Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perbaikan kondisi infrastruktur transportasi yang ada, peningkatan konektivitas nasional dengan pembangunan sistem transportasi multimoda, serta pengembangan transportasi massal di perkotaan. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran kunci seperti menurunkan waktu tempuh perjalanan

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2. OUTLINE
1 KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA
2
4
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR
SEKTOR TRANSPORTASI
3
PENDANAAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2019
SKENARIO PEMBANGUNAN SEKTOR
TRANSPORTASI
Halaman
………………………… 4-6
…………………………………………………… 7-15
……………………………………..………………………... 16-25
….. 26

3. 1 KONDISI INFRASTRUKTUR
INDONESIA

4. KONDISI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
Kondisi jalan yang buruk:
• Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah
• Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah dengan
tingkat kemacetan yang tinggi
• Menyebabkan jarak tempuh di Indonesia menjadi 2.7
jam untuk jarak 100 km.
Waktu Tempuh (jam/100km)
Lambatnya pembaharuan dan pembangunan pada
sektor kereta api
• Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% dari total
4,800 km adalah jalur ganda, dimana kereta
penumpang dan barang menggunakan jalur yang
sama
• Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangat
rendah.
Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang
transportasi
• Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadi
sumber kemacetan di kota-kota besar.
• Menurut survey, Jakarta didominasi dengan
kendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berarti
sekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiap
harinya.
7.700%
13.400
%
18.00%
28.400
%
38.800
%
41.100
%
Indonesia
Thailand
Malaysia
India
China
Japan
Rasio Double Tracking Jalur KA (%)
Pangsa Moda (%)
2.3
14
25
62.2
46
11
12.9
20
63
22.6
19
0
0% 50% 100%
Jakarta
Taipei
Hong Kong
Rail Private Transport Non-Rail Public Transport Others
4

5. Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan
• Kendala utama dari sektor pelabuhan
adalah rendahnya waktu bongkar-muat
selama 8 hari di pelabuhan Tanjung Priok.
Waktu bongkar-muat ini lebih lama
dibandingkan dengan pelabuhan di
Thailand yaitu selama 5 hari dan di
Singapura selama 1.2 hari.
Jaringan Transportasi Udara yang melebihi
kapasitas
• Semenjak diberlakukannya deregulasi pada
tahun 2004, perkembangan transportasi
udara meningkat menjadi double digit
setiap tahunnya, sementara
perkembangan bandara yang lambat tidak
dapat mengejar laju permintaan.
1.1
2
3
3
4
4
5
8
0 2 4 6 8 10
Singapore
Hong Kong
France
Australia, NZ
UK, Los Angeles (USA)
Malaysia (Port Klang)
Thailand
Tanjung Priok
Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)
35
45
55
65
75
85
95
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PASSENGERS(MillionPassengersPerAnnum)
Year
Top 10 Airports of Passengers in the World
1st:ATLANTAGA
2nd:BEIJING
3rd:LONDON
4th:CHICAGOIL
5th:TOKYO,JP
6th:LOSANGELESCA
7th:PARIS
8th:DALLAS/FORTWORTHTX
9th:JAKARTA
10th:DUBAI
Jakarta
KONDISI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
5

6. Tahun Ranking
2009 – 2010 54
2010 – 2011 44
2011 – 2012 46
2012 - 2013 50
2013 - 2014 38
2014 - 2015 34
Indeks Daya Saing Global
Indonesia (GCI)
Sumber: The Global Competitiveness Report
(World Economic Forum)
Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Phillipines
Infrastruktur 72 20 76 112 95
Jalan 72 19 50 104 87
Kereta Api 41 12 74 52 80
Pelabuhan 77 19 54 88 101
Transportasi Udara 64 19 37 87 108
Listrik 84 39 58 88 87
Telepon Bergerak 54 30 34 42 86
Telepon Tetap 71 73 91 86 113
Indeks Daya Saing
Infrastruktur Indonesia (GCI)
Tahun Ranking
2010 – 2011 90
2011 – 2012 82
2012 - 2013 92
2013 - 2014 82
2014 – 2015 72
DAYA SAING INFRASTRUKTUR
PERLU DITINGKATKAN
6

7. 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SEKTOR TRANPORTASI

8. Amanat Undang-Undang No.17/2007 (RPJPN)
Terkait dengan INFRASTRUKTUR
RPJMN–RENSTRA 2005-2009
 Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat Indonesia ditandai
menurunnya angka
pengangguran dan penduduk
miskin serta berkurangnya
kesenjangan antarwilayah.
 Mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui membaiknya
infrastruktur.
 Percepatan pembangunan
infrastruktur didorong melalui
peningkatan peran swasta
dengan meletakkan dasar-
dasar kebijakan dan regulasi
serta reformasi dan restrukturisasi
kelembagaan, terutama untuk
sektor transportasi.
RPJMN – RENSTRA 2010-2014
 Percepatan pembangunan
infrastruktur dengan lebih
meningkatkan kerja sama
antara pemerintah dan
dunia usaha.
 Penataan kelembagaan
ekonomi yang mendorong
prakarsa masyarakat
dalam kegiatan
perekonomian.
 Kondisi itu didukung oleh
pengembangan jaringan
infrastruktur transportasi.
RPJMN – RENSTRA 2015-2019
 Terpenuhinya
ketersediaan infrastruktur
yang didukung oleh
mantapnya kerja sama
pemerintah dan dunia
usaha.
 Ketersediaan
infrastruktur yang sesuai
dengan rencana tata
ruang ditandai oleh
berkembangnya
jaringan infrastruktur
transportasi.
RPJMN – RENSTRA 2020-2025
 Struktur perekonomian
makin maju dan kokoh
ditandai dengan daya
saing perekonomian yang
kompetitif dan
berkembangnya
 keterpaduan antara
industri, pertanian,
kelautan dan sumber
daya alam, dan sektor
jasa.
 Kondisi maju dan sejahtera
makin terwujud dengan
terselenggaranya jaringan
transportasi yang andal
bagi seluruh masyarakat
yang menjangkau seluruh
wilayah NKRI. 8

9. ▪ Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan;
▪ Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara Hukum;
▪ Mewujudkan Politik Luar Negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai Negara Maritim;
▪ Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
▪ Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing;
▪ Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasis kepentingan Nasional;
▪ Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
MISI PEMERINTAHAN
PRESIDEN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
9

10.  Membangun untuk Manusia dan Masyarakat;
 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial
dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan;
 Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor,
antarwilayah dan antarkelas sosial pembangunan;
 Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya
manusia.
TITIK TEKAN PEMBANGUNAN
KABINET KERJA 2015-2019
10

11. 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membagun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor–sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter Bangsa;
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
SEMBILAN AGENDA PRIORITAS STRATEGIS
(NAWA CITA)
11

