Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny

1. AKUNTANSI PEMERINTAH
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor
Pada Pemerintahan Indonesia
Untuk Memenuhi Tugas Akuntansi Pemerintah
Disusun Oleh :
Riri Siskia Septiani Yusup 0221 16 125
Mugi Rahayu 0221 16 127
Muthia Amini 0221 16 128
I Made Ray Satyana 0221 16 129
Chandra Sagara Pangestu 0221 16 130
Aldhi Ramadhani Ariesty 0221 16 131
Kelas :
V D
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan
2018-2019

2. i
Kata Pengantar
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan
karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Paper bertemakan “Penyimpangan
Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Indonesia”. Tidak lupa
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudjatmiko Wibowo, Ak, M.M. selaku Dosen
mata kuliah Akuntansi Pemerintah karena telah memberikan tugas Paper ini sebagai
tugas untuk tambahan nilai.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan Paper ini masih banyak kekurangan baik dari
segi susunan maupun tata bahasa. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan
saran yang membangun agar saya dapat memperbaiki Paper ini menjadi lebih baik
kedepannya.
Akhir kata kami ucapkan, kami harap semoga Paper ini dapat memberikan manfaat
terhadap Bapak selaku dosen dan pembaca.
Penulis
Bogor, Oktober 2018

3. ii
Daftar Isi
Cover
Kata Pengantar.................................................................................................................i
Daftar Isi...........................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang...................................................................................................................2
Rumusan Masalah..............................................................................................................2
Tujuan................................................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
Definisi Korupsi.................................................................................................................3
Rumusan Tindak Pidana Korupsi......................................................................................4
Kasus Korupsi Pengelolaan Uang .....................................................................................4
Sebab Korupsi....................................................................................................................5
Modus Operandi Korupsi Di Daerah.................................................................................6
Akibat Dan Dampak Yang Ditimbulkan ...........................................................................6
BAB III PENUTUP
Kesimpulan........................................................................................................................8
Saran ..................................................................................................................................8
Puisi
Daftar Pustaka

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.
Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya.
Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan,
sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung
korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau
berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan
kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu
sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan
membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan
kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang
dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang
legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa itu Korupsi ?
2. Apa saja rumusan tindak pidana korupsi dan apa saja pasalnya?
3. Siapa kasus Korupsi yang terlibat dalam pengelolaan uang di Daerah ?
4. Mengapa dan apa Sebab melakukan tindakan Korupsi ?
5. Apa modus operandi Korupsi di Daerah
6. Apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari Korupsi
1.3 Tujuan
1. Dapat mengetahui pengertian Korupsi
2. Dapat menjelaskan rumusan tindak pidana korupsi dan pasalnya
3. Dapat mengetahui oknum dalam Kasus Korupsi yang terlibat dalam
pengelolaan uang di Daerah
4. Dapat mengetahui Mengapa sebab melakukan tindakan Korupsi
5. Dapat mengetahui modus operandi Korupsi di Daerah
6. Dapat mengetahui apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari Korupsi.

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Korupsi
Korupsi artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari
kesucian. Sedangkan Korupsi secara kriminal didefinisikan sebagai :
1. Siapa pun yang menentang undang-undang, untung memperkakya diri atau
orang lain atau badan usaha, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan atau ekonomi negara, atau jika diketahui atau
dituduhkan olehnya bahwa tindakan tersebut berdampak seperti itu.
2. Siapa pun yang dengan niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
sebuah lembaga, melecehkan otoritas, peluang, atau pengaruh yang
similikinya, yang secara langsung atau tidak langsung bisa merugikan
keuangan atau ekaonomi negara.
Sedangkan ciri-ciri korupsi menurut Alatas (1983) adalah:
1. Dilakukan lebih dari satu orang
2. Merahadiakan motif, ada keuntungan yang diraih
3. Berhubungan dengan kekuasaan
4. Berlidung di balik pembenaran hukum
5. Menghianati kepercayaan
2.2 Rumusan Tindak Pidana Korupsi
Rumusan tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang-Undang No.31
Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi ini diubah dengan hadirnya Undang-
Undang NO.20 Tahun 2001 dengan pasal 2,3, 5,6,7,8,9,10,11,12,dan 13.
Beberarapa bentuk tindakan korupsi yang kemungkunan besar terjadi, antara lain
sebagai berikut:
1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
jo. UU No. 20 Tahun 2001)
2. Menyalahgunakan Kewenangan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.
20 Tahun 2001)
3. Menyuap Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU
No. 20 Tahun 2001)
4. Pemborong Berbuat Curang (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU
No. 20 Tahun 2001)
5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya
(Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta dalam Pengadaan Diurusnya
(Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

