1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.

1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan

2. DASAR HUKUM

3. PP Nomor 71 Tahun 2010

4. Cash Basis & Accrual Basis
Cash basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi dimana
transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat
mengeluarkan kas.
Pada cash basis, pendapatan dicatat pada saat menerima kas,
sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas.
Accrual basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi dimana
transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun belum menerima ataupun
mengeluarkan kas.
Pada accrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan
meskipun kas belum diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat biaya
tersebut dipakai atau digunakan, meskipun belum mengeluarkan kas.

5. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
1. Tujuan Kerangka Konseptual
2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan
3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna
4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan serta Komponen Laporan
Keuangan
6. Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip serta Kendala
Informasi Akuntansi
7. Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan pengukurannya

6. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL
Sebagai acuan bagi:
 Penyusun standar;
 Penyusun laporan keuangan;
 Pemeriksa;
 Para pengguna laporan.

7. POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
 Kerangka Konseptual bukan standar
akuntansi
 Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan
jika terdapat masalah akuntansi yg belum
dinyatakan dalam SAP
 Jika terjadi pertentangan antara kerangka
konseptual dan standar akuntansi, maka
ketentuan standar akuntansi diunggulkan
relatif terhadap kerangka konseptual

8. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintahan
 Adanya pengaruh proses politik
 Hub. antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan.
Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat
pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

9. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Dalam bentuk NKRI yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat.
• Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.
• Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
• Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap
kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
 Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan
• Pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif
untuk mendapatkan persetujuan.
• Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas
apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi
tersebut.
• Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada
pihak legislatif dan rakyat.

10. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintahan
 Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem
pemerintahan RI :
• pemerintah pusat,
• pemerintah propinsi, dan
• pemerintah kabupaten/kota.
 Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada
pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan
pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem :
bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
pemerintahan.

11. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Adanya pengaruh proses politik
 Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan
seluruh rakyat.
• pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan
mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari
pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya
• guna memenuhi keinginan masyarakat.
 Satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai
kepentingan yang ada di masyarakat.

12. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Hub. antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan.
 Dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang
diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari
pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan
pemerintah kepada wajib pajak.
 Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-
sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan,
antara lain:
• Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
• Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah
ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
• Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk
pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan
dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan
pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan,
• pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
• Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit.

13. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Anggaran sbg pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat
pengendalian
 Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal
• hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif
• tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan
 Pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja
tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau
surplus.
 Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi
upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode
tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.
• tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau
kurang dari setahun

14. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara
langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti:
• gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.
 Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program
pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan
manfaat yang hendak dicapai.
• Fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi
komersial.
• Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi
pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di
masa mendatang.
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan

15. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana
 Akuntansi dana (fund accounting)
• merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan
di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut
tujuannya,
• sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu
menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer
yang diterima.
 Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing
kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund)
• sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan
pemerintah.

16. ANGGARAN
 Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang
diinginkan.
 Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki
konsekuensi hukum.
 Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
 Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
pemerintah sebagai pertanggungjawaban

17. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
 Masyarakat;
 Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
lembaga pemeriksa;
 Pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman
 Pemerintah

18. ENTITAS AKUNTANSI & ENTITAS PELAPORAN
NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN
1 Definisi Unit pemerintahan
pengguna
anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas
pelaporan
Unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi
atau entitas pelaporan
yang menurut ketentuan
peraturan perundang-
undangan wajib
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
berupa laporan
keuangan

19. ENTITAS AKUNTANSI & ENTITAS PELAPORAN
NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN
2 Komponen 1. KPA-K/L yang mempunyai
dokumen anggaran tersendiri
1. Pemerintah Pusat
2. Bendahara Umum Daerah
(BUD)
2. Pemerintah Daerah
3. Kuasa Pengguna Anggaran di
lingkungan Pemda bila
mempunyai dokumen
pelaksanaan anggaran yang
terpisah
3. Kementerian Negara/lembaga
di lingkungan Pemerintah
Pusat
4. Satuan organisasi di
lingkungan pusat/daerah atau
organisasi lainnya, jika
menurut peraturan
perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan

20. PERAN LAPORAN KEUANGAN
• mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai
tujuan
Akuntabilitas
• memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah
Manajemen
• memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur,
menyeluruh kepada stakeholders
Transparansi
• mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama
dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk
mencapai kinerja Transparansi
Evaluasi Kinerja
• memberikan informasi mengenai kecukupan
penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh
pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut
Keseimbangan Antar generasi

21. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Secara umum
 menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan
arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.
 peranan prediktif dan prospektif

22. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Secara spesifik
 Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
 Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.
 Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.

23. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan
Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

24. ASUMSI DASAR
 Asumsi kemandirian entitas
 setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan
keuangan.
 Asumsi kesinambungan entitas
• Entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
• Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas
entitas pelaporan dalam jangka pendek.
 Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
• Entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan
dapat dinilai dengan satuan uang.
• Agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

25. KARAKTERISTIK KUALITATIF
LAPORAN KEUANGAN
 Relevan;
 Andal;
 Dapat dibandingkan; dan
 Dapat dipahami

26. RELEVAN
Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi
mereka di masa lalu.
Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam
pengambilan keputusan.
Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

27. KEANDALAN
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak
dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi
karakteristik:
 Penyajian Jujur
 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.
 Dapat Diverifikasi (verifiability)
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 Netralitas
 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.

28. PRINSIP AKUNTANSI & LAPORAN KEUANGAN
 Basis akuntansi;
 Prinsip nilai historis;
 Prinsip realisasi;
 Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 Prinsip periodisitas;
 Prinsip konsistensi;
 Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 Prinsip penyajian wajar.

29. BASIS AKUNTANSI
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah entitas adalah Basis Akrual
 Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban,
aset, kewajiban dan ekuitas
 Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis
kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas

30. PRINSIP NILAI HISTORIS
 Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
 Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa
yang akan datang.
 Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

31. PRINSIP REALISASI
 Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama
suatu periode akuntansi akan digunakan untuk
membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam
periode tersebut.
 Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak
mendapat penekanan seperti dalam akuntansi
komersial.

32. SUBSTANSI MENGUNGGULI
BENTUK FORMAL
Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan
hanya mengikuti aspek formalitas.
Substance over form

33. KONSISTENSI
 Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian
yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip
konsistensi internal).
 Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik
dari metode yang lama.
 Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan
dalam laporan keuangan.

34. PERIODESITAS
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas
pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode
pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

35. PENGUNGKAPAN LENGKAP
 Laporan keuangan harus menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
 Informasi tersebut dapat ditempatkan pada
lembar muka laporan keuangan atau catatan atas
laporan keuangan.

36. PENYAJIAN WAJAR
Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan
perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan
pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan
terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

37. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
 Materialitas
 Pertimbangan biaya dan manfaat
 Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

38. PENGAKUAN ASET
 Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa
depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat
diukur dengan andal;
 Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim
untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat
ekonomi lainnya dari entitas lainnya telah atau
tetap masih terpenuhi,dan nilai klaim tersebut
dapat diukur atau diestimasi
 Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah
titik pengakuannya memerlukan pengaturan yang
lebih rinci

39. PENGAKUAN KEWAJIBAN & PENDAPATAN
 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau
pada saat kewajiban timbul
 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi
 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah

40. PENGAKUAN BEBAN & BELANJA
 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa
 Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

41. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
 Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata
uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam laporan keuangan menggunakan nilai
perolehan historis
 Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan
sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut
 Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
memenuhi kewajiban yang bersangkutan

42. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN

43. KUIS – 1 (30 menit)
1. Apakah perbedaan mendasar antara SAP menuju Akrual dan
SAP Berbasis Akrual? (PP 24/2015 & PP 71/2010)
2. Bagaimana perkembangan standar akuntansi dan sistem
akuntansi pemerintahan?
3. Jelaskan perbedaan kerangka konseptual SAP dengan SAK ?
4. Apakah yang dimaksud dengan kerangka konseptual
akuntansi pemerintahan?
5. Jelaskan pengertian dan kegunaan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan serta hubungannya dengan Standar
Akuntansi Pemerintah?

44. Tugas Individu - 2
1. Setiap mahasiswa wajib membuat paper dengan tema:
“Analisis Implementasi SAP Berbasis Akrual pada....”
(sesuaikan dengan sampel laporan keuangan tugas sebelumnya)
2. Penulisan paper minimal 10 halaman dengan kertas ukuran A4,
Huruf Time New Roman, Spasi 1,5.
3. No Plagiarisme.