12. TANTANGAN
1. GEOPOLITIK
2. GEOEKONOMI
3. BONUS DEMOGRAFI
4. AGENDA PASKA 2015
5. PERUBAHAN IKLIM
REGULASI KELEMBAGAAN PENDANAAN
PROYEKSTRATEGIS
AMANAT RPJPN
Infrastruktur Memadai  Pendapatan per kapita USD 14 Ribu
 Pengangguran < 5%  Penduduk Miskin > 5%  HDI dan GDI Meningkat
PERMASALAHAN
1. Kondisi jalan daerah
kurang memadai
2. Pembangunan Kereta
api masih terbatas.
3. Kinerja Pelabuhan
kurang kompetitif
4. Perkotaan yang
semakin padat
ISU STRATEGIS
VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CIPTA
SASARAN RPJMN
2015-2019
 Kondisi mantap jalan nasional
100%
 Waktu tempuh perjalanan darat
dari 2,6 jam per 100 km menjadi
2,2 jam per 100 km
 Biaya logistik menurun menjadi
19,2% terhdap PDB
 Pangsa Pasar Angkutan Umum
32%
 On time performance
penerbangan mencapai 95%
 Jumlah penumpang pesawat
sebanyak 162 juta penumpang
per tahun
 Menurunnya angka fatalitas
korban kecelakaan transportasi
jalan hingga 50 persen dari
kondisi baseline.
 Menurunnya rasio kecelakaan
transportasi udara pada AOC 121
dan AOC 135 menjadi kurang
dari 3 kejadian/1 juta flight cycle.
 Menurunnya jumlah kejadian
kecelakaan transportasi laut
menjadi kurang dari 50
kejadian/tahun.
 Menurunnya rasio angka
kecelakaan kereta api menjadi
kurang dari 0,025 kecelakaan per
1 juta-km perjalanan kereta api.
KEBIJAKAN DAN SRATEGI
 Pembangunan Transportasi Multimoda
dan mendukung Sislognas, kawasan
industri,
 Mempercepat pembangunan Sistem
Transportasi Multimoda
 Melakukan upaya keseimbangan antara
transportasi yang berorientasi nasional
dengan transportasi yang berorientasi
lokal dan kewilayahan.
 Membangun sistem dan jaringan
transportasi yang terintegrasi untuk
mendukung investasi pada Koridor
Ekonomi, Kawasan Industri Khusus,
Kompleks Industri, dan pusat-pusat
pertumbuhan lainnya di wilayah non-
koridor ekonomi
 Meningkatkan keselamatan dan
keamanan dalam penyelengaraan
transportasi
 Mengembangkan sarana dan prasarana
transportasi yang ramah lingkungan
 Mengembangkan sistem angkutan
umum massal yang modern
 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas
Jaringan Jalan Kota
 Mengembangkan manajemen
transportasi perkotaan yang berimbang
PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF
KERANGKA BERPIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019
Peningkatan
Ketersediaan
Penguatan
Konektivitas
Nasional
Pengembangan
Transportasi
Massal Perkotaan
Peningkatan
Efektivitas dan
Efisiensi
Pembiayaan
Penyediaan
Infrastruktur
12

13. SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019
SEKTOR TRANSPORTASI
13
NO SASARAN INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana
transportasi dan keterpaduan system transportasi
multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog
maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan
sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai
dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru
transportasi multimoda
✓ Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor
utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km
pada lintas-lintas utama
✓ Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai
penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru
✓ Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara
✓ Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%
✓ Moderenisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan
pelayaran
✓ Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol
laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder
✓ Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non
komersial sebagai sub feeder tol laut
✓ Dwelling time pelabuhan
✓ Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas
angkutan laut perintis
✓ Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat
diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA
minimal sepanjang 3.258 kilometer
✓ Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara,
Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya
melalui pembangunan/pengembangan 65 pelabuhan
penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan
✓ Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui
pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi

14. SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019
SEKTOR TRANSPORTASI
14
NO SASARAN INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan
industri transportasi nasional untuk
mendukung konektivitas
nasional,sistem logistik nasional
(Sislognas) dan konektivitas global
✓ Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui
penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam
penyediaan armada kapal
✓ Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun
hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat
✓ Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda
lainnya
✓ Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS
atau investasi langsung
✓ Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan
daya saing BUMN transportasi
✓ Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan
kondisi baseline
✓ Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui
penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara
✓ Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional
3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan
keamanan
Penyelenggaraan pelayanan
transportasi
✓ Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen
dari kondisi baseline
✓ Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi
kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle
✓ Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50
kejadian/tahun
✓ Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km
perjalanan kereta api
✓ Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional
dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya

15. SASARAN DAN INDIKATOR RPJMN TAHUN 2015-2019
SEKTOR TRANSPORTASI
15
NO SASARAN INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di
sektor transportasi
✓ Menurunnya emisi gas rumah kaca (RANGRK) sebesar2,982 juta ton
CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk
subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor
transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan
sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif
terhadap perubahan iklim/cuaca Ekstrem
5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi
&
informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau
terluar, dan wilayah non komersial lainnya
✓ Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan
✓ Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu
Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan
1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal
perkotaan
✓ Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota
Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 %
✓ Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan
dan/atau kereta api minimal 34 kota
2. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan ✓ Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota
metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam
3 Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan
skema system manajemen transportasi Perkotaan
✓ Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi
informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi
✓ Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan
massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang
berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP)
pada jaringan kereta api perkotaan
✓ Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota
besar/metropolitan

16. 3 SKENARIO PEMBANGUNAN
SEKTOR TRANSPORTASI

17. INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019
 Jalan baru 2.650 Km
 Jalan tol 1.000 Km
 Pemeliharaan jalan 46.770 Km
 Pembangunan 15 Bandara baru
 Pengadaan 20 Pesawat Perintis
 Pengembangan Bandara untuk
pelayanan Kargo Udara di 9 Lokasi
 Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis
Pengembangan 163 Pelabuhan Non
Komersial
 Pembangunan 50 Kapal Perintis
 Terlayaninya 193 lintas angkutan laut
perintis
 Pembangunan Jalur sepanjang KA
3.258 km di Jawa, Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan dan Papua
 Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan di 65 lokasi
 Pengadaan kapal penyeberangan
(terutama perintis) sebanyak 50 unit
termasuk Bus Air
 Pembangunan BRT di 34 kota
 Pembangunan angkutan massal
cepat di kawasan kota metropolitan
 Pengadaan sarana transportasi
mengutamakan produksi industri
nasional
17

18. TOL LAUT DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA
18
18

19. PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN
(KOMPLEMEN KONSEP TOL LAUT)
Arah kebijakan pengembangan
transportasi penyeberangan 2015-2019:
• Penyelesaian dan penguatan jalur
lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan
Sabuk Selatan serta poros
penghubung.
• Terobosan regulasi termasuk
kebijakan pengadaan kapal oleh
pemerintah dan pembentukan Otorita
Pelabuhan Penyeberangan.
Program Strategis dan Target:
• Pembangunan pelabuhan
penyeberangan di 65 lokasi
• Pembangunan kapal penyeberangan
(terutama perintis) 50 unit
• Pemisahan operator dan regulator
(pembentukan Otorita Pelabuhan)
• Pembangunan kapal untuk mengatasi
bottleneck pada lintas utama termasuk
lintas Merak -Bakauheni (melalui PMN
pada BUMN)
Koridor
Penyebe
rangan
Kondisi Saat ini dan Rencana Pembangunan
Keb.
Biaya
Sabuk Utara Terdapat lintas yang belum terhubung yaitu: Tj.
Pinang – Sintete, akan diselesaikan pada 2017-
2019
Rp. 40 T
Sabuk
Tengah
Terdapat lintas yang belum terhubung: Wahai –
Fak Fak, akan diselesaikan pada akhir tahun
2014. Akan dilakukan peningkatan layanan
(pelabuhan dan kapal)
Sabuk
Selatan
Telah terhubung sejak tahun 2013, akan
dilakukan peningkatan layanan (pelabuhan
dan kapal)
19

20. RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN BANDARA
20
Kualanamu
Juanda
Soekarno-Hatta
Syamsuddin Noor Banjarmasin
Biak
Sam Ratulangi
Hasanuddin
Sentani
Muara Teweh
Letung
Tambelan
Kertajati
Samarinda Baru
Maratua
Tebelian
Morowali
Miangas
Siau
Namniwel
Kabir-Patar
Werur
Buntu Kunik
Koroway Batu
Rencana Pembangunan 15
Bandara Baru
Pengembangan 9 Bandara Pelayanan
Kargo Udara
Keterangan:

21. PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN
Ruas Periode
Stasiun Pondok Jati – Rajawali 2014-2015
Pondok Jati – Manggarai 2015-2016
Rajawali – Kampung Bandan 2015-2016
Manggarai – Tanah Abang –
Kampung Bandan
2015-2018
Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel :
• MRT Jakarta (Utara –Selatan dan Barat - Timur)
• LRT/monorail/Tram Surabaya, Bandung, Palembang
Pengembangan Kereta Perkotaan di 10 Kota
Metropolitan
Yaitu : Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan
Makassar.
Komponen Pengembangan BRT
Pembangunan jalur khusus bus
Penngadaan armada bus
Pembangunan halte
Pembangunan sistem kontrol / ATCS
Penyedian Subsidi Operasi Angkutan Umum
Perkotaan
Pengembangan BRT di 34 Kota Besar
Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang,
Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo,
Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar,
Gorontalo, dan Ambon.
21

22. Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional dalam Destinasi Pariwisata Nasional
22
Danau Toba, dskt
Kep. Seribu, dskt
Kota Tua – Sunda Kelapa, dskt
Borobudur, dskt
Bromo – Tengger – Semeru, dskt
Tanjung Puting, dskt
Toraja, dskt
Bunaken, dskt
Wakatobi, dskt
Kintamani-Danau Batur, dskt
Menjangan-Pemuteran, dskt
Kuta-Sanur-Nusa Dua, dskt
Rinjani, dskt
Pulau Komodo, dskt
Ende-Kelimutu, dskt
Raja Ampat, dskt
16KSPNPrioritas
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Papua-Kep.
Maluku
Bali-Nusa
Tenggara
Proyek Strategis
• Rantauprapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan- Sibolga
• Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
• Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta – Magelang & Magelang –
Ambarawa
• Pembangunan Bandara Internasional di DI Yogyakarta
• Pembangunan Jalan Lingkar Probolinggo
• Pelebaran Jalan Sp. Meluang - Pelabuhan Derawan
• pelebaran jalan Lingkar Luar Kota Labuhan Bajo
• pembangunan jalan Toraja
• Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung
• Bandara Internasional Lombok
• Pembangunan dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo,
• Pelabuhan Laut Pulau Komodo
• Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca,
• Pengembangan Dermaga Wisata di Maumere
• Pengembangan Dermaga Wisata di Ende
Pengembangan Pelabuhan di Sorong dan Faspel Laut Arar
DUKUNGAN LANJUTAN TERHADAP
16 KSPN PRIORITAS

23. Pembangunan Infrastruktur Mendukung 13 Kawasan
Industri di Luar Jawa
Kebutuhan penanganan infrastruktur untuk
mendukung 13 Kawasan Industri sebesar
Rp.55,444.8 Triliun
SUMATERA
1. Kuala Tanjung - Sumut
2. Seimangke – Sumut
3. Tanggamus - Lampung
KALIMANTAN
4. Batulicin – Kalsel
5. Ketapang - Kalbar
6. Landak - Kalbar;
SULAWESI
7. Palu – Sulteng
8. Morowali - Sulteng
9. Bantaeng - Sulsel
10. Bitung – Sulut
11. Konawe – Sultra
PROYEK STRATEGIS
 Pelabuhan: Pembangunan Pel.Kualatanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung,
Makassar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera
 Tol: Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung
 Jalan: Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan
Susumuk-Bintuni
 Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara Manado – Bitung, Sei Mangke –
 Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT dan
 Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar Kereta Api .
 Listrik: Pembangunan pembangkit listrik (PLTU Kualatanjung, Asahan 3, Pangkalan
Susu, PLTU Palu, PLTA Poso, PLTMG Morowali, PLTU NTT-2 Kupang, PLTU Ketapang
(FTP2), PLTG/MG Pontianak Peaker, PLTU Bengkayang, Parit Baru, Pulau Pisau, PLTA
Konawe, PLTA/MH Morowali, Bantaeng dan PLTGU Tangguh.
 Bandara: Pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan, Halu
Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado dan Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin
SEKTOR INVESTASI
 Bandara 8,200.00
 Jalan 8,079.74
 Kereta Api 10,085,00
 Ketenagalistrikan 10,477.06
 Pelabuhan 17,664.00
 Sumber Daya AIR 939.00
Total 55,444,80
23
MALUKU
12. Buli, Halmahera
Timur-MaluT
PAPUA
13. Teluk Bintuni, Papua
Barat

