SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...sevrindaanggia
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING, IMPLEMENTASI DAN DESAIN ICOFR, UNIVERSITAS MERCU BUANA, 2017.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVE...sevrindaanggia
SI & PI, SEVRINDA ANGGIA SARI, Prof. Dr. HAPZI ALI. CMA, INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING, IMPLEMENTASI DAN DESAIN ICOFR, UNIVERSITAS MERCU BUANA, 2017.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. 0
INTRODUCTION
Nama : Yuli Ardiansyah
Asal : Banyuwangi
Jabatan
/Pangkat
/Gol
: Auditor Pertama/Penata Muda
Tk. 1/ IIIb
Pendidikan : D3 Penilai/Pajak Bumi dan
Bangunan Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara
S1 Akuntansi Universitas
Hasanuddin
Pengalaman
Kerja
: Auditor pada Perwakilan BPKP
Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2014;
Auditor pada Perwakilan BPKP
Sulawesi Tengah Tahun 2018-
Sekarang
3.
4. ELEMENIV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA (PERFORMANCE MANAGEMENT AND
ACCOUNTABILITY)
3
5
Definisi:
Manajemen kinerja dan akuntabilitas (performance management and
accountability) adalah proses yang mencakup kegiatan penyediaan informasi
kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam
mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional SPI Korporasi dan
mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh SPI Korporasi.
Penilaian mencakup kegiatan dan upaya SPI Korporasi dalam menyediakan informasi kinerja yang
dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan
mengendalikan operasional SPIdan mempertanggungjawabkankinerja dan hasilyang diperoleh SPI.
6. KPA1:Adanya perencanaan kegiatan audit intern
PEMENUHAN KPA LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
37
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
outcome berupa BusinessPlan atau
Rencana Audit Tahunan/PKPT
digunakan sebagai dasar
untuk mengendalikan kegiatan audit intern dan
menjadi panduan bagi pimpinan SPI
dalam
mempertanggungjawabkan
penggunaan
sumber daya untuk
mencapai tujuan audit intern.
Tujuan pembangunan KPA ini adalah SPI
memiliki Businee Plan atau Rencana Audit
Tahunan/PKPT
yang mencakup seluruh sumber daya
yang dibutuhkan dan hasil yang
diharapkan.
7. KPA 1:Adanya perencanaan kegiatan audit intern
a. Business plan (Rencanaan Strategis) SPI yang telah memuat misi dan strategi SPI.
b. Business plan atau Rencana Audit Tahunan/PKPT telah mengacu pada rencana strategi korporasi.
c. Business plan atau Rencana Audit Tahunan/PKPT yang memuat kebutuhan SDM, sarana dan
prasarana serta TI.
d. Penyusunan Rencana Audit Tahunan (RAT) yang memuat langkah-langkah penting untuk mencapai
sasaran yang diharapkan.
e. Business plan atau Rencana Audit Tahunan/PKPT yang telah disahkan Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.
PEMENUHAN KPA LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
38
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
8. KPA2:Adanya anggaran operasional kegiatan audit
intern
PEMENUHAN KPA LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
39
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
outcome berupa:
a. SPI dapat mengalokasikan sumber daya
berdasarkan identifikasi kebutuhan dan
rencana kegiatan audit intern
b. Penguatan akuntabilitas di dalam organisasi
c. Jaminan bahwa kegiatan audit internal telah
sesuai dengan kewenangan dan aset SPI telah
terjaga dengan baik
Tujuan pembangunan KPA ini adalah SPI
memiliki anggaran yang dialokasikan untuk
dapat
menjalankan rencana kegiatan audit internal.
9. KPA2:Adanya anggaran operasional kegiatan audit
intern
PEMENUHAN KPA LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
4
0
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
a. Penganggaran operasional telah sesuai dengan:
- Kegiatan dan sumberdaya yang telah diidentifikasi dalam business plan dan/atau Rencana Audit
Tahunan/PKPT.
- Sistem dan prosedur penganggaran korporasi yang baku.
b. Anggaran pelakasanaan audit internal dalam Rencana Audit Tahunan/PKPT telah mendapat
pesetujuan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
c. Kebijakan/prosedur reviu ketepatan/kecukupan anggaran operasional secara periodik.
d. Laporan hasil reviu atas anggaran operasional secara periodik/berkelanjutan untuk memastikan
bahwa telah realistis dan akurat, serta untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya
penyimpangan.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
11. KPA3: Adanya laporan manajemen unit SPI
outcome berupa telah terpenuhinya
akuntabilitas atas pengelolaan kegiatan SPI
melalui penyampaian laporan periodik secara
tepat waktu dengan memanfaatkan sistem
informasi.