6. 3
2.3 Kasus Korupsi Pengelolaan Uang
Kasus Korupsi Bupati Kabupaten Bogor
Drs. H. Rahmat Yasin, M.M.
Drs. H. Rahmat Yasin, M.M. (lahir di Bogor, Jawa Barat, 4 November 1963,
umur 54 tahun) adalah Bupati Bogor selama dua periode pada 2008-
2013 dan 2013-2014. Pada pemilihan Bupati Bogor pada tahun 2008, Rahmat
Yasin dan Karyawan Faturahman terpilih secara langsung dan menjadi Bupati
dan Wakil Bupati Bogor periode pertama yang dipilih secara langsung oleh
rakyat.
Namun, pada tahun 2014 Rachmat Yasin terbukti bersalah dan secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Entah apa yang terbesit dalam
benaknya sehingga beliau melakukan tindak pidana korupsi. Apalah artinya
sebuah pendidikan tanpa dibatasi moral, Rachmat Yasin dan rekan sangat lihai
dalam bergelut membohongi soal uang kepada rakyat. Tipu daya masa
kampanye rasanya rakyat tertipu.
Akhirnya, Bupati Bogor nonaktif Rachmat Yasin divonis kurungan penjara
selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara oleh
Majelis Hakim dalam persidangan. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan
tuntutan JPU yang menuntut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu
dengan hukuman penjara 7,5 tahun dan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan
penjara. Dan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 (a) UU Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, majelis hakim juga
menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat
publik selama 2 tahun dari pokok pidana yang dijatuhkan. Untuk hal yang
memberatkan yaitu terdakwa kontraproduktif dengan program pemerintah dalam

7. 4
memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, terdakwa sebagai kepala
daerah tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan
tindakannya.
2.4 Sebab Korupsi
Adapun Sebab terjadi Korupsi yang dilakukan, antara lain karena :
1) Sebab umum
Korupsi adalah salah satu bentuk penyelewengan terhadap uang negara yang
digunakan untuk keuntungan diri sendiri atau individu yang bertujuan untuk
memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain yang
berdampak pada masyarakat dan menyebabkan harga suatu barang menjadi
mahal tetapi dengan kualitas barang yang rendah dan adapun faktor faktor
penyebab korupsi dibagi menjadi dua macam antara lain :
- Faktor internal.
Faktor ini muncul karena adanya sifat egois yang ditimbulkan oleh
dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib atau penderitaan orang lain.
Antara lain:
1. Adanya gaya hidup yang berlebihan
2. Adanya perilaku egois atau tamak
3. Kurangnya dan lemahnya keimanan atau moral yang dimiliki.
4. Adanya sifat rakus terhadap apa yang diinginkannya
- Faktor eksternal
Faktor ini muncul karena adanya faktor dari luar atau biasanya dari
lingkungan sekitar yang menunjang terjadinya korupsi. Faktor faktornya
antara lain:
1. Faktor ekonomi ini biasanya disebabkan oleh gaji atau
pendapatan yang kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
Karena hal itulah yang menunjang tindakan korupsi di dalam
bidang ekonomi yang bertujuan untuk memperkaya dirinya
sendiri.
2. Faktor politik ini biasanya timbul karena penyalahgunaan
kekuasaan didalam suatu pemerintahan dan biasanya terjadi
kasus suap menyuap yang bertujuan untuk kepentingan
dirinya atau organisasi yang dijalaninya.
3. Faktor hukum ini terjadi karena adanya diskriminasi atau sifat
penegak hukum yang tidak adil dan terkadang disebabkan
oleh adanya tawar menawar di dalam suatu kasus kasus
tertentu dan biasanya dilakukan penyogokan uang agar
diringankan hukuman dan faktor ini bertujuan untuk
menguntungkan pihak pihak tertentu saja.
4. Faktor organisasi ini biasanya disebabkan oleh kurangnya
keteladanan yang baik dari pemimpin dan lemahnya
pengawasan dari pemerintah atau penegak hukum yang ada.
Faktor ini secara umum bertujuan untuk menguntungkan
organisasi itu sendiri.

