Teks tersebut membahas tentang etika perlindungan konsumen di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa: (1) konsumen memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun penerapannya di Indonesia masih jauh dari ideal; (2) terdapat berbagai lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen di Indonesia, meskipun keterkenalannya masih rendah; (3) implementasi etika perlind

1. Universitas Mercu Buana
Mata Kuliah: Business Ethics & Good Governance
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Nama Mahasiswa: Sukrasno
NIM: 55117120110
ETHICS OF CONSUMER PROTECTION
1. Pendahuluan
Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis – khususnya berkaitan dengan perlindungan
konsumenyangpada pokoknyatelahcukupmemberikanperlindungankepadakonsumendari tindakan-
tindakan pelaku bisnis/pelaku usaha. Namun demikian etika saja masih dianggap kurang tanpa hukum,
karena permberlakukan etika perlu ditegakkan secara hukum.
Seperangkat regulasi telah dibuat di Indonesia yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah:
- UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU No.5 tahun 1999 tentangLaranganPraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
- PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen.
- SE Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penangan Pengaduan
KonsumenyangditujukankepadaseluruhDinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi/Kab/Kota
- SE Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman
Pelayanan Pengaduan Konsumen.
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain menjelaskan tentang definisi dan
hak konsumen yaitu:
a. Definisi konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam dalam
masyarakat,baik bagi kepentingandiri sendiri,keluarga,oranglain,maupunmaklhukhiduplaindan
tidak untuk diperdagangkan
b. Hak konsumen adalah:
- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untukmendapatkankompensasi,ganti rugi dan atau penggantian,apabilabarangdan atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
2. Consumer -an important stakeholder
Hubungan antara bisnis dan konsumen adalah saling membutuhkan yang bersifat saling mengutungkan
(win-win relationship), jangka panjang (long-term relationship), dan dilandasi oleh rasa saling
mempercayai (mutual trust).
Hubungan dan transaksi bisnis antara penjual dengan pembeli/konsumen harus dilandasi dengan aspek
pemenuhan hal-hak konsumen yang diatur dalam UU Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen sebagaimana telah disebutkan di atas.

2. Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai
berikut:
a. Hak keamanan dan keselamatan (the right to be safety)
b. Hak mendapatkan informasi yang jelas (the right ti be informed)
c. Hak memilih (the right to choose)
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya (the right to be heard)
Selainhak-hakdi atas,konsumenmasihmemilikihakuntukmengelurakanpendapat,baikituberupakritik
ataupun saran. Konsumen bahkan memiliki hak untuk bertindak apabila hal itu dirasa perlu.
Selain YLKI, sesungguhnya ada beberapa lembaga lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan
perlindungan terhadap hak-hak konsumen namun kurang dikenal masyarakat yaitu:
a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Lembaga ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat langsung UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan YLKI yang merupakan Lembaga swasta, BPKN adalah
lembaga yang didanai dari APBN.
b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II
(Kabupaten dan Kota). Lembaga ini juga merupakan Lembaga yang pembentukannya diamanatkan
dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tugas utama menyelesaikan
sengketa konsumen di luar lembaga pengadilan umum.
c. DirektoratJenderal PerlindunganKonsumendanTertibNiagayangmerupakansalahsatuuniteselon
I di bawah Kementerian Perdagangan.
Lembaga ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang perlindungan konsumen.
Salahsatukewenangannyaadalahmenerimapengaduandari konsumendanmeneruskannyakepada
BPSK untuk diselesaikan.
3. Hidden Taxation on Society
Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara,
namun di sisi lain perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak
dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan
dari sudut pandang pemerintah dengan pihakperusahaan ini menimbulkan kecenderunganperusahaan
untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun illegal.
Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) yang masih di level
11,9%, yang notabenenya jauh lebih rendah jika dibandingkan negara lain.
Arah kinerja perusahaan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.
Corporate governance berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan membayar
pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah perusahan di kategorikan menerapkan Good
CorporateGovernanceapabilaprinsip-prinsippokok corporategovernanceyangterdiri dari keterbukaan
informasi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibilities), kemandirian
(independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness) dijalankan dalam perusahaan dengan baik,
sehinggadalamhal membayarpajakperusahaanakanmembayarsesuai denganjumlah yangditetapkan.
4. Stakeholder Alliance
Setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diukur menggunakan dua parameter yaitu(i) tingkat
minatnya dalam bisnis dan (ii) tingkat pengaruhnya terhadap bisnis. Bisnis harus memusatkan upaya
membangunaliansi padaparapemangkukepentinganyangmemilikikepentingankuatdanpengaruhkuat
karena mereka adalah pemangku kepentingan yang dapat membantu bisnis dan dapat dibujuk menjadi
aliansi.
a. Kebutuhan Bisnis dan Keinginan Pemangku Kepentingan

