Teks tersebut membahas tentang isu-isu etika dalam manajemen keuangan perusahaan dan kasus penipuan di Bank Century. Isu-isu etika mencakup suap, paksaan, penipuan, pencurian, dan diskriminasi. Kasus Bank Century melibatkan penjualan reksa dana fiktif yang menyebabkan kerugian besar bagi nasabah. Teks ini juga membahas solusi untuk mencegah pelanggaran etika bisnis di masa depan, seperti manager harus

1. Universitas Mercu Buana
Mata Kuliah: Business Ethics & Good Governance
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Nama Mahasiswa: Sukrasno
NIM: 55117120110
ETHICAL ISSUES IN FINANCIAL MANAGEMENT
1. Pendahuluan
Manajemen keuangan merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-
prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai
melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat. Manajemen
keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu :
 Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada
berbagai aktiva.
 Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari
sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
 Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam
bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.
Adapun Fungsi Manajemen Keuangan :
- Perencanaan Keuangan
- Penganggaran Keuangan
- Pengelolaan Keuangan
- Pencarian Keuangan
- Penyimpanan Keuangan
- Pengendalian Keuangan
- Pemeriksaan Keuangan
- Pelaporan keuangan
a. Peranan Etika Bisnis Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan
 Bertanggung jawab terhadap tiga keputusan pokok manajemen keuangan
pemerolehan (acquisition), pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen
aktiva secara efisien.
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat
meningkat.
 Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang
terjadi pada : persaingan antar perusahaan; perekonomian dunia yang tidak menentu;

2. perubahan teknologi; dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi.
Ada pun kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yaitu :
1) Competance
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab
untuk mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan
pengembangan pengetahuan dan keterampilan, melakukan tugas profesional mereka
sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis, menyiapkan laporan lengkap dan
jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya.
2) Confidentiality
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab
untuk menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam
pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan, atau keperluan hukum untuk melakukannya.,
menginformasikan pada bawahan, mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh
dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk menjamin
pemeliharaan kerahasiaan, menahan diri dari untuk menggunakan informasi rahasia
yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau ilegal baik
secara pribadi atau melalui pihak ketiga.
3) Integritas
Adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi,
baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Integritas mengharuskan untuk
menghindari “conflicts of interest”, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan
prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika.
4) Objektivitas
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab
untuk Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif dan mengungkapkan
penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi
pemahaman pengguna dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang
disampaikan.
5) Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen
keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis atau
dalam menyelesaikan konflik etis. Ketika dihadapkan dengan isu-isu etis yang
signifikan praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti
kebijakan yang ditetapkan dari bantalan organisasi pada resolusi konflik tersebut. Jika
kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik etika.

3. 2. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah berhubungan dengan
penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang
meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku
untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran berkaitan dengan manajemen
keuangan yang berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana
keuangan (budgetting). Rencana keuangan adalah rencana keuangan lembaga bisnis yang
merupakan terjemahan program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran-sasaran (target)
keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Penganggaran budgetting merupakan proses yang mencakup :
 Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap
jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga.
 Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya,
dilakukan melalui sistematika dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan.
 Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama lain atau
 Penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen
sehinngga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab seluruh anggota
manajemen.
 Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top Manajer dalam
mengelola bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.
 Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja,
sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut.
 Anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis.
3. Masalah Etis dalam Keuangan
Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada
masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis
dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran
etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di
Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh
para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain
yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain
untuk memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan.
Secara umum masalah-masalah yang sering di jumpai dalam pelanggaran etika bisnis
dapat diklasifikasikan dalam lima kategori. Klasifikasi masalah tersebut yaitu :
a) Suap (Bribery)

4. Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat
menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan
kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana
karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau
denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU
3/1980).
b) Paksaaan (Coercion)
Pemaksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku dengan cara
spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman,
intimidasi, penipuan, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan.
c) Penipuan (Deception)
Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan
pengertian penipuan bahwa :
Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan,
nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan
tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang
tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
d) Pencurian (Theft)
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya dirumuskan dalam
pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang
berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.
900,00”.
e) Diskrimi-nasi tidak jelas (Unfair Discrimination)
Adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang
disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama.
4. Langkah-langkah terhadap Penipuan bank
Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi
karena disebakan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut
adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah
menyangkut penyelewengan dana nasabah hingga Rp 2,8 Trilliun (nasabah Bank Century
sebesar Rp 1,4 Triliun dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia sebesar Rp 1,4
Triliiun). Penjualan reksa dana fiktif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia. Dimana

5. produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bappepam LK (sekarang Otoritas Jasa
Keuangan/OJK).
Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah
Bank Century. Dimana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka
pun untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Century sangat merugikan
nasabahnya dimana setelah Bank Century melakukan kalah kliring, nasabah Bank Century
Setelah kalah kliring, pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik
uang kas dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah
mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas Bank. Namun,
petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM
atau tidak. Sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah
dibatasi hingga Rp 1 juta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya
di Bank Century.
Setelah tanggal 13 November 2008, nasabah Bank Century mengakui transksi dalam
bentuk valas tidak dapat diambil, kliring pun tidak bisa, bahkan transfer pun juga tidak bisa.
Pihak bank hanya mengijinkan pemindahan dana deposito ke tabungan dolar. Sehingga uang
tidak dapat keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Century. Nasabah bank
merasa tertipu dan dirugikan dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank
namun sekarang tidak dapat dicairkan.
Para nasabah menganggap bahwa Bank Century telah memperjualbelikan produk
investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Bank Century tidak
terdaftar di Bapepam-LK. Dan sudah sepatutnya pihak manajemen Bank Century mengetahui
bahwa produk tersebut adalah illegal.
Hal ini menimbulkan banyak aksi protes yang dilakukan oleh nasabah. Para nasabah
melakukan aksi protes dengan melakukan unjuk rasa hingga menduduki kantor cabang Bank
Century. Bahkan para nasabah pun melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri hingga
DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, dan meminta uang deposito mereka
dikembalikan.
Selain itu, para nasabah pun mengusut kinerja Bapepam-LK dan BI yang dinilai tidak
bekerja dengan baik. Dikarenakan BI dan Bapepam tidak tegas dan menutup mata dalam
mengusut investasi fiktif Bank Century yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam. Kasus
tersebut pun dapat berimbas kepada bank-bank lain, dimana masyarakat tidak akan percaya
lagi terhadap sistem perbankan nasional. Sehingga kasus Bank Century ini dapat merugikan
dunia perbankan Indonesia.
Solusi Pemecahan Masalah Pelanggaran Etika Bisnis, dari sisi manager Bank Century
menghadapi dilema dalam etika dan bisnis. Hal tersebut dikarenakan manager memberikan

