https://www.slideshare.net/upload?from_source=loggedin_profile_innerpages BE & GG, Nursopianasari, Hapzi ali,Implementasi Good Corporate Governance di pt Telkom, universitas mercu buana,2017/ BE & GG, Nursopianasari, Hapzi ali,Implementasi Good Corporate Governance di pt Telkom, universitas mercu buana,2017

1. PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNACE PADA
PT TELKOM INDONESIA
Nursopianasari
55117110051
Program Magister Manajemen
UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017

2. Penulis : Nursopianasari
ABSTRAK
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaanagar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada
para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal
ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang
saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di
lingkungan tertentu.
Dalam penelitian ini, Melihat pelaksanaan komitmen penerapan GCG dilakukan
terhadap salah satu perusahaan publik milik negara, yaitu PT Telekomunikasi
Indonesia, Tbk. Penerapan pelaksanaan komitmen penerapan GCG ini dilakukan
untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana good corporate
governance dapat dilaksanakan oleh suatu perusahaan publik yang berbasis
kepemilikan Negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. secara
konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance). Hal ini dibuktikan dengan berbagai bentuk pengelolaan yang telah
disesuaikan dengan yang standar dan prosedur yang diatur di dalam Pedoman
Umum Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, PT. Telkom secara
konsisten mempublikasikan segenap infomasi secara terbuka pada website :
http://www.telkom.co.id.

3. PENGANTAR
Saat ini penerapan Good Corporate Governance (“GCG”) terus Kami selaraskan
dengan dinamika bisnis yang terjadi. Untuk mewujudkannya, Telkom
menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen
risiko dan pengendalian internal. Terutama penerapan manajemen risiko,
meskipun awalnya tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk dapat
menguasai kompetensi, memperoleh keakuratan dalam mengidentifikasi risiko
industri dan organisasi, serta mampu menjadikan budaya risiko sebagai bagian
dari budaya karyawan, akhirnya berkat kesungguhan/konsistensi dan kesabaran
manajemen saat ini diperoleh hasil manajemen risiko telah mewarnai dan
berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan
penguatan penerapan GCG di Telkom Group”.
Mengingat Pentingnya GCG Maka Telah Dilakukan Bentuk Penguatan Komitmen
Manajemen Seluruh Komisaris Dan Direksi Telkom Group Pada Acara Rapat
Pimpinan Telkom Berupa Pernyataan Dan Penandatanganan Komitmen
Implementasi GCG Telkom Group. Ini Menunjukkan Kesungguhan Dewan
Komisaris Dan Direksi Telkom Group Untuk Memprioritaskan Penerapan GCG.
Komitmen Kami Untuk Menerapkan Instrumen GCG Tidak Hanya Untuk Mematuhi
Peraturan Yang Berlaku Di Pasar Modal Namun Diyakini Sebagai Kunci Sukses
Dalam Upaya Pencapaian Kinerja Usaha Yang Efektif, Efisien Serta Berkelanjutan
Yang Sangat Diperlukan Dalam Memenangi Persaingan Pasar.
PT. Telkom mempunyai visi dan misi perusahaan yang jelas dalam melaksanakan
usahanya. Tata kelola perusahaan yang baik dari PT. Telkom dilakukan oleh
sebuah organ perusahaan yang solid sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya, diantaranya yaitu pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi,
pimpinan unit dan karyawan. PT. Telkom menerapkan empat prinsip utama GCG,
yaitu keterbukaan informasi atau transparansi, tanggung jawab dan kemandirian
independensi, akuntabilitas, dan kewajaran.

4. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk secara konsisten juga memerankan fungsinya
sebagai perusahaan publik yang dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan
standar pelaksanaan GCG seperti diatur dalam pedoman umum GCG di
Indonesia. Bukti pelaksanaan GCG PT. Telkom sesuai dengan pedoman tersebut
diantaranya adalah : (i) PT. Telkom telah mempunyai pedoman pelaksanaan
perusahaan yang dituangkan dalam satu pedoman berupa etika bisnis TELKOM,
(ii) PT. Telkom mempunyai dua orang anggota dewan komisaris yang merupakan
komisaris indenpenden, (iii) PT.Telkom membentuk Komite Nominasi dan
Remunerasi serta Komite Pengkajian dan Perencanaan dan Resiko, serta (iv) PT.
Telkom menyelenggarakan RUPS minimal satu kali dalam tiga bulan.
A. Pengertian Good Governance
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada
para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal
ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang
saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di
lingkungan tertentu.
Banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance, diantaranya adalah
sebagai berikut :
• Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti
pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks
kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadicoporate
governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance

5. diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.
Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai
suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ
perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai
tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam
jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
(Sutojo dan Aldridge, 2008).
• Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan Good Corporate
Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin
kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada
stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,
direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.
• Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya
yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata
lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
B. Tujuan GCG
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan
hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan.

