Tulisan ini membahas isu-isu sosial dan etika yang muncul akibat implementasi sistem informasi perusahaan, termasuk privasi data, kepemilikan intelektual, dan tanggung jawab atas konsekuensi sistem informasi. Teori yang dibahas mencakup lima dimensi moral yaitu hak informasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan dampak terhadap kualitas hidup.

1. ISU SOSIAL DAN ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI
DOSEN :
PROF. DR. IR. HAPZI ALI, MM, CMA
DIBUAT OLEH :
PRISCILLA M. ADELINE K.
MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MERCUBUANA
TAHUN 2017

2. ABSTRAK
Sistem Informasi merupakan ilmu yang sangat berkembang. Perkembangan ini
terjadi dengan sangat cepat sehingga menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam
perusahaan. Banyak jenis-jenis sistem informasi yang ada, semua meiliki fungsinya masing-
masing tergantung dari tujuan pemakaiannya.
Pengimplementasian Sistem Informasi tersebut tidak terlepas dari isu-isu sosial dan
etika. Isu sosial dan etika yang muncul akan berbeda-beda pada setiap perusahaan. Hal itu
dapat dilihat dengan membandingkan lingkungan sebelum dan sesudah
pengimplementasian sistem informasi.
Tulisan ini akan membahas mengenai isu-isu apa saja yang biasanya akan muncul
ketika adanya pengimplementasian sistem informasi dalam suatu perusahaan. Selain itu,
dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai bagaimana seorang manajer bertindak dalam
mengatasi isu-isu yang bermunculan akibat pengimplementasian sistem informasi.

3. Untuk menjawab pertanyaan dalam hal apa saja isu etika, sosial dan politis saling berhubungan
dalam Implemetasi Sistem Informasi dan pemakaian internet pada perusahaan tempat saya bekerja,
saya akan coba menjawabnya seperti ini. (Teori-teori yang mendasari pemikiran saya akan saya
cantumkan di bawah jawaban).
1. Isu Etika
Saya bekerja pada perusahaan Futures. Salah satu pekerjaan saya sehari-hari adalah
mendengarkan DVD yang berisi percakapan sebagian besar line telepon yang ada di kantor,
terutama bagian dealing dan marketing. Terkadang, sering kali para staff marketing seakan lupa
dan menggunakan telepon kantor untuk keperlaun pribadi mereka. Salah satu contoh yang saya
ambil adalah salah satu staff marketing yang menggunakan telepon kantor untuk menelpon
bank sehubungan dengan pengaktifan kartu kredit. Saya, sebagai orang yang memang diberikan
hak untuk mendengarkan line tersebut, sebenarnya saya dapat dengan mudah mendapatkan
data-data staf tersebut dan dapat dengan mudah mempergunakannya untuk hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan saya pribadi. Namun, saya tidak menyalahgunakannya karena
saya berusaha bekerja sejalan dengan etika yang berlaku. Menurut saya ini merupakan salah
satu contoh isu etika, karena menurut saya etika bukanlah sesuatu yang dapat diukur benar dan
salahnya semudah menghitung benar dan salahnya transaksi yang terjadi hari itu.
2. Isu Sosial
Adanya pebedaan mengenai departemen-departemen mana saja yang dapat mengakses
internet tanpa adanya batasan dengan departemen yang dibatasi penggunaan internetnya juga
akan dapat menimbukan isu sosial. Adanya perbeedaan dapat membuat beberapa departemen
jadi menanyakan apakah benar perbedaan yang ada tersebut benar-benar dikarenakan
kebutuhan tiap departemen yang berbeda-beda ataukah adanya sebab lain dari hal tersebut. Hal
ini menjadi penting untuk diperhatikan karena interaksi sosial menjadi hal yang paling mendasar
dalam sebuah perusahaan.
3. Isu Politis
Pernah suatu hari ada kejadian bahwa salah satu staf menggunakan email kantor untuk
mendaftarkan dirinya pada salas satu web e-commerce karena staff tersebut bermaksud untuk
membeli suatu barang secara online. Hal tersebut diketahui oleh IT dan dilaporkan kepada
manajemen. Semenjak saat itu, dipertegas kepada semua karyawan bahwa email kantor hanya
diperuntukkan untuk keperluan kantor dan tidak yang lain. Hal ini menjadi penting karena jika
seseorang menggunakan email kantor untuk keperluan pribadinya, maka secara tidak langsung
juga ia telah membawa perusahaan tempatnya bekerja bersamanya. Hal ini akan menjadi fatal
karena bisa saja hanya dari satu orang yang menggunakan email perusahaan untuk memesan

4. barang secara online, data perusahaan menjadi lebih rapuh dan beresiko terkena “serangan”
terhadap data-data yang dimilikinya.
Berkut beberapa teori untuk mendukung jawaban saya di atas :
Salah satu kewajiban manajerial adalah membuat keputusan terbuka yang merupakan refleksi dari
pemahaman isu-isu etika dan sosial serta isu-isu bisnis disekitar pemanfaatan system informasi. Pada
makalah ini akan dibahas apa saja isu-isu etika,sosial, dan politik yang disebabkan oleh system
informasi? Apakah ada prinsip-prinsip khusus untuk perilaku yang bisa digunakan sebagai penuntun
pengambilan keputusan mengenai dilema etika? Serta sejumlah jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan yang muncul pada pembahasan ini.
Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi
Teknologi juga dapat membawa perubahan yang cukup besar yang menciptakan isu-isu sosial yang
harus diselesaikan masyarakat. meningkatkan kemampuan jaringan teknolog informasi internet,
yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan
organisasi dalam bertindak. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru
yang menciptakan dilema etika, dimana bisa menciptakan akuntabalitas ( pertanggung jawaban) atas
konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengaman yang
melindungi keamana individu dan masyarakat serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat
penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi.
Isu etika, sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, dimana isu etika mempengaruhi individu
untuk harus memilih tindakan atau diantara dua prinsip etika yang kandang menimbulkan konflik.
Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat
melakukan tindakan yang benar, sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada
umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan
bagi individu atau organisasi dalam beperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar.

5. Isu etika, sosial dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5(lima) dimensi
moral diantaranya :
1. Hak dan Kewajiban Informasi
Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi
kebebasan individu tersebut, dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa
seizin dan sepengetahuan individu yan bersangkutan.
2. Kepemilikan Hak dan Kewajiban
Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. kekayaan interlektual sebagai
kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya
teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan interlektual sulit untuk dilakukan,
karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan
pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan interlektual yang dilindungi meliputi rahasia
dagang, hak cipta dan hak paten.
3. Akuntabilitas dan Pengendalian
Berkaitan dengan undang-undang privasi individu , di mana teknologi informasi baru yang membawa
tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab
perorangan dan organisasi, atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak
pribadi.
4. Kualitas Sistem
Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan
dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak
menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis.
5. Kualitas Hidup
Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan
yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi
kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi

6. positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan
internet untuk tugas sekolah atau mengirim e-mail untuk temannya yang jauh.
Tetapi dari segi negatif, penggunaan internet bisa menjadi musuh bagi mereka, kelalaian dan
menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk online sehingga mereka tidak akan fokus mengerjakan
pekerjaan rumah , karena aktivitas online telah menguras banyak tenaga mereka, tidak mengikuti
aktivitas lain dan kurangnya sosialisasi dengan teman-teman bahkan dengan anggota keluarga.
Komputer juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti cedera stress berulang yang
ditimbulkan oleh pengulangan yang konstan pada aktivitas menekan tombol-tombol pada keyboard,
sindrom penglihatan komputer, yaitu kondisi mata yang tegang, karena melihat layar monitor
komputer untuk waktu lama dan dapat menimbulkan tehcnostress, yaitu stress yang timbul dari
penggunaan komputer. Dalam lingkungan pekerjaan, penggunaan teknologi seperti komputer dapat
menghilangkan pekerjaan orang-orang, yang sekarang telah diambil alih oleh teknologi. dari
berbagai pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa adanya sistem informasi dalam kaitan
dengan teknologi bisa menimbulkan dilema tersendiri yang bisa berakibat buruk atau malah
sebaliknya bagi lingkungan. Dengan timbulnya isu sosial dan penyalahgunaan yang menyangkut
penggunaan teknologi oleh pihak-pihak tertentu.
Etika adalah sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang, yang bertindak sebagai
pelaku moral yang bebas, untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Sistem
informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan social yang besar dan membahayakan
distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada.
Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan
seperti hebohnya penggunaan internet dan perdagangan elektronik.
Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi bisa menjadi sumber keuntungan. Satu
keuntungan besar dari system computer kontemporer adalah kemudahan menganalisis, kemudahan
mengirimkan, dan berbagi pakai informasi digital diantara banyak orang. Namun pada saat yang
sama, kemampuan yang tangguh ini juga menciptakan peluang-peluang baru untuk berlawanan
dengan hukum yang berlaku atau merugikan orang lain. Keseimbangan antara kenyamanan dan
implikasin kebebasan pribadi dalam penggunaan teknologi m-commerce untuk melacak pelanggan
dan mengirimkan e-mail iklan yang tidak diinginkan, merupakan salah satu isu etika yang menonjol
yang ditimbulkan oleh system informasi kontemporer.

7. Internet dan e-commerce memunculkan minat baru dalam hal dampak etika dan social dari system
informasi. Internet dan teknologi perusahaan digital yang mempermudah segala pekerjaan yang
berhubungan dengan konstruksi, integrasi, dan penyebaran informasi mengedepankan perhatian-
perhatian baru mengenai penggunaan secara tepat informasi pelanggan, perlindungan kerahasiaan
data pribadi, dan perlindungan hak milik intelektual.
Walaupun perlindungan atas kerahasiaan pribadi dan hak milik intelektual pada internet sekarang ini
sedang mendapat sorotan, namun ada tekanan isu-isu etika lainnya yang muncul akibat penggunaan
system informasi secara luas. Termasuk didalamnya adalah penetapan tanggung jawab untuk
konsekuensi-konsekuensi dari system informasi, penetapanr standar untuk mengamankan kualitas
system yang melindungi keamanan individu dan masyarakat.
1. Memahami isu-isu etika dan social yang terkait dengan system
Etika adalah prinsip-prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang bisa digunakan individu,
bertindak sebagai agen-agen moral bebas, utnuk membuat pilihan-pilihan untuk menuntun
perilakunya. Teknologi informasi dan system informasi mengangkat masalah-masalah etika baik
untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan social
yang intens, sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak, dan kewajiban.
Seperti layaknya teknologi yang lain, seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio,teknologi informasi
bisa digunakan juga untuk mencapai perkembangan social, namun bisa juga digunakan untuk
melakukan tindakan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial. Perkembangan teknologi informasi
akan menghasilkan banyak keuntungan sekaligus kerugian

8. Model untuk mempelajari isu-isu etika, social dan politik
Isu-isu etika, social dan politik saling terkait erat. Dilema etika yang mungkin anda hadapi sebagai
seorang manajer biasanya tercermin dalam debat social dan politik. Salah satu cara untuk
mempelajari relasi ini ditunjukan pada gambar diatas.
Kita bisa menggunakan model tersebut untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-
isu etika, social, dan politik. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari
“masyarakat informasi”, yang bisa memotong beragam level tindakan individu, social, dan politik.
Dimensi moral era informasi
Isu-isu etika, social, dan politik yang penting yang diangkat oleh system informasi mencakup
dimensi-dimensi moral sebagai berikut:
 Hak-hak informasi dan kewajiban : Hak-hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi
yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri? Apa saja yang dilindunginya?
Kewajiban-kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi mengenai informasi
tersebut?
 Hak kepemilikan : Bagaimana hak milik intelektual tradisional bisa terlindungi dalam masyarakat
digital dimana pelacakan dan pelaporan mengenai kepemilikan sangat susah dilakukan, dan
mengabaikan hak milik seperti itu sangat mudah untuk dilakukan?
 Pertanggung jawaban dan control : Siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian yang
merugikan informasi individu dan kolektif serta hak-hak kepemilikan?
 Kualitas system : Standar baku apa untuk data dan kualitas system yang harus diminta untuk
member perlindungan atas hak-hak individu dan keamanan masyarakat?
 Kualitas hidup : Nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan
pengetahuan? Institusi apa yang harus kami lindungi dari penyalah gunaan terhadap informasi?
Nilai-nilai cultural dan praktik-praktik apa yang didukung oleh teknologi informasi baru?
Tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika
Isu-isu etika telah lama ada sebelum kehadiran teknologi informasi, isu-isu itu merupakan perhatian
yang terusa-menerus ada pada masyarakat bebas dimanapun. Namun demikian, teknologi informasi
semakin mempertinggi perhatian atas etika, memberi tekanan pada pengaturan-pengaturan social
yang ada, dan membuat hukum yang telah ada menjadi kuno/ tidak berlaku secara luas atau sedikit
pincang.

9. Berlipatgandanya kekuatan komputasi tiap 18 bulan semakin memungkinkan bagi sebagian besar
organisasi untuk memanfaatkan system informasi dalam proses produksinya. Hasilnya adalah,
ketergantungan kita kepada system dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada system serta kualitas
data yang buruk juga semakin meningkat. Aturan-aturan social dan hukum belum mengatur
ketergantungan seperti ini. Standar baku untuk menyakinkan akurasi dan kemantapan system
informasi belum secara universal diterima atau diupayakan.
Kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi penyimpanan data dan penurunan drastis biaya
penyimpanan data memungkinkan pembuatan beragam database mengenai individu-karyawan,
pelanggan, konsumen dan pemeliharaannya oleh organisasi pulik dan pribadi. Kemajuan-kemajuan
dalam bidang penyimpanan data ini juga memungkinkan semakin mudahnya penyalahgunaan data
pribadi dan kerahasiaan pribadi. Sistem penyimpanan data yang besar sudah cukup mudah bagi
wilayah tertentu dan bahkan bagi perusahaan retail local untuk digunakan sebagai media identifikasi
pelanggan.
Kemajuan-kemajuan dalam teknik analisis data dalam jumlah besar merupakan tren teknologi ketiga
yang menggarisbawahi perhatian terhadap bidang etika,karena memungkinkan perusahaan untuk
menemukan informasi lebih rinci mengenai individu. Dengan teknologi system informasi
kontemporer, perusahaan bisa merangkaikan dan mengkombinasikan bernmacam ragam informasi
yang tersimpan pada computer secara lebih mudah daripada pada masa lalu.
Suatu teknologi analisis data yang disebut non-obvious relationship awareness (NORA)
memungkinkan bagi sector pemerintahan maupun pribadi untuk melaksanakan proses profiling
secara lebih baik. NORA bisa mengambil informasi mengenai orang-orang dari beragam sumber
terpisah. Teknologi NORA ini bisa memindai data dan mengekstrak informasi sewaktu data sedang
dibuat sehingga bisa, . Teknologi ini bermanfaat sebagai alat bantu canggih untuk keamanan wilayah
negeri, namun memiliki implikasi kerahasiaan pribadi.
1. Etika pada masyarakat informasi
Etika berkaitan dengan manusia yang memiliki kebebasan memilih. Etika berkaitan dengan pilihan
individu: sewaktu berhadapan dengan beragam alternative tindakan, apa yang menjadi pilihan moral
yang benar? Apa saja fitur-fitur utama dari “pilihan etis”?

