SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
BERBASIS AKRUAL 
AKUNTANSI DANA CADANGAN 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
DEFINISI DAN DASAR HUKUM 
Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam Perda. 
Muatan Perda Dana Cadangan sekurang-kurangnya: 
1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, 
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, 
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, 
4. Sumber dana cadangan, dan 
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Klasifikasi Dana Cadangan 
 Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, misalnya: 
1. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan 
2. Dana Cadangan Pembangunan Gedung 
3. Dana cadangan Penyelenggaraan Pilkada 
4. Dana cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 
5. Dst….
PENGAKUAN 
Pembentukan Dana Cadangan 
 Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan 
dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan 
pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan 
pembiayaan. 
 Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana 
dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana 
Cadangan. 
 Proses pemindahan ini harus melalui proses 
penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS 
(SP2D-LS).
PENGUNGKAPAN 
.Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan 
hal-hal sebagai berikut: 
 Dasar hukum (perda); 
 Tujuan pembentukan; 
 Program dan kegiatan yang akan dibiayai; 
 Besaran dan rincian tahunan yang harus dianggarkan 
dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 
 Sumber dana cadangan; dan 
 Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana 
cadangan.
AKUNTANSI DANA CADANGAN 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... XXX 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
(Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX SP2D-LS 7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana 
Cadangan 
XXX 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
(Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) 
Jurnal LRA 
Pembentukan Dana Cadangan 
Jurnal LO dan Neraca
Perolehan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 
 Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan 
misalnya berupa bunga/deviden diperlakukan 
sebagai penambah Dana Cadangan. 
 Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai 
Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah - Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan.
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
1.1.1.01.01 Dana Cadangan XXX 
8.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan - LO 
XXX 
(Saat Diperoleh Hasil Pengelolaan Dana Cadangan) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
4.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan - LRA 
XXX 
(Saat Diperoleh Hasil Pengelolaan Dana Cadangan) 
Jurnal LRA 
Perolehan Hasil Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan 
 Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu 
anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD 
akan membuat surat perintah pemindahan buku dari 
rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum 
Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. 
 Berdasarkan Dokumen tersebut Fungsi Akuntansi 
PPKD mengakui Dana Cadangan dengan menjurnal:
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
01-02-20 Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... XXX 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana 
Cadangan 
XXX 
4.1.4.XX.XX PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA XXX 
(Saat Dilakukan Pencairan Dana Cadangan) 
Jurnal LRA 
Pencairan Dana Cadangan 
Jurnal LO dan Neraca
Ilustrasi Akuntansi Dana Cadangan 
Pemda X membentuk Dana Cadangan dengan Perda-Dana 
Cadangan Penyelenggaraan Pilkada tgl 1 Februari 2015. 
Dalam Perda tersebut memuat informasi besaran 
pembentukkan dana cadangan senilai 10 milyar, dengan masa 
waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun anggaran masing2 
2 milyar per tahun anggaran. 
 Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa 
giro/bunga sebesar 25 juta per bulan dan asumsi akumulasi 
pendapatan bunga rekening dana cadangan seluruhnya 
sebesar 1,5 milyar. 
Sesuai dengan Perda dana cadagan tersebut, dana cadangan 
dicairkan pada tanggal 1 Februari 2020.
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
01-02-15 SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... 2 M 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2 M 
(Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
01-02-15 SP2D-LS 7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana 
Cadangan 
2 M 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2 M 
(Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) 
Jurnal LRA 
Pembentukan Dana Cadangan 
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor 
Bukti 
Perolehan Hasil Dana Cadangan 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
01-03-15 Nota 
Kredit 
1.4.1.01.01 Dana Cadangan 25 Juta 
8.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan - LO 
25 Juta 
(Saat Diperoleh Hasil Pengelolaan Dana Cadangan) 
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Bukti Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
01-02-20 Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 11,5 M 
1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... 11,5 M 
Tanggal Nomor Bukti Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
01-02-20 Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 11,5 M 
7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana 
Cadangan 
10 M 
4.1.4.XX.XX PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA 1,5 M 
Jurnal LRA 
Pencairan Dana Cadangan 
Jurnal LO dan Neraca
15 
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Rose Meea
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaNony Saraswati Gendis
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404LainunKhairuna
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikSujatmiko Wibowo
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAdi Jauhari
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAdi Jauhari
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpdNadia Amelia
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaansony4de
 

What's hot (20)

Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetap
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
 

Viewers also liked

Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuh2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuhriaanggreaini
 
Penghapusan piutang
Penghapusan piutangPenghapusan piutang
Penghapusan piutangsansantika_
 
Akuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana PensiunAkuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana PensiunBagus Budiono
 
Ak sek publik_-_sesi2_new
Ak sek publik_-_sesi2_newAk sek publik_-_sesi2_new
Ak sek publik_-_sesi2_newSyahral Ahmad
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Jiantari Marthen
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 
Fund Accounting
Fund AccountingFund Accounting
Fund Accountingesp888
 
Pengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB IPengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB Irusdiman1
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAMahyuni Bjm
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMiRuu Resty
 
