Tugas ini membahas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG di Perum BULOG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Perum BULOG telah menerbitkan pedoman GCG dan kode etik, serta melakukan sosialisasi GCG

1. TUGAS
BUSINESS ETHICS AND GOOD GOVERNANCE
PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) PADA PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BADAN URUSAN LOGISTIK
(BULOG)
Disusun Oleh:
SUKRASNO
Mahasiswa Pascasarjana
NIM: 55117120110
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, CMA
Program Studi Magister Manajemen
Universitas Mercu Buana
Tahun 2018

2. ABSTRAK
Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) adalah rangkaian proses,
kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan,
pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola
perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan
(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.
Sedangkan tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate
Governance (GCG) secara khusus adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak internal perusahaan
seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan juga pihak eksternal
perusahaan meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan praktik Good
Corporate Governance pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Jenis penelitian ini
bersifat deskriptif yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis dan faktual
tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Dalam menjalankan
kegiatan usahanya, Perum BULOG telah berkomitmen untuk konsisten menerapkan
prinsip-prinsip GCG secara optimal sehingga dibuatlah suatu panduan (manual),
struktur, dan assessment pada Perum BULOG. Penerbitan panduan dan manual oleh
Perum BULOG merupakan upaya pengendalian perilaku para pelaksana perusahaan
sehingga tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

3. BAB I
PENDAHULUAN (INTRODUCTION)
I.1. Latar belakang
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance
(GCG) merupakan keharusan dan landasan penting bagi keberhasilan
mewujudkan visi dan misi serta kelangsungan usaha perusahaan. Penerapan
GCG sudah semestinya tidak sekedar pemenuhan kewajiban saja, namun telah
menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam
rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai
perusahaan, dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam
menghadapi kompetisi yang semakin ketat.
Sebagai salah satu BUMN, Perum BULOG senantiasa berupaya memenuhi
prinsip-prinsip serta aturan GCG yang ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini
Kementerian BUMN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN
Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketentuan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang
lebih rinci bagi perusahaan dalam menerapkan GCG berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta kewajaran.
Penerapan GCG di Perum BULOG terus mengalami peningkatan dan
penyempurnaan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan bisnis serta
keinginan Perum BULOG untuk menjalankan misi perusahaan yaitu terwujudnya
Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, jujur, amanah, dan menerapkan
prinsip-prinsip GCG di bidang tata niaga pangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG
telah diwujudkan oleh Perum BULOG di antaranya dengan dibentuknya fungsi
pembinaan GCG dibawah Sekretaris Perusahaan yang secara khusus
menangani dan memantau kegiatan penerapan GCG di Perum BULOG.
Perusahaan telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan
GCG seperti Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dewan
Pengawas juga telah memiliki organ pendukung yaitu Komite-komite Dewan
Pengawas yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksaaan
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap tugas-tugas
yang dijalankan Dewan Direksi dan jajaran di bawahnya.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran serta wawasan segenap
pegawai dan jajaran Perum BULOG tentang GCG, perusahaan juga melakukan
kegiatan sosialisasi pelaksanaan GCG di lingkungan internal perusahaan.
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak lama
antara lain dalam bentuk sosialisasi GCG untuk pejabat Perum BULOG dengan
melibatkan pihak luar sebagai pembicara/narasumber; melakukan kunjungan ke
Divre-Divre untuk mensosialisasikan pelaksanaan GCG; penyampaian materi
GCG dan Pedoman Perilaku pada diklat-diklat internal Perum BULOG, serta
sosialisasi oleh manajemen yang rutin dilaksanakan pada berbagai kesempatan
rapat-rapat internal.
Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui dengan lebih detail sejauh
mana penerapan praktik Good Corporate Governance pada Perum BULOG.

4. I.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada artikel ini pada intinya adalah bagaimana penerapan
Good Corporate Governance pada Perum BULOG yang merupakan BUMN di
Indonesia yang memiliki tugas mengurusi tata niaga beras.
I.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui penerapan good Corporate
Governance pada Perum BULOG secara cukup mendalam dalam rangka
memenuhi salah satu tugas mata kuliah Business Ethics and Good Governance
(BE & GG).

5. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE RIVIEW)
II.1. Pengertian Good Corporate Governance
Beberapa pengertian Good Corporate Governance dari para ahli, antara lain:
1. Menurut Sutedi (2012:1):
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang
Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”
2. Menurut Daniri (2014:5):
Struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan Prinsip
TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan
untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah
dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders yang
sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”
3. Menurut Komite Cadbury:
“Prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan
stakeholders pada umumnya.”
4. Menurut Center for European Policy Studies (CEPS):
“Seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses serta pengendalian,
baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.”
Berdasarkan pengertian dari para ahli dan lembaga mengenai definisi Good
Corporate Governance di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat proses untuk
mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan, serta untuk
memberikan pertanggungjawaban kepada shareholders dan stakeholders yang
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
II.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002
mengenai good Corporate Governance, yaitu:
1. Keterbukaan (Transparency)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
efektif.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (Independency)
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan

6. kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II.3. Unsur-unsur Good Corporate Governance
Unsur-Unsur Corporate Governance Perusahaan harus memiliki sesuatu hal
yang dapat menjamin berfungsinya good Corporate Governance salah satunya
ialah unsur–unsur Corporate Governance baik yang berasal dari dalam
perusahaan ataupun dari luar perusahaan, unsur-unsur tersebut ialah (Sutedi,
2012:41):
1. Corporate Governance-Internal Perusahaan
Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan
di dalam perusahaan dinamakan Corporate Governance-Internal Perusahaan.
2. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah:
a. Pemegang Saham
b. Direksi
c. Dewan Komisaris
d. Manajer
e. Karyawan/Serikat Pekerja
f. Komite Audit
3. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain:
a. Keterbukaan dan Kerahasiaan
b. Transparasi
c. Akuntabilitas
d. Kejujuran
e. Aturan dari Code of Conduct
4. Corporate Governance-Eksternal Perusahaan
Unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan Corporate Governance-
Eksternal Perusahaan yang meliputi antara lain:
a. Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
b. Investor
c. Institusi Penyedia Informasi
d. Akuntan Publik
e. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
f. Pemberi pinjaman
g. Lembaga yang mengesahkan legalitas
5. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:
a. Aturan dari Code of Conduct
b. Kejujuran
c. Akuntablitas
d. Jaminan Hukum
e. Perilaku partisipasi pelaku
Corporate Governance yang berada baik di dalam maupun di luar rangkaian unsur-
unsur tersebut akan menentukan kualitas dari Tata Kelola Perusahaan.
II.3. Pedoman Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan

7. Cakupan atau lingkup Good Corporate Governance Organization for Economic
Co- operation and Development (OECD) memberikan pedoman mengenai hal-
hal yang perlu diperhatikan agar tercipta Good Corporate Governance dalam
suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:
1. Kerangka kerja Corporate Governance harus mendorong dan melindungi
pemegang saham, dengan memberikan:
a. Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer
efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih
board of directors, dan mendapat deviden.
b. Hak untuk berpartisipasi mengenai keputusan perubahan perusahaan yang
bersifat fundamental, misalnya perubahan anggaran dasar, penambahan
modal, merger, dan penjualan aset perusahaan dalam jumlah yang besar.
2. Hak dan tanggung jawab stakeholders
Kerangka kerja Corporate Governance harus memberi kepastian bahwa hak
stakeholders dan publik dilindungi oleh UU dan mendorong kerja sama yang aktif
antara perusahaan dan stakeholders untuk meningkatkan kesejahteraan,
kemakmuran, lapangan. kerja serta kemampuan keuangan perusahaan yang
memadai.
3. Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham
Kerangka kerja Corporate Governance harus memastikan perlakuan yang wajar
terhadap semua pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham yang
mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama.
Pemegang saham harus dilindungi dari penipuan, self dealing, dan insider
trading yang dilakukan oleh board of directors, manajer, dan pemegang saham
utama, atau pihak lain yang mempunyai akses informasi perusahaan.
4. Keterbukaan dan Transparasi
Kerangka kerja Corporate Governanceharus memastikan diungkapkannya
informasi materiil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi
situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan manajemen
perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi material yang perlu
diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan usaha perusahaan,
pemegang saham utama, anggota Board of Directors dan eksekutif, risiko yang
mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan perusahaan serta target yang ingin
dicapai.
5. Wewenang dan tanggung jawab Board of Directors
Board of Directors harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara
efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham.
Anggota Board of Directors harus bertindak secara transparan, melakukan due
diligent serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal yang terbaik
bagi perusahaan. Board of Directors bertanggung jawab untuk mengutamakan
kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan
kegiatannya dengan baik.
6. Penilaian Good Corporate Governance
Indikator dari Corporate Governance ialah pengawasan dari komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan dewan direksi (Sutedi, 2012: 2-8).
Dalam konteks BULOG yang berbentuk Perum ini, fungsi Komisaris dijalankan
oleh Dewan Pengawas.

