1. MAKALAH
“Pemahaman Hukum Islam”
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Studi Hukum Islam
Penyusun :
Amalia Saraswati Ilmi (B76213056)
Faizal Abdi (B96213099)
Nur Alfiyatur Rochmah (B06213037)
Kelas : Ilmu Komunikasi 2-F4
Dosen Pengampu :
Drs. Syahroni Ahmad Jaswadi, M. Ag
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2014

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia
Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah untuk bahan mata kuliah Studi Hukum Islam ini.
Dalam makalah ini kami sebagai penulis sekaligus penyusun menyajikan persoalan mengenai
“Pemahaman Hukum Islam”.
Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari bahwa makalah ini
masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifat nya
membangun demi kesempurnaan penulisan untuk masa yang akan datang.
Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami penulis maupun para
pembaca serta dapat menambah wawasan tentang Pemahaman Hukum Islam
Surabaya, 16 Maret 2014
Penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual manusia saja. Akan tetapi berbagai
aspek, salah satunya adalah aspek hukum. Hukum berfungsi mengatur, menetapkan dan
mengeksekusi segala tindakan manusia. Dengan adanya hukum tersebut, manusia bisa
mengontrol dirinya dan tidak sembarangan berbuat sesuka hati. Hukum islam tak lepas dari
syariat yang mensyariatkan hukum tersebut dan hukum atas syariat tersebut. Begitu pula
dengan hukum fiqih yang menjadi pemikiran umat islam atas suatu persoalan. Selain dari
keduannya, ada yang hukum muamalat. Islam juga mengatur mengenai transaksi jual beli dan
bagaimana berdagang. Sehingga dalam islam sangat komplek. Dari ketiga hukum tersebut,
saling berkaitan patut untuk dipelajari. Karena dengan adanya hukum dan mengikuti hukum
yang berlaku maka kehidupan umat islam akan mencapai kejayaan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan hukum islam ?
2. Apa yang dimaksud dengan syariat ?
3. Apa yang dimaksud dengan fiqh ?
4. Apa yang dimaksud dengan muamalat ?
5. Apa keterkaitan dengan ketiga hukum tersebut ?
C. Tujuan
1. Mengetahui maksud dari hukum islam.
2. Mengetahui maksud dari syariat.
3. Mengetahui apa yang dinaksud dengan fiqih.
4. Mengetahui apa yang dimaksud dengan muamalat.
5. Mengetahui dan memahami keterkaitan dari ketiga hukum

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hukum Islam
Hukum islam adalah Kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas
kebutuhan masyarakat. Istilah hukum islam walaupun brasal dari bahasa Arab. yaitu terjemahan
dari Fiqh Islam atau syari’at Islam yang bersumber kepada al-Qur’an As-Sunnah dan Ijmak para
sahabat dan tabi’in. Hukum islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan
umat.
Klasifikasi Hukum Islam
1. Bidang Ibadah (Ritual)
2. Bidang Mu’amalah (Sosial)
1. Bidang Ibadah (Ritual)
Kata ‘ibadah ( عبادة ) berasal dari tiga huruf asal, yaitu: ‘ain, ba’ dan dal.
Dari ketiga huruf ini, lahir beberapa makna, antara lain: pengabdian, penyembahan, ketaatan,
merendahkan diri dan doa. Makna-makna ini menunjukkan sikap dan perbuatan dari pihak paling
rendah kepada pihak paling tinggi. Pihak paling rendah ini berada daalam kuasa pihak paling
tinggi. Inilah gambaran dari kdudukan manusia dan makhluk lainnya yang berada dalam kuasa
Allah عزوجل , Tuhan yang Maha kuasa karenanya, sangat tidak wajar bila manusia tidak tunduk
dan patuh kepada perintah Allah SWT.
Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepatuhan dan pengabdian tersebut.
Menurut hukumislam, Ibadah dibagi dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah
ibadahdalam pengertian yang luas. Dalam hal ini, sikap dang tindakan manusia ditunjukkan untuk
tunduk kepada Allah SWT. Boleh jadi, mannusia berhubungan dengan sesama manusia, namun
hubungan ini dimaksudkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.
2. Bidang Mu’amalah (Sosial)
Ada lima level kategori hukum islam dalam penerapannya. Pertama, hukum privat
seperti hukum nikah, cerai, wakaf, dan sodaqoh. Kedua, aturan masalah ekonomi, seperti
perbankan dan bisnis lainnya. Ketiga, praktik keagamaan dalam arena public seperti keharusan
perempuan memakai jilbab, larangan minum alcohol, judi dan praktik kehidupan lain yang tidak
sesuai dengan standar moral islam. Keempat, kriminal islam, seperti hudud. Kelima,
menggunakan islam sebagai dasar Negara.1
Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang
berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang
diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalh seluruh kegiatan
1 Arseka Salim dan Azyumardi Azra (ed.), Shari’a and politics in Modern Indonesia (Singapore: ISEAS, 2003), 11.

5. muamalah manusia berdasarkan hokum-hukum islam yang berupaperaturan-peraturan yang berisi
perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fiqih
terdiri dari hokum hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan
vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.
2. Ruang Lingkup fiqih muamalat
Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti
social,ekonomi,politik hokum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut
dalam bahasa arab dengan istilah iqtishady, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas
alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi
oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
3. Sumber-sumber fiqih muamalat
Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly yang berupa
Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil Aqly yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih islam
ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits,dan ijtihad.
4. Prinsip Dasar dan prinsip umum Muamalat
1. Prinsip dasar (asas)
Hukum asal dalam muamalat adalah mubah
Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
Menetapkan harga yang kompetitif
Meninggalkan intervensi yang dilarang
Menghindari eksploitasi
Memberikan toleransi
Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah
Bermanfaat, adil dan muawanah
2. Prinsip umum
Ta’awun (tolong-menolong)
Niat / itikad baik
Al-muawanah / kemitraan
5. Aqad Fiqih Ekonomi (Muamalah)
Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

6. a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa
dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
b. Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
c. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama
dengan kesepakatan menerima (kabul). Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala
sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat
pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau
tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi
menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari
pemanfaatan binatang.
d. Pada prinsipnya obyek transaksi.
Secara garis besar aqad dalam fiqih muamalah adalah sebagai berikut :
1. Aqad mudharabah
Ikatan atau aqad Mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran
berupa hubungan kerjasama antara Pemilik Usaha dengan Pemilik Harta
2. Aqad musyarakah
Ikatan atau aqad Musyarakah pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran
antara para pihak yang bersama-sama menjadi Pemilik Usaha.
3. Aqad perdagangan
Aqad Fasilitas Perdagangan adalah perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu
transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau
penyerahan obyek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai
atau seketika pada saat transaksi.
4. Aqad ijarah
Aqad Ijarah adalah aqad pemberian hak untuk memanfaatkan Obyek melalui penguasaan
sementara atau peminjaman Obyek dgn Manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada
pemilik Obyek. Ijara mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena
Ijara dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
B. Pengertian Syari’ah Islam
C. Pengertian Fikih Islam
D. Hubungan antara Syari’ah, Fikih dan Hukum Islam