8. 5
2) Sebab khusus
Rachmat Yasin terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama yaitu
Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001
jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP.
Rachmat Yasin menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan
rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit
Jonggol Asri seluar 2.754 hektar. Dalam kasus ini selain Rachmat Yasin,
Yohan Yap telah divonis 1,5 tahun penjara dan bos PT Bukit Jonggol Asri,
Cahyadi Kumala telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
2.5 Modus Operandi Korupsi Di Daerah
Kecurangan adalah salah satu dari jenis kesalahan, yang membedakan dari
kesalahan lain adalah kecurangan dilakukan secara sengaja untuk memperoleh
keuntungan secara ilegal. Dalam pengelolaan keuangan, daerah pun sangat
mungkin terjadinya kecurangan. Sifat kecurangan bisa berupa penyimpangan
administratif, penyimpangan yang bersifat perdata, dan pentimpangan dari
ketentuan pidana. Oleh karena itu, kecurangan dapat mengkibatkan kesalahan
laporan, keuntungan pribadi, dan kerugian negara/daerah.
Terdapat perkembangan dari waktu ke waktu atas modus operandi korupsi di
daerah. Penyebabnya adalah berubahnya peraturan tentang pengelolaan
keuangan daerah. Namun, sebagian korupsi di daerah bisa dikatakan sebagai
korupsi sederhana karena kelemahan pengendalian intern sebagai akibat
kompleksitas masalah yang terjadi di daerah.
Kasus Rachmat Yasin dan rekan sendiri memiliki beragam modus antara lain
merambah hutan baik secara ilegal maupun legal, misalnya seperti melakukan
penegangan di wilayah konservasi, serta menyiasati atau memanipulasi
perizinan. Selain itu, modus lainnya adalah tidak membayar dana reklamasi,
menggunakan (broker atau calo) untuk mengurus perizinan, menggunakan
proteksi (bekingan) dari oknum penegak hukum, dan memanfaatkan posisi
sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya bisa memperoleh
konsesi.
2.6 Akibat Dan Dampak Yang Ditimbulkan
Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan
pembangunan, sebab korupsi telah mendelegetimasi dan mengurangi
kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga
telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya
akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Korupsi juga menimbulkan
distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik
ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih

9. 6
banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk
menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak
kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan
bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi
kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-
tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Akibat dan Dampak yang ditimbulkan dari Kasus Korupsi Bupati Kabupaten
Bogor, antara lain :
1. LSM menyatakan korupsi mafia di sektor sumber daya alam dan
kehutanan telah sampai tahap memprihatinkan karena membuat negara
berpotensi kehilangan kekayaan Rp201,82 triliun. Lalu, Rachmat Yasin
menerima Rp1,5 miliar untuk memuluskan tukar-menukar kawasan
hutan di Kabupaten Bogor seluas 2.754 hektare. Selain itu, tak pelak lagi
kerugian sosialnya secara implisit akan berdampak besar.
2. Rahmat Yasin dan kawan-kawan merampas hak petani demi menambah
pundi-pundi kekayaan. Mengalihkan hak tanah rakyat petani tanpa ada
jual beli dan negara menelan kerugian sekitar Rp 565 miliar. Petani
merasa dirugikan dan Rachmat Yasin memberikan dampak yang
merugikan karena membuat petani menjadi miskin dan sengsara.
Adapun Akibat dan Dampak yang ditimbulkan dari Korupsi Bagi Masyarakat
dan Bangsa, yaitu :
1) Kesejahteraan umum Negara
2) Demokrasi
3) Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
4) Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam
menjalankan program pembangunan.
5) Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan
menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan.
6) Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.
7) Ekonomi