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
42
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
Tujuan pembangunan KPA ini adalah
SPI mendayagunakan informasi untuk
mengelola
operasional hariannya, mendukung
proses pengambilan keputusan, serta
membangun
akuntabilitas.
12. KPA3: Adanya laporan manajemen unit SPI
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
43
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
a. Kebijakan dan prosedur (SOP) pelaporan pertanggungjawaban kinerja yang memuat substansi
minimal (dengan tujuan memenuhi para pengguna/pemangku), format penyusunan, dan ketentuan
penyampaian
laporan manajemen unit SPI kepada Direksi dan Stakeholders.
b. Aplikasi/sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/keuangan, pengelolaan
hasil audit internal, dan pengelolaan kinerja.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
13. KPA3: Adanya laporan manajemen unit SPI
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
44
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
c. Laporan manajemen unit SPI telah sesuai dengan Kebijakan dan prosedur (SOP) pada poina.
d. Nota Dinas/Memo penyampaian laporan manajemen unit SPI kepada Direksi dan stakeholder
menunjukkan bahwa penyampaian telah dilakukan secara berkala dan tepat waktu
e. Hasil Survey kepuasan direksi dan stakeholder atas pelaporan manajemen unit SPI berikut
feedback terkait
kecukupan dan ketepatan informasi dalam laporan manajemen unit SPI.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
14. KPA4: Adanya informasi mengenai biaya
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
45
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
outcome berupa SPI memiliki informasi biaya
yang dapat digunakan
untuk mengendalikan
biaya
kegiatan audit internal dan dapat
mendukung pengambilan keputusan.
Tujuan pembangunan KPA ini adalah SPI
memiliki sistem informasi keuangan yang
memadai
sehingga SPI dapat mengelola kegiatan
secara ekonomis dan efisien.
15. KPA4: Adanya informasi mengenai biaya
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
46
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
a. Aplikasi sistem informasi biaya berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/keuangan SPI.
b. Sistem manajemen biaya untuk mengadministrasikankeseluruhan biaya yang timbul dalam
proses pemberian layanan SPI.
c. Praktik pelaporan keuangan dan manajemen SPI telah selaras dengan sistem keuangan dan
operasional
korporasi.
d. Dokumen hasil analisis variance yang telah membandingkan antara realisasi biaya dengan biaya
standar atau biaya yang telah ditetapkan.
e. Laporan/media lain yang menunjukkan hasil pemantauan sistem manajemen biaya secara
periodik, untuk
meyakini bahwa struktur biaya tetap relevan dan informasi dihasilkan dengan biaya yang efisien dan
efektif.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
16. KPA4: Adanya informasi mengenai biaya
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
47
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
f. Dokumen monitoring pada poin e biaya telah dilaporkan dalam bentuk Laporan Penggunaan
Sumber Daya atau melalui media pelaporan lainnya.
g. Dokumen berupa notulen/nota dinas/kajian/dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bukti
bahwa informasi pada poin f telah digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan kepala SPI dalam
mengendalikan biaya kegiatan audit internal.
17. KPA5: Adanya sistem pengukuran kinerja
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
48
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
outcome berupa
a. Pemahaman dan pelaksanaan kegiatan audit
internal yang telah mengarah kepada
pencapaian tujuan SPI dan tujuan korporasi
b. Manajemen SPI mampu menggunakan
informasi kinerja untuk memantau kegiatan dan
hasil audit dalam mencapai tujuan serta
mewujudkan akuntabilitas
Tujuan pembangunan KPA ini adalah
SPI telah mengembangkan indikator dan
alat ukur untuk
menilai dan melaporkan kinerja dan
melakukan pemantauan secara rutin atas
kemajuan
pencapaian target guna memastikan bahwa
hasil dicapai dengan ekonomis dan efisien.
18. KPA5: Adanya sistem pengukuran kinerja
a. Kertas kerja identifikasi kegiatan audit internal dalam mendukung pencapaian tujuanSPI.
b. Dokumen/kertas kerja penyusunan ukuran kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) SPI
terhadap kegiatan audit internal pada poin a.
c. Dokumentasi Sistem Manajemen Kinerja (dapat berupa: Kamus KPI) yang berisi: identifikasi data
kinerja
yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, personil/pihak yang bertanggung jawab
untuk pengumpulan data, pengendalian mutu data, personil/pihak yang menghasilkan laporan data
kinerja, dan personil/pihak yang menerima laporan.
