BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ Implementasi GCG Propan Raya” Universitas Mercu Buana, 2017

1. Makalah Business Ethics and Good Governance
Penerapan Good Corporate Governance di
PT.Propan Raya
Disusun oleh :
Parluhutan ( 55117110069 )
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017
Abstrak

2. Penelitian ini mendiskripsikan mengenai bagaimana PT. Propan Raya menerapkan
konsep Good Coroporate Governance di lingkungan perusahaan. PT. Propan Raya
menerapakan Good Corporate Governance sudah sesuai dengan konsep pada
umumnya, TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,
Fairness). Dalam penerapan GCG , PT. Propan Raya memiliki tujuan-tujuan tertentu
yang sudah sesuai dan relevan dengan visi, misi dan strategi perusahaan. Penerapan
GCG di PT. Propan Raya memiliki hambatan, yakni risiko kredit dari pelanggan dan
pihak ketiga lainnya. Risiko ini bisa ditanggaulangi dengan menggalakan manajemen
risiko di awal sebelum suatu project dijalankan.
Kata kunci : Good Corporate Governance, PT. Propan Raya (Persero), Tujuan,
Hambatan
BAB I Pendahuluan
Perkembangan konsep Good Corporate Governance sesungguhnya telah
dimulai jauh sebelum isu Good Corporate Governance menjadi kosakata paling hangat

3. di kalangan eksekutif bisnis. Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk
memberikan gambaran tentang Good Corporate Governance, yang diberikan baik oleh
perorangan (individual) maupun institusi (institutional). Adapun institusi yang
memberikan definisi atas Good Corporate Governance antara lain adalah Forum for
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Organizaton for Economic
Cooperation and Development (OECD).
Good Corporate Governance (GCG) tata kelola perusahaan yang ini muncul
dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa
perusahaanperusahaan besar. Sejarah lahirnya Good Corporate Governance (GCG)
muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang
terancam kepentingannya (Budiati, 2012).
Pada saat di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang
mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan
menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini
menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik menilai bahwa manajemen
dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang
saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak
merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan
keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul
konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan Good Corporate
Governance (GCG).
Good Corporate Governance (GCG) yang buruk disinyalir sebagai salah satu
sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang
efeknya masih terasa hingga saat ini.. Menyadari situasi dan kondisi demikian,
pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good
Corporate Governance ini di lingkungan BUMN.
Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
KEP117/M-MBU/2002, Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur
yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan etika. Selain itu, krisis ekonomi dunia krisis ekonomi dunia
di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan
Good Corporate Governance (GCG). (Ha-Sung Jang dalam Tjager, ibid).
Seiring dengan kondisi tersebut maka tidak ada pilihan lain kecuali korporasikorporasi
yang mencakup perusahaan-perusahaan publik maupun perusahaanperusahaan swasta
melihat Good Corporate Governance (GCG) sebagai yang diperlukan dalam
memperbaiki masalah-masalah tersebut, serta dalam rangka meningkatkan nilai
perusahaan. Sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai
etika.

4. Penerapan praktik terbaik Good Corporate Governance secara konsisten dan
berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari PT Propan Raya dalam
pengelolaan PT Propan Raya dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan
pemegang saham maupun kepentingan stakeholders lainnya.
Dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG), PT Propan Raya tidak
hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja,
tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional Aneka
Tambang yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.
Bab II Landasan Teori
2.1 Pengertian Good Corporate Governance
Menurut Cadbury Commitee of United Kingdom (1922) :” Seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka

5. atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.
Muh. Effendi (2009) dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance,
pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki
tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui
pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam
jangka panjang.
Soekrisno Agoes (2006), Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah : Sistem
yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham,
dan pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai suatu proses yang transparan
atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Wahyudi
Prakarsa (dalam Sukrisno Agoes,2006) menjelaskan tatakelola perusahaan yang baik
adalah “Mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara
manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompokkelompok
kepentingan yang lain. Dimana hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk aturan
permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai
tujuan perusahaan, cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan”.
Dari pendapat pakar diatas dapat dikatakan bahwa good corporate governance
(GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi
hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan
untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada
kualitas GCG menunjukan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang
mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukan penurunan pada penilaian
pasar (Cheung, 2011).
2.2 Manfaat Good Corporate Governance
Menurut Tjager dkk (2003) menjelaskan manfaat GCG sebagai berikut :
Berdasarka survey yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan
bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap
perusahaanperusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Berdasarkan berbagai
analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan krisis
berkepanjangan di Asia denngan lemahnya tata kelola perusahaan. Internasionalisasi
pasar – termasuk liberalisasi pasar financial dan pasar modal menuntut perusahaan
untuk menerapkan GCG.
Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis system ini dapat
menjadi dasar bagi beberkembangnya system nilai baru yang lebih sesuai dengan
lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. Secara teoris, praktik GCG dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Mas Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan
menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara
konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain: (1) mengurangi
agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat
pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen; (2) mengurangi biaya modal (Cost
of Capital); (3) meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka
panjang; (4) menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan

6. terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh
perusahaan.
2.3 Konsep Good Corporate Governance
Berikut konsep Good Corporate Governance yang biasa dikenal dengan TARIF
:
1. Transparency, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu
organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan
informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat
dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau
perusahaan tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak
menjadi suatu alasan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat
melakukan inisiatif untuk mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan
proses pegambilan keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para
pemangku kepentingan.
2. Accountability, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja
yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja
haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh
kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang
dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dalam konsep ini pula,
organisasi dan perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan
diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang
dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri.
3. Responsibility, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap
individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam
pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, bukan hanya terbatas
pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan,
namun tanggung jawab organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan
hingga masyarakat sekitar. Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan
harus mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang bekaitan dengan aturan,
hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontirbusi hubungan hierarki internal
perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta stakeholders lainnya.
4. Indepedency, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk
organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan
lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata
kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi
atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan
nilai-nilai (values) yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk dapat
dijadikan unique point diantara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu
bersaing dalam bidang bisnis yang serupa.
5. Fairness, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan
dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan
dan stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya
masingmasing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki

7. kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau
perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan
kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan,
karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan
kontribusi kepada organisasi atau perusahaan, sehingga akan memacu setiap individu
dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau perusahaan
tersebut.
Bedasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, konsep ini sangat diperlukan
bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan konsep Good Corporate
Governance (GCG), yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran
kesesuaian dan peyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
Konsep ini juga dapat digunakan melihat sejauhmana organisasi atau perusahaan dalam
mengelola sumber daya-sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan,
dipertanggung jawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku
kepentingan. Disamping itu, melalui konsep ini pula, dapat dilihat pula sejauhmana
organisasi atau perusahaan mampu memberikan melakukan tata kelolanya sendiri dan
tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyerataan
kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang
disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing.
2.4 Profil PT. Propan Raya
PT.Propan Raya merupakan perusahaan cat yang terdiversifikasi dan
terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang
tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan sumber daya, kegiatan Propan Raya
mencakup eksplorasi, pengolahan serta pemasaran dari komoditas cat kayu , cat
tembok, cat besi, cat kayu. Propan Raya memiliki konsumen jangka panjang yang loyal
di Eropa dan Asia. Melihat permintaan pasar dan besarnya jumlah cadangan dan
sumber daya yang dimiliki.
Visi PT.Propan Raya : "Menjadi perusahaan cat berstandard internasional
berkelas dunia"
Misi PT. Propan Raya :
1. Menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah
melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul
2. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan,
keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan
3. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku
kepentingan
4. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian
masyarakat di sekitar wilayah operasi Strategi PT. Propan Raya
Tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan. Pembangunan kekuatan perusahaan
menjadi dasar untuk menjamin profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Melalui
maksimalisasi output produksi, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan serta
menurunkan tingkat biaya.

