Teknik dan persamaan akuntansi pemerintahan menjelaskan struktur teori dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Persamaan utama adalah Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Dokumen ini juga menjelaskan basis akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi komitmen yang digunakan oleh pemerintah.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Membahas gambaran umum mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi berbasis akrual. mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan pendapatan....dll dah....selanjutnya monggo dibaca sendiri ya...hehehe
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
Fraud is currently rife, not only in the private sector but also in the government sector. The government sector, which is the central point in this research, is the world of health, especially hospitals, related to procuring goods and services for covid 19. This study aimed to analyze the factors that affect the procurement of goods and services during the covid 19 pandemic. This casual-comparative research type is research with the characteristics of the problem in the form of a cause-and-effect relationship between two or more variables. The study was conducted at six government hospitals in Maluku Province. The study results indicate significant fraud related to procuring goods and services for covid 19. Thus, the quality of the committee, systems and procedures, environment, internal control, and organizational commitment affect the prevention of fraud in procuring goods in hospitals in Maluku province, Indonesia.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Persamaan Akuntansi Pemerintahan
Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antara aset,
kewajiban dan ekuitas dana dalam akuntansi
Pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan rakyat yang
dikelolanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan neraca yang
mengharuskan bahwa aset pemerintah harus ditunjukkan asalnya,
apakah dari kewajiban ataukah milik pemerintah sendiri (ekuitas
dana).
Persamaannya :
Aset (A) = Kewajiban (K) + Ekuitas Dana (ED)
4. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERSAMAAN AKUNTANSI BISNIS :
ASSETS = LIABILITIES + OWNER’S EQUITY
Owner’s Equity = menunjukan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang
sahamnya
PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN :
ASSETS = LIABILITIES + FUND BALANCE
FUND BALANCE (saldo dana) = NET ASSETS (aset bersih)
Saldo dana tidak menunjukan kepemilikan siapapun
5. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Di dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di
Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), maka Ekuitas Dana pemerintah dibagi menjadi 3
kelompok, yaitu:
1. Ekuitas Dana Lancar (EDL)
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI)
3. Ekuitas Dana Cadangan (EDC)
6. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ekuitas Dana Lancar (EDL)
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain Ekuitas Dana
Lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka
pendek
8. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ekuitas Dana Investasi (EDI)
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam
dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka
panjang.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang
tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.
Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca dapat diperoleh dengan:
Menjumlahkan:
• Investasi Jangka Panjang
• Aset Tetap
• Aset Lainnya
Dikurangi:
• Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang
10. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ekuitas Dana Cadangan (EDC)
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan
untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
Dengan kata lain Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih
pemerintah daerah yang tertanam dalam Dana Cadangan.
Dengan demikian jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah Dana
Cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening di bank yang diatur
dengan peraturan daerah.
11. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Apabila elemen penyebab perubahan ekuitas dipisahkan maka
selama periode fiskal terjadinya transaksi, ekuitas awal tidak akan
berubah dan sebagai gantinya timbul elemen-elemen Pendapatan
(P), Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), Pendapatan
Pembiayaan (PP), dan Belanja Pembiayaan (BP) dalam persamaan di
atas. Pada akhir periode, persamaan akuntansi pemerintah akan
menjadi sebagai berikut:
A = K + (EDL + P – BO) + (EDI + BM) + EDC + PP - BP
12. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BASIS AKUNTANSI
Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan
pencatatan.
menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan
pencatatan dan pelaporan.
akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun,
baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya
terkait dengan
kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.
Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh
oleh pemilihan basis akuntansi, terutama
bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan
informasi atau unsur yang harus dilaporkan.
13. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Basis akuntansi menentukan KAPAN transaksi dan peristiwa yang
terjadi diakui, MIS : Basis akrual, Basis kas
Fokus pengukuran menentukan APA yang akan dilaporkan, dengan
kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara
akuntansi dan dilaporkan dalam neraca.
Keduanya saling berhubungan
14. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah :
basis kas untuk pengakuan
pendapatan,
belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
basis akrual untuk pengakuan
aset,
kewajiban, dan
ekuitas dalam Neraca.
15. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia (LRA):
1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan
3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan
penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan
berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
16. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI ANGGARAN
Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak
organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan
akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan
anggarannya.
Tujuannya menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan,
pengendalian dan pertanggungjawaban / akuntabilitas
Menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama
dengan anggarannya kemudahan
Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat
secara berpasangan (double entry) atas:
Pendapatan
Apropriasi belanja
17. TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI KOMITMEN
Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran.
Agar manajer dapat mengendalikan anggarannya ia perlu mengetahui
berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan
order yang telah dikeluarkan
Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki
komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa
transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga
bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat awal
yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterimaMerupakan sub sistem dari
sistem akuntansi utama organisasi
Bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis akrual maupun basis kas
Organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan
pengeluaran
18. LATIHAN SOAL
Kabupaten Bogor, pada tahun 2018 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan
dihasilkan data sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):
Kas di Kas Daerah Rp200
Persediaan Rp100
Aset Tetap Rp100
Dana Cadangan Rp550
Hutang Jangka Pendek Rp200
Hutang Jangka Panjang Rp155
Buatlah :
1. Persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh
Kabupaten Bogor
2. Laporan Neraca Awal Kabupaten Bogor tahun 2018
19. LATIHAN SOAL
Kas di
daerah
Persediaan Aset tetap Dana
cadangan
Hutang
jangka
pendek
Hutang
jangka
panjang
Ekuitas
Dana Lancar
Ekuitas
Dana
Investasi
Ekuitas
Dana
Cadangan
Debet (Rp) Kredit (Rp)
200 100 100 550 200 155 100 (55) 550
Persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh
Kabupaten Bogor : (dalam jutaan rupiah)
EDL : Aset lancar - Kewajiban Jangka Pendek = (200+100) – 200 = 100
EDI : Aset tetap – Kewajiban Jangka Panjang = 100 – 155 = (55)
EDC : Dana Cadangan = 550
20. LATIHAN SOAL
Neraca awal Kabupaten Bogor tahun 2018 : (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek 200
Kas di Kas daerah 200 Hutang Jangka Panjang 155
Persediaan 100 Total Kewajiban 355
Total Aset Lancar 300 Ekuitas Dana
Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar 100
Aset Tetap 100
Dana Cadangan 550
Ekuitas Dana Investasi (55)
Ekuitas Dana Cadangan 550
Total Aset Tetap dan Lainnya 650 Total Ekuitas Dana 595
Jumlah Aset 950 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 950
Kabupaten Bogor
Neraca Awal
Per 31 Desember 2018
21. LATIHAN SOAL
Neraca awal Kabupaten Bogor tahun 2018 dengan rincian akun ekuitas dana : (dalam jutaan rupiah)
Aset Kewajiban
Aset Lancar Hutang Jangka Pendek 200
Kas di Kas daerah 200 Hutang Jangka Panjang 155
Persediaan 100 Total Kewajiban 355
Total Aset Lancar 300 Ekuitas Dana
Aset Tetap dan Lainnya Ekuitas Dana Lancar
SiLPA 200
Cadangan Persediaan 100
Dana YHD utk pembayaran hutang jangka pendek (200)
Aset Tetap 100
Dana Cadangan 550
Ekuitas Dana Investasi
Dinvestasikan dalam aset tetap 100
Dana YHD utk pembayaran hutang jangka panjang (155)
Ekuitas Dana Cadangan
Dinvestasikan dalam dana dana cadangan 550
Total Aset Tetap dan Lainnya 650 Total Ekuitas Dana 595
Jumlah Aset 950 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 950
Kabupaten Bogor
Neraca Awal
Per 31 Desember 2015
22. LATIHAN SOAL
Pada Neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018 diketahui bahwa:
Kas Daerah Rp 50 juta
Persediaan 45 juta
Piutang Pajak 60 juta
Investasi Jangka Panjang 100 juta
Aset Tetap 200 juta
Aset Lainnya 85 juta
Dana Cadangan 300 juta
Hutang Jangka Pendek 30 juta (termasuk Perhitungan Fihak Ketiga/PFK Rp 5
juta)
Hutang Jangka Panjang 150 juta
Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana
Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018?