Dokumen tersebut membahas tentang etika lingkungan dan filosofi lingkungan. Ia menjelaskan berbagai pendekatan etika lingkungan seperti etika ekologi dalam dan dangkal serta berbagai teori seperti antroposentrisme dan ekosentrisme. Dokumen tersebut juga membahas peran pemangku kepentingan dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan serta implementasi etika lingkungan di Indonesia.
4, BE & GG, Sukrasno, Hapzi Ali, Environmental Ethics, Universitas Mercu Buana, 2018.pdf
1. Universitas Mercu Buana
Mata Kuliah: Business Ethics & Good Governance
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Nama Mahasiswa: Sukrasno
NIM: 55117120110
ENVIRONMENTAL ETHICS
A. PENDAHULUAN
a. Pengertian Etika Lingkungan
Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya yang
diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga
keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
b. Jenis-jenis Etika Lingkungan (Etika Ekologi)
Dibedakan dan menjadi dua:
- etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal.
- etika pelestarian dan etika pemeliharaan.
1) Etika Ekologi Dangkal
Adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk
kepentingan manusia yang bersifat antroposentris.
Secara umum, Etika Ekologi Dangkal menekankan hal-hal berikut ini :
- Manusia terpisah dari alam.
- Mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia.
- Mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya.
- Kebijakan dan manajemen sunber daya alam untuk kepentingan manusia.
- Norma utama adalah untung rugi.
- Mengutamakan rencana jangka pendek.
- Pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin.
- Menerima secara positif pertumbuhan ekonomi.
2) Etika Ekologi Dalam
Adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai
keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang
sama. Etika Ekologi ini memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan dan
karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup dan hak untuk
berkembang. Premisnya: lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan
komunitas yang lebih luas yaitu komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan serta alam.
Secara umum etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut :
- Manusia adalah bagian dari alam