SlideShare a Scribd company logo
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
TEKNIK DAN PERSAMAAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Persamaan Akuntansi Pemerintahan
Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antara aset,
kewajiban dan ekuitas dana dalam akuntansi
Pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan rakyat yang
dikelolanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan neraca yang
mengharuskan bahwa aset pemerintah harus ditunjukkan asalnya,
apakah dari kewajiban ataukah milik pemerintah sendiri (ekuitas
dana).
Persamaannya :
Aset (A) = Kewajiban (K) + Ekuitas Dana (ED)
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERSAMAAN AKUNTANSI BISNIS :
ASSETS = LIABILITIES + OWNER’S EQUITY
Owner’s Equity = menunjukan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang
sahamnya
PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN :
ASSETS = LIABILITIES + FUND BALANCE
FUND BALANCE (saldo dana) = NET ASSETS (aset bersih)
Saldo dana tidak menunjukan kepemilikan siapapun
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Di dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di
Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), maka Ekuitas Dana pemerintah dibagi menjadi 3
kelompok, yaitu:
1. Ekuitas Dana Lancar (EDL)
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI)
3. Ekuitas Dana Cadangan (EDC)
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ekuitas Dana Lancar (EDL)
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain Ekuitas Dana
Lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka
pendek
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Persamaan Akuntansi EDL
EDL = Aset Lancar – Kewajiban Jangka Pendek
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ekuitas Dana Investasi (EDI)
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam
dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka
panjang.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang
tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.
Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca dapat diperoleh dengan:
Menjumlahkan:
• Investasi Jangka Panjang
• Aset Tetap
• Aset Lainnya
Dikurangi:
• Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Persamaan Akuntansi EDI
EDI = Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya –
Kewajiban Jangka Panjang
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ekuitas Dana Cadangan (EDC)
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan
untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
Dengan kata lain Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih
pemerintah daerah yang tertanam dalam Dana Cadangan.
Dengan demikian jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah Dana
Cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening di bank yang diatur
dengan peraturan daerah.
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Apabila elemen penyebab perubahan ekuitas dipisahkan maka
selama periode fiskal terjadinya transaksi, ekuitas awal tidak akan
berubah dan sebagai gantinya timbul elemen-elemen Pendapatan
(P), Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), Pendapatan
Pembiayaan (PP), dan Belanja Pembiayaan (BP) dalam persamaan di
atas. Pada akhir periode, persamaan akuntansi pemerintah akan
menjadi sebagai berikut:
A = K + (EDL + P – BO) + (EDI + BM) + EDC + PP - BP
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BASIS AKUNTANSI
Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan
pencatatan.
 menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan
pencatatan dan pelaporan.
 akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun,
baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya
terkait dengan
 kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.
 Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh
oleh pemilihan basis akuntansi, terutama
 bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan
 informasi atau unsur yang harus dilaporkan.
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Basis akuntansi menentukan KAPAN transaksi dan peristiwa yang
terjadi diakui, MIS : Basis akrual, Basis kas
Fokus pengukuran menentukan APA yang akan dilaporkan, dengan
kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara
akuntansi dan dilaporkan dalam neraca.
Keduanya saling berhubungan
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah :
 basis kas untuk pengakuan
 pendapatan,
 belanja, dan
 pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
 basis akrual untuk pengakuan
 aset,
 kewajiban, dan
 ekuitas dalam Neraca.
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia (LRA):
1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan
3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan
penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan
berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI ANGGARAN
 Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak
organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan
akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan
anggarannya.
 Tujuannya menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan,
pengendalian dan pertanggungjawaban / akuntabilitas
 Menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama
dengan anggarannya kemudahan
 Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat
secara berpasangan (double entry) atas:
Pendapatan
Apropriasi belanja
TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI KOMITMEN
 Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran.
Agar manajer dapat mengendalikan anggarannya ia perlu mengetahui
berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan
order yang telah dikeluarkan
 Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki
komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa
transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga
bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat awal
yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterimaMerupakan sub sistem dari
sistem akuntansi utama organisasi
 Bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis akrual maupun basis kas
 Organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan
pengeluaran
LATIHAN SOAL
Kabupaten Bogor, pada tahun 2018 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan
dihasilkan data sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):
 Kas di Kas Daerah Rp200
 Persediaan Rp100
 Aset Tetap Rp100
 Dana Cadangan Rp550
 Hutang Jangka Pendek Rp200
 Hutang Jangka Panjang Rp155
Buatlah :
1. Persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh
Kabupaten Bogor
2. Laporan Neraca Awal Kabupaten Bogor tahun 2018
LATIHAN SOAL
Kas di
daerah
Persediaan Aset tetap Dana
cadangan
Hutang
jangka
pendek
Hutang
jangka
panjang
Ekuitas
Dana Lancar
Ekuitas
Dana
Investasi
Ekuitas
Dana
Cadangan
Debet (Rp) Kredit (Rp)
200 100 100 550 200 155 100 (55) 550
Persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh
Kabupaten Bogor : (dalam jutaan rupiah)
EDL : Aset lancar - Kewajiban Jangka Pendek = (200+100) – 200 = 100
EDI : Aset tetap – Kewajiban Jangka Panjang = 100 – 155 = (55)
EDC : Dana Cadangan = 550
LATIHAN SOAL
Neraca awal Kabupaten Bogor tahun 2018 : (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek 200
Kas di Kas daerah 200 Hutang Jangka Panjang 155
Persediaan 100 Total Kewajiban 355
Total Aset Lancar 300 Ekuitas Dana
Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar 100
Aset Tetap 100
Dana Cadangan 550
Ekuitas Dana Investasi (55)
Ekuitas Dana Cadangan 550
Total Aset Tetap dan Lainnya 650 Total Ekuitas Dana 595
Jumlah Aset 950 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 950
Kabupaten Bogor
Neraca Awal
Per 31 Desember 2018
LATIHAN SOAL
Neraca awal Kabupaten Bogor tahun 2018 dengan rincian akun ekuitas dana : (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek 200
Kas di Kas daerah 200 Hutang Jangka Panjang 155
Persediaan 100 Total Kewajiban 355
Total Aset Lancar 300 Ekuitas Dana
Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar
SiLPA 200
Cadangan Persediaan 100
Dana YHD utk pembayaran hutang jangka pendek (200)
Aset Tetap 100
Dana Cadangan 550
Ekuitas Dana Investasi
Dinvestasikan dalam aset tetap 100
Dana YHD utk pembayaran hutang jangka panjang (155)
Ekuitas Dana Cadangan
Dinvestasikan dalam dana dana cadangan 550
Total Aset Tetap dan Lainnya 650 Total Ekuitas Dana 595
Jumlah Aset 950 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 950
Kabupaten Bogor
Neraca Awal
Per 31 Desember 2015
LATIHAN SOAL
Pada Neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018 diketahui bahwa:
 Kas Daerah Rp 50 juta
 Persediaan 45 juta
 Piutang Pajak 60 juta
 Investasi Jangka Panjang 100 juta
 Aset Tetap 200 juta
 Aset Lainnya 85 juta
 Dana Cadangan 300 juta
 Hutang Jangka Pendek 30 juta (termasuk Perhitungan Fihak Ketiga/PFK Rp 5
juta)
 Hutang Jangka Panjang 150 juta
Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana
Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018?
TERIMA KASIH
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN

More Related Content

What's hot

Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...
Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...
Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...Jiantari Marthen
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sujatmiko Wibowo
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
LainunKhairuna
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Mahyuni Bjm
 
SAPP
SAPPSAPP
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
rusdiman1
 
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Contoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiContoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiFransisco Laben
 
SFAC no. 5
SFAC no. 5SFAC no. 5
SFAC no. 5
Rahmat Febrianto
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
rusdiman1
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Rose Meea
 
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITASBab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
AndiErwinGhozali
 

What's hot (20)

Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
 
Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...
Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...
Makalah akuntansi sektor publik (studi kasus laporan keuangan yayasan) jianta...
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 10 teori akuntansi suwardjono
 
Contoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasiContoh obligasi amortisasi
Contoh obligasi amortisasi
 
SFAC no. 5
SFAC no. 5SFAC no. 5
SFAC no. 5
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
 
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITASBab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
 

Similar to Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Nadia Amelia
 
PPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptxPPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptx
khanif hakim
 
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptx
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptxPERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptx
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptx
KamalatFikaLidinilla
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Wien Sotya
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
Erny Anggrahini
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Amelia Febiani
 
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Wawan Kurniadi
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
ulvia nanda
 
2 Macam dan Bentuk Laporan Keuangan.ppt
2 Macam dan Bentuk  Laporan Keuangan.ppt2 Macam dan Bentuk  Laporan Keuangan.ppt
2 Macam dan Bentuk Laporan Keuangan.ppt
dwiseniati
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Perbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basisPerbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basis
harionolj
 
Pendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansiPendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansi
fitrahusaid
 
Pendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansiPendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansi
fitrahusaid
 
Hal dasar dalam_akuntansi
Hal dasar dalam_akuntansiHal dasar dalam_akuntansi
Hal dasar dalam_akuntansi
Geoffree Rengku
 
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptxBAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
dedisuryanto4
 
Modul 2009
Modul 2009Modul 2009
Modul 2009diengoes
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
DianIndahLestari4
 
Modul Pengantar Akuntansi
Modul Pengantar AkuntansiModul Pengantar Akuntansi
Modul Pengantar Akuntansi
radhi abdul halim
 
Persamaan akuntansi
Persamaan akuntansiPersamaan akuntansi
Persamaan akuntansi
Eka Rochaningrum
 

Similar to Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan (20)

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
PPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptxPPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptx
 
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptx
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptxPERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptx
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.pptx
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
Persamaan akuntansi
Persamaan akuntansiPersamaan akuntansi
Persamaan akuntansi
 
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
2 Macam dan Bentuk Laporan Keuangan.ppt
2 Macam dan Bentuk  Laporan Keuangan.ppt2 Macam dan Bentuk  Laporan Keuangan.ppt
2 Macam dan Bentuk Laporan Keuangan.ppt
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
Perbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basisPerbandingan cash dan accrual basis
Perbandingan cash dan accrual basis
 
Pendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansiPendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansi
 
Pendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansiPendahuluan akuntansi
Pendahuluan akuntansi
 
Hal dasar dalam_akuntansi
Hal dasar dalam_akuntansiHal dasar dalam_akuntansi
Hal dasar dalam_akuntansi
 
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptxBAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
BAB 4 - KERTAS KERJA KONSOLIDASI.pptx
 
Modul 2009
Modul 2009Modul 2009
Modul 2009
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
 
Modul Pengantar Akuntansi
Modul Pengantar AkuntansiModul Pengantar Akuntansi
Modul Pengantar Akuntansi
 
Persamaan akuntansi
Persamaan akuntansiPersamaan akuntansi
Persamaan akuntansi
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Recently uploaded

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 

Recently uploaded (17)