10. Konsep-konsep dasar : Tanggung jawab, Akuntabilitas, dan Pertanggungjawaban secara hukum
Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi
dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab (responsibilty) adalah sebuah elemen penting dari
tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa anda menerima semua biaya, kewajiban, dan
keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang anda buat.Akuntabilitas
(accountabiilty) adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang
menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung
jawab. Pertanggung jawaban secara hukum adalah fitur system politik dimana badan hukum berada
pada tempatnya yang mengizinkan oindividu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang
dibuat oleh pelaku lain, system, atau organisasi. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang
diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum serta ada
kesanggupan mengarah keotoritas yang lebih tinggin untuk memastikan bahwa hukum tersebut
diterapkan secara benar.
Analisis Etika
1. Identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jela
2. Definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat.
3. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya.
4. Identifikasi pilihan yang dapat anda ambil dengan beralasan
5. Identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan anda
Prinsip-prinsip etika
Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah :
1. Perlakukan orang lain seperti apa yang anda harapkan orang lain perlakukan anda
2. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk
dilakukan oleh siapa pun juga
3. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk
diambil.
4. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur
5. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit
6. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali
jika ada pernyataan khusus yang lain.

11. Walaupun aturan-aturan etika ini tidak bisa member tuntunan praktis, namun tindakan-tindakan
yang belum bisa dikatakan sejalan dengan aturan-aturan ini perlu mendapat perhatian yang lebih
banyakdan diwaspadai. Kemunculan perilaku non-etis yang belum jelas itu mungkin sama
merugikannya dengan perilaku non-etis yang nyata bagi anda dan perusahaan anda.
Aturan-aturan perilaku professional
Jika sekelompok orang mengklaim bahwa mereka professional, maka mereka memegang hak-hak
dan kewajiban-kewajiban khusus karena klaim khusus mereka atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan
rasa hormat. Aturan-aturan professional pelaksanaan dipromulgasikan oleh perkumpulan para
professional seperti American Medical Association (AMA), American Bar
Association (ABA), Association of Information Technology Proffesionals(AITP), dan Association of
Computing Machinery (ACM). Para kelompok professional ini bertanggung jawab atas peraturan
parsial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk kualifikasi dan kompetensi. Kode etik
adalah janji-janji oleh kamu profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum
kemasyarakatan.
Beberapa dilema etika
Sistem informasi telah menciptakan dilemma-dilema etika baru dimasa sekumpulan minat saling
berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian besar perusahaan telepon terkemuka diAmerika
Serikat memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya. Perangkat lunak
pengenal suara bisa mengurangi kebutuhan atas operator manusia, yaitu dengan memasangnya
pada computer agar mengenali respons pelanggan atas serangkaian pertanyaan yang sudah
terkomputerisasi.
Sebagian besar perusahaan memonitor apa yang sedang dilakukan para karyawannya di internet
dengan maksud mencegah mereka membuang-buang sumber-sumber daya perusahaan untuk
aktivitas non-bisnis. Perkumpulan Komputer Internasional memecat sedikitnya 10 karyawan
dikantornya di Herndon pada bulan Desember 2000 karena mengirimkan e-mail yang berbau seks
secara eksplisit. Perusahaan Xerox memecat 40 pekerjanya di tahun 1999 karena lebih banyak
menghabiskan waktu untuk berselancar di Web. Perusahaan yakin mereka mempunyai hak untuk
memonitor e-mail karyawan dan penggunaan web karena fasilitas itu milik mereka dan
penggunaannnya dimaksudkan untuk tujuan bisnis saja, dan menciptakan fasilitas untuk maksud-
maksud bisnis.

12. Dalam tiap kesempatan, Anda bisa menemukan persaingan nilai, dengan kelompok-kelompok yang
berada dalam suatu debat. Perusahaan mungkin beralasan, misalnya, bahwa mereka punya hak
untuk menggunakan system informasi untuk meningkatkan produktivitas dan memperkecil satuan
kerjanya sehingga bisa mengurangi biaya dan tetap berada pada bisnis. Karyawan-karyawan yang
digantikan oleh system informasi mungkin beralasan bahwa pemilik perusahaan memiliki semacam
kewajiban bagi kesejahteraannya. Pemilik bisnis mungkin merasa bertanggung jawab untuk
memonitor e-mail karyawan dan penggunaan internet untuk meminimalkan kebocoran
produktivitas.
Para karyawan mungkin percaya bahwa mereka harus mampu menggunakan internet untuk
mengerjakan tugas-tugas pribadi yang ringan sebagai ganti penggunaan telepon. Suatu analisis yang
lebih dekat mengenai fakta-fakta kadang kala bisa menghasilkan solusi kompromi yang member
“sebagian keuntungan” untuk setiap sisi.
1. Dimensi-dimensi moral dari system informasi
Pada bagian ini, kita akan lebih mendalami lima dimensi moral dari system informasi. Dalam tiap
dimensi kita mengidentifikasi level analisis etika, social, dan politik dan menggunakancontoh-contoh
nyata sebagai ilustrasi dari nilai-nilai terkait, pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder), dan
pilihan-pilihan yang diambil.
Hak-hak informasi: kebebasan pribadi dan kebebasan dalam era internet
Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau
intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara.Keinginan untuk tidak diganggu juga
terjadi pada tempat kerja; berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-
bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi dan system mengancam keinginan
individu atas kebebasan pribadi dengan memungkinkannya invasi kebebasan pribadi secara mudah,
murah, dan efektif.
Kebebasan pribadi dilindungi melalui konstitusi di AS, Canada, dan Jerman dalam beragam cara, juga
di Negara-negaara lainnya melalui beragam undang-undang. Di Amerika Serikat, klaim kebebasan
pribadi dilindungi terutama oleh Amandemen Pertama yang member jaminan kebebasan berbicara
dan berkumpul, perlindungan Amandemen keempat melawan pencarian tak beralasan dan
perampasan dokumen-dokumen pribadi atas rumah, dan jaminan atas proses penggunaan hak.
Undang-Undang Kebebasan Pribadi tahun 1974 merupakan yang paling penting diantara perundang-
undangan tersebut, karena mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi di

