Rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia membahas evaluasi dan tantangan implementasi kebijakan pengembangan konektivitas di Jawa Barat, khususnya transportasi, untuk mendukung peningkatan efisiensi logistik dan pengembangan industri potensial. Pembahasan mencakup strategi pengembangan konektivitas utara-selatan Jawa Barat dan manfaat pelaksanaan angkutan barang di laut untuk mendukung tol laut
TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA, PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL), PEMANFATAN RUANPEMANFATAN RUANG.
TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA, PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL), PEMANFATAN RUANPEMANFATAN RUANG.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Strategi pembangunan hard dan soft infrastruktur dalam rangka mendorong pengembangan industri potensial di jawa barat
1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BANK INDONESIA
Hotel InterContinental Bandung, 28 September 2017
“MERANGKAI NUSANTARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT”
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH TERKAIT STRATEGI PEMBANGUNAN
HARD DAN SOFT INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA MENDORONG
PENGEMBANGAN INDUSTRI POTENSIAL DI JAWA BARAT
2. OUTLINE
1
EVALUASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGUATAN KONEKTIVITAS,
KHUSUSNYA TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG
PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LOGISTIK
EVALUASI STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KONEKTIVITAS UTARA-SELATAN JAWA BARAT
3. EVALUASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KONEKTIVITAS, KHUSUSNYA TRANSPORTASI
YANG MENDUKUNG PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LOGISTIK
2
4. 3
Rasio
Elektrifikasi
100%
Akses Air
Minum
100%
Akses
Sanitasi
100%
Akes
Perumahan
Layak Huni
Aksesibilitas
Perbatasan
& Tertinggal
Penyediaan Pelayanan
Dasar
Infrastruktur
Mendukung Sektor Unggulan
Konektivitas
Tol Laut + intermoda
Pembangunan Jaringan Serat Optik:
• E-government (e-KTP, BPJS,dll)
• E-commerce
Pembangunan Energi 35 GW
• Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini
Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400
kWh/Kap.)
Sektor
Unggulan
Jasa &
Pariwisata
Pertanian
Industri
Pengolahan
Kerangka Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2015-2019
Keamananan
Keselamatan
Transportasi
Transportasi Perkotaan
Membangun Angkutan Massal
Berbasis Jalan , Rel & Intermoda
Meningkatkan kapasitas dan
kualitas jaringan jalan perkotaan
Mengembangkan transportasi
perkotaan yang berkelanjutan
Integrasi kelembagaan
transportasi
Shift Improve
Jaringan yang
Mendukung
Efisiensi
Perjalanan
Peningkatan
Pangsa Angkutan
Umum
Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan
Avoid
5. 4
MANFAAT PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG
DI LAUT UNTUK MENDUKUNG TOL LAUT
Sumber : Olahan Data Kemendag dan Rumah Kita
No Daerah Jenis Komoditi
Harga Agustus
2016
Harga Juni 2017
Penurunan
(%)
1 Larantuka
Beras Rp. 12,000 Rp. 10,000 -17%
Gula Pasir Rp. 18,000 Rp. 15,000 -17%
Minyak Goreng Kemasan
RP. 17,000 RP. 15,000 -12%
Tepung Terigu Rp. 10,000 Rp. 8,000 -20%
Triplek 3 mm Rp. 55,000 Rp. 53,000 -4%
2 Fak-Fak
Beras Rp. 11,500 Rp. 10,000 -13%
Gula Pasir Rp. 16,000 Rp. 15,000 -6%
3 Dobo
Gula Pasir Rp. 18,750 Rp. 15,200 -19%
Tepung Terigu Rp. 12,000 Rp. 11,200 -7%
4 Anambas
Beras Rp. 14,000 Rp. 12,000 -14%
Gula Pasir Rp. 16,000 RP. 15,000 -6%
5 Waingapu Semen 50 Kg Rp. 75,000 Rp. 60,000 -20%
6 Rote Semen 40 Kg Rp. 55,000 Rp. 47,500 -14%
7 Sabu Semen 40 Kg Rp. 56,000 RP. 47,500 -15%
6. PROGRAM INTEGRASI MODA TOL LAUT DENGAN JEMBATAN UDARA T.A 2017
(Operasi Akhir September 2017)
WAMENA
TIMIKA
NO KOORDINATOR WILAYAH RUTE
FREKUENSI PER MINGGU
1 TIMIKA TIMIKA - WAMENA 2
WAMENA - TIMIKA 2
5
8. 7
ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH (Long Distance Ferry)
Mengurangi beban jalan
sepanjang pantai utara Pulau
Jawa:
mengurangi kemacetan;
mengurangi biaya pemeliharaan
jalan akibat berat kendaraan
dengan beban berlebih;
mengurangi kecelakaan akibat
sopir lelah atau mengantuk atau
kerusakan kendaraan akibat
beban berlebih
1
Biaya pengiriman lebih murah
(tergantung kapasitas kapal
yang digunakan)
3
2
4
Mempersingkat waktu tempuh
pendistribusian logistik
sehingga dapat
mengurangi/menurunkan harga
barang
Meminimalisasi jumlah
kendaraan barang (logistik)
sehingga meningkatkan
kelancaran pada jalan/akses
menuju tempat-tempat wisata
Jalur Darat dan Jalur Laut
Jakarta – Surabaya
Kendaraan Truk yang menggunakan `jalur darat menempuh jarak sekitar 765 KM (untuk kendaraan
truk bermuatan akan ditempuh selama 1,5 – 2 hari;
Untuk perjalanan laut dapat ditempuh selama 29 jam (asumsi kecepatan kapal 15 Knot).