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
49
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
19. d. Kertas kerja penyusunan KPI sampai dengan kamusnya. Contoh: Inisiatif strategis melaksanakan
audit diukur dengan KPI Efektivitas rekomendasi yang capaiannya diukur dengan rumus
Rekomendasi yang diimplementasikan dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan di kalikan 100%.
e. Dokumen Penetapan KPI telah memuat semua KPI berikut target yang ditetapkan untuk setiap KPI
tersebut secara kuantitatif sesuai poin d.
f. Laporan hasil evaluasi capaian KPI yang memuat perbandingan antara capaian KPI dengan tujuan
dan
targetnya guna mengambil tindakan yang diperlukan.
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
5
0
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
KPA5: Adanya sistem pengukuran kinerja
20. KPA5: Adanya sistem pengukuran kinerja
PEMENUHAN KPA LEVEL 3 (INTEGRATED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
5
1
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
g. Penyampaian laporan periodik Capaian Kinerja SPI kepada Direksi, Dewan komisaris/Dewan
Pengawas dan/atau stakeholders yang terkait telah sesuai dengan ketentuan korporasi.
h. Terdapat Laporan periodik hasil evaluasi efektivitas biaya dan relevansinya dengan ukuran-ukuran
kinerja.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
22. KPA6: adanya integrasi pengukuran kinerja kuntitatif
dan kualitatif
PEMENUHAN KPA LEVEL 4 (MANAGED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
53
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
outcome berupa
a. Pengukuran kuantitatif dan kualitatif telah
terintegrasi sepenuhnya untuk
memastikan tujuan strategis SPI telah
tercapai dan memberikan nilai tambah
bagi korporasi.
b. Matriks kinerja memperkuat relevansi
antara audit internal dengan tujuan
korporasi,
akuntabilitas,
da
n
budaya perbaikan
yang
peningkatan
menumbuhka
n
berkelanjutan
.
Tujuan pembangunan KPA ini adalah SPI
dapat menggunakan informasi kinerja untuk
mengukur
dan memantau fluktuasi yang
mempengaruhi hasil-hasil kegiatan SPI.
Data kualitatif dan
kuantitatif telah dimanfaatkan secara
seimbang dalam mencapai tujuan strategis
23. KPA6: adanya integrasi pengukuran kinerja kuntitatif
dan kualitatif
PEMENUHAN KPA LEVEL 4 (MANAGED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
54
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
a. Business plan/renstra SPI yang memuat tujuan strategis SPI.
b. SOP/Kebijakan penetapan tujuan SPI telah memuat penyelarasan tujuan strategis dan tujuan
operasional
korporasi serta risk appetite pada saat penetapan tujuan SPI. Hasilnya dapat berupa kerta
kerja/notulen rapat perumusan tujuan SPI.
c. Penetapan ukuran dan target kinerja SPI yang didukung dengan kertas kerja penyusunan target
kinerja yang komprehensif dengan dasar pertimbangan atas tingkat risiko yang dapat diterima
(acceptable risk), biaya, kualitas, dan hasil yang ingin dicapai.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
24. KPA6: adanya integrasi pengukuran kinerja kuntitatif
dan kualitatif
telaah
sejawat,
PEMENUHAN KPA LEVEL 4 (MANAGED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
55
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
d. Sistem pengukuran kinerja (contoh: Sistem manajemen kinerja, perfomance
evaluation,dll).
e. Quality Assurance and Improvement Program (contoh: melaksanakan internal
reviu, eksternal reviu).
f. Sistem informasi kinerja yang dapat memonitor dan mengukur fluktuasi kinerja SPI dan menilai
dampaknya terhadap risiko korporasi.
g. Laporan kinerja untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dalam mengurangi
kemungkinan dan dampak terjadinya risiko korporasi sesuai dengan hasil informasi kinerja pada
poin f.
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
25. KPA6: adanya integrasi pengukuran kinerja kuntitatif
dan kualitatif
h. Hasil keputusan pemangku kepentingan kunci (notulen rapat, disposisi, laporan,Dsb) yang
didalamnya terdapat pembahasan program perbaikan dan pengendalian mutu untuk meningkatkan
kinerja SPI.
i. Rencana perbaikan/peningkatan kinerja SPI dengan mengintegrasikan antara hasil sistem
manajemen Kinerja (poin g dan h) dengan hasil QAIP. rencana perbaikan tersebut dapat tertuang
dalam laporan kinerja SPI.
j. Laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh manajemen korporasi
untuk mengukur dampak (impact) dan nilai tambah dari kegiatan audit intern.
PEMENUHAN KPA LEVEL 4 (MANAGED) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
56
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
27. KPA7:Adanya pelaporan kinerja hasil dan nilai tambah
bagi pencapaian Korporasi.
PEMENUHAN KPA LEVEL 5 (OPTIMIZING) ) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
58
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
Tujuan pembangunan KPA ini adalah agar SPI melaporkan efektivitasnya untuk
menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan
korporasi dan publik serta
mengidentifikasi kontribusi dan dampak yang dihasilkan oleh SPI dengan sumber
daya yang tersedia.
28. KPA7:Adanya pelaporan kinerja hasil dan nilai tambah
bagi pencapaian Korporasi.
PEMENUHAN KPA LEVEL 5 (OPTIMIZING) ) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
59
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
outcome berupa
a. SPI menjadi bagian dari korporasi yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada
keberhasilan dan kinerja korporasi serta ikut bertanggung jawab atas hasilnya.
b. Kontribusi yang terlihat atas nilai tambah audit internal adalah untuk meningkatkan efektivitas
governance, risk, control (GRC)
c. Pentingnya manfaat yang diberikan oleh SPI terhadap tujuan korporasi semakin terlihat
d. Publik lebih jelas memahami peran dan tanggung jawab yang berbeda antara SPI dan
manajemen dalam memenuhi tujuan korporasi.
e. Stakeholder memiliki informasi kinerja yang tepat waktu dan relevan untuk membuat keputusan
yang tepat
29. KPA7:Adanya pelaporan kinerja hasil dan nilai tambah
bagi pencapaian Korporasi.
PEMENUHAN KPA LEVEL 5 (OPTIMIZING) ) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
6
0
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
a. Prosedur/SOP pengukuran kontribusi SPI terhadap pencapaian keberhasilan/kinerja korporasi,
dengan melihat dampak kegiatan SPI untuk mengidentifikasi nilai/manfaat yang dihasilkan dari
kegiatan SPI telah secara efektif dan efisien berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan/kinerja
korporasi (selaras dalam penggunaan SDM, proses dan teknologi).
b. Sistem informasi kinerja/pengumpulan informasi yang dapat memberikan data-data yang relevan
terkait pengukuran dampak kegiatan SPI yang dapat mengidentifikasi nilai/manfaat yang dihasilkan
dari kegiatan SPI telah secara efektif dan efisien
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
30. c. Hasil identifikasi atas dampak dari kegiatan SPI terhadap korporasi (hasil dari poin 2) termasuk,
mitigasi risiko, peluang penghematan biaya, peluang pemulihan keuangan, perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan proses pengendalian korporasi, serta nilai tambah kepada korporasi sebagai
hasil dari pemberian jasa assurance kepada direksi dan/atau dewan komisaris/dewan pengawas.
d. Pelaporan kepada para pemangku kepentingan baik intern maupun ekstern (termasuk kepada publik
juga dibutuhkan) atas efektivitas kegiatan SPI sesuai hasil poin 3.
e. Sistem monitoring dan evaluasi atas umpan balik dari para pemangku kepentingan ekstern untuk
meningkatkan efektivitas kegiatan SPI.
PEMENUHAN KPA LEVEL 5 (OPTIMIZING) ) ELEMEN IV:
AKUNTABILITAS DAN
MANAJEMEN KINERJA
6
1
ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN
KINERJA
I
INFRASTRUKTUR YANG PERLUDIBANGUN
KPA7:Adanya pelaporan kinerja hasil dan nilai tambah
bagi pencapaian Korporasi.
32. TERIMA
KASIH
Deputi Bidang Akuntan Negara
Gedung BPKP Pusat Jalan Pramuka: 33,
Jakarta Telepon… Fax….
Deputi Bidang Akuntan Negara
Gedung BPKP Pusat Jalan Pramuka: 33,
Jakarta Telepon (021) 8584867 Fax (021)
85906404
Editor's Notes
Didalam elemen 4 ini kita akan membahas 7 KPA dan 48 infrastruktur yang harus dibangun
a. Informasi Kinerja
Mencakup informasi kinerja yang cukup dan relevan yang
memungkinkan SPI melaksanakan tanggung jawabnya mulai dari
perencanaan kinerja sampai pemenuhan indikator kinerja.
b. Pengelolaan sistem informasi kinerja
Pengelolaan sistem informasi kinerja mencakup informasi yang
relevan dengan pengukuran kinerja yang terdiri dari informasi
keuangan maupun non keuangan.
c. Pelaporan kinerja
Pelaporan kinerja mencakup pelaporan kinerja dan efektivitas dari
pelaksanaan kegiatan SPI baik pelaporan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas serta para pemangku kepentingan
lainnya maupun kepada masyarakat.
Tujuan audit intern menurut IIA
Membantu suatu organisasi mencapai tujuannya melalui jasa konsultasi dan assurance yang objektif independent dengan suatu metode pendekatan yang sistematik