Dokumen tersebut merangkum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan kas menuju akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka konseptual, komponen, dan tahapan penerapan SAP berbasis akrual dan kas menuju akrual."

1. PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
2013

2. TOPIK BAHASAN
Gambaran
Umum PP
71/2010
• Definisi Standar
• PP No. 71 Tahun 2010
Lampiran I
• PP No. 71 Tahun 2010
Lampiran II
2

3. DEFINISI Standar Akuntansi Pemerintahan
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah
SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)
3

4. Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
UU 17/2003 Pasal 32: SAP disusun oleh suatu komite standar akuntansi
pemerintahan yang independen.
UU 1/2004 Pasal 57: KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Sesuai UU tersebut diterbitkan Keppres 84/2004 tentang Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dua kali diubah
dengan Keppres 02/2005 dan Keppres 03/2009.
KSAP terdiri dari:
Komite Konsultatif (6 orang, ex officio)
Komite Kerja (9 orang)
Dibantu oleh:
Kelompok Kerja
Sekretariat
KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
4

5. PP 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
PP 24/2005 CTA
Menjadi
Lampiran II
PP 71/2010
SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I
dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
segera diterapkan oleh setiap entitas
LAMPIRAN I
PP 71/2010
Tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 12 PSAP
Berlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015
LAMPIRAN
II
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada
Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi
entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP
Berbasis Akrual
Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 11 PSAP
Tidak berlaku mulai TA 2015
5 5

6. LAMPIRAN I PP 71/2010
SAP BERBASIS AKRUAL
6

7. DASAR HUKUM BASIS AKRUAL
Psl 1
UU17/2003
• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih
Psl 36 ayat (1)
UU 17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
Psl 70 ayat (2)
UU 1/2004
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan
selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
7

8. KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL
• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban
(belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya
dikonsumsi
• Manfaat basis akrual antara lain:
 Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
 Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban
pemerintah
 Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya
jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
8

9. PENYUSUNAN SAP AKRUAL
• SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP
24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan
perundangan serta kondisi Indonesia.
Pertimbangan:
• SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju
Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi
berbasis akrual,
• Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005
dapat melihat kesinambungannya.
9

10. KRONOLOGIS SAP AKRUAL
1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007
sampai tahun 2008
2. September 2008, konsultasi ke DPR
3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk
dimintakan pertimbangan
4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK
5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan
Menhukham
6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham
7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg
8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual
10

11. PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)
• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan
secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP
Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah
pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP
Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah
daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
11

12. PERUBAHAN PSAP (PASAL 5)
• Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP,
perubahan tersebut diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan
dari Badan Pemeriksa Keuangan
• Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh
KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam
penyusunan SAP
12

13. PENTAHAPAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL
1. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual
secara bertahap dengan ketentuan penerapan
sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015
2. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada
pemerintah pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan.
3. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada
pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri
Dalam Negeri
13

14. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMP 1 PP 71/2010)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak
Dilanjutkan;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
14

15. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Page 15
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
15

16. KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN
KETERKAITAN ANTAR LAPORAN
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga
penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang
dapat dipertanggungjawabkan
ANGGARAN
BERBASIS
KAS
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
LRA
AKUNTANSI
BERBASIS
AKRUAL
SILPA/SIKPA
Laporan
Perubahan
SAL
LAPORAN FINANSIAL
LO
Surplus/
Defisit-LO
Laporan
Perubahan
Ekuitas
Ekuitas
Neraca
16
16

17. LAMPIRAN II PP 71/2010
SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
17

18. BASIS AKUNTANSI
 BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban,
dan ekuitas;
 Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual
sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.
“Cash towards Accrual”
18

19. 1.
PP 71 TAHUN 2010 TENTANG SAP
(Lamp 2)
Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan;
2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan;
3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran;
4. PSAP 03 Laporan Arus Kas;
5. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan;
6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan;
7. PSAP 06 Akuntansi Investasi;
8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap;
9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;
10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban;
11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar
Biasa; dan
12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.
BULETIN TEKNIS
Kas Menuju Akrual
Bultek 01: Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Pusat
Bultek 02: Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah
Bultek 03: Penyusunan Laporan Keuangan
Pemda Sesuai SAP dengan Konversi
Bultek 04: Penyajian dan Pengungkapan
Belanja Pemerintah
Bultek 05: Akuntansi Penyusutan
Bultek 06: Akuntansi Piutang
Bultek 07: Akuntansi Dana Bergulir
Bultek 08: Akuntansi Utang
Bultek 09: Akuntansi Aset Tetap
Bultek 10: Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
19

20. LAPORAN KEUANGAN POKOK
1.
2.
3.
4.
Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca,
Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAPAT DITERAPKAN S.D.
PELAPORAN TAHUN 2014
20

21. Hubungan SAP dengan Opini
Audit
Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK
(UU 15/2004)
Kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan Pengungkapan
(adequate disclosure)
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian
Intern
21

22. TERIMA KASIH