8. PT. Propan Raya berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan melalui
proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta peningkatan
kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan mentah dan beralih untuk lebih
meningkatkan kegiatan pemrosesan.
Bab III Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Pada penelitian yang dilakukan, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan informasi atau
data sekunder. Metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin menggali
sebuah kasus dengan mendalam, dan metode kualitatif juga dipilih karena dapat
memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sebuah topik atau permasalahan
yang diteliti (Creswell, 2007:40). Adapun, yang dijadikan studi kasus adalah tentang
penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Propan Raya.
3.2 Fokus Penelitian
Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi, sehingga dalam
melakukan penelitian tidak terjadi pembiasaan dalam mempersepsikan dan membahas
masalah yang sedang diteliti (Moleong,2014:94). Adapun yang menjadi fokus
penelitian ini adalah:

9. 1. Bagaimana PT. Propan Raya menerapkan Good Corporate Governance
2. Tujuan PT. Propan Raya (Persero) menerapkan Good Corporate Governance
3. Hambatan yang dialami PT. Propan Raya (Persero) dalam menerapkan Good
Corporate Governance
Bab IV Pembahasan
Analisis Implementasi Good Corporate Governance di PT Propan Raya (Persero)
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance PT Propan Raya
(Persero)
a. Transparency (Transparansi)
Transparansi artinya perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang
material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan.
PT Propan Raya (Persero) menjamin pengungkapan informasi materiil dan
relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas,
memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya.
Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi
rahasia mengenai PT Propan Raya (Persero) dan Pelanggan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

10. Salah satu upaya PT Propan Raya (Persero) dalam menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance, terutama dalam hal transparansi yakni dengan
mengadakan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dan Rapat RUPST (Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan). Rapat tersebut untuk merancang program dan
evaluasi kinerja tahunan PT Propan Raya, sebagaimana yang diungkapkan Material
Management and Human Resource Junior
Spesialist ;
“RKAP (Rapat Kerja Anggaran Perusahaan) dan RUPST (Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan) yaitu rapat yang dilakukan setiap tahun dan merupakan
bagian dari fungsi pengawasan Komisaris PT Propan Raya”
Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa upaya penerapan
prinsipprinsip transparansi dilakukan pada RKAP (Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan) dan RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) tersebut dirancang
sebagai program dan evaluasi kinerja tahunan PT Propan Raya (Persero) .
Selain itu bentuk transparansi yang lain seperti penyediaan situs website, ini
memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengakses berbagai
informasi yang dibutuhkan. Dimana pada situs website sudah jelas mengenai profil PT
Propan Raya.
Para pemangku kepentingan yang ingin mengakses informasi secara langsung
yang dibutuhkan bisa mengunjungi kantor perwakilan PT Propan Raya Representative
Office tepatnya di ruangan pengadaan bapak Supardi, selaku tim Good Corporate
Governance (GCG).
Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa PT Propan Raya Representative
Office telah melakukan penyediaan informasi dengan membangun sarana berupa
pembuatan website. Sarana pendukung berupa website yang update dapat memastikan
bahwa penerapan prinsip Transparency sudah terlaksana dengan baik.
b. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas yaitu perusahaan yang harus dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara
benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.
PT Propan Raya Representative Office menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) yang memungkinkan pengelolaan PT Propan
Raya terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau
organ kerja PT Propan Raya yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang
dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh PT Propan
Raya Representative Office kepadanya.
Dari segi akuntabilitas, penerapan Good Corporate Governance, dapat dilihat
dari struktur organisasi PT Propan Raya Representative Office. Manajemen PT Propan