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 

Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan

  • 1. PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN TEKNIK DAN PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Oleh: Sujatmiko Wibowo, M.Ak Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan
  • 3. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Persamaan Akuntansi Pemerintahan Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antara aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam akuntansi Pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan rakyat yang dikelolanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan neraca yang mengharuskan bahwa aset pemerintah harus ditunjukkan asalnya, apakah dari kewajiban ataukah milik pemerintah sendiri (ekuitas dana). Persamaannya : Aset (A) = Kewajiban (K) + Ekuitas Dana (ED)
  • 4. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERSAMAAN AKUNTANSI BISNIS : ASSETS = LIABILITIES + OWNER’S EQUITY Owner’s Equity = menunjukan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang sahamnya PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN : ASSETS = LIABILITIES + FUND BALANCE FUND BALANCE (saldo dana) = NET ASSETS (aset bersih) Saldo dana tidak menunjukan kepemilikan siapapun
  • 5. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Di dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Ekuitas Dana pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 1. Ekuitas Dana Lancar (EDL) 2. Ekuitas Dana Investasi (EDI) 3. Ekuitas Dana Cadangan (EDC)
  • 6. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Ekuitas Dana Lancar (EDL) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain Ekuitas Dana Lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek
  • 7. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Persamaan Akuntansi EDL EDL = Aset Lancar – Kewajiban Jangka Pendek
  • 8. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Ekuitas Dana Investasi (EDI) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca dapat diperoleh dengan: Menjumlahkan: • Investasi Jangka Panjang • Aset Tetap • Aset Lainnya Dikurangi: • Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang
  • 9. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Persamaan Akuntansi EDI EDI = Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya – Kewajiban Jangka Panjang
  • 10. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Ekuitas Dana Cadangan (EDC) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang- undangan. Dengan kata lain Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam Dana Cadangan. Dengan demikian jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah Dana Cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening di bank yang diatur dengan peraturan daerah.
  • 11. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Apabila elemen penyebab perubahan ekuitas dipisahkan maka selama periode fiskal terjadinya transaksi, ekuitas awal tidak akan berubah dan sebagai gantinya timbul elemen-elemen Pendapatan (P), Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), Pendapatan Pembiayaan (PP), dan Belanja Pembiayaan (BP) dalam persamaan di atas. Pada akhir periode, persamaan akuntansi pemerintah akan menjadi sebagai berikut: A = K + (EDL + P – BO) + (EDI + BM) + EDC + PP - BP
  • 12. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKUNTANSI Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan.  menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.  akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya terkait dengan  kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.  Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama  bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan  informasi atau unsur yang harus dilaporkan.
  • 13. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Basis akuntansi menentukan KAPAN transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui, MIS : Basis akrual, Basis kas Fokus pengukuran menentukan APA yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Keduanya saling berhubungan
  • 14. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah :  basis kas untuk pengakuan  pendapatan,  belanja, dan  pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran  basis akrual untuk pengakuan  aset,  kewajiban, dan  ekuitas dalam Neraca.
  • 15. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia (LRA): 1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan. 4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
  • 16. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN AKUNTANSI ANGGARAN  Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan anggarannya.  Tujuannya menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban / akuntabilitas  Menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya kemudahan  Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry) atas: Pendapatan Apropriasi belanja
  • 17. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN AKUNTANSI KOMITMEN  Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggarannya ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan order yang telah dikeluarkan  Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat awal yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterimaMerupakan sub sistem dari sistem akuntansi utama organisasi  Bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis akrual maupun basis kas  Organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran
  • 18. LATIHAN SOAL Kabupaten Bogor, pada tahun 2018 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):  Kas di Kas Daerah Rp200  Persediaan Rp100  Aset Tetap Rp100  Dana Cadangan Rp550  Hutang Jangka Pendek Rp200  Hutang Jangka Panjang Rp155 Buatlah : 1. Persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor 2. Laporan Neraca Awal Kabupaten Bogor tahun 2018
  • 19. LATIHAN SOAL Kas di daerah Persediaan Aset tetap Dana cadangan Hutang jangka pendek Hutang jangka panjang Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Debet (Rp) Kredit (Rp) 200 100 100 550 200 155 100 (55) 550 Persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor : (dalam jutaan rupiah) EDL : Aset lancar - Kewajiban Jangka Pendek = (200+100) – 200 = 100 EDI : Aset tetap – Kewajiban Jangka Panjang = 100 – 155 = (55) EDC : Dana Cadangan = 550
  • 20. LATIHAN SOAL Neraca awal Kabupaten Bogor tahun 2018 : (dalam jutaan rupiah) Aset Kewajiban Aset Lancar Hutang Jangka Pendek 200 Kas di Kas daerah 200 Hutang Jangka Panjang 155 Persediaan 100 Total Kewajiban 355 Total Aset Lancar 300 Ekuitas Dana Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar 100 Aset Tetap 100 Dana Cadangan 550 Ekuitas Dana Investasi (55) Ekuitas Dana Cadangan 550 Total Aset Tetap dan Lainnya 650 Total Ekuitas Dana 595 Jumlah Aset 950 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 950 Kabupaten Bogor Neraca Awal Per 31 Desember 2018
  • 21. LATIHAN SOAL Neraca awal Kabupaten Bogor tahun 2018 dengan rincian akun ekuitas dana : (dalam jutaan rupiah) Aset Kewajiban Aset Lancar Hutang Jangka Pendek 200 Kas di Kas daerah 200 Hutang Jangka Panjang 155 Persediaan 100 Total Kewajiban 355 Total Aset Lancar 300 Ekuitas Dana Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar SiLPA 200 Cadangan Persediaan 100 Dana YHD utk pembayaran hutang jangka pendek (200) Aset Tetap 100 Dana Cadangan 550 Ekuitas Dana Investasi Dinvestasikan dalam aset tetap 100 Dana YHD utk pembayaran hutang jangka panjang (155) Ekuitas Dana Cadangan Dinvestasikan dalam dana dana cadangan 550 Total Aset Tetap dan Lainnya 650 Total Ekuitas Dana 595 Jumlah Aset 950 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 950 Kabupaten Bogor Neraca Awal Per 31 Desember 2015
  • 22. LATIHAN SOAL Pada Neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018 diketahui bahwa:  Kas Daerah Rp 50 juta  Persediaan 45 juta  Piutang Pajak 60 juta  Investasi Jangka Panjang 100 juta  Aset Tetap 200 juta  Aset Lainnya 85 juta  Dana Cadangan 300 juta  Hutang Jangka Pendek 30 juta (termasuk Perhitungan Fihak Ketiga/PFK Rp 5 juta)  Hutang Jangka Panjang 150 juta Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018?
  • 23. TERIMA KASIH PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN