Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

1. Elsita F. Mokodompit
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK

2. PENGERTIAN KERANGKA KONSEPTUAL
kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip yang
mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik yang disusun
oleh sebuah komite perumus standar independen dan merupakan rujukan penting bagi komite
standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan
atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi
sektor publik.

3. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK
Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
1. Penyusun standar akuntansi sektor publik dalam
melaksanakan tugas perumusan standar.
2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah
laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi
sektor publik
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi sektor publik

4. Landasan
Operasional
atau
Landasan
Praktek
Tingkat 3 Praktek Konvensi dan
Kebiasaan Pelaporan Yang
Sehat
Buku Teks/Ajar. Artikel dan
Pendapat Ahli
Tingkat 2 Buletin Teknis Peraturan
Pemerintah
untuk Sektor
Publik
Pedoman
atau Praktek
Akuntansi
Sektor Publik
Simpulan
Riset
Akuntansi
Sektor Publik
Tingkat 1 Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah
Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Landasan
Konseptual
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Hirarki Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
di Indonesia

5. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
• Tujuan laporan keuangan
• Karakteristik yang dibutuhkan dari suatu informasi akuntansi keuangan
• Asumsi-asumsi akuntansi
• Prinsip dasar untuk pengakuan dan pelaporan
• Kendala-kendala
• Unsur-unsur laporan keuangan

6. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA
• Tujuan kerangka konseptual
• Lingkungan akuntansi pemerintahan
• Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
• Entitas pelaporan
• Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum
• Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan
keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan definisi, pengakuan,
dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

7. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam
menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sbb:
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian

8. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Pemakai Laporan keuangan: Masyarakat; para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,
dan pinjaman; pemerintah
• Kebutuhan Informasi – Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai

9. ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peratuarn perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah;
c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika
menurut peraturan perundang-undangan dengan satuan organisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan.

10. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Peranan Pelaporan Keuangan:
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas
b. Manajemen
c. Transparansi
d. Keseimbangan Antargenerasi

11. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
• Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
• Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetpkan dan peraturan perundang-undangan.
• Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi digunakan dalam kegiatan
entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
• Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

12. • Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
• Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.

13. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan

14. ASUMSI DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Asumsi Kemandirian Entitas
• Asumsi Kesinambungan Entitas
• Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

15. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
Relevan
Andal
• Penyajian Jujur
• Dapat Diverifikasi
• Netralitas
• Dapat Dibandingkan
• Dapat Dipahami

16. PRINSIP AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
• Basis Akuntansi
• Prinsip Nilai Historis
• Prinsip Realisasi
• Prinsip Substansi Mengungguli
• Prinsip Periodisitas
• Prinsip Konsistensi
• Prinsip Pengungkapan Lengkap
• Prinsip Penyajian Wajar

17. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN
ANDAL
• Materialitas
• Pertimbangan Biaya dan Manfaat
• Keseimbangan Antarkarakteristik Kualitaif

18. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatn, belanja, dan
pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.
• Keandalan Pengukuran
• Pengakuan Aset
• Pengakuan Kewajiban
• Pengakuan Pendapatan
• Pengakuan Belanja