6. C. prinsip-prinsip Good Corporate Governane ( GCG )
Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis,
yaitu: Transparency(keterbukaaninformasi),Accountability(akuntabilitas),
Responsibility (pertanggung jawaban), Indepandency (kemandirian)
Fairness (kesetaraan dan kewajaran).
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 2
secara tegas mewajibkan BUMN untuk menerapkan Good Corporate
Governance secara konsisten dan menjadikan Good Corporate Governance
sebagai landasan operasionalnya, yang dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, salah satu BUMN yang ada di Indonesia,
berkomitmen penuli mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta praktek
tata kelola perusahaan {Good CorporateGovernance) yang sesuai dengan
standar pasar modal dunia. Sebagai tindak lanjut dari penjabaran pedoman
Good Corporate Governance (GCG), Direksi PT. Telkom membuat beberapa
kebijakan yang dituangkan dalam Surat Kepumsan Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. KD.
04/KH620/CTG-20/2005 tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) di PT. Telkom. Di dalam surat keputusan tersebut ditetapkan
beberapa keputusan yang berisikan tentang Mekanisme Kerja Board Of Director
Board Of Comission (BOD/BOC), Standart Etika Bisnis, Kebijakan dan Prosedur,
Pengendalian Internal, dan Menejcmen Resiko.

7. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Good Corporate Governance ( GCG )
Menurut Sutedi (2012: 1), Good Corporate Governance Merupakan:Suatu
Proses Dan Struktur Yang Digunakan Oleh Organ Perusahan ( Pemegang
Saham/Pemilik Modal , Komisaris Atau Dewan Pengawas Dan Direksi )
Untuk Mengingatkan Keberhasilan Usaha Dan Akuntabilitas Perusahaan
Guna Tetap Memperhatikan Kepentingan Stakeholders Lainnya,
Berlandaskan Kepada Peraturan Undang-Undang Dan Nilai-Nilai Etika.
Menurut Komite Cadbury, Tjager (2003) Mendefinisikan Good Corporate
Governance, Sebagai Sistem Yang Mengarahkan Dan Mengendalikan
Perusahaan Dengan Tujuan, Agar Mencapai Keseimbangan Antara
Kekuatan Kewenangan Yang Diperlukan Oleh Perusahaan, Untuk Menjamin
Kelangsungan Eksistensinya Dan Pertanggungjawaban Kepada
Stakeholders.
B. KONSEP DAN LANDASAN
Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG)
dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk
menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan
(accountable), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat
dipertanggung jawabkan. Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah
satu langkah penting bagi Telkom untuk meningkatkan dan memaksimalkan
nilai Perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan Perusahaan
yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil
sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang
Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

8. Mengingat pentingnya GCG maka telah dilakukan bentuk penguatan
komitmen manajemen seluruh komisaris dan Direksi Telkom Group pada
acara Rapat Pimpinan Telkom berupa pernyataan dan penandatanganan
komitmen implementasi GCG Telkom Group. Ini menunjukkan kesungguhan
Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Group untuk memprioritaskan
penerapan GCG.
Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat di NYSE, Telkom
berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang dimuat dalam Sarbanes Oxley
Act Tahun 2002 (“SOA”) serta peraturan yang masih berlaku lainnya.
Peraturan dan ketentuan dalam SOA yang relevan dengan bisnis Telkom di
antaranya (i) SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen Telkom untuk
bertanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian
internal terhadap pelaporan keuangan (“ICOFR”) yang memadai sehingga
memastikan keandalan pelaporan keuangan Telkom dan persiapan
penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan SAK Indonesia.
C. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Menurut Sutedi (2012 : 10) kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan
yang baik itu sangat di harapkan dalam suatu perusahaan.kesadaran ini
diperlukan agar setiap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat
dipercaya kebenarannya.
Adapun prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan GCG
berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomer 117/2012 adalah :

9. 1. Transparency (keterbukaan informasi)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambian keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai
efektif.
2. Accountability (akuntabilitas)
Kejelasan Fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ perseorangan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan
industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup,
memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
sebagainya.
5. Indepandency (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional
tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Fairness(kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak
stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat
memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam
kepentingan dalam perusahaan.

10. D. Unsur – unsur Corporate Governance
Perusahaan harus memiliki sesuatu Hal atau kelebihan untuk dapat menjamin
berfungsinya Good Corporate Governance salah satunya ialah unsur-unsur
corporate Governance baik yang berasal dari dalam perusahan atau dariluar
perusahaan.unsur-unsur tersebut ialah : (Sutedi : 2012:41).
a. Corporate Governnace Internal Perushaan
Unsur yang berasal dari dalam suatu perusahaan yang selalu
diperlukan oleh perusahaan dinamakan Corporate Governance
Internal perushaan.
1. Unsur-unsur dari dala m perusahaan
• Pemegang Saham
• Direksi
• Dewan Komisaris
• Manajer
• Karyawan’
• Sistem Remunirasi Kinerja
• Komite Audit
2. Unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan
• Keterbukan dan kerahasiaan
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Kejujuran
• Aturan dari Code Of conduct
b. Corporate Governance Internal Perusahaan
Unsur yang berasal dari luar perusahaan di namakan Governance
Internal Perushaan.

11. a. Unsur- Unsur yang berasal dari luar perusahaan
• Kecukupan UU dan perangkat UU
• Investor
• Institusi Penyedia Informasi
• Akuntan Publik
• Institusi yang memiliki kepentingan Publik bukan golongan
• Pemberi Pinjaman
• Lembaga yang mengesahkan Legalitas
E. Cakupan atau Lingkup Good Corporate Governance
Organization For Economic Co-operation And development ( OECD )
memberikan pedoman mengenai Hal-hal perlu diperhatikan agar tercipta Good
Corporate Governance dalam suatu perusahan yaitu sebagai berikut :
1. Kerangka Kerja Corporate Governance Harus mendorong dan melindungi
pemegang saham, dengan memberikan :
b. Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan
transfer efek,mendapatkan informasi perusahan, Partisipasi
dalam RSUP dan memilih Board Of directors, dan mendapat
deviden.
c. Hak untuk berpartisifasi mengenai keputusan perubahan
perusahaan yang bersifat fundamental, misalnya perubahan
anggaran dasar, penambahan modal,merger, dan penjualan
asset perusahan dalam jumlah besar.
2. Hak dan tanggung jawab Stakeholder
Kerangka kerja Corporate governance harus memberi kepastian bahwa
hak stakeholders dan public harus dilindungu UU dan mendorong kerja
sama yang aktif antara perusahan denga stakeholders.
3. Perlakukan yang wajar terhadap pemegang saham

12. Kerangka kerja corporate governance harus memastikan perlakuan yang
wajar terhadap sesame pemegang saham, minoritas dan asing.
4. Keterbukaan dan transparansi
Kerangka kerja Corporate governance harus memastikan diungkapkannya
informasi materil perusahaan yang tepat dan akurat dan tepat waktu.
5. Wewenang dan tanggung jawab Board Of directors
Board Of directors harus dilakukan pengawasan terhadap perusahaan
secara efektif dan memberikan pertanggung jawaban kepada pemegang
saham.
Anggota Board Of director harus bertindak secara transparan dan
bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan saham pendiri dan
memastikan jika perusahan melakukan kegiatannya.
A. Implementasi Penguatan Prinsip-Prinsip GCG Dalam Penyelenggaraan
TIME (Telecommunication, Information, Media, And Edutainment) Yang
Sesuai Dengan Visi Misi PT. TELKOM.
1. Tranparency (Transparansi)
Transparansi dalam GCG merupakan keterbukaan dalam melakukan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan
informasi yang relevan mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh
seluruh stakeholders. Telkom mempunyai ”Sistem Komunikasi and
Review” yang berkaitan dengan transparansi proses pengambilan
keputusan. konsep pengambilan keputusan ini agar di dalam perusahaan
tersebut tidak terjadi batasan antar pegawai, antar unit, antar job
description. Dan bentuk transparansi dalam penilaian kinerja pegawai,
Telkom menerapkan pendekatan Competency Based Human Resources
Management (CBHRM) dalam rangka penilaian terhadap kompetensi
SDM yang ada. Model CBHRM terdiri atas Core Competency (values),
Generic Competency (Personal Quality), dan Specific Competency (Skill

