SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
PELAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
OLEH :
SUJATMIKO WIBOWO
Teori Pelaporan Dalam
Sektor Publik
Teori Entitas (Soewarjono, 2005; Sueb, 2013)
Suatu entitas atau organisasi dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang
menyediakan modal pada entitas dan merupakan pusat kepentingan akuntansi yang memiliki tanggung
jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Unit usaha akuntansi berkepentingan dengan pelaporan
keuangan kesatuan usaha bukan pemilik dan kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity)
yang bertanggungjawab kepada pemilik.
Teori ataupun konsep entitas telah diterapkan dan diberlakukan dalam sistem pengelolaan keuangan
negara di Indonesia. Istilah entitas pelaporan sudah masuk dalam perundang-undangan sebagaimana
disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 51 (ayat 2 dan ayat 3)
yang menyatakan bahwa tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan pada setiap periode akuntansi.
A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik
Secara Umum
Memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja, dan arus kas dari suatu entitas.
Secara Spesifik
Menyediakan informasi yang relevan dalam
pengambilan keputusan dan menunjukkan
akuntabilitas entitas atas sumber daya yang
dipercayakan
1. Laporan Posisi Keuangan;
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Operasional
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan
Keuangan.
Laporan keuangan yang menyajikan posisi aset,
kewajiban, dan equity pada satu saat tertentu.
5
A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan
belanja selama satu periode tertentu
2. Laporan Kinerja Keuangan
(Laporan Surplus-Defisit)
6
A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik
3. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/
Ekuitas Netto
Laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan
atau penurunan equity berdasarkan prinsip pengukuran
tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam
laporan keuangan
4. Laporan Arus Kas
Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode
tertentu.
7
A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Sektor Publik
 Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai
 Menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas
laporan keuangan
 Mencakup hal-hal berikut:
1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target UU APBN/Perda APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
3. Kebijakan Akuntansi
4. Penjelasan atas perkiraan pada lembar muka laporan
keuangan
8
Lanjutan...Analisis Keuangan Publik dari Informasi Laporan Keuangan
•Likuiditas pemerintahan/organisasi
Laporan kinerja keuangan (Neraca)
•Efektivitas penarikan pajak
Laporan kinerja keuangan (Surplus/Defisit)
•Komposisi pajak tidak langsung
Laporan arus kas
Sistem Pelaporan Keuangan
Sektor Publik
A. Basis Kas
Sistem akuntansi basis kas hanya
mengakui aliran kas masuk dan kas keluar
 (+) Akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi
penting dan obyektif.
 (-) Informasi pendapatan dan modal serta biaya operasional
organisasi selama periode tertentu tidak dapat dimunculkan.
Pencatatan dilakukan hanya ketika adanya
aliran kas
B. Basis Akrual
“Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh
atau dimasukkan, tidak sebagai uang yang diterima atau
dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau
dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi
selama periode bersangkutan.”
KONSEP
12
Kekuatan dan Kelemahan Basis Akrual
Lanjutan...
KEKUATAN KELEMAHAN
Memberikan alat ukur untuk
barang dan jasa yang dikonsumsi,
diubah dan diperoleh
Penentuan pos dan besaran transaksi dicatat
dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang
mencatat, dipengaruhi subyektivitas
Menunjukkan gambaran
pendapatan
Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas
ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
Alat ukur modal Penyesuaian akrual membutuhkan prosedur
administrasi yang lebih rumit sehingga biaya
administrasi menjadi lebih mahal.
Peluang manipulasi keuangan yang sulit
dikendalikan
13
C. Akuntansi Dana
Dikembangkan dari basis kas dan prosedur
pengendalian anggaran
Transaksi itu tidak diakui manakala kas dibayar atau diterima, tidak
pula ketika faktur diterima atau dikeluarkan namun lebih awal lagi,
saat pesanan dikirimkan atau diterima.
Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi
organisasi saat komitmen disepakati.
Lanjutan...
Siklus Akuntansi Keuangan
Sektor Publik
SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Transaksi
Analisa
bukti
transaksi
Mencatat
data
transaksi
Posting
Penerbitan
laporan dan
catatan
Teknik Pelaporan Keuangan Sektor
Publik & Contoh Laporan Keuangan
di Organisasi Publik
A. Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Tahapan
Pencatatan
• Pengidentifikasian
dan pengukuran
dalam bentuk bukti
transaksi dan bukti
pencatatan.
• Pencatatan bukti
transaksi ke dalam
Jurnal
• Posting
Tahap
Pengikhtisaran
• Penyusunan neraca
saldo
• Pembuatan Ayat
Jurnal Penyesuaian
• Penyusunan Kertas
Kerja (worksheet)
• Pembuatan Ayat
Jurnal Penutup
(closing entries)
• Pembuatan Neraca
Saldo Setelah
Penutupan
• Pembuatan Ayat
Jurnal Pembalik
Tahap
Pelaporan
• Laporan Pada Unit
Kerja Organisasi
• Laporan
Konsolidasian
Organisasi`
B. Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik
Jepang
1. Laporan neraca publik
2. Laporan biaya-biaya
administrasi (Laporan
Pengeluaran tahun berjalan)
3. Laporan pendukung penerimaan
dan perubahan modal pembayar
pajak
4. Laporan penerimaan dan
pengeluaran kas
India 1. Rekening penerimaan dan modal
2. Dana Kontijensi
3. Rekening Penerimaan dan
pengeluaran Pendapatan
4. Rekening Penerimaan dan
pembayaran Publik
5. Penerimaan Pembelanjaan Negara
Bagian
6. Pengeluaran biaya untuk masing-
masing departemen
18
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanEllysa Putri
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifneeaem
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
Makalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanMakalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanevi hermawati
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAdi Jauhari
 