11. Raya telah memilki bagian-bagian dari struktur organisasi yang jelas serta pembagian
tugas dan fungsi masing-masing yang memudahkan kegiatan operasional kantor
maupun lapangan. Setiap bagian telah melaksanakan tugasnya dengan baik karena
koordinasi yang baik pula, serta peranan seorang pemimpin yakni Representative
Manager. Dalam memutuskan sebuah kebijakan, setiap unsur yang terlibat akan diajak
berdiskusi untuk mendengarkan saran dan pendapatnya masing-masing.
c. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Responsibiitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-
undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
PT Propan Raya menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya
berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah
sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan
berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
Pertanggungjawaban perusahaan merupakan kesesuaian (patuh) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku di OECD dalam Tjager (2003). Adapun yang berkaitan
dengan prinsip pertanggungjawaban PT Propan Raya dalam lingkup perusahaan antara
lain ;
1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
PT Propan Raya representative office harus memiliki komitmen agar menaati peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan operasi korporasi, baik bisnis maupun hal
lainnya, misalnya menyangkut perpajakan, panduan perilaku, dan lain-lain yang
semuanya dituangkan dalam Code of Conduct. Seperti yang ungkapkan Material
Management and Human Resource Junior Spesialist.
“Dari segi responsibilitas, dapat dilihat pada ketaatan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.agar mentaati perundang-undangan maka PT Propan Raya menyusun
Code of Conduct setiap setahun sekali”.
2. Laporan Keuangan
Laporan Keuangan PT Propan Raya hanya bisa di akses melalui situs website. Laporan
keuangan disajikan secara berkala serta pertanggungjawaban oleh dewan direksi
dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini adalah salah satu upaya mendukung
prinsip transparansi.
d. Independecy (Kemandirian)
Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara transparan independent
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
diintervansi oleh pihak lain.

12. PT Propan Raya menjamin pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat
Salah satu bentuk kemandirian yang diterapkan pada PT Propan Raya dengan
cara menjalankan program CSR (corporate social responsibility). Semua ini, tidak
semata untuk membangun keberlanjutan bagi perusahaan, tetapi juga untuk
kemandirian masyarakat dan melakukan pelestarian terhadap lingkungan sekitar
wilayah operasinya. Salah satu bentuk tanggungjawab PT Propan Raya untuk
membangun keberlanjutan dilihat dari kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Realisasi
dari kinerja sosial ini adalah pemberian bantuan dana untuk pembangunan mesjid, CPI
(Centre Poin of Indonesia) di kawasan CPI di Jalan cirewed yang pembangunannya
sedang berlangsung dan ditargetkan bangunan mesjid ini sudah bisa dipakai beribadah
paling lambat tahun depan. Bantuan dana setiap pembangunan dan perbaikan fasilitas
umum yang ditangani oleh dinas PU (Pekerjaan Umum) diCikupa seperti perbaikan
jalan di sekitar kompleks PTPropan Raya Jalan Raya Serang, perbaikan tersebut
berdasarkan informasi dari seorang warga mengenai kerusakan jalan yang
menyebabkan jalan sering tergenang oleh air sehingga menimbulkan lingkungan yang
tidak sehat. e. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)
Dalam hal ini berarti perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan.
PT Propan Raya menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi
hak-hak Stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Secara sederhana kesetaraan (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan
yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (OECD dalam tjager 2003). Pada
prinsip kesetraan yang diterapkan PT Propan Raya yaitu melalui Reward and
Punishment (penghargaan dan sanksi) yang diterapkan secara ketat dan tanpa pilih
kasih. Dengan pemberian reward and punishment yang sama maka prinsip kesetaraan
dapat dilaksanakan dengan baik. Contoh reward yaitu adanya kenaikan pangkat dan
penghargaan untuk pegawai teladan, sedangkan pemberian sanksi berupa teguran, surat
peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang diungkapkan staf
dewan pengawas pengadaan PT Propan Raya.
“Prinsip kesetaraan itu ketika diterapkannya keadilan bagi semua pihak. Kalau
di PT Propan Raya ini contohnya pada pemberian reward and punishment yang jelas,
dan tegas. Pemberian reward seperti hadiah dan kalau sanksi berupa teguran, dan surat
peringatan hingga pemberhentian”
Salah satu bukti keseriusan dan komitmen bahwa PT Propan Raya menerapkan
prinsip-prinsip Fairness (Kesetaraan) yaitu meraih top 3 Publicly Listed Company
dalam penghargaan ASEAN Corporate Governance Conference 2015, penghargaan
tersebut merupakan apresiasi kepada perusahaan yang menerapkan tata kelola
perusahaan dengan baik.