3. Begitusuatu bisnistelahmengidentifikasi parapemangkukepentinganyangdapatberguna dalamsuatu
aliansi,bisnisitukemudianperlumeneliti keinginanparapemangkukepentingandan bagaimanaiadapat
memuaskan keinginan-keinginan yang sama. Bisnis perlu memahami bagaimana mereka dapat
memuaskankeinginanparapemangkukepentinganmerekakarenakeduabelahpihakperlumendapatkan
manfaat dari aliansi untuk aliansi yang akan dibuat dan tahan lama.
b. Menciptakan Aliansi Bisnis dan Pemangku Kepentingan
Suatualiansi dapatdibangunberdasarkanpersyaratanyangdiajukansetelahnegosiasi lebihlanjut.Karena
informasi satu partner sering tidak lengkap atau menghilangkan informasi yang dipertimbangkan oleh
yanglain,prosesini tidaksempurna.Sebagai contoh,suatubisnisdapatmengusulkankontraklebihlanjut
dengan pemasoknya yang tidak dapat disetujui oleh pemasok karena tidak memiliki sumber daya yang
diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan yang diusulkan.
5. Consumer Protection (Perlindungan Konsumen)
Dalam yurisdiksi peraturanyangmenyediakannya,perlindungankonsumenadalah seperangkatUndang-
Undang dan organisasi yang dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen serta perdagangan yang
adil, persaingan dan informasi yang akurat di pasar.
Undang-undangdirancanguntukmencegahbisnisyangterlibatdalampenipuanataupraktik-praktiktidak
adil yang ditentukandari mendapatkankeuntunganlebihdari pesaing.Contohnya,pemerintahmungkin
mewajibkanperusahaanuntukmengungkapkaninformasi terperinci tentangprodukkhususnyadi areadi
mana keselamatan atau kesehatan masyarakat merupakan masalah, seperti makanan.
Kepentingan konsumen juga dapat dilindungi dengan mempromosikan persaingan di pasar yang secara
langsung dan tidak langsung melayani konsumen dan konsisten dengan efisiensi ekonomi.Perlindungan
konsumen juga dapat ditegaskan melalui organisasi non-pemerintah dan individu sebagai aktivis
konsumen.
Hukum perlindungankonsumen atau hukum konsumen dianggap sebagai area hukum yang mengatur
hubungan hukum pribadi antara konsumen individu dan bisnis yang menjual barang dan jasa tersebut.
Perlindungankonsumenmencakupberbagai topik,termasuktetapi tidak selaluterbataspadakewajiban
produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, keliru, dan interaksi konsumen / bisnis
lainnya.
Implementasi Ethics of Consumer Protection di Indonesia
Harus diakui,penerapanBusinessEthicandGood Corporate Governance di Indonesiamasihbelum
optimal.Akarmasalahnyabukanpadakurangnyaregulasi yangmengaturBusinessEthicandGood
Corporate Governance,karenabegitubanyakregulasi yangtelahdibuat,namuntingkatkepatuhan
terhadapregulasi-regulasi tersebutmasihjauhdari ideal.Sebagai contohperaturanyangmenjadi
pedomanimplementasi GCGdi BUMN antara lain:
1) KeputusanMenteri NegaraPendayagunaanBUMN NomorKep-133/M-PBUMN/1999 tentang
PembentukanKomite Auditbagi BUMN.
2) PeraturanMenteri BUMN NomorPER-05/MBU/2008 Tentang Pedomanumumpelaksanaan
PengadaanBarangdan Jasa BUMN.
3) KeputusanMenteri BUMN No.09A/MBU/2005 TentangProsesPenilaianFit&ProperTestCalon
AnggotaDireksi BUMN.
4) SE Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan KeputusanMenteri BUMN No.23 Tahun 2000 –
mengaturdanmerumuskan pengembanganpraktikgoodcorporate governance dalamperusahaan
perseroan.