13. and Knowledge). Ketiga model ini dikembangkan dan disempurnakan
untuk mendukung peni-laian kemampuan pegawai secara adil dan
transparan.
2. Independence (Kemandirian)
Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
• Membangun hubungan baik dengan mitra kerja. Perusahaan
harus selalu menggunakan cara yang fair, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
• Menjaga infrastruktur perusahaan. Karyawan PT. Telkom wajib
menjaga aset perusahaan dari pihak-pihak yang akan mencoba
mengambil alih atau merusak aset perusahaan.
• Menjaga lingkungan kerja. Karyawan Telkom berkewajiban
menjaga lingkungan kerja yang bersih, indah, rapi, temasuk
dengan menjaga kerapian dalam penyimpanan dokumen, file dan
alat-alat kerja dan memahami ketentuan mengenai prosedur
standart keselamatan kerja.
• Menjaga informasi yang bersifat konfi- densial. Perlindungan
terhadap informasi yang bersifat konfidensial yaitu informasi
penting perusahaan yang harus selalu dijaga kerahasiaannya.
3. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelola
perusahaan terlaksana secara efektif. Sebagai perusahaan yang

14. sahamnya tercatat di NYSE, Telkom berkewajiban untuk mematuhi
ketentuan yang dimuat dalam ”Sarbanes Oxley Act” Tahun 2002 (SOA)
yaitu:
• SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen Telkom untuk
bertanggung jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya
pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan;
• SOA seksi 302 yang menghendaki tanggung jawab dari pihak
manajemen Telkom terhadap pembuatan, pemeliharaan dan
pengevaluasian terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian
pengungkapan laporan keuangan.
4. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Responsibility merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat, dengan memastikan agar perusahaan yang
bersangkutan tersebut berhati-hati dan taat pada hukum dan peraturan
yang berlaku termasuk adanya pengendalian yang tepat. Sebagai wujud
pertanggungjawabannya kepada stakeholders, telkom memiliki Corporate
Social Responbility (CSR) yang tinggi, Pelaksanaan CSR PT. Telkom
dibangun diatas 7 (tujuh) pilar, yaitu: (a) Pendidikan; (b) Kesehatan; (c)
Kebudayaan dan Peradaban; (d) Kemitraan; (e) Layanan Publik; (f)
Lingkungan Hidup; (g) Bencana dan Penyelamatan.
5. Fairness (Kewajaran)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku
kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Merupakan kebijakan perusahaan
untuk bersikap penuh kewajaran, akurat, tepat waktu dan penuh

15. keterbukaan dan patuh terhadap hukum serta peraturan-peraturan yang
berlaku dalam penyusunan laporan-laporan dan dokumen-dokumen.
B. . Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi SDM
Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM, dengan menyusun rencana
pengalo- kasian karyawan untuk lima tahun ke depan dan rencana
ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih
akurat untuk mendukung kemajuan usaha Perusahaan agar dapat
memberikan peningkatan dalam pelayanannya.
C. Pengembangan Pendistribusian Pelayanan dan Produk
Telkom memiliki strategi dalam meningkatkan pelayannya dengan mengem-
bangkan jalur-jalur distribusi layanan dan produk Telkom. Telkom
meningkatkan infrastruktur jaringan untuk mewujudkan Telkom One Network.
Hal ini juga untuk mendukung transformasi infrastruktur jaringan Telkom yang
berkualitas, efisien dan cost competitive dalam memberikan layanan TIME.
D. Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pelayanan sangat mempengaruhi terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan. Dari hasil wawancara, dalam menghadapi
keluhan, pihak Telkom Banyuwangi menyediakan beberapa saluran
komunikasi diluar saluran khusus yang menangani keluhan atau klaim yang
berasal dari pelanggan. Telkom juga menyediakan kotak saran, Telkom
mengadakan beberapa polling kepada para pelanggan. Polling tersebut
sangat bermanfaat guna melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan
dampaknya kepada pelanggan.

