Audit terhadap KAP Drs Tahrir Hidayat dan Akuntan Publik Drs Dody Hapsoro menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan jasa akuntansi publik, sehingga Menteri Keuangan membekukan izin keduanya untuk periode tertentu dan melarang memberikan jasa akuntansi publik selama masa pembekuan.
3. Pada tahap persiapan, auditor mulai
mempelajari beberapa standar, kebijakan, atau
dokumen terkait yang ada dalam perusahaan
yang akan di audit. Rinciannya sebagai berikut:
1. Mempelajari Kebijakan SPMI.
2. Mempelajari Standar SPMI.
3. Mempelajari Penanggung jawab dan
Pelaksana Standar.
4. Mempelajari Manual/Prosedur SPMI.
5. Mempelajari Rencana Kerja Semesteran
(RKS) dan atau Rencana Kerja Tahunan
(RKT).
6. Mempelajari Laporan Realisasi RKS/RKT
sebagai hasil pelaksanaan internal
control.
Tahap Persiapan
4. Audit dokumen adalah tahapan
penyusunan/perumusan checklist atau daftar tilik
yang digunakan sebagai panduan/pedoman
pelaksanaan audit kepatuhan/lapangan.
CHECKLIST (DAFTAR TILIK) = PROGRAM KERJA
AUDIT, terdiri dari:
● Sasaran standar
● Hal/aspek yang akan ditanyakan
● Dokumen terkait dengan sasaran standar
● Catatan lain yang dianggap perlu
diklarifikasi pada saat audit kepatuhan
Tahap Pelaksanaan
Audit Dokumen
Setiap auditor membuat checklist berupa daftar
pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit
dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit
lapangan/visitasi/kepatuhan.
Setiap auditor harus menyusun checklist yang
didasarkan atas:
● RKS/RKT
● Realisasi RKS/RKT
● Bukti Kinerja/Dokumen Terkait
MANFAAT CHECKLIST/DAFTAR PENGECEKAN
1. Membantu auditor melakukan audit
kepatuhan.
2. Membantu auditor untuk menyusun catatan-
catatan selama audit.
3. Memastikan kelancaran audit.
4. Sebagai alat bantu utama pada saat
penyusunan laporan audit.
5. AUDIT KEPATUHAN adalah audit lapangan yang
dilakukan oleh auditor untuk
memverifikasi/memvalidasi.
Auditor melakukan audit dengan berpedoman
pada checklist yang telah dibuat pada saat audit
dokumen/desk evaluasi/audit sistem.
HASIL AUDIT KEPATUHAN = RINGKASAN
TEMUAN AUDIT = KERTAS KERJA AUDIT
Proses Pelaksanaan Audit Kepatuhan
● Ketua tim auditor memperkenalkan
seluruh anggota tim kepada auditee
Tahap Pelaksanaan
Audit Kepatuhan
● Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit
dan lingkup audit.
● Ketua tim auditor menyampaikan jadwal audit
untuk kemudian disetujui oleh teraudit dan
dijadikan sebagai patokan pelaksanaan audit.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
audit kepatuhan
1. Setiap Auditor harus melaksanakan audit
sesuai rencana yang telah disepakati sesuai
dengan program audit.
2. Setiap Auditor harus menggunakan daftar
pertanyaan/ check list untuk menemukan
fakta.
3. Setiap auditor harus menyampaikan
pertanyaan secara sistematik dan jelas untuk
menemukan fakta.
4. Setiap auditor harus selalu mencocokkan
temuan audit dengan bukti-bukti di lokasi.
5. Setiap Auditor harus selalu menjaga
hubungan baik dengan teraudit.
6. HAL-HAL YANG PERLU DI CHECK PADA SAAT
MELAKSANAKAN AUDIT
KEPATUHAN/LAPANGAN
1. Memastikan tanggung jawab teraudit
selaku pelaksana standar.
2. Memastikan pengetahuan dan pemahaman
teraudit tentang Kelengkapan Dokumen
SPMI, termasuk RKS/RKT yang menjadi
tanggungjawab teraudit.
3. Memastikan Efisiensi dan efektivitas
operasi yang dijalankan teraudit.
4. Memastikan kemampuan auditi melakukan
tindakan koreksi.
Tahap Pelaksanaan
Audit Kepatuhan Yang Harus Dicatat saat visitasi
1. Contoh-contoh
ketidaksesuaian terhadap
standar
2. Contoh-contoh
ketidaksesuaian terhadap
dokumentasi.
3. Aspek dari operasi yang
menyimpang/cenderung
mengarah kepada
ketidaksesuaian
7. Pernyataan temuan mengikuti kaidah PLOR
● Problem (masalah yang ditemukan)
● Location (lokasi ditemukan problem)
● Objective (bukti temuan)
● Reference (dokumen yang mendasari)
Tahap Pelaksanaan
Audit Kepatuhan CARA MELAKUKAN AUDIT
● Mintalah pelaksana menjelaskan tahap-
tahap operasional atau instruksi kerja dan
lakukan pengecekan apakah pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan instruksi
kerja.