4. 5) DisempurnakandenganKEP-117/M-MBU/2002 tentangKeputusanMenteri BUMN NomorKep-
117/M-MBU/2002 tentangPenerapanPraktek Good CorporateGovernancePadaBUMN.
Lebihspesifiklagi,penerapanetikaperlindungankonsumen(“Ethicsof ConsumerProtection”) di
Indonesiajugamasihjauhdari kataideal atau belummenggembirakanyangterutamadisebabkanoleh:
Pertama, adanyafaktamasihterabaikannyahak-hakdasarwarganegara,baikituhak ekonomi,hak
sosial,maupunbudaya.
Kedua,tidakjelasnyasejumlahkasus-kasuspelanggarankonsumenyangpadaakhirnyamenyebabkan
hilangnyakepercayaanmasyarakatterhadappemerintah,aparatpenegakhukumdanperusahaan go
public.
Ketiga,masihadanyahubunganasimetrisantaraprodusendengankonsumen.
Keempat,konsumensecaraumumtidakmemiliki posisi tawaryangcukupterhadappelakuusaha.
Kelima,pemerintahsecaraumummasihterkesancenderungberpihakkepadapelakuusaha.
Keenam,masihkurangnyarasakepedulianyangcukupdari institusi penegakhukumyangada,baikitu
kejaksaan,pengadilanmaupunkepolisian.
Yang seringterjadi,konsumenselaludirugikandanpadaposisi yanglemah.Salahsatupenyebabnya
karenamerekakurangmenyadari hak-haknyasebagaikonsumenyangdijaminUndang-Undang.
Kalaupunadayang merasadirugikanmerekalebihbanyakdiamkarenamerasaengganmenuntuthak-
haknyasesuai koridorregulasi yangada.Yang terbayangdi benakmerekaadalahprosespanjang,
birokratis,danmelelahkanbahkanharusmengeluarkanbiayaekstra.
Sebablainnyaadalahkarenalembaga-lembaga(khususnyalembagayangdibiayaiAPBN) yangtugasnya
melindungikepentingankonsumensepertiBPKN (BadanPerlindunganKonsumenNasional) belum
memainkanperannyasecaraoptimal.Bahkanmasyarakatmasihbanyakyangbelummengenal BPKN,
merekajustrulebihmengenal YLKI(YayasanLembagaKonsumenIndonesia) yangnotabene adalah
lembagaswasta(LSM).
Adapunimplementasi “Ethicsof ConsumerProtection”dalamkaitannyadenganBusinessEthicsdan
Good Governance di kantortempatsaya bekerja(DirektoratJenderal AnggaranKementerianKeuangan)
agak berbedadenganimplementasidi perusahaanbisnisatauBUMN. Perbedaanutamanyaterletak
pada konsumenyangharus dilayani.BilakonsumenpadaperusahaanbisnisatauBUMN adalah
masyarakatpemakai barang/jasayangmerekahasilkan,maka“konsumen”bagi DJA adalahsesama
instansi pemerintah(Kementerian/Lembaga).
Namundemikian,prinsip-prinsipBusinessEthicsdanGoodGovernance jugadiimplementasikandi
tempatsaya bekerjatentudalamkontekspelaksanaantugasdanfungsi yangdiembansesuai ketentuan
peraturanperundang-undanganyangberlakudanSOPyangditetapkan, contohnya:
- Dalamrangka pembahasanRencanaKerjaAnggaranKementerian/Lembaga(RKA-KL),tidak
diperkenankanmelakukanpembahasantersebutdi luarkantor.
- Semuawakil Kementerian/Lembagayanghadirke DJA untuk melakukanpembahasanRKA-KLharus
diperiksaterlebihdahuluuntukmemastikanmerekatidakmembawabarang-barangberharga
(khususnyauangdalamjumlahbesar) yangdidugadapatdigunakanuntukmelakukantindakan
mempengaruhi jalannyapembahasan.
- Untuk meminimalisirterjadinyatatapmuka,telahmulai dikembangkanaplikasi pembahasansecara
online.
- AdanyakejelasanwaktupenyelesaianrevisiDIPA (DaftarIsianPelaksanaanAnggaran) yangtercantum
dalamSOP.Apabilawaktupenyelesaiantersebutterlampaui,otomatispenilaiankinerjapegawai DJA
yang melakukanlayananrevisi tersebutakanterdampak.

5. Daftar Pustaka:
1) Hapzi Ali, 2016. Modul 3 BE & GG : Ethics of consumer protection, Univeristas Mercu Buana
2) http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/directorate-general-of-consumer-
protection-and-trade-order (tanggal 23 September 2018 pukul 18.30 WIB
3) https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen diakses tanggal 23
September 2018 pukul 18.45 WIB
4) PerlindunganKonsumendi IndonesiaBelumMenggembirakan
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14078/perlindungan-konsumen-di-indonesia-
belum-menggembirakan (tanggal23 September2018 pukul 17.05 WIB)