Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.

1. MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI PIUTANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

2. Definisi
Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan:
Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar
atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini
senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa
piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat
ini.

3. Definisi
• Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain.
• Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat
akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran
sesuai perkembangan kualitas piutang.

4. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak
tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,
jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan
melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari
debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo
piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan
upaya untuk menilai kualitas piutang.
• Klasifikasi.
Pungutan terdiri atas :
Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
Piutang Retribusi;
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

5. • Klasifikasi.
Perikatan terdiri atas :
Pemberian Pinjaman;
Penjualan;
Kemitraan;
Pemberian fasilitas
Transfer antar pemerintah terdiri atas :
Piutang Dana bagi hasil;
Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi khusus;
Piutang Dana Otonomi Khusus;
Piutang Transfer Lainnya;
Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
Piutang Transfer Antar Daerah;
Piutang Kelebihan Transfer.

6. • Klasifikasi.
Tuntutan Ganti Rugi terdiri atas :
Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara;
Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain
diklasifikasikan sebagai berikut
Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Uang Muka

7. PENGAKUAN PIUTANG
1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
PENGUKURAN
1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang
bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak
untuk WP yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum
ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

8. PENGUKURAN
Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara
umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan
ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena
pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.
PENGUKURAN PIUTANG ATAS PERISTIWA KETERJADIANNYA
Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa
tersebut.

9. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan.
Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan
Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa
yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode
pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka
yang telah diterima.

10. PENILAIAN
• Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value).
• Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara
nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang
adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan
menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas piutang Macet.

11. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (self
assessment) dilakukan dengan ketentuan:
Kualitas Lancar, dengan kriteria:
Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib pajak kooperatif; dan/atau
Wajib pajak likuid; dan/atau
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. Kualitas
Kurang Kurang Lancar, dengan kriteria:
Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
Kualitas Macet, dengan kriteria:
Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

12. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala
Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
Kualitas Lancar, dengan kriteria:
Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
Wajib pajak kooperatif; dan/atau
Wajib pajak likuid; dan/atau
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. Kualitas
Kurang Kurang Lancar, dengan kriteria:
Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
Kualitas Macet, dengan kriteria:
Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk
objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik
sebagai berikut:
1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1
bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai
dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12
bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

14. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada
setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
1. Lancar 0,5 %
2. Kurang Lancar 10 %
3. Diragukan 50 %
4. Macet 100 %

15. Pengungkapan
• Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi
mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
• kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan
dan pengukuran piutang;
• rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;
• penjelasan atas penyelesaian piutang;
• jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti
rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang
yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai
maupun pengadilan.

16. Sistem Akuntansi Piutang SKPD
Pihak Pihak Yang terkait
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).
2. Bendahara Penerimaan SKPD.
Dokumen yang digunakan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah)
SP2D
Dokumen yang dipersamakan

17. Jurnal Standar
Pada saat SKPD menerbitkan SKR Daerah oleh SKPD mencatat dengan jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX X.X.X.XX.XX Piutang …. XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan …. LO XXX
Pada saat SKPD menerima pembayaran dari wajib retribusi maka SKPD mencatat dengan
jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXX
X.X.X.XX.XX Piutang…… XXX

18. Jurnal LRA
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX
Pada saat diterima Nota Kredit dari bank dimana wajib retribusi melakukan pembayaran
langsung ke rek bendahara penerimaan atas pendapatan maka SKPD akan mencatat jurnal
standar :
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan …LO XXX

19. Jurnal LRA
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX
Pada saat diterima Nota Kredit dari bank dimana wajib retribusi melakukan
pembayaran langsung ke rek bendahara penerimaan atas piutang maka SKPD
akan mencatat jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Kas bend pengeluaran XXX
X.X.X.XX.XX Piutang ……… XXX

20. Jurnal LRA
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX
Sistem Akuntansi Piutang PPKD
Pihak Pihak Terkait
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
2. Bendahara Penerimaan
Dokumen yang digunakan :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
2. Bendahara Penerimaan

21. Dokumen yang digunakan :
Uraian Dokumen
Piutang Pajak Daerah SKP
Daerah/SKPDKB/Dokumen
yang dipersamakan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Hasil RUPS/Dokumen yang
dipersamakan
Piutang Lain-lain PAD yang sah:
· Jasa Giro/Bunga deposito Nota Kredit/sertifikat
deposito/dokumen yang
dipersamakan
· Tuntutan Ganti kerugian daerah SK
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/D
okumen yang dipersamakan
· Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Keputusan
Pengadilan/Dokumen yang
dipersamakan

22. Uraian Dokumen
Piutang Transfer Pemerintah Pusat :
· Bagi Hasil Pajak PMK
· Bukan hasil pajak PMK
· DAU Perpres
· DAK PMK
· Bukan hasil pajak PMK
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya:
· Dana Otsus PMK
· Dana Penyesuaian PMK
· Piutang Dana Bos Kurang Salur Keputusan Kepala
Daerah/PMK/Dokumen yang
dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
· Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
dipersamakan
· Bantuan Keuangan Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
dipersamakan

23. Uraian Dokumen
· Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan
· Piutang Pendapatan Lainnya Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Jangka
Surat keputusan Kepala
Panjang
Daerah/Dokumen yang
dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman
Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya
Surat Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran
Kontrak/Perjanjian Penjualan secara
anggsuran/Dokumen yang
dipersamakan
Bagian lancar Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
Surat Keputusan Pembebanan
kerugian/Dokumen yang
dipersamakan
Uang Muka SP2D/Nota Debet/Dokumen yang
dipersamakan

24. Jurnal Standar
Telah diterbitkan SKP Daerah Pajak Hotel dan wajib pajak belum
melakukan pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan
jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Piutang …. XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan …. LO XXX
Telah diterima Nota Kredit dari bank/ Bukti tanda terima pembayaran/bukti
penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana wajib pajak melakukan
pembayaran atas piutang pajak ke bendahara penerimaan maka fungsi akuntansi
melakukan jurnal standar :

25. Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Jurnal LRA
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Kas di kas daerah XXX
X.X.X.XX.XX Piutang ……… XXX

26. Jurnal Standar
Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala
Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum
diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Piutang …. XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan …. LO XXX
Telah diterima Nota Kredit dari bank/ Bukti tanda terima pembayaran/bukti
penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindah bukuan
ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai
penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal
standar :

27. Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No
Jurnal LRA
Tanggal No
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX
X.X.X.XX.XX Perubahan SAL XXX
X.X.X.XX.XX Pendapatan ….LRA XXX
Bukti
Kode
Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXX X.X.X.XX.XX Kas di kas daerah XXX
X.X.X.XX.XX Piutang ……… XXX

28. TERIMA KASIH