6. keputusan pemegang saham Bank Century kepada Robert Tantular, padahal keputusan
tersebut merugikan nasabah Bank Century. Tetapi disisi lain, manager memiliki dilema
dimana pemegang saham mengancam atau menekan karyawan dan manager untuk menjual
reksadana fiktif tersebut kepada nasabah.
Manajer Bank Century harus memilih dua pilihan antara mengikuti perintah pemegang
saham atau tidak mengikuti perintah tersebut tetapi dengan kemungkinan dia berserta
karyawan yang lain terkena PHK. Dan pada akhirnya manager tersebut memilih untuk
mengikuti perintah pemegang saham dikarenakan manager beranggapan dengan memilih
option tersebut maka perusahaan akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar
tidak terkena PHK dan sanksi lainnya.
Walaupun sebenarnya tindakan manager bertentangan dengan hukum dan etika bisnis.
Solusi dari masalah ini sebaiknya manager lebih mengutamakan kepentingan konsumen yaitu
nasabah Bank Century. Karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan
jaminan produk yang aman.
Dari sisi pemegang saham yaitu Robert Tantular, terdapat beberapa pelanggaran etika
bisnis, yaitu memaksa manajer dan karyawan Bank Century untuk menjual produk reksadana
dari Antaboga dengan cara mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan
kenaikan gaji kepada karyawan dan manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut
kepada nasabah.
Pelanggaran yang terakhir adalah, pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke
rekening pribadi. Sehingga dapat dikatakan pemegang saham hanya mementingkan
kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabahnya
(konsumen). Solusi untuk pemegang saham sebaiknya pemegang saham mendaftarkan
terlebih dahulu produk reksadana ke BAPPEPAM untuk mendapat izin penjualan reksadana
secara sah. Kemudian, seharusnya pemegang saham memberlakukan dana sabah sesuai
dengan fungsinya (reliability), yaitu tidak menyalah gunakan dana yang sudah dipercayakan
nasabah untuk kepentingan pribadi.
Dalam kasus Bank Century ini nasabah menjadi pihak yang sangat dirugikan. Dimana
Bank Century sudah merugikan para nasabahnya kurang lebih sebesar 2,3 trilyun. Hal ini
menyebabkan Bank Century kehilangan kepercayaan dari nasabah.
Selain itu karena dana nasabah telah disalahgunakan maka menyebabkan nasabah
menjadi tidak sustain, dalam artian ada nasabah tidak dapat melanjutkan usahanya, bahkan
ada nasabah yang bunuh diri dikarenakan hal ini. Solusi untuk nasabah sebaiknya dalam
memilih investasi atau reksadana nasabah diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis
terhadap produk yang akan dibelinya. Jika produk tersebut adalah berupa investasi atau
reksadana, nasabah dapat memeriksa kevalidan produk tersebut dengan menghubungi pihak

7. BAPPEPAM (sekarang OJK).
5. Masalah etika yang timbul dari kegiatan pemain professional
Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan
kemampuannya secara terus menerus.“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu
kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk
senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.
Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam
profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu
pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa
memuaskan semua bagian/elemen.Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara
kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.
Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok
profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana
seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.
Pelanggaran kode etik profesi adalah penyelewengan/ penyimpangan terhadap norma yang
ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk
kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu
dimata masyarakat.
Beberapa faktor mengenai penyebab pelanggaran kode etik :
 Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dri masyarakat
 Organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat
untuk menyampaikan keluhan
 Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena
buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri
 Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk
menjaga martabat luhur profesinya
 Tidak adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi untuk
menjaga martabat luhur profesinya
Adapun upaya yang diharapkan untuk menghindari pelanggaran kode etik salah satunya
bagi para pengguna internet adalah :
 Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan
dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
 Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung
secara langsung dan negative masalah suku, agama dan ras(SARA), termasuk di
dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala

8. bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain.
 Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi Instruksi untuk
melakukan perbuatan melawan hukum(illegal) positif di Indonesia dan ketentuan
internasional umumnya.
 Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
 Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan
informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.
Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/ foto, animasi, suara atau bentuk
materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas
sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada
yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang
mungkin timbul karenanya.
Contoh Kasus Pelanggaran Etika Dalam Laporan Keuangan
PT Kimia Farma adalah salah satu BUMN produsen obat-obatan di Indonesia. Pada audit
tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih
sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa
(HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bappepam (saat ini menjadi OJK) menilai
bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah
dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan
kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada
laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar,
atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.
Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated
penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan
barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated
persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada
dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur
produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal
1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan
dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember
2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan
dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan
pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.
Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan

9. keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal
mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu
manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa
Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah
di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated)
dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti
melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan
Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar
poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: "Kesalahan mendasar mungkin timbul dari
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi,
kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan
akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif
dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan
sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai
suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila
dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi
penerapan standar akuntansi keuangan baru."
Daftar Pustaka:
1. Hapzi Ali, 2018. Modul 7 BE & GG: Ethical Issues in Financial Statement, Univeristas
Mercu Buana
2. Contoh Kasus Manajemen Keuangan
http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/contoh-kasus-manajemen-
keuangan.html tanggal 18 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB