
dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampaiia bertobat.
6. Gugurnya Sanksi atau Hukuman Jarimah Sariqah (Pencurian)
13
Departemen Agama RI, op, cit., hlm 151
14
H.M.K. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Solo: Ramadani, tt, hlm. 67- 68

10. 10
Hal-hal yang dapat menggugurkan sanksi Sariqah antara lain adalah:
a. Pemilik harta membantah pengakuan (ikrar) seseorang atau kesaksian para
saksi
b. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan.
c. Seseorang membatalkan ikrarnya.
d. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik
sebelum pengaduannya sampai ke Pengadilan.
e. Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum
kasus tersebut diangkat ke Pengadilan.
f. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.
C. Penutup
Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqa, yasriqu, saraqan,
dansecara etimologis berarti akhaza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil
hartamilik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya,
sedangkansecara terminologis sariqah adalah pengambilan harta yang
dilakukan olehseorang mukalaf , yang baligh dan berakal , terhadap barang milik
orang lainsecara diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal),
daritempat simpanannya, tanpa ada unsur subhat terhadap barang yang
diambiltersebut.
Dapat dinyatakan bahwa sebuah pencurian itu dikatakan sariqah dan
bisadikenai had sariqah apabila pelaksananaan pencurian itu dilakukan
secarasembunyi. Dan sifat “sembunyi” tersebut menjadi salah satu syarat dan
rukunyang harus terpenuhi ketika seorang disebut pencuri dan dikenai had
potongtangan. Ini berarti bahwa seorang tidak dikatakan mencuri dan tidak dikenai
hadpencurian apabila syarat dan rukun pencurian, seperti pelaksanaannya
secarasembunyi, tersebut tidak terpenuhi. Berikut ini syarat dan rukun pencurian
yangbisa dikenai had potong tangan. Syarat dan rukun tersebut terkait dengan tiga
hal;pelaku pencurian, barang yang dicuri dan sifat pencurian

11. 11
DAFTAR PUSTAKA
Basyir, Ahmad Azhar, 2006, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: UII
Press
Depertemen Agama RI, 2007, Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta: CV. Nala Dana
Doi, Abdur Rahman I. 1992, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta
Muslich, Ahmad Wardi. 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),
Jakarta: Sinar Grafika,
Rusyd, bnu, 1990, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah,
“Bidayatu’l Mujtahi”, Semarang: Asyifa
Tsalisah, Tim. Ensklipodi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT Kharisma Ilmu
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shddiqy, Falsafah Hukum Islam, Ed-2, Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001