Tg. Perak (Surabaya) – Lembar (Lombok)
Lintas Surabaya – Lembar sudah dioperasikan dengan KMP. Legundi, apabila dengan truk lama perjalanan sekitar
2 (dua) /526 km hari sedangkan dengan perjalanan laut selama 21 jam (asumsi kecepatan kapal 15 knot)
10. 9
Keterangan :
…… : Jalur Kereta Api
: Pelabuhan
: Bandara
Kerangka Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat
PELABUHAN PATIMBAN
BANDARA KERJATI
DOUBLE TRACK
BOGOR-SUKABUMI
11. NILAI MANFAAT
1. Mendukung peningkatan ekonomi daerah
Jangka Waktu Pembangunan :
Total Investasi :
Sisi Udara : 2013 – 2017 : Rp. 925 miliar
Sisi Darat : 2016 – 2017 : Rp. 2,6 triliun
PROFIL BANDAR UDARA
Fasilitas Sisi Udara
Runway : 2.500 m x 60 m
Apron : A. 576 M X 151 M (12 parking stand)
Taxiway : Paralel taxiway 2.750 x 25 m
Cross taxiway 1.140 m x 25 m
Fasilitas Sisi Darat
Terminal : 96.280 m²; Cap. 5,6 juta pax/th
Pesawat Beroperasi
Boeing 737, B 747, B-777
2.500 M X 60 M
Panjang Runway
96,280 m2
Gedung Terminal
Terminal Penumpang
Gambar 3D
Gedung Tower
Gambar 3D
Progress (20 Agustus 2017) :
1. Sisi Udara sebesar 80%
2. Sisi darat (BIJB) sebesar 55,21%, terdiri dari :
▪ Paket 1 : Infrastruktur (Jalan, ramp simpang susun,
drainase) : 89,69%
▪ Paket 2 : Terminal Bandara : 38,79%
▪ Paket 3 : Bangunan penunjang, MEP kawsan 83,70%
12. Rincian Nilai Investasi Sebagai Berikut:
TAHAP1-2
Dalam Triliun Rupiah(Rp)
Tahapan
Kon-
struk
si (1)
Per-
alatan
(2)
Nilai
Sebelum
Pajak
(3)=
(1)+(2)
Pajak
(4)=
(3)x10%
Nilai
Setelah
Pajak
(5)=
(3)+(4)
Tanah,
Studi,
dll.