24. 24
1. KEK SEI MANGKEI
• Pelabuhan Kuala Tanjung
• Bandara Kualanamu
• Akses Jalan
• Akses Jalur KA
• Pembangkit Listrik
1
2. KEK TANJUNG API-API
• Bandara Sultan Mahmud
Badaruddin II
• Akses Jalan
• Akses Jalur KA
• Pembangkit Listrik
3. KEK TANJUNG LESUNG
• Pelabuhan Tanjung Priuk
• Bandara Banten Selatan
• Akses Jalan
• Akses ASDP
• Akses Jalur KA
• Pembangkit Listrik
4. KEK MANDALIKA
• Bandara Int. Lombok
• Pelabuhan Lembar Baru
• Integrasi Moda
• Akses Jalan
• Akses Ferry
• Pembangkit Listrik
5. KEK MALOY BATUTA TRANS
KALIMANTAN
• Pelabuhan Maloy
• Akses Jalan
• Pembangkit Listrik
6. KEK PALU
• Bandara Mutiara Sis Aljufri
Palu
• Pelabuhan Pantoloan
• Akses Jalan
• Akses Penyeberangan
• Pembangkit Listrik
7. KEK BITUNG
• Pelabuhan Hub Int. Bitung
• Bandara Samratulangi
• Akses Jalan
• Akses Penyeberangan
• Akses Kereta Api
• Pembangkit Listrik
8. KEK MOROTAI
• Pelabuhan Ternate
• Bandara Pitu Morotai
• Akses Jalan
• Akses Penyeberangan
• Pembangkit Listrik
2
3
4
5
6
7
8
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

25. Pembangunan Transportasi Mendukung Kawasan Perbatasan
KAWASAN PERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA
• Tersebar di 12 provinsi.
• Kawasan perbatasan darat berada di 5 provinsi: Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan NTT.
• Kawasan perbatasan laut berada di 11 provinsi: Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Kaltara, Sulut,
Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat.
• Garis batas antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terbentang sepanjang 2004 Km,
antara RI-PNG di Papua sepanjang 107 km, dan antara RI-Timor Leste di NTTimur
sepanjang 263,8 km.
25

26. 4 PENDANAAN
INFRASTRUKTUR 2015-2019

27. 27
PERKIRAAN ALOKASI PENDANAAN APBN
DALAM RPJMN 2015-2019
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Sektor 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Transportasi Darat 5.834,9 10.809,3 12.467,4 13.080,7 13,732.2 55.924,5
Transportasi Perkeretaapian 19.559,9 39,433.6 46.066,8 63.109,9 65.488,5 233.658,8
Transportasi Laut 18.123,4 22.167,9 22.461,7 19.673,5 18.711,8 101.138,2
Transportasi Udara 9.502,2 16.054,7 15.437,3 15.222,1 15.206,1 71.422,3
BPSDM Perhubungan 4.264,2 6.351,6 6.362,6 6.424,7 7.010,2 30.413,2
TOTAL PENDANAAN 57.284,5 94,817.1 102.795,8 117.510,9 120.148,7 492.557,0
Catatan :
1. Alokasi Pendanaan tersebut tidak termasuk pendanaan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen pada masing-masing
unit kerja Eselon I dan pendanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan
2. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk APBNP 2015
(Dalam Rp. Milyar)

28. TERIMA KASIH