13. wilayah Negara bagian. Masa kini, sebagian besar hukum kebebasan pribadi Negara bagian AS hanya
berlaku pada pemerintah federal dan mengatur hanya beberapa wilayah sector kebebasan pribadi.
Sebagian besar hukum kebebasan pribadi Amerika dan Eropa didasarkan pada aturan yang disebut
Fair Information Practices (FIP) atau Praktik Informasi yang Adil yang pertama-tama ditetapkan
dalam laporan yang dibuat pada tahun 1973 oleh komite penasehat pemerintah federal (Kementrian
Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan AS, 1973). Praktik Informasi yang Adil (FIP) adalah
serangkaian prinsip yang mengatur pengumpulan dan pemanfaatan informasi mengenai individu.
Prinsip-prinsip FIP didasarkan pada gagasan mengenai “kesaling-ketergantungan minat” antar
pemegang dokumen dan individu. Individu memiliki keikutsertaan dalam transaksi, sedsangkan
pemegang dokumen biasanya perwakilan bisnis atau pemerintahan membutuhkan informasi
mengenai individu untuk mendukung transaksi. Setelah terkumpul, individu mempertahankan minat
itu pada dokumen, dan dokumen mungkin digunakan untuk mendukung aktivitas lain tanpa
persetujuan individu. Ditahun 1998, Komite Perdagangan Federal (Federal Trade Commission) FTC
menyatakan kembali dan memperluas peraturan FIP untuk member tuntunan bagi perlindunga
kebebasan pribadi secara online.
Perlindungan kebebasan pribadi juga ditambahkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan akhir-akhir
ini yang mengatur layanan keuangan dan perlindungan pemeliharaan dan pengiriman informasi
kesehatan mengenai individu. Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley 1999, yang mencabut batasan-
batasan terdahulu mengenai afiliasi antar bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi,
mencakup beberapa perlindungan kebebasan pribadi bagi konsumen layanan keuangan. Semua
institusi keuangan harus lebih transparan mengenai kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang
dilakukannya untuk melindungi kebebasan pribadi dalam hal informasi pribadi non-publik, dan untuk
memungkinkan konsumen mengelola sendiri pengaturan bagi-pakai informasi pribadi dengan pihak
ketiga. Undang-Undang Kewajiban Asuransi Kecelakaan (HIPAA) 1996 mencantumkan aturan-aturan
perlindungan kebebasan pribadi unuk catatan-catatan medis yang telah diselesaikan penyusunannya
pada 14 April 2002. Hukum tersebut member wewenang kepada pasien untuk mengakses catatan
medis merek yang disimpan oleh penyedia jasa medis, rumah sakit, dan pemberi asuransi kesehatan,
selain itu juga member hak penuh untuk mengatur penggunaan atau pengungkapan catatan
tersebut.

14. Tantangan-tantangan internet bagi kebebasan pribadi
Teknologi Internet membawa tantangan-tantangan baru terhadap perlindungan kebebasan individu.
Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki peluang melewati beragam system computer
sebelum pada akhirnya sampai ke tujuan akhir. Masing-masing system itu mampu melakukan
pemantauan, penangkapan, dan penyimpanan komunikasi yang melewatinya.
Sangat dimungkinkan untuk merekam banyak aktivitas online, termasuk newsgroups atau file-file
apa yang diakses oleh seseorang, Website dan halaman Web mana yang telah dikunjungi oleh
seseorang, dan item-item apa yang telah diakses atau dibali melalui Web. Semua tindakan
pemantauan dan pelacakan ini terlaksana di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Alat-
alat untuk memantau kunjungan World Wide Web menjadi terkenal karena membantu organisasi
untuk menentukan siapa yang mengunjungi Website mereka dan bagaimana menyusun sasaran
promosi secara lebih baik. (Sebagian perusahaanjuga melakukan pemantauan penggunaan Internet
pada karyawannya; seberapa jauh mereka memanfaatkan sumber-sumber milik perusahaan.)
Website retail sekarang memiliki akses ke perangkat lunak yang memungkin mereka untuk
memperhatikan perilaku belanja online dari individu atau kelompok, sementara mereka
mengunjungi Web site dan melakukan pembelian. Tuntutan komersil untuk informasi pribadi ini
tampaknya tidak pernah akan terpuaskan.
Website bisa mempelajari identitas pengunjungnya jika si pengunjung secara sukarela melakukan
registrasi pada Web site tersebut untuk melakukan pembelian produk atau jasa atau mendapat
layanan gratis, misal informasi. Web site juga bisa mengambil informasi mengenai pengunjung tanpa
sepengetahuan mereka melalui teknologi “cookie”. Cookies adalah file-file berukulan kecil yang
disimpan pada hard disk computer sewaktu pengunjung mengunjungi website tertentu.
Sebagai tambahan atas pengesahan secara hukum, dikembangkan beragam teknologi baru untuk
member perlindungan kebebasan pribadi pengguna selama melakukan interaksi pada Website.
Sebagian besar alat ini digunakan untuk mengenkripsi e-mali, untuk membuat aktivitas e-mail atau
berselancar di Web tampak anonym, atau untuk mencegah agar computer pengguna tidak
menerima “cookies”
Minat sekarang berkembang dalam alat-alat yang bisa membantu pengguna menentukan jenis data
pribadi apa yang bisa diekstrak oleh Website. Platform Acuan Kebebasan Pribadi (Platform for
Prifacy Preference) dikenal dengan sebutan P3P, memungkinkan komunikasi otomatis mengenai
kebijakan-kebijakan kebebasan pribadi antara situs-situs e-commerce dan para pengunjungnya. P3P