(6)
Total
Nilai
(5)+(6)
Tahap
1-1
13.7 0.5 14.2 1.42 15.62 0.6 16.22
Tahap
1-2
6.5 1.5 8 0.8 8.8 0 8.8
Tahap2 5.89 1 6.89 0.69 7.58 0 7.58
Tahap3 2.51 1 3.51 0.35 3.86 0 3.86
B. SKEMA KERJASAMA DAN INVESTASI OPERATOR PELABUHAN:
1. INDONESIA : 51 % , terdiri dari :
a) BUP Pelindo : 51%
b) Swasta Nasional : 49 %
2. JEPANG : 49%
A. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN
TAHAP I
TAHAP I -1
• CONTAINER TERM
Dermaga : 420m x 35m
Container Yard : 44 Ha
Termasuk utilitas
(Kap. 250.000TEUS)
• CAR TERMINAL
Dermaga : 300m x25m
Area : 15 Ha
(Kap. 218 ribu CBU)
• BACKUPAREA
Persiapan 356HA
• KEDALAMAN
-10mLWS
▪ CONTAINER TERM
Dermaga:1740m x 35m
Container Yard : 66 Ha
(Kap. 3,5 jutaTEUs)
▪ CAR TERMINAL
Dermaga: 390m x 25m
Area : 27Ha
(Kap. 382 ribuCBU)
▪ KEDALAMAN
-14mLWS
TAHAPAN
LUAS
(Ha)
FUNGSI
NILAI
INVESTASI
WAKTU
OPERASI PENDANAAN
TAHAP I-1
15 CAR
TERMINAL
Rp.16,22
Triliun
FEB 2019
LOAN (JICA)
–KSP44 CONTAINER
TERMINAL
DES2019
TAHAP I-2
27 CAR
TERMINAL
Rp. 8,8
Triliun 2023
LOAN(JICA)
-KSP66 CONTAINER
TERMINAL
TAHAP2
70 CONTAINER
TERMINAL
Rp. 7,58
Triliun
2025
KPBU
TAHAP3
40 CONTAINER
TERMINAL
Rp. 3,86
Triliun
2027
KPBU
BANDUNG
Jawa Barat
JAKARTA
SERANG
SURABAYA
SEMARANG
DKI
Banten
Jawa Tengah
Jawa Timur
YOGYAKARTA
DIY
Merak
Bogor
Sukabumi
Cikampek
Padalarang
Cirebon
Banjar
Kroya
Tegal
Purwokerto
Pekalongan
Solo
Madiun Kertosono
Blitar
Malang
Bangil
Sidoarjo
Bojonegoro
Jember
Banyuwangi
Bojonegoro
Gambringan
Bojonegoro
Gundih
Prupuk
Kutoarjo
BANDUNG
Jawa Barat
JAKARTA
SERANG
SURABAYA
SEMARANG
DKI
Banten
Jawa Tengah
Jawa Timur
YOGYAKARTA
DIY
Merak
Bogor
Sukabumi
Cikampek
Padalarang
Cirebon
Banjar
Kroya
Tegal
Purwokerto
Pekalongan
Solo
Madiun Kertosono
Blitar
Malang
Bangil
Sidoarjo
Bojonegoro
Jember
Banyuwangi
Bojonegoro
Gambringan
Bojonegoro
Gundih
Prupuk
Kutoarjo
13. NO. URAIAN KEGIATAN
TAHUN
2017 2018 2019
1.
Jalur Ganda (APBN)
- Perencanaan
- Konstruksi
2.
Proyek TOD dan Jalur
Ganda Parsial (KPBU)
3.
Penertiban lahan dan
Pengadaan Sarana KA
(PT. KAI)
Bogor
Paledang
Batutulis
Cicurug
Parungkuda
Cibadak
Maseng
Sukabumi
Cigombong
Karangtengah Cisaat
6,7 km7,5 km4,9 km5,6 km7,1 km7,7 km4,9 km10,0 km4,5 km
TUJUAN & MANFAAT
1. Mengurangi kepadatan lalu lintas
jalan raya;
2. Meminimalisasi biaya angkutan
dan distribusi logistik nasional;
3. Meningkatkan kapasitas angkutan
KA.
SASARAN
1. Memindahkan angkutan
penumpang dari jalan raya;
2. Potensi angkutan barang.
RUANG LINGKUP
1. Pembangunan jalur ganda KA;
2. Perbaikan geometri jalan KA;
3. Penataan emplasement/
penambahan sepur di stasiun.
RENCANA AKSI
1. Pembuatan Dokumen
Perencanaan Jalur Ganda KA
Bogor - Sukabumi;
2. Pencantuman pada Renstra 2015 -
2019;
3. KPBU Pembangunan TOD, Stasiun
dan Jalur Ganda Parsial (Tahun
2018 dianggarkan 256 M);
4. Pembangunan Jalur Ganda
pembiayaan APBN;
5. Penertiban Lahan dan Pengadaan
Sarana oleh PT.KAI.
Timeline Perencanaan dan Pembangunan
Tahap 1
Jalur Ganda
Parsial
Kawasan
TOD
Kawasan
TOD
Kawasan
TOD
Jalur Ganda
Parsial
Tahap 2
S
o
f
t
O
p
e
n
i
n
g