13. Selain itu penghargaan tidak hanya diberikan kepada perusahaan tetapi juga
kepada karyawan yang memiliki pengabdian sebagai karyawan teladan bagi karyawan
lainnya. Penghargaan tersebut merupakan upaya perusahaan dalam memberikan balas
jasa atas hasil kerja karyawan,sehingga dapat memotivasi karyawan bekerja lebih giat
dan berprestasi.
Penghargaan pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini diberikan
kepada 20 karyawan PT Propan Raya pada tahun 2015.
2. Tujuan penerapan Good Corporate Governance di PT Propan Raya
Adapun tujuan penerapan GCG di PT Propan Raya adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kinerja PT Propan Raya dengan proses pengambilan keputusan
yang lebih baik dan berhati-hati (prudent) dengan selalu memperhatikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan risiko yang
timbul, serta menghindari benturan kepentingan.
b. Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia PT
Propan Raya dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih obyektif, transparan dan
wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem dan
pertanggungjawaban yang jelas.
c. Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis
dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.
d. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan
terkendali, dan menyusun laporan keuangan PT Propan Raya secara akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan
manajemen risiko yang sehat.
e. Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan
selalu melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara
transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Memperhatikan kepentingan stakeholders PT Propan Raya dengan memperjelas
hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang
sehat dan bertanggung jawab.
g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan
lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi PT Propan Raya.
3. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance dan cara mengatasinya di PT Propan Raya
Dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tentu
tidaklah semudah yang dibayangkan. Tentunya PT Propan Raya menemukan

14. hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi PT Propan Raya yaitu resiko kredit,
resiko kredit adalah resiko bahwa PT Propan Raya akan mengalami kerugian yang
ditimbulkan oleh pelanggan atau pihak ketiga yang gagal memenuhi kewajiban
kontraktual. Tidak ada resiko kredit yang signifikan. PT Propan Raya mengelola dan
mengendalikan resiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah resiko yang dapat
diterima untuk masing-masing pelanggan dan memantau resiko terkait dengan batasan-
batasan tersebut.
PT Propan Raya yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan
mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat PT Propan
Raya memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang
mengikat secara hukum untuk transaksi penjualan komoditas cat, dan secara historis
mempunyai piutang usaha bermasalah yang rendah. Kebijakan umum PT Propan Raya
untuk penjualan komoditas cat pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah
memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.

15. Bab V Kesimpulan dan Saran
Dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan Good Corporate Governance di PT. Propan Raya sudah sesuai
dengan konsep pada umumnya, yaitu : Transparency, Accountability,
Responsibility, Indenpendency dan Fairness.
2. Tujuan PT, Propan Raya menerapkan Good Corporate Governance sudah sesuai
dan relevan dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
3. Hambatan dalam penerapan good corporate governance di PT. Propan Raya
adalah risiko kredit namun hambatan bisa diatasi dengan menetapkan batasan
jumlah resiko yang dapat diterima untuk masingmasing pelanggan dan
memantau resiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.
Dari penelitian ini maka penulis merekomendasikan :
Menggalakan program Manajemen Risiko di awal sebelum suatu project dilakasanakan,
terutama risiko kredit yang berhubungan dengan pelanggan dan pihak ketiga. Ini dirasa
sangat perlu dikarenakan ini menjadi salah satu proteksi dai PT. Propan Raya untuk
menunjang keberlangsungan hidup organisasi.

16. Daftar Pusataka :
1. http://www.infotugasakhir.xyz/2016/12/analisis-implementasi-
goodcorporate.html (diakses pada 17 Desember 2017)
2. https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-
corporategovernance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df (diakses
pada 17 Desember 2017)
3. www.propanraya.com