15. memberikan standar untuk mengkomunikasikan kebijakan kebebasan pribadi Web site kepada para
pengguna internet dan untuk membandingkan kebijakan tersebut dengan acuan-acuan pengguna
atau dengan standar lainnya, misalnya penuntun dari FIP FTC atau Instruksi Perlindungan Data dari
Komisi Eropa. Pengguna bisa menggunakan P3P untuk memilih tingkat privasi yang diinginkan
sewaktu berinteraksi dengan Website.
Standar P3P memungkinkan Website untuk memplubikasi kebijakan menmgenai kebebasan pribadi
dalam format yang bisa dipahami oleh computer. Jika sudah sesuai dengan aturanm-aturan P3P,
kebijakan kebebasan pribadi menjadi bagian dari perangkat lunak untuk masing-masing bagian dari
perangkat lunak untuk masing-masing halaman Web. Para pengguna yang menggunakan versi
Microsoft Internet Explorer versi terakhir bisa mengakses dan membaca kebijakan kebebasan
pribadi P3P dan daftar semua cookie yang berasal dari Website tersebut. Internet Explorer
memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengaturan computer agar menampilkan semua
cookie atau sebagian saja sesuai tingkat privasi. Misalnya, level “medium” m,enerima cookies dari
situs “pihak-pertapa” yang memiliki kebijakan opt-in atau op-out, namun menolak cookies pihak
ketiga yang menggunakan pengidentifikasi informasi pribadi tanpa kebijakan opt-in.
Namun demikian, P3P hanya bekerja dengan Web site yang menjadi anggota konsorsium World
Wide Web yang telah menerjemahkan kebijakan kebebasan pribadi pada Web sitenya ke dalam
format P3P. Teknologi ini akan menampilkan cookies dari Web site yang bukan bagian dari
konsorsium, namun pengguna tidak bisa mendapatkan informasi pengirim atau pernyataan
kebebasan pribadi. Para pengguna juga perlu mendapat pengarahan mengenai interpretasi
pernyataan privasi perusahaan dan level privasi P3P.
Isu-isu etika
Isu-isu etika mengenai kebebasan pribadi dalam era informasi ini adalah sebagai berikut : Dalam
kondisi apa saya (Anda) dianggap menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang?
Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang lain melalui
pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau melalui medium apa pun? Apakah kita
perlu memeberitau orang yang bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi dirinya?
Haruskah kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan informasi yang
terkumpul untuk tujuan review karyawan.

16. Isu-isu sosial
Isu-isu sosial mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan “pengharapan
kebebasan pribadi” atau norma-norma kebebasan pribadi, dan sikap punlik. Dalam wilayah
kehidupan apa kita, sebagai masyarakat, harus mendorong orang-orang untuk berfikir bahwa
mereka ada pada “wilayah pribadi” sebagai lawan dari sudut pandang public? Misalnya, haruskah
kita sebagai seorang anggota masyarakat mendukung orang-orang untuk mengembangkan
pengharapan kebebasan pribadi sewaktu menggunakan e-mail, telepon seluler, bulletin board,
system posral, tempat kerja, atau jalan raya? Haruskah pengharapan-pengharapan kebebasan
pribadi meluas sampai menimbulkan konspirator kejahatan?
Isu-isu politik
Isu-isu politik mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan perundang-
undangan yang mengatur relasi antara pemegang dokumen/catatan dan individu. Haruskah kita
mengizinkan FBI untuk mengawasi e-mail agar bisa melacak penjahat atau teroris. Sampai sejauh
apa situs-situs e-commerce dan bisnis lainnya dimungkinkan untuk mempertahankan data pribadi
mengenai individu?
Hak-hak kepemilikan : Properti Intelektual
Rahasia Dagang
Produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan
sebagai rahasia dagang, asalkan hak itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik.
Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di setiap negara.
Hak cipta
Hak cipta (copyright) adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan
intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain untuk tujuan apa pun selama usia hidup
pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Maksud dari undang-undang hak
cipta ini adalah mendorong kreativitas dan penciptaan dengan memastikan bahwa seseirang yang
kreatif tersebut menerima manfaat keuangan dan yang lainnya atas hasil karyanya.

17. Hak paten
Hak paten (patent) memberikan hak monopoli ekslusif kepada pemilik gagasan yang
melatarbelakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Maksud kongres AS dibalik undang-undang hak
paten adalah untuk memastikan bahwa penemuan mesin, perangkat atau metode yang baru akan
menerima upah uang dan lainnya atas usahanya dan masih dapat memperluas penggunaan dari
penemuan itu dengan gagasan tersebut sesuai lisensi hak paten. Pemberian hak paten ditentukan
oleh Badan Hak Paten AS dan mengandalkan hasil putusan pengadilan.
Isu-isu etika
Isu-isu etika pokok menaruh perhatian pada perlindungan kepemilikan intelektual seperti perangkat
lunak, buku digital, musik digital, video digital. Haruskah saya(Anda) menggandakan sebagian
perangkat lunak atau materi digital yang dilindungi oleh rahasia dagang, hak cipta, dan atau paten
untuk tujuan pribadi? Apakah ada nilai yang berkelanjutan dalam melindungi kepemilikan intelektual
jjika bisa dengan mudahnya digandakan dan didistribusikan melalui internet.
Isu-isu sosial
Ada beberapa isu sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang diangkat oleh teknologi
informasi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan intelektual sekarang ini kurang
berfungsi dengan era informasi. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerikan menyebutkan bahwa
secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar-mulai dari pengutipan tanpa izin terhadap
cuplikan dokumen hingga penggandaan buku dan perangkat lunak. Kemudahan menggandakan
perangkat lunak dan content digital semakin membuat kita sebagai bagian dari masyarakat
pelanggar hukum. Pencurian rutin seperti ini secara signifikan mengancam penyebaran bentuk-
bentuk teknologi baru dan, karena itu mengancam pula kemajuan-kemajuan dalam produktivitas
dan kehidupan sosial yang lebih baik.
Isu-isu politik
Isu politik utama yang berhubungan dengan kepemilikan menaruh perhatian pada penyusunan
ukuran-ukuran perlindungan kepemilikan untuk melindungi investasi yang dibuat oleh pencipta
perangkat lunak, buku-buku digital, dan hiburan digital. Microsoft dan 1400 perangkat lunak lainnya
dari perusahaan content informasi tergabung dalam Asosiasi Industri Informasi dan Perangkat Lunak
(SIIA), yang mendorong dikeluarkannya hukum-hukum baru dan pelaksanaan hukum-hukum yang
sudah ada untuk melindungi kepemilikan intelektual di seluruh dunia. SIIA dibentuk pada 1 januari
1999, dari bergabungnya Asosiasi Penerbit Perangkat Lunak dengan Ssosiasi Industri Informasi. SIIA

18. menerbitkan hotline anti pembajakan untuk para individu agar melaporkan aktivitas pembajakan
serta menyebarluaskan program edukasi untukm membantu organisasi melawan pembajakan
perangkat lunak dan telah mempublikasi penuntun untuk karyawan dalam menggunakan perangkat
lunak.
Perkumpulan yang menentang SIIA banyaknya kelompok dan jutaan individu yang yakin bahwa
hukum anti pembajakan tidak bisa dilaksanakan dalam era digital dan bahwa perangkat lunak
seharusnya gratis atau dibayar hanya berdasarkan kerelaan. Menurut kelompok-kelompok ini, ada
keuntungan sosial yang lebih besar dari distribusi perangkat lunak secara bebas.
Akuntabilitas, Pertanggung jawaban secara hukum, dan Kontrol
Bersamaan dengan dikeluarkannya hukum-hukum kepemilikan dan kebebasan pribadi, teknologi
informasi baru memberi tantangan atas hukum dan praktik-praktik sosial yang ada yang member
perlindungan kepada individu dan institusi. Jikas seseorang merasa dirugikan disebabkan oleh mesin
yang sebagian dikendalikan oleh perangkat lunak, siapa yang dianggap bertanggung jawab dan
dimintaui pertanggung jawaban ? Haruskah papan pengumuman public atau layanan el;ektronik
seperti Amerika Online mengizinkan p[engiriman materi-materi pornografi atau materi lainnya yang
melanggar hukum (Sebagai pemancar), atau haruskah mereka dianggap tidak bertanggung jawab
atas segala bentuk materi yang dikirimkan oleh penggunannya? Bagaimana dengan internet? Jika
anda meng-outsource proses informasi, dapatkah anda dianggap vendor eksternal yang bertanggung
jawab untuk segala kerugian yang ditanggung oleh konsumen?
Isu-isu etika
Isu-isu etika yang berhubungan dengan pertanggung jawaban disebabkan oleh teknologi informasi
yang baru adalah apakah individu dan organisasi yang menciptakan, menghasilkan, dan menjual
system (baik perangkat keras maupun lunak),secara moril bertanggung jawab untuk konsekuensi
penggunaannya. Jika benar, karena alasan apa? Pertanggung jawaban secara hukum apa dan
kewajiban apa yang harus dipercaya oleh pengguna, dan apa yang harus dipercaya oleh provider?
Isu-isu sosial
Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggung jawaban menaruh perhatian pada harapan-
harapan bahwa masyarakat seharusnya diberi kemungkinan untuk mengembangkan pelayanan jasa
system informasi. Haruskah individu dan organisasi didorong untuk mengembangkan perangkat
cadangan agar bisa dengan mudah mengantisipasi kegagalan system, atau haruskah organisasi
secara ketat dianggap bertanggung jawab atas layanan system yang diberikan? Jika organisais secara