8. BAB III
METODE (METHODS)
III.1. Jenis Penulisan
Artikel ini ditulis dengan teknik deskriptif yang bertujuan membuat suatu gambaran
secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan berusaha untuk menuturkan
pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dengan dmeikian
penulisan ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Dalam hal ini
penulis menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala/fenomena yang sedang
terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari suatu konsep yang
dioperasionalkan. Satu hal penting, penulisan ini tidak bermaksud menjelaskan suatu
hubungan antar variabel.
Dalam tuilisan ini topik yang dipilih adalah mengenai penerapan Good Corporate
Governance pada Perum BULOG.
III.2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur
dan bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek penulisan seperti buku-buku
sumber dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan tujuan penulisan termasuk
artikel-artikel di internet. Sebagian besar data yang penulis ambil berasal dari data
website resmi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.
III.3. Validitas Data
Data yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian dicatat dalam kegiatan penulisan,
harus diusahakan kemantapan dan kebenaranya. Ketepatan data tidak hanya
ditentukan dari ketepatan pemilihan sumber data dan teknik pengumpulanya tetapi
juga dipengaruhi teknik validitasnya.
III.4. Analisis Data
Teknis analisi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisi model
interaktif yang didalamnya ada tiga komponen analisis diantaranya reduksi data,
penyajian data, dan penarikan simpulan yang dilakukan serempak dengan bentuk
interaktif yang proses pengumpulan data sebagai siklus. Komponen analisis tersebut
dilaksanakan secara terpadu selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga
komponen analisis model interaktif itu adalah:
1. Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan penyederhanaan dan abstraksi data dari
data yang diperoleh sepanjang berlangsungnya penulisan. Dalam reduksi data ini
penulis mempertegas, memperpendek, membuat ringkas, membuang data-data
yang kurang relevan, mengambil yang penting dan mengatur data sedemikian
rupa sehingga simpulan penulisan dapat dilakukan.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan rangkaian informasi/kalimat yang disusun secara logis
dan sistematis sehingga mudah dipahami dalam deskripsi bebentuk narasi. Hal
ini memungkinkan simpulan penulis yang dilakukan dapat mengacu pada
rumusan masalah sebagai pertanyaan penulisan agar narasi yang tersaji dapat
membentuk deskripsi rinci yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi dalam
sajian data penulis membuat deskripsi yang sistematis dan logis agar makna
penulisan mudah dipahami.

9. 3. Penarikan Simpulan
Tahap ini penulis menyimpulkan rangkuman dan olahan data dari pengumpulan
data yang tersusun secara runtut dan logis serta perlunya memverifikasi agar
cukup mantap dan dapat dipertanggung jawababkan. Penyimpulan akhir ini tidak
akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir maka penulis
harus bersifat terbuka menerima data yang terkumpul.