16. E. Tata kelola TI
Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bisnis informasi, Telkom
senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin penggunaan
teknologi dalam pengelolaan Perusahaan. Hampir seluruh titik Perusahaan
telah terintegrasi dalam jaringan TI. Beberapa praktek tatakelola TI dalam
operasi PT Telkom yaitu User Access Review, Password Management, Audit
Log/Audit Trail, dan End User Computing.
Telkom Group juga berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang
baik (GCG) secara konsisten agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik
kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku
kepentingan lainnya. Untuk itu selama tahun 2011 Telkom terus berupaya
meningkatkan kualitas penerapan GCG, selain itu Telkom menumbuhkan iklim
beretika sebagai pendorong terwujudnya bisnis yang bermartabat baik yang
bersifat internal maupun eksternal yang dilakukan melalui kesungguhan dewan
Komisaris, direksi dan jajaran di bawahnya. Beberapa implementasi penerapan
GCG dan etika bisnis tahun 2011 telah dilakukan secara aktif, diantaranya
adalah:
1. Komitmen Manajemen Puncak Telkom Group mengingat pentingnya GCG
maka telah dilakukan bentuk penguatan atau pengembangan komitmen
manajemen seluruh dewan Komisaris dan direksi Telkom Group pada acara
Rapat Pimpinan Telkom II 2011 tanggal 26 Juli 2011 berupa pernyataan dan
penandatanganan komitmen penguatan implementasi GCG Telkom Group dan
menyebarkan Buku Pedoman GCG Telkom Group. Hal ini menunjukkan
kesungguhan dewan Komisaris dan direksi Telkom Group memandang GCG
sebagai kebutuhan Perusahaan.
2. Seminar ”Etika Bisnis dan GcG pada BUMN” Seminar ini diadakan pada
tanggal 30 maret 2011 di The Sultan Hotel Jakarta, dengan penyelenggara

17. BUMN Executive Club. Pembicara yang hadir di antaranya menteri BUMN,
Satgas mafia Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), dan Kejaksaan.
Telkom memandang penting seminar ini sebagai kelanjutan proses peningkatan
GCG dan etika yang berkelanjutan.
3. Sharing Pengetahuan Gratifikasi
Bekerja sama dengan direktorat Gratifikasi KPK yang diikuti seluruh Anak
Perusahaan. Sharing ini diselenggarakan Telkom untuk mendukung kampanye
pemerintah dan KPK tentang program pengendalian gratifikasi. Tidak berhenti di
situ, hal ini dilanjutkan kembali dengan workshop bersama pada tanggal 24-25
maret 2011 dalam inisiatif peningkatan kebijakan gratifikasi dalam rangka
Program Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan dinamika dan ketentuan yang
ada.
4. Forum GCG Telkom Group
Berbagai forum sinergi dalam pengelolaan GCG Telkom Group telah
dilaksanakan dengan pesan dan arahan dewan Komisaris dan direksi atas
kesungguhan mewujudkan GCG dan etika, di antaranya pada Workshop GCG
Telkom Group di Bogor 15 Juni 2011.
5. Forum Komunitas Pengusaha Anti Suap (“KUPAS”)
Pada diskusi panel atau Forum diskusi Group ”membangun Budaya Anti Suap di
BUMN” dengan penyelenggara Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS)
bertempat di KPK, Telkom bertindak sebagai penyelenggara dan inisiator Industri
Strategis-manufactur BUmN. dalam forum ini, direktur Utama Telkom menjadi
pembicara bersama menteri BUmN dan Wakil Ketua KPK.
6. Telkom sebagai Nara Sumber GCG Untuk Studi
Prakarsa Anti Korupsi Telkom diminta berpendapat dalam penyusunan indikator
dan pembobotan yang meliputi: komitmen integritas manajemen puncak,
pedoman etika dan perilaku, penanganan situasi konflik kepentingan,

18. pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system),
pengelolaan laporan penerimaan hadiah dan larangan pemberian suap,
penegakan aturan, dan prakarsa lain seperti inovasi. Hal ini mencerminkan
kepercayaan Kementerian BUmN yang tinggi atas implementasi GCG dengan
sistem dan proses yang telah dibangun dan dijalankan sejalan dengan etika dan
kepatuhan.
7. Telkom sebagai Counter-Part Penyusunan Kriteria
Penilaian GCG BUMN Sesuai Surat Staf Ahli menteri BUMN Bidang Tata Kelola
Perusahaan bahwa Telkom dipandang telah melalui proses yang cukup panjang
dengan struktur dan proses corporate governance yang lengkap dan optimal,
membuat Telkom menjadi kontributor bagi pengembangan praktik GCG, maka
Telkom diminta memberikan masukan pada konsep kriteria penilaian GCG
Kementerian BUMN. Kontribusi Telkom diperlukan bagi Kementerian BUMN
untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kriteria penilaian GCG untuk
mengakomodasi perkembangan praktik GCG terkini, peraturan pasar modal,
serta mempertimbangkan sasaran strategis berkaitan penerapan best practices
GCG BUMN.
8. Telkom Sebagai Counter-Part Penyusunan Peraturan GCG BUMN
Telkom juga diminta menjadi narasumber untuk ikut menyumbangkan pikiran
atas konsep Peraturan menteri BUmN tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUmN untuk menyempurnakan Kepmen
BUmN No.117/2002 tanggal 31 Juli 2002 dengan PERmEN BUmN No.1/2011
tanggal 1 Agustus 2011. Telkom juga terlibat dalam diskusi yang rutin diadakan
dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (“KNKG”).
9. Program Pengendalian Gratifikasi dan Training On Trainers (“ToT”) dengan
KPK
Training on Trainers KPK kepada Telkom dilakukan dalam 2 gelombang pada

19. bulan Juni-Juli 2011 dalam rangka menyiapkan agen perubahan dalam rangka
sosialisasi berjenjang dan masif bagi pelaksanaan Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG) kepada seluruh pemangku kepentingan. Peserta merupakan
Senior Leader Band 1 dan 2 yang dinilai memiliki integritas dan etika terbaik
yang dipilih melalui proses penilaian yang ketat baik online maupun offline.
dalam ToT ini, KPK telah menyebarkan dan praktik pengajaran materi tentang
gratifikasi, etika, integritas, managing gift, konsep pembelajaran KPK JAmU
(Jelas, Aman, mudah, dan Untung).
10.Fasilitator dalam Pelaporan Harta Kekayaan dengan KPK dan Kementerian
BUMN.
Telkom mendukung KPK dan Kementrian Negara BUmN dalam Pengisian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai Pasal 20
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setiap Penyelengara
Negara harus bersedia diperiksa harta kekayaannya serta melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya (sebelum, selama dan sesudah menjabat).
11. Perusahaan Benchmark
Kompetensi dan pengalaman yang dimiliki Telkom dianggap dapat menjadikan
sebagai tujuan bench mark dan telah membuatnya menjadi objek sejumlah
kunjungan dari Perusahaan/institusi lembaga baik dari dalam dan luar negeri.
Beberapa perusahaan yang mengunjungi Telkom pada tahun 2011 antara lain
adalah Telekom malaysia, Bank Indonesia, departemen Perindustrian,
departemen Keuangan, depkominfo, PT PLN, PT Timah, KAI, KPK, PT PGN, PT
Pupuk Kujang dan Telecom Egypt. melalui media ini, Telkom saling bertukar
informasi terkait dengan beberapa topik bahasan antara lain adalah GCG,
pengendalian internal, manajemen risiko, pelayanan, SAP, teknologi TI, Sdm, e-
Learning/learning Center, wholesale management, dan lainnya.

20. DAFTAR PUSTAKA
Anindiya Dita Khoirina,2014,Analisa Tata Kelola Perusahaan Pada PT.Telkom
TBK. https://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2014/05/07/analisis-tata-kelola-
perusahaan-pada-pt-telkom-tbk/. Diakses,15 desember 217
Rafida aflah,2017, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam
Sistem Pengelolaan Perusahaan Perserioan: Studi Pada Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk.
https://www.researchgate.net/publication/42354157_Penerapan_Prinsip_Go
od_Corporate_Governance_Dalam_Sistem_Pengelolaan_Perusahaan_Pers
erioan_Studi_Pada_Perusahaan_Perseroan_Persero_PT_Telekomunikasi_I
ndonesia_Tbk. Diakses, 15 Desember 2017
Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto,2015. Review Paper :
Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan (Studi Pada Pt. Telkom Banyuwangi).
https://stevamartha.wordpress.com/2015/12/16/review-paper-implementasi-
good-corporate-governance-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-studi-pada-
pt-telkom-banyuwangi/. Diakses,17 Desember 2017
http://www2.telkom.co.id/kerangka-tata-kelola-perusahaan.html