Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BE & GG, Ruslan, Hapzi Ali, Konsep GCG dan penerapannya pada budaya Indonesia, Universitas Mercu Buana, 2017

BE & GG, Ruslan, Hapzi Ali, Konsep GCG dan penerapannya pada budaya Indonesia, Universitas Mercu Buana, 2017

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BE & GG, Ruslan, Hapzi Ali, Konsep GCG dan penerapannya pada budaya Indonesia, Universitas Mercu Buana, 2017

  1. 1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE Nama : RUSLAN NIM : 55116120052 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA Program Studi Magister Manajemen FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA 2017
  2. 2. Prinsip-Prinsip dan Pendekatan Good Corporate Governance Yang Sesuai Dengan Budaya Indonesia Dalam penerapannya untuk melaksanakan GCG dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga GCG bisa terlaksanakan dengan baik. Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance) KNKG (Zarkasyi, 2008) prinsip-prinsip GCG yaitu: 1. Transparansi (Transparancy) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Disini ada 2 indikator yang dipakai dalam menilai transparansi perusahaan yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan. 2. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari 2 indikator yaitu basis kerja dan audit. 3. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good Corporate Citizen CSR (Corporate Social Responsibility) dan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Ada 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.
  3. 3. 5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Dalam melaksanaakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam perusahaan ada 2 indikator yang bisa dilihat yaitu shareholder dan stakeholder. Untuk menerapkan prinsip tersebut diperlukan integritas dari pihak-pihak yang terlibat serta adanya pengawasan yang berjalan dengan baik. Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang ada diharapkan perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal. PENERAPAN GCG DI INDONESIA Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw,2003). Tahap Persiapan Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) Awareness building Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. 2) GCG assessment GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. 3) GCG manual building. GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Tahap Implementasi Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni: 1) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang
  4. 4. dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. 3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Arti penting good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: 1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengurus perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham serta meningkatkan efektifitas sistem corporate governance, maka dibentuklah konsep codes of governance. Menurut Aguilera dan Cuervo-Cazurra 2004, dua tujuan utama dibentuknya kode kepemerintahan (codes of governance) adalah : 1. meningkatkan kualitas tata kelola pengurus perusahaan 2. meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.
  5. 5. Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan Pedoman Umum Good Coorporate Governance (GCG) dan merintis pembuatan Pedoman Good Public Governance (Combined Code). Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance, melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan enforcement yang tegas. Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru, yang berkembang dan, memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Perkembangan situasi nasional saat ini digambarkan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu : 1. Permasalahan yang semakin kompleks (multidimensi ) 2. Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi kebijakan dan aksi-reaksi masyarakat) 3. Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tidak mudah di prediksi, dan perkembangan politik yang up and down). Komunikasi politik ke bawah, secara efektif belum terjadi, sehingga hanya mengandalkan informasi dari berbagai media massa dengan variatif dan terkadang bisa berbau provokatif. Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat tak tahu apa itu good governance. Sekalipun pemerintah berusaha gencar memasyarakatkannya, namun proses dan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan di sambut dengan apatisme masyarakat. Dalam situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang transparan, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat penting. Ini artinya, good governance menemukan relevansinya. Survei ACGA (Asian Corporate Governance Association) tentang praktik corporate governance di Asia juga menyebutkan penerapan indikator CGG di Indonesia semuanya berada di bawah rata-rata. Indikator ini meliputi prinsip dan praktik governance yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan kultur. Dalam laporan itu disebutkan beberapa hal yang baik di Indonesia. 1. Pertama, walaupun kondisi pelaporan keuangan di Indonesia belum memadai, kualitas pelaporan keuangan kuartalan ternyata cukup bagus. 2. Kedua, Indonesia ternyata juga memiliki kerangka hukum yang paling strict dalam memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, khususnya dalam pelaksanaan preemptive rights (hak memesan efek lerlebih dahulu). 3. Ketiga, gerakan antikorupsi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil cukup positif. Ditambah lagi, penyempurnaan Pedoman Unium CGG, dan Pedoman CGG
  6. 6. sektor perbankan yang dilakukan di Indonesia. Namun, masih menurut laporan tadi, belum banyak yang percaya bahwa pemerintah cukup serius mendorong penerapannya. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi. Untuk itu, menurut pemahaman saya agar penerapan GCG sesuai dengan budaya kita yaitu :  Konsisten melakukan edukasi tentang tujuan dan pentingnya penerapan GCG di berbagai sektor serta dengan tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang belum menerapkan GCG.  Integritas dari berbagai lembaga, baik pemerintah dan swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga menghilangkan segala bentuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  Komunikasi politik ke bawah harus lebih efektif, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  Gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Dalam gagasan CSR perusaahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab terhadap nilai perusahaan (corporate value) yang direflesikan ke dalam kondisi keuangan perusahaan saja, namun tanggung jawab perusahaan harus juga berpijak pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.  Masyarakat harus meninggalkan sikap apatis, dan harus aktif dan bertanggung jawab dalam mengontrol berjalannya GCG (social control) secara obyektif.
  7. 7. DAFTAR PUSTAKA Chinn, Richard, Corporate Governance Handbook, Gee Publishing Ltd. London, 2000. Shaw, John. C, Corporate Governance and Risk: A System Approach, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2003. Zarkasyi, Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung : Alfabeta http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/225/167 https://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance

×