10. BAB IV
HASIL DAN DISKUSI
(RESULT AND DISCUSSION)
IV.1. GCG MANUAL
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perum BULOG telah berkomitmen untuk
konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal sehingga dibuatlah
manual sebagai panduan pelaksanaan GCG pada perum BULOG. Berikut GCG
Manual di Perum BULOG :
IV.1.1. Panduan Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance)
Penerapan prinsip-prinsip GCG (Transparency, Accountability, Responsibility,
Independency dan Fairness) bertujuan antara lain :
1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara
nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan
perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien,
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian pengelola Organ
Perusahaan.
3. Mendorong Organ Perusahaan membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan
kepada Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar
Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini mengatur tentang struktur tata kelola
perusahaan (organ utama dan organ pendukung perusahaan), proses tata kelola,
serta pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.
IV.1.2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
Panduan Perilaku merupakan naskah yang memuat hal-hal yang seharusnya
dilakukan dan tidak dilakukan insan perusahaan atas dasar etika. Panduan ini
bertujuan memberikan pedoman bagi insan perusahaan dalam melaksanakan
tugasnya sehingga insan perusahaan memahami tanggung jawab pribadi secara
profesional dan membuat pilihan yang benar serta berkomitmen untuk bertindak
secara beretika. Dengan diberlakukannya Panduan Perilaku ini di lingkungan
perusahaan, diharapkan kegiatan usaha perusahaan dapat dilaksanakan secara
harmonis sesuai dengan asas-asas Good Corporate Governance (GCG) dalam
upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
IV.1.3. Board Manual Perum BULOG
Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas dan Direksi
Perum BULOG yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis,
mudah dipahami dapat dijalankan dengan konsisten sehingga dapat menjadi acuan
bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing
dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Board Manual ini dimaksudkan untuk
menjelaskan hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksankan
tugas sesuai peran dan fungsinya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara
profesional, transparan dan efisien. Ruang lingkup Board Manual Perum BULOG

11. meliputi Pendahuluan, Dewan Pengawas, Direksi, Hubungan Kerja Dewan
Pengawas dan Direksi, serta Penggunaan waktu, sarana dan fasilitas perusahaan.
Penerbitan panduan dan manual diatas merupakan tuntunan perilaku para pelaksana
perusahaan sehingga berjalannya tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-
prinsip GCG. Seperti apa yang dimaksud Komite Cadbury, good Corporate
Governance merupakan: “Prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan
agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan
stakeholders pada umumnya.”
Dan seperti menurut Center for European Policy Studies (CEPS), good Corporate
Governance merupakan: “Seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses
serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.”
IV.2. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
Struktur Tata Kelola Perusahaan meliputi organ utama dan organ pendukung. Organ
Utama di Perum BULOG meliputi Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Dewan
Pengawas dan Direksi. Sedangkan Organ Pendukung meliputi Komite di bawah
Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern dan Auditor
Eksternal. Fungsi utama organ pendukung adalah membantu organ utama Direksi
dan Dewan Pengawas untuk menjalankan operasional perusahaan.
IV.2.1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
Pelaksanaan RPB Tahunan diselenggarakan antara lain untuk menyetujui /
mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
IV.2.2. Dewan Pengawas
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab antara lain :
• Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
• Bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan Perusahaan.
• Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP,
RKAP, Ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan
IV.2.3. Direksi
Sesuai anggaran Dasar Perum BULOG, tugas dan tanggung jawab direksi adalah
sebagai berikut :
• Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan
Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil
guna Perusahaan;
• Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
• Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
• Menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan;
• Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
• Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan
perincian tugasnya:
• melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan
penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri
Keuangan;
• Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.

12. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 pasal 19, tugas
dan tanggung jawab Direksi diperluas untuk hal-hal sebagai berikut :
• Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan
BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar
BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan
kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung
jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
• Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan
utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan
dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun
buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN
yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang
bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
• Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang
bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
IV.2.4. Komite di bawah Dewan Pengawas
Komite Audit berdasarkan peraturan Kementerian BUMN Nomor Per-05/MBU/2006
tanggal 20 Desember 2006, bertugas membantu Dewas dalam:
a. Memastikan efektifitas sistem dan pengendalian intern serta efektifitas
pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun
Auditor Eksternal;
c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem dan pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya;
d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan perusahaan ;
e. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewas serta
tugas-tugas Dewas lainnya.
Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai tugas membantu Dewas dalam:
a. Memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (TKP) pada Perum
BULOG baik pusat maupun daerah;
b. Melakukan evaluasi terhadap penerapan TKP dalam rangka meningkatkan
prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil
agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional;
c. Melakukan kajian terhadap penerapan TKP dalam rangka peningkatan
pelaksanaan TKP di masa yang akan datang;
d. Memantau kegiatan pengelolaan manajemen risiko di bidang operasi dan
pengembangan usaha dalam rangka mengurangi kerugian atau yang dapat
mengganggu kelangsungan perusahaan;
e. Melakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan risiko usaha dari
kegiatan operasi dan pengembangan usaha;
f. Melakukan evaluasi terhadap risiko usaha baik pada kegiatan operasi dan
pengembangan usaha yang merupakan kajian terhadap tahapan pengendalian
risiko untuk masukan dalam pengendalian risiko berikutnya dan atau kebijakan
selanjutnya;

13. g. Melakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan tentang
Pengembangan terhadap kebijakan dan strategi di bidang industry,
perdaganganjasa dan lain-lainyang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
h. Melakukan evaluasi terhadap Pengembangan kebijakan dan strategi di bidang
industry, perdagangan, jasa dan lainnya yag diberkaitan dengan kegiatan
perusahaan;
i. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan
Pengawas.
IV.2.5. Satuan Pengawas Intern (SPI)
Fungsi Audit Internal di Perum BULOG dijalankan oleh Satuan Pengawas Intern
(SPI). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian BULOG,
Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas
membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan
pemeriksaan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan
pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan.
Kedudukan tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam Internal Audit Charter .
Internal Audit Charter dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi para auditor internal
SPI Perum BULOG sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional serta
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
IV.2.6. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memberikan dan menyiapkan informasi
untuk Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala apabila diminta. Sesuai
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara, sesper memiliki fungsi :
a. Memastikan BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan
dengan penerapan prinsip – prinsip GCG;
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Sebagai penghubung (liaision officer) ; dan
d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada daftar Pemegamg Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi,
rapan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan RUPS.
IV.2.7. Auditor Eksternal
Auditor Eksternal sebagai pihak yang independen dan profesional memberikan
pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Auditor eksternal ditetapkan dalam RPB dari calon-
calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas. Auditor Eksternal harus bebas dari
pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pemangku kepentingan di perusahaan serta
tidak diperbolehkan memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan.
Pemeriksaan oleh Auditor Ekstern dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan
yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi.
IV.3. ASSESMENT GCG
Untuk mengukur penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dalam rangka
memenuhi kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara
BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,
perusahaan wajib melaksanakan penilaian (assessment) penerapan GCG yang
dilaksanakan secara berkala dua tahunan oleh Assessor Independen.
Struktur dan assesment diatas sesuai dengan pedoman Good Corporate Governance

14. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai hal-hal
perlu diperhatikan agar tercipta good Corporate Governance dalam suatu
perusahaan, yaitu sebagai berikut:
1. Kerangka kerja Corporate Governance harus mendorong dan melindungi
pemegang saham, dengan memberikan:
a. Metode yang aman dalam pendaftaran kepemilikan, melakukan transfer efek,
mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih broad of
directors, dan mendapat deviden.
b. Hak untuk berpartisipasi mengenai keputusan perubahan perusahaan yang
bersifat fundamental, misalnya perubahan anggaran dasar, penambahan
modal, merger, dan penjualan aset perusahaan dalam jumlah yang besar.
2. Hak dan tanggung jawab stakeholders
Kerangka kerja Corporate Governance harus memberi kepastian bahwa hak
stakeholders dan publik dilindungi oleh UU dan mendorong kerja sama yang aktif
antara perusahaan dan stakeholders untuk meningkatkan kesejahteraan,
kemakmuran, lapangan kerja serta kemampuan keuangan perusahaan yang
memadai.
3. Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham
Kerangka kerja Corporate Governance harus memastikan perlakuan yang wajar
terhadap semua pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham yang
mempunyai klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama.
Pemegang saham harus dilindungi dari penipuan, self dealing, dan insider trading
yang dilakukan oleh Board of Directors, manajer, dan pemegang saham utama,
atau pihak lain yang mempunyai akses informasi perusahaan.
4. Keterbukaan dan Transparasi
Kerangka kerja Corporate Governanceharus memastikan diungkapkannya
informasi materiil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi
situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan manajemen
perusahaan serta faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi material yang perlu
diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan usaha perusahaan,
pemegang saham utama, anggota Board of Directors dan eksekutif, risiko yang
mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan perusahaan serta target yang ingin
dicapai.
5. Wewenang dan tanggung jawab Board of Directors
Board of Directors harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara
efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepadapemegang saham. Anggota
Board of Directors harus bertindak secara transparan, iktikad baik dan telah
melakukan due diligent serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal
yang terbaik bagi perusahaan. Board of Directors bertanggung jawab untuk
mengutamakan kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan
melakukan kegiatannya.
6. Penilaian Good Corporate Governance
Indikator dari Corporate Governance ialah pengawasan dari komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan dewan direksi (Sutedi, 2012: 2-8).

15. BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
(CONCLUSION & RECOMMENDATION)
V.1. Kesimpulan (Conclusion)
1. Penerapan prinsip-prinsip GCG telah diwujudkan oleh Perum BULOG diantaranya
dengan:
• Telah dibentuknya fungsi pembinaan GCG di bawah Sekretaris Perusahaan
yang secara khusus menangani dan memantau kegiatan penerapan GCG.
• Telah diterbitkannya dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG
seperti Pedoman GCG (Code of Corporate Governance) dan Pedoman
Perilaku (Code of Conduct).
• Telah disusunnya Board Manual sebagai pedoman tata kerja, hubungan, dan
komunikasi Direksi dengan Dewan Pengawas.
2. Penerbitan panduan dan manual oleh Perum BULOG merupakan upaya
pengendalian perilaku para pelaksana perusahaan sehingga berjalannya tata
kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Struktur dan assesment yang ada pada Perum BULOG sesuai dengan pedoman
Good Corporate Governance Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar terwujud
Good Corporate Governance..
V.II. Rekomendasi (Recommendation)
1. Meskipun prinsip-prinsip GCG telah diterapkan oleh Perum BULOG, evaluasi yang
berkelanjutan terhadap penerapan GCG tersebut tetap perlu dilakukan secara
berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan GCG telah diterapkan pada setiap
aspek proses bisnis dan di semua tingkatan jajaran perusahaan serta untuk
melakukan deteksi dini dan mitigasi dalam hal terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaannya.
2. Perlu dilakukan benchmarking pelaksanaan GCG pada perusahaan lain baik
sesama BUMN maupun perusahaan swasta yang juga telah menerapkan GCG
dengan tujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan GCG serta senatiasa
melakukan penyesuaian/perbaikan dalam pelaksanaannya dalam hal diperlukan.
_______________

16. Daftar Pustaka
1. Hapzi Ali, 2018. Modul Business Ethics & Good Governance, Univeristas Mercu
Buana
2. Harianja, Jhonhendra, 2014.
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4519 (23 November
2018, pukul 22.00 WIB).
3. Fery K Indrawanto, 2018. http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-tujuan-
prinsip-good.html (24 November 2018, pukul 21.00 WIB).
4. Anonym-1, 2016. https://datarental.blogspot.com/2016/07/prinsip-prinsip-good-
corporate.html (25 November 2018, pukul 20.00 WIB).
5. Anonym-2, 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik
(25 November 2018, pukul 22.15 WIB).
6. Anonym-3, 2018. http://www.BULOG.co.id/sekilas.php (27 November 2018, pukul
20.15 WIB)
7. Anonym-4, 2018. http://www.BULOG.co.id/gcg_perum.php (27 November 2018,
pukul 21.15 WIB)
8. Anonym-5, 2018. http://www.BULOG.co.id/gcg_tata.php (27 November 2018 pukul
22.15 WIB
9. Anonym-6, 2018. http://www.BULOG.co.id/gcg_infra.php tanggal 28 November
2018 pukul 21.30 WIB