10. 7
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Korupsi artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari
kesucian. Ada pula ciri-ciri korupsi menurut Alatas (1983). Rumusan tindak
pidana korupsi menurut ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan korupsi ini diubah dengan hadirnya Undang-Undang NO.20
Tahun 2001 dengan pasal 2,3, 5,6,7,8,9,10,11,12,dan 13. Kasus Korupsi Bupati
Kabupaten Bogor, Drs. H. Rahmat Yasin, M.M. melanggar Pasal 12 (a) UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun sebab terjadi Korupsi yang dilakukan, antara lain karena Sebab umum
dan Sebab khusus. Kasus Rachmat Yasin dan rekan sendiri memiliki beragam
modus antara lain merambah hutan baik secara ilegal maupun legal, misalnya
seperti melakukan penegangan di wilayah konservasi, serta menyiasati atau
memanipulasi perizinan. Selain itu, modus lainnya adalah tidak membayar dana
reklamasi, menggunakan (broker atau calo) untuk mengurus perizinan,
menggunakan proteksi (bekingan) dari oknum penegak hukum, dan
memanfaatkan posisi sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya
bisa memperoleh konsesi.
Akibat dan Dampak yang ditimbulkan dari Kasus Korupsi Bupati Kabupaten
Bogor, antara lain membuat negara berpotensi kehilangan kekayaan Rp201,82
triliun. Rahmat Yasin dan kawan-kawan merampas hak petani demi menambah
pundi-pundi kekayaan dan Rachmat Yasin memberikan dampak yang merugikan
karena membuat petani menjadi miskin dan sengsara.
Adapun Akibat dan Dampak yang ditimbulkan dari Korupsi Bagi Masyarakat
dan Bangsa, yaitu :
1) Kesejahteraan umum Negara
2) Demokrasi
3) Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
4) Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam
menjalankan program pembangunan.
5) Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat
upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
6) Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.
7) Ekonomi

11. 8
3.2 Saran
Lebih diingatkan pada penindakan korupsi yang lebih tegas sebagai upaya
memberi pelajaran kepada oknum-oknum yang terlibat. Memberi pelajaran sejak
dini bahwa segala bentuk tindakan pencurian, kebohongan yang merugikan
orang banyak adalah hal yang tidak baik. Untuk setiap kasus korupsi yang
adalah cobalah untuk pemerintah bertindak adil jangan pula mau disuap oleh
para koruptor untuk melindungi diri. Jika dari pemerintah sendiri tegas mungkin
para tikus kantor tidak akan berkeliaran.

12. 9
Pejabat Oranye
Mereka kumpulan orang hebat
Dipilih rakyat nampaknya oleh tipu muslihat
Saat kampanye dekat dengan rakyat
Saat memimpin, rakyat justru melarat
Hatinya hanya dibumbui keserakahan
Merugikan negara hingga triliunan
Tak bermoral patut dianutnya
Keji lebih keji dari sekedar perampokan
Sudah tahu mematikan
Justu dibiarkan keliaran dari bui kedinginan
Sudah tahu tahanan, masih tampakan kegembiraan
Apalagi kegirangan jika wartawan datang
Itulah wajah koruptor sekarang
Sudah merampas, akal pun hilang semuanya

13. 10
Daftar Pustaka
http://ard-cerdasnet.blogspot.co.id/2013/01/dampak-korupsi.html
https://ankes3mk.blogspot.com/2016/10/dampak-buruk-korupsi-bagi-masyarakat.html
https://fahadiel.wordpress.com/2011/04/28/modus-operandi-korupsi-di-daerah/
http://guruppkn.com/dampak-korupsi-bagi-negara
https://www.liputan6.com/news/read/2139820/bupati-bogor-non-aktif-rachmat-yasin-
divonis-55-tahun-penjara
https://www.kaskus.co.id/thread/548c2038bfcb17742e8b4576/kerugian-negara-akibat-
korupsi-rachmat-yasin-mafia-sda-dan-kehutanan/