19. ketat dianggap bertanggung jawab, dampak apa yang terjadi terhadap pengembangan system
layanan yang baru? Dapatkah masyarakat mengizinkan jaringan dan papan pengumuman public
memasang informasi yang berbau fitnah, ketidakbenaran, dan salah persepsi sehingga merugikan
banyak orang lain? Atau haruskah perusahaan penyedia jasa informasi membuat sendiri peraturan
mereka, termasuk dalam hal penyensoran informasi?
Isu-isu politik
Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah debat antara penyedia jasa
informasi untuk segala macam bentuknya (mulai dari developer perangkat lunak sampai penyedia
jasa layanan jaringan), yang menginginkan sedapat mungkin dibebaskan dari pertanggungjawaban
secara hukum (dan berarti memaksimalkan keuntungan mereka), dan layanan individu-pengguna,
organisasi, dan komunitas- yang menginginkan agar organisasi dianggap bertanggung jawab secara
hukum karena member layanan system berkualitas tinggi (dan berarti nmemaksimalkan kualitas
layanannya). Penyedia jasa berargumen bahwa mereka akan menarik diri dari pasar jika dianggap
bertanggungjawab secara hukum, padahal para pengguna layanan berargumen bahwa hanya jika
penyedia jasa mengakui bertanggung jawab secara hukum, maka mereka merasa mendapat jaminan
layanan berkualitas baik dan mengimbangi kerugian-kerugian yang terjadi. Haruskah perundang-
undangan membebankan tanggung jawab atau membatasi tanggu jawab kepada para penyedia
jasa? Perpecah mendasar ini menjadi pusat beragam konflik politik dan hukum.
Berbagai kejahatan computer yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu:
1. Computer crime (cyber crime), merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan
memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh
keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
2. Unauthorized Access to Computer System and Service, merupakan Kejahatan yang dilakukan
dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa
izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
3. Illegal Contents, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet
tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu
ketertiban umum.
4. Data Forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting
yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
5. Cyber Espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan
kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer
network system) pihak sasaran.

20. 6. Cyber Sabotage and Extortion, merupakan kejahatan dengan membuat gangguan, perusakan
atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang
terhubung dengan internet.
7. Offense Against Intellectual Property, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas
kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
8. Infringements of Privacy, merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang
yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap
keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang
apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun
immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan
sebagainya.
Kasus pertama kejahatan komputer terjadi pada tahun 1966, ketika programmer untuk suatu bank
membuat tambahan diprogram sehingga program tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa
pengambilan dari rekeningnya telah melampaui batas. sehingga pada tahun 1984 dalam Kongres AS
menyetujui UU federal yang khusus diterapkan untuk kejahatan computer, yaitu:
1. memberikan saran kepada Kongres mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan
kejahatan komputer terhadap usaha kecil.
2. menetapkan bahwa seseorang yang mendapat akses ke informasi yang berkaitan dengan
pertahanan nasional dan hubungan luar negeri tanpa otorisasi merupakan pelanggaran.
Dengan demikian hukum bagi penggunakan computer berangsur-angsur mulai dikenal dan semakin
bertambah. Beberapa sebab kejahatan computer yaitu:
 Aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet meningkat
 Electronic commerce (e-commerce)
 Electronic data interchange (EDI)
 Desentralisasi server
 Transisi dari single vendor ke multi vendor
 Teknologi yang semakin canggih
Pada saat ini penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika seorang
manajer, spesialis informasi dan pemakai serta hukum yang berlaku. Hukum paling mudah
diinterpretasikan karena bentuknya tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan
tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang
sedang memperoleh banyak perhatian.

21. 1. Perlunya budaya etika
Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya.
Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus
etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen
puncak memimpin dengan memberi contoh. Prilaku ini adalah budaya etika. Bagaimana budaya
etika diterapkan merupakan salah satu tugas manajemen puncak yaitu memastikan bahwa konsep
etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai.
1. Etika dan jasa informasi
Etika komputer, menurut James H. Moor merupakan analisis mengenai sifat dan dampak sosial
teknologi Komputer untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Oleh karena itu, etika
komputer terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu :
 Waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat;
 Memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan
secara tepat.
Tiga alasan utama atas minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer, adalah :
 Kelenturan logis, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita
inginkan.
 Faktor transformasi, berdasarkan fakta bahwa komputer dapat mengubang secara drastic cara
kita melakukan sesuatu (misalnya penggunaan e-mail, konferensi video, dan konferensi jarak
jauh).
 Faktor tak kasat mata, komputer dipandang sebagai kota hitam. Semua operasi internal
komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal tersebut membuka peluang pada nilai-
nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat dan
penyalahgunaan yang tidak terlihat.
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Hak ini dapat
dipandang dari segi komputer atau dari segi informasi yang dihasilkan computer yaitu:
1. Hak atas komputer
2. Hak atas akses komputer
3. Hak atas keahlian komputer

22. 4. Hak atas spesialis komputer
5. Hak atas pengambilan keputusan
6. Hak atas informasi
7. Hak atas Privacy
8. Hak atas Accuracy
9. Hak atas Property
10. Hak atas Accessibility
Kontrak sosial jasa informasi
Guna memecahkan permasalahan etika komputer, Mason menyarankan bahwa jasa informasi harus
masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk
kebaikan sosial. Kontrak tersebut menyatakan bahwa :
1. Komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi seseorang. Setiap
ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Hak milik intelektual akan
dilindungi.
2. Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan
informasi. Dengan demikian, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab atas kontrak
sosial yang timbul dari sistem yang dirancang dan diterapkannya.

23. DAFTAR PUSTAKA
https://datakata.wordpress.com/2014/03/30/sistem-informasi-manajemen-isu-sosial-dan-
etika-dalam-sistem-informasi/
https://endangnovitasari.wordpress.com/2009/06/06/sistem-informasi-manajemen/
Modul Sistem Informasi & Pengenalian Internal