1. Dokumen membahas pendapat Ahmad An-Na'im tentang reformasi hukum pidana Islam agar sesuai dengan Hak Asasi Manusia universal.
2. An-Na'im berpendapat bahwa syariah dapat direformasi dengan tetap berdasarkan sumber-sumber Islam tapi dengan interpretasi yang sesuai dengan masa kini untuk memelihara HAM.
3. Dokumen juga membahas bagaimana hukum pidana Islam sebenarnya melindungi HAM karena memperhatikan hak dan
Perdebatan antara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam telah membuat kesenjangan yang jelas dan kentara antara keduanya, hal tersebut mengakibatkan adanya usaha untuk menyelaraskan keduanya dengan pendekatan yaitu dengan konsep maslahah dalam ushul fiqh dan teori margin apresiasi. Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan bisa memahami HAM internasional dan Hukum Islam menjadi selaras dan tidak ada pertentangan yang mengakibat tuduhan-tuduhan miring hubungan antara keduanya.
Perdebatan antara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam telah membuat kesenjangan yang jelas dan kentara antara keduanya, hal tersebut mengakibatkan adanya usaha untuk menyelaraskan keduanya dengan pendekatan yaitu dengan konsep maslahah dalam ushul fiqh dan teori margin apresiasi. Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan bisa memahami HAM internasional dan Hukum Islam menjadi selaras dan tidak ada pertentangan yang mengakibat tuduhan-tuduhan miring hubungan antara keduanya.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. Adam Ibnu Pratama (33020210156)
Farah Nur Umayah (33020210160)
M. ‘Ashif Al-Firdaus (33020210161)
PEMBAHARUAN FIQH
JINAYAH 1
Menurut Abdullahi
Ahmad An-Na’im
3. Di dalam deklarasi disebutkan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan
dan hak tanpa dibatasi oleh apapun. Serta tidak ada seorangpun yang boleh diperbudak,
sehingga segala bentuk perbudakan maupun perdagangan budak dalam bentuk apapun
dilarang. Jika pernyataan di atas dikaitkan dengan syariah maka akan menimbulkan
masalah. Ahmad An-Na’im menawarkan solusi dengan cara mereformasi syariah tetapi
dengan sudut pandang Islam. Ahmad An-Na’im berpendapat bahwa syariah adalah
produk sejarah. Karenya sifatnya tidak seluruhnya dating dari Allah, sehingga mungkin
adanya pembaharuan dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.
Dalam pandangan An-Na’im, pembaharuan syariah sebaiknya tetap berdasar
pada sumber-sumber Islam tetapi dengan interpretasi yang sesuai dengan isi dan
misinya. Yaitu pembaharuan dan perkembangan syariah dengan dilakukan perpindahan
nash ke nash lain, dari ayat/hadis ke ayat/hadis lain, atau perpindahan dari satu nash yang
cocok untuk masa lalu pada nash lain yang cocok untuk masa kini dan mendatang.
4. Hak Asasi merupakan hak yang melekat pada setiap
individu manusia sebagai anugerah dari tuhan. Hak tersebut
diberikan kepada setiap manusia sejak lahir dan tidak diganggu
gugat dan harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun.
Pidana islam adanya hukuman qisas, had, diyat.
Maka menurut An-na’im pembaharuan bukan hanya
mungkin dilakukan, tetapi harus yaitu apabila formula syariah yang
ada dirasakan sudah tidak lagi memadai. An-Na’im juga
menyarankan untuk merevisi syariah dari sudut pandang Islam
untuk memelihara HAM secara universal.
6. Tanggapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3:
1. Tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada dalam tradisi syariah dan
menolak dengan tegas terhadap otoritas hukum yang berlawanan dengannya
2. Berpegang pada prinsip-prinsip hukum modern dan meninggalkan aturan
syariah
3. Berusaha mencari jalan untuk mengompromikannya.
Dari ketiga tanggapan tersebut, yang realistik dan lebih simpatik adalah
tanggapan ketiga. Karena berusaha mencari dan mendiskusikan antara syariah dan
hukum internasional, hukum publik, ataupun HAM. Mengingat komunikasi Islam
tidak dapat mengasingkan diri dari pergaulan internasional dan pada saat
merekapun tidak dapat mengabaikan begitu saja terhadap ketentuan syariah.
Walaupun ketiga pemikiran tersebut telah berusaha mengompromikan keduanya,
dengan menyadarkan agar satu sama lain saling menerima dan saling memberi hak
untuk hidup dan berkembang, namun ketiganya tidak memberikan perspektif yang
jelas mengenai solusi yang dimaksudkan Ketika syariah dan hukum internasional
berlawanan satu sama lain.
7. An-Na’im berpendapat bahwa ia dapat menghormati konsistensi para pendukung
syariah, tetapi ia tidak setuju terhadap sikap mereka yang bersikeras untuk menerapkan
syariah dengan mengabaikan problem yang mungkin muncul dari perkembangan hukum
modern. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara yang mendasarkan diri pada syariah
juga dituntut untuk mentaati berbagai konsekuensi internasional dalam rangka menjalin
hubungan Kerjasama bilateral ataupun multilateral.
Dalam pandangan An-Na’im, upaya pembaharuan syariah tersebut hanya sebagai
modifikasi syariah yang tidak memberikan perspektif apapun dalam menyelesaikan masalah
syariah dengan hukum modern. Salah satu masalah yang sangat penting dan banyak mendapat
perhatian dalam hukum pidana Islam adalah persoalan hukuman. Hal ini dikarenakan adanya
pro dan kontra tentang kaitannya hukuman tersebut dengan hak asasi manusia.
9. Agama dengan ketiga rukunnya yaitu Iman, Islam, dan Ihsan, syariat, dan
akhlak adalah murni ditujukan kepada manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan
Tuhan yang menururnkannya, karena Allah SWT memang tidak punya kepentingan
sekecil apapun. Karena itulah setiap ketentuan agama termasuk hukum pidananya
akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.
Hukum Pidana Islam dapat melindungi HAM karena didukung oleh
berbagai faktor:
1. Perbedaan pandangan antara agama dan pandangan umum yang berkembang
dalam melihat HAM
2. Perhatian terhadap Islam yang menitik beratkan pada hukum pidananya.
Kedua faktor ini bukan saja melahirkan tanda tanya bagi sebagian orang tentang
kaitannya hukum pidana Islam dengan HAM, bahkan telah melahirkan sikap apriori
dari Sebagian umat Islam sendiri terhadap hukum Islam secara keseluruhan.
Bahwa Islam sangat menghormati harkat manusia. Namun dalam melihat manusia,
Al-Quran teah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari makhluk ini.
Manusia dianggap sebagai mahluk yang mulia tetapi pada saat yang sama ia juga
dianggap sebagai makhluk yang hina.
10. Kedua sisi manusia yang bertolak belakang itu diterjemahkan oleh agama
melalui tatanan hukumanya. Ketika seorang manusia tidak bersalah, maka hak dan
martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh. Sebaliknya, Ketika
kesalahan seseorang sampai pada kejahatan qisas/ atau hudud maka satu persatu dari
sendi-sendi kemuliannya itu runtuh kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan
sisi kehinaannya.
Dengan menggabungkan dua sisi manusia yang bertolak belakang itu,
maka sanksi hukuman pidana Islam boleh saja dikatakan keras dan berat. Tetapi
kekerasan itu dijatuhi kepada orang yang telah dilucuti martabat kemanusiannya.
Maka penerapannya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM,
justru disitulah terdapat salah satu bentuk penegakan HAM.