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...Ilham Sousuke
 
Akuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuanAkuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuandewantar
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...yufendriansyah auriga
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 

What's hot (20)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuanAkuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
Akuntansi keunagan lanjutan perubahan kepemilikan persekutuan
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjono
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Makalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanMakalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuan
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
 
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan   test of control & substa...
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...
 
Akuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuanAkuntansi persekutuan
Akuntansi persekutuan
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-
 

Similar to Laporan Keuangan Publik

Paper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanPaper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanFajar Adhi Partomo
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
Presentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracaPresentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracazufrizal se
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
 
Financeandstandar
FinanceandstandarFinanceandstandar
Financeandstandarwayanggi
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
 
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptxilham988553
 
PT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.ppt
PT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.pptPT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.ppt
PT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.pptWahyumiEkawanti1
 
Kerangka konseptual asp
Kerangka konseptual aspKerangka konseptual asp
Kerangka konseptual aspvitalfrans
 
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Eva Cahyati
 
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalPenyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalDeady Rizky Yunanto
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganAdi Jauhari
 
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)Kanaidi ken
 
Financeandstandar
FinanceandstandarFinanceandstandar
Financeandstandarnanda192
 

Similar to Laporan Keuangan Publik (20)

Gak bisa dibuka
Gak bisa dibukaGak bisa dibuka
Gak bisa dibuka
 
Makalah akpem
Makalah akpemMakalah akpem
Makalah akpem
 
Paper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanPaper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatan
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Presentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neracaPresentasi laporan keuangan neraca
Presentasi laporan keuangan neraca
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
Financeandstandar
FinanceandstandarFinanceandstandar
Financeandstandar
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
 
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
 
PT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.ppt
PT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.pptPT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.ppt
PT_01_Pengantar Akuntansi_FEB_2022_Pengantar Akuntansi dan Bisnis - RPS.ppt
 
Kerangka konseptual asp
Kerangka konseptual aspKerangka konseptual asp
Kerangka konseptual asp
 
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
Laporan mini riset tentang perbedaan format lkpp 2013 dengan lapkeu pt. indof...
 
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalPenyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
 
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK dlm TJSL BUMN (SE No. 02_MBU_2012)
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Financeandstandar
FinanceandstandarFinanceandstandar
Financeandstandar
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfSujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalSujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoSujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 

Recently uploaded (16)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 

Laporan Keuangan Publik

  • 3. Teori Entitas (Soewarjono, 2005; Sueb, 2013) Suatu entitas atau organisasi dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas dan merupakan pusat kepentingan akuntansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Unit usaha akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik dan kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Teori ataupun konsep entitas telah diterapkan dan diberlakukan dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Istilah entitas pelaporan sudah masuk dalam perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 51 (ayat 2 dan ayat 3) yang menyatakan bahwa tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada setiap periode akuntansi.
  • 4. A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik Secara Umum Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas. Secara Spesifik Menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan 1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Laporan Operasional 4. Laporan Realisasi Anggaran 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6. Laporan Arus Kas; 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
  • 5. Laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan equity pada satu saat tertentu. 5 A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan belanja selama satu periode tertentu 2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)
  • 6. 6 A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik 3. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/ Ekuitas Netto Laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan equity berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan 4. Laporan Arus Kas Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.
  • 7. 7 A. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Sektor Publik  Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai  Menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan  Mencakup hal-hal berikut: 1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD. 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. 3. Kebijakan Akuntansi 4. Penjelasan atas perkiraan pada lembar muka laporan keuangan
  • 8. 8 Lanjutan...Analisis Keuangan Publik dari Informasi Laporan Keuangan •Likuiditas pemerintahan/organisasi Laporan kinerja keuangan (Neraca) •Efektivitas penarikan pajak Laporan kinerja keuangan (Surplus/Defisit) •Komposisi pajak tidak langsung Laporan arus kas
  • 10. A. Basis Kas Sistem akuntansi basis kas hanya mengakui aliran kas masuk dan kas keluar  (+) Akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi penting dan obyektif.  (-) Informasi pendapatan dan modal serta biaya operasional organisasi selama periode tertentu tidak dapat dimunculkan. Pencatatan dilakukan hanya ketika adanya aliran kas
  • 11. B. Basis Akrual “Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan, tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.” KONSEP
  • 12. 12 Kekuatan dan Kelemahan Basis Akrual Lanjutan... KEKUATAN KELEMAHAN Memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah dan diperoleh Penentuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang mencatat, dipengaruhi subyektivitas Menunjukkan gambaran pendapatan Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Alat ukur modal Penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan
  • 13. 13 C. Akuntansi Dana Dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran Transaksi itu tidak diakui manakala kas dibayar atau diterima, tidak pula ketika faktur diterima atau dikeluarkan namun lebih awal lagi, saat pesanan dikirimkan atau diterima. Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi saat komitmen disepakati. Lanjutan...
  • 15. SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Transaksi Analisa bukti transaksi Mencatat data transaksi Posting Penerbitan laporan dan catatan
  • 16. Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik & Contoh Laporan Keuangan di Organisasi Publik
  • 17. A. Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik Tahapan Pencatatan • Pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. • Pencatatan bukti transaksi ke dalam Jurnal • Posting Tahap Pengikhtisaran • Penyusunan neraca saldo • Pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian • Penyusunan Kertas Kerja (worksheet) • Pembuatan Ayat Jurnal Penutup (closing entries) • Pembuatan Neraca Saldo Setelah Penutupan • Pembuatan Ayat Jurnal Pembalik Tahap Pelaporan • Laporan Pada Unit Kerja Organisasi • Laporan Konsolidasian Organisasi`
  • 18. B. Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik Jepang 1. Laporan neraca publik 2. Laporan biaya-biaya administrasi (Laporan Pengeluaran tahun berjalan) 3. Laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal pembayar pajak 4. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas India 1. Rekening penerimaan dan modal 2. Dana Kontijensi 3. Rekening Penerimaan dan pengeluaran Pendapatan 4. Rekening Penerimaan dan pembayaran Publik 5. Penerimaan Pembelanjaan Negara Bagian 6. Pengeluaran biaya untuk masing- masing departemen 18