● Amati pekerjaan yang sesungguhnya
dilakukan dan bandingkan dengan buku
manual/prosedur SPMI dan Instruksi
kerja.
● Pilihlah salah satu kegiatan, kemudian
ikutilah semua tahap untuk melihat apakah
pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan
prosedur/instruksi kerja. • Pilihlah salah
satu dokumen, pelajari proses dan hasil
yang diharapkan, kemudian bandingkan
dengan pekerjaan sesungguhnya.
8. SETELAH MENYELESAIKAN AUDIT KEPATUHAN
DILAKUKAN RAPAT PENUTUPAN KEGIATAN
AUDIT
1. Ketua bersama anggota tim auditor
mengadakan rapat penutupan audit
bersama teraudit membahas temuan audit
untuk disepakati
2. Ketua tim auditor dan teraudit bersama-
sama menandatangani daftar temuan audit.
3. Ketua tim auditor menutup acara audit
4. Tim auditor membuat laporan audit
5. Ketua tim auditor menyerahkan laporan
audit kepada Client
Rapat Penutupan
Kegiatan Audit
Penyusunan Laporan
Hasil Audit
Sebelum membuat laporan audit dilakukan
pertemuan tim auditor tanpa teraudit.
1. Dipimpin oleh Ketua Tim Auditor
2. Melengkapi formulir ketidaksesuaian
3. Meninjau semua ketidaksesuaian
4. Tinjauan secara kolektif terhadap
ketidaksesuaian untuk mengidentifikasi
temuan major
5. Mempersiapkan kesimpulan audit
6. Mempersiapkan agenda (closing) meeting
LAPORAN AUDIT:
1. Harus berdasarkan fakta
2. Harus ringkas dan jelas
3. Tidak memasukkan opini
4. Tidak memasukkan sebab-sebab
ketidaksesuaian
9. ISI LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
1. Latar Belakang
2. Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit
3. Rincian program audit, auditor, tanggal
dan area audit
4. Identifikasi dokumen referensi
(KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI,
STANDAR SPMI, RKS/RKT)
5. Ringkasan temuan
6. Pengamatan ketidaksesuaian dan bukti
pendukung
7. Rekomendasi Rencana tindak lanjut
perbaikan.
Penyusunan Laporan
Hasil Audit
Pemantauan Tindak
Lanjut
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAKAN
KOREKSI OLEH PIHAK TERAUDIT/MANAJEMEN
Kaji ulang Manajemen adalah suatu rapat
dengan periode waktu tertentu yang bertujuan
untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin
langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh
seluruh jajaran manajemen.
Tindakan koreksi adalah tindakan untuk
meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian
terhadap standar/rencana dan mencegah
pengulangan ketidaksesuaian dikemudian hari
dalam rangka peningkatan mutu secara
berkelanjutan.
11. The Audit of Public Debt: Auditing as a Device
for Political Resistance in a Neoliberal Era
Authors : Christine Gilbert
Publisher : Elsevier
Volume : -
Year : 2020
Pages : 1-21
Keywords : public debt, audit, neoliberalism, resistance, legitimacy,
accountability, dan emotions
12. ● Sebagian besar studi akuntansi
tentang neoliberalisme yang
menyajikan akuntansi dan
auditing dijadikan sebagai alat
untuk menegaskan kembali dan
merasionalisasikan neoliberal itu
sendiri, sebenarnya ini tidak juga,
nyatanya dapat dimobilisasi
dengan resistensi strategi
neoliberalisme. Namun, audit
dapat digunakan sebagai alat
perlawanan neoliberalisme.
● Selain itu juga, penelitian ini dapat
memberikan wawasan tentang
peran audit dalam masyarakat
sebagai alat perlawanan politik.
Topik yang dibahas
● Jurnal ini tentang penelitian
dengan basic literatur yang
membahas kasus negosiasi ulang
utang publik di negara Ekuador
tahun 2007-2009, dimana negara
tersebut secara khusus
melakukan audit pada utang
publik untuk dinegosiasikan
kembali yang berkaitan dengan
tindakan neoliberal.
13. ● Alih-alih melayani ideologi
neoliberal dan penyebaran new
public management, berfungsi
sebagai alat perlawanan politik
dalam melawan pelaku
neoliberalisme, yang disebut
dengan partisipan pasar
keuangan internasional.
● Tahun 2007, pemerintah Ekuador
meluncurkan audit utang publik
sebagai bagian dari strategi untuk
menegosiasikan kembali utang
tersebut.
Pendahuluan
● Auditing diteorikan sebagai alat
yang penting untuk penyebaran
neoliberalisme. Munculnya
neoliberalisme sebagai mode
pemerintahan yang bertepatan
dengan sebutan dari Michael
Power “explosion of audit”
14. ● Untuk mengetahui bagaimana
audit dapat dimobilisasi sebagai
alat perlawanan politik
● Untuk mengetahui bagaimana hal
ini juga difasilitasi karena
legitimasi dan kapasitas
legitimasi yang dapat mengikuti
audit saat diperkenalkan di hal
yang baru.
Pendahuluan
Negosiasi ulang utang dipilih karena:
● Demi keuntungan sendiri,
berbeda dengan case lainnya
yang memprioritaskan investor
asing.
● Tidak dalam kesulitan keuangan
dan mempunyai kapasitas dalam
menegosiasi kembali hutangnya.
● Kasus yang jarang untuk
pemerintah melakukannya
● Secara khusus menggunakan
audit integral dari utang publik
untuk mendukung strategi
negosiasi ulang.
Tujuan Penelitian
15. Neoliberalisme,
Auditing dan
Resistance
Mode neoliberal pemerintah disebut
dengan new public management,
explosion of auditing di lingkungan
barat. NPM ini merupakan upaya
membawa mentality bisnis ke
manajemen publik dengan penekanan
efisiensi, kemanjuran, akuntabilitas dan
mendorong persaingan di bawah
pemerintahan.
Explosion of auditing merupakan alat
untuk mode neoliberal pemerintah,
karena kapasitasnya untuk
mendamaikan tekanan di bawah rezim
dalam mendesentralisasikan dan
memprivatisasi tekanan dengan
mempertahankan kontrol atas fungsi
yang dibuat.
16. Analisis
(Pembahasan)
● Pengkajian ruang baru audit adalah audit
utang publik untuk resistensi politik,
penelitian ini menyelidiki kasus dimana
audit tidak berfungsi sebagai alat untuk
membuat tatanan neoliberal, tetapi
sebagai alat untuk menantang
neoliberalisme.
● Khususnya, audit digunakan sebagai
bagian dari strategi untuk menantang
tindakan pelaku dominan neoliberalisme
yang menggunakan utang dan tindakan
ekonomi neoliberal yang terkait dengan
utang tersebut.
● Biasanya audit mengintegrasikan
hubungan antara akuntabilitas, namun
disini mengungkapkan bahwa audit
digunakan sebagai alat untuk
perlawanan politik.
● Kasus yang dipelajari menggambarkan
bahwa audit menciptakan hubungan
akuntabilitas dengan audit
memberikan alternatif, dimana dapat
memobilisasi bahasa dan alat yang
dominan dan mengekploitasi
kontradiksi dari sistem yang dominan.
Sehingga, dapat menjadi berarti untuk
mencapai tujuan tersebut. Ini berkaitan
dengan auditing dan akuntabilitas.
17. Analisis
(Pembahasan)
● Hubungan antara audit dengan
pengaruhnya yaitu audit yg
digunakan sebagai alat perlawanan
politik dalam menghadapi hegemoni,
para politikus yang menjadi sasaran
hasil audit tidak pernah menganggap
ini adalah hal yang sah.
● Selain bertindak secara rasional
melalui argumen yang disajikan
dalam laporan audit, audit juga
digunakan untuk bertindak secara
emosional.
● Dalam kasus negosiasi ulang,
pemerintah Ekuador memainkan
rasa takut investor yang dapat
menurunkan harga obligasi. Inilah
hubungan antara auditing dengan
akibatnya atau pengaruhnya.
19. KAP Drs Tahrir Hidayat dan Akuntan Publik (AP) Drs Dody Hapsoro
• Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan
izin kantor akuntan publik (KAP) Drs Tahrir
Hidayat dan Akuntan Publik (AP) Drs Dody
Hapsoro. Pembekuan izin KAP Tahrir
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 397/KM 1/2008, mulai tanggal 11
Juni 2008.
• Sementara AP Drs Dody Hapsoro, melalui
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
409/KM.1/2008, terhitung mulai 20 Juni 2008.
KAP Tahrir dibekukan selama 24 bulan.
Sedangkan AP Dody Hapsoro, dikenakan sanksi
pembekuan selama enam bulan.
20. KAP Drs Tahrir Hidayat dan
Akuntan Publik (AP) Drs
Dody Hapsoro
• Selama masa pembekuan, KAP Drs Tahrir Hidayat
dan AP Drs Dody Hapsoro, dilarang memberikan jasa
akuntan publik, meliputi jasa atestasi yang termasuk
audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan
atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan
atas pelaporan informasi keuangan proforma, review
atas laporan keuangan, serta jasa atestasi lainnya.
• Keduanya juga dilarang memberikan jasa audit
lainnya serta jasa yang berkaitan dengan akuntansi,
keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan
konsultasi sesuai dengan kompetensi AP dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pembekuan ini karena yang
bersangkutan telah melakukan
pelanggaran terhadap Standar Auditing
(SA), Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk
Sriwidjaya (Persero) dan anak
perusahaan tahun buku 2005.
21. • Menteri Keuangan (Menkeu) terhitung sejak tanggal 23 Mei 2007, membekukan izin Akuntan
Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K.Gunarsa
dan I.B Djagera selama enam bulan melalui Keputusan Menkeu Nomor 325/KM.1/2007.
• Sanksi pembekuan izin diberikan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Balihai
Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap
Laporan Auditor Independen.
• Selama izinnya dibekukan, AP tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit
umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi
Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa
yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu
Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.
Akuntan Publik Ketut Gunasara