Struktur teori akuntansi
Struktur teori akuntansiStruktur teori akuntansi
Struktur teori akuntansichikma jaoharah
 

Viewers also liked (13)

Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuh2935 puri kusuma hartiningrumjuh
2935 puri kusuma hartiningrumjuh
 
Penghapusan piutang
Penghapusan piutangPenghapusan piutang
Penghapusan piutang
 
Akuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana PensiunAkuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dasar Dan Akuntansi Dana Pensiun
 
Ak sek publik_-_sesi2_new
Ak sek publik_-_sesi2_newAk sek publik_-_sesi2_new
Ak sek publik_-_sesi2_new
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 
Fund Accounting
Fund AccountingFund Accounting
Fund Accounting
 
Pengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB IPengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB I
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
 
Struktur teori akuntansi
Struktur teori akuntansiStruktur teori akuntansi
Struktur teori akuntansi
 

Similar to Akuntansi Dana Cadangan Pemda

Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013UNIDHA
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAmelia Febiani
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxRikaMelyaEfriyana1
 
Akuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranAkuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranFrandy11
 
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxMaresEd
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkhusnijaeh
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxDianIndahLestari4
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxalcadmg
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxdesacarat
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tpPmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tpmasdiet
 

Similar to Akuntansi Dana Cadangan Pemda (20)

Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
PPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptxPPT PALIP.pptx
PPT PALIP.pptx
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
 
Akuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaranAkuntansi+anggaran
Akuntansi+anggaran
 
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptxASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-10-LRA-18112019.pptx
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
 
17021348.ppt
17021348.ppt17021348.ppt
17021348.ppt
 
04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tpPmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
Pmk 248 tahun 2010 pedoman pengelolaan tp
 
Strategi AKD
Strategi AKDStrategi AKD
Strategi AKD
 

Recently uploaded

Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 

Recently uploaded (16)

Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 

Akuntansi Dana Cadangan Pemda

  • 1. MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI DANA CADANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
  • 2. DEFINISI DAN DASAR HUKUM Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam Perda. Muatan Perda Dana Cadangan sekurang-kurangnya: 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, 4. Sumber dana cadangan, dan 5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  • 3. Klasifikasi Dana Cadangan  Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, misalnya: 1. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan 2. Dana Cadangan Pembangunan Gedung 3. Dana cadangan Penyelenggaraan Pilkada 4. Dana cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 5. Dst….
  • 4. PENGAKUAN Pembentukan Dana Cadangan  Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.  Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.  Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS (SP2D-LS).
  • 5. PENGUNGKAPAN .Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:  Dasar hukum (perda);  Tujuan pembentukan;  Program dan kegiatan yang akan dibiayai;  Besaran dan rincian tahunan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;  Sumber dana cadangan; dan  Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.
  • 6. AKUNTANSI DANA CADANGAN Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX (Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX SP2D-LS 7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan XXX 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX (Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) Jurnal LRA Pembentukan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca
  • 7. Perolehan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan  Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa bunga/deviden diperlakukan sebagai penambah Dana Cadangan.  Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan.
  • 8. Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Dana Cadangan XXX 8.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LO XXX (Saat Diperoleh Hasil Pengelolaan Dana Cadangan) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 4.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA XXX (Saat Diperoleh Hasil Pengelolaan Dana Cadangan) Jurnal LRA Perolehan Hasil Dana Cadangan
  • 9. Pencairan Dana Cadangan  Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.  Berdasarkan Dokumen tersebut Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Dana Cadangan dengan menjurnal:
  • 10. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-02-20 Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan XXX 4.1.4.XX.XX PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA XXX (Saat Dilakukan Pencairan Dana Cadangan) Jurnal LRA Pencairan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca
  • 11. Ilustrasi Akuntansi Dana Cadangan Pemda X membentuk Dana Cadangan dengan Perda-Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada tgl 1 Februari 2015. Dalam Perda tersebut memuat informasi besaran pembentukkan dana cadangan senilai 10 milyar, dengan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun anggaran masing2 2 milyar per tahun anggaran.  Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar 25 juta per bulan dan asumsi akumulasi pendapatan bunga rekening dana cadangan seluruhnya sebesar 1,5 milyar. Sesuai dengan Perda dana cadagan tersebut, dana cadangan dicairkan pada tanggal 1 Februari 2020.
  • 12. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-02-15 SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... 2 M 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2 M (Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-02-15 SP2D-LS 7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan 2 M 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2 M (Saat Dilakukan Pembentukan Dana Cadangan) Jurnal LRA Pembentukan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca
  • 13. Tanggal Nomor Bukti Perolehan Hasil Dana Cadangan Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-03-15 Nota Kredit 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 25 Juta 8.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LO 25 Juta (Saat Diperoleh Hasil Pengelolaan Dana Cadangan) Jurnal LO dan Neraca
  • 14. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-02-20 Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 11,5 M 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - .... 11,5 M Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 01-02-20 Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 11,5 M 7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan 10 M 4.1.4.XX.XX PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA 1,5 M Jurnal LRA Pencairan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca