Sim, fajar muh triadi sakti, hapzi ali, sistem pendukung pengambilan keputusan, universitas mercu buana, 2017.pdf sabtu, 06 januari 2018

1. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan
Diajukan sebagai salah satu penilaian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen
Dosen: Hapzi Ali. Prof. Dr. MM
Disusun oleh:
FAJAR MUH TRIADI SAKTI
43215010090
JURSUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017

2. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan
Kode etik, Isu pelanggaran moral, etika dan hukum dalam Implementasi Sistem
Informasi dan pemakaian internet
a. kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan
suatu kegiatan / suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan / tata cara sebagai
pedoman berperilaku.
Pengertian kode etik yang lainnya yaitu, merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis,
yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang
ada & ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai
macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.
b. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah.
Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semua mengikuti seperangkat moral
yang sama, namun terdapat kesamaan di antara semuanya yaitu melakukan apa yang
secara moral benar.
c. Hukum peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti
pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Hukum paling mudah diiterprestasikan
karena berbentuk tertulis. Dilain pihak etika dan moral tidak didefinisikan secara
persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat.
Masalah pada Perusahaan dan Lingkungan Kerja
Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan
sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang
berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya, di antaranya adalah: perlindungan
hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem
informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu
melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang
dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi.

3. Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan dengan pemanfaatan
sistem informasi, dua hal penting yang menjadi tantangan manajemen untuk dihadapi, yaitu:
1. Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru.
Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap
individu juga berubah dengan cepat begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil serta
kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak
privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Di samping itu,
penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari
perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana
seharusnya perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko-
risiko moral dari teknologi baru.
Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial
atas sistem informasi.
Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan
kebijakan etika organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi
meliputi, antara lain: privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas
hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan
atau pelatihan, termasuk penerapan permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan.
Etika, sosial, dan politik merupakan tiga hal yang berhubungan dekat sekali. Permasalahan
etika yang dihadapi dalam perkembangan sistem informasi manajemen umumnya tercermin
di dalam lingkungan sosial dan politik. Untuk dapat memahami lebih baik hubungan ketiga
hal tersebut di dalam pemanfaatan sistem informasi, diidentifikasi lima dimensi moral dari
era informasi yang sedang berkembang ini, yaitu:
 Hak dan kewajiban informasi; apa hak informasi yang dimiliki oleh seorang individu
atau organisasi atas informasi? Apa yang dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang
dibebankan kepada setiap individu dan organisasi berkenaan dengan informasi?

4.  Hak milik dan kewajiban; bagaimana hak milik intelektual dilindungi di dalam suatu
masyarakat digital di mana sulit sekali untuk masalah kepemilikan ini ditrasir dan
ditetapkan akuntabilitasnya, dan begitu mudahnya hak milik untuk diabaikan?
 Akuntabilitas dan pengendalian; siapa bertanggung jawab terhadap kemungkinan
adanya gangguan-gangguan yang dialami individu, informasi, dan hak kepemilikan?
 Kualitas sistem; standar data dan kualitas sistem apa yang diinginkan untuk
melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat?
 Kualitas hidup; nilai apa yang harus dipertahankan di dalam suatu informasi dan
masyarakat berbasis pengetahuan? Lembaga apa yang harus ada untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya pelanggaran informasi? Nilai budaya dan praktik-praktik
apa yang diperlukan di dalam era teknologi informasi yang baru?
 Fenomena sosial berkaitan dengan isu pelanggaran moral, etika dan hukum dalam
implementasi Sistem Informasi dan pemanfaatan Internet.
 Browsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral Membuka situs dewasa bagi
orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral .
Teknologi internet yang dapat memberikan informasi tanpa batas akan mengakibatkan
tindakan yang beragam, mulai dari tindakan-tindakan positif sampai negatif.
 Tindakan para karyawan yang menggunakan fasilitas internet dengan membuang-
buang sumber-sumber daya perusahaan untuk aktivitas non-bisnis.
 Tindakan pembobolan data rahasia suatu institusi, membeli barang lewat internet
dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin (carding) merupakan
contoh-contoh dari tindakan hacking. Orang yang melakukan hacking disebut hacker.
Begitu pula dengan membuka kode program tertentu atau membuat suatu proses agar
beberapa tahap yang harus dilakukan menjadi terlewatkan (contoh: cracking serial
number) apabila dilakukan tanpa izin juga merupakan tindakan yang menyalahi
hukum.
 Mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian
menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta
merupakan pembajakan, dan masuk kategori kriminal.
 Spam adalah pelanggaran etika dalam berinternet yaitu dengan cara membanjiri
banyak pesan secara berulang-ulang, dalam upaya untuk memaksanya. Sebagian besar
spam adalah iklan komersial, seringkali berupa produk-produk yang cukup
meragukan, jaminan cepat kaya, atau layanan lain yang dianggap legal

5.  Dalam menggunakan media sosial, kita harus beretika ya. Jangan mengintimidasi,
mengejek, ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Tentu saja semua orang tidak ingin
hal ini terjadi, bullying bisa menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di dunia
maya.
Contoh perusahaan yang sudah menerapkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau
Decision Support System (DSS) yaitu:
PT. Telkom
Decision Support System (DSS) sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk
pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi
pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Di dalam hal ini PT TELKOM membuat
suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT. Telkom dalam
pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang
berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-service akan membantu
pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Sebagai kesimpulan,
aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses
yang tepat yang akan dikembangkan PT. Telkom, karena Telkom e-service berfungsi juga
agar hubungan antara PT.Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-service
PT.Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk
mengembangkan bisnisnya, apa saja yang harus dilakukan oleh system management
PT.Telkom itu sendiri. Terutama saran tentang Telkom Speedy apakah itu melalui saluran
wireless (Flexi) ataukah wireline (Direct Line Cable) . Dengan adanya DSS akhirnya
PT.Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan
pun akan lebih efektif dan efisien.
Sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi 2 pihak, baik dari segi
PT.Telkom maupun dari segi customer. DSS memberikan keuntungan dari segi customer,
karena dengan menggunakan DSS konsumen dapat menyampaikan keluhan-keluhan kepada
PT.Telkom secara langsung. Sedangkan dari segi PT. Telkom DSS memberikan keuntungan
yaitu, membuat konsumen lebih dengan PT.Telkom (RCM). Dan saran-saran serta keluhan
yang diberikan oleh konsumendapat langsung ditanggapi secara tepat. Sehingga PT.Telkom
dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada PT.Telkom.

6. Dampak bagi yang belum mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
ini ialah:
Sulit bagi manajer untuk dalam memecahkan atau mengambil keputusan dan keakuratan
bukti yang kurang mendukung.
Tujuan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam pemecahan masalah:
 Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur.
 Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya.
 Meningkatkan effektifitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya.

7. Daftar Pustaka
Darmawati,noni.2013. http://nonidarmawati.blogspot.co.id/2013/05/etika-moral-dan-hukum-
dalam-sistem.html, diakses pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 01.03
Pramudito.2017. https://www.pramudito.com/pelanggaran-etika-dalam-teknologi-informasi-
komputer.html, diakses pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 01.04
Sautaqi, Irva Herviana.2012. http://kangirva.blogspot.co.id/2012/11/dampak-etika-dan-
sosial-pemanfaatan.html, diakses pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 01.04
Anonim1, 2012. https://sanjayateknokom.wordpress.com/meteri-kuliah/semester-
viii/spk/contoh-perusahaan-yang-menggunakan-sistem-dss/, diakses pada tanggal 06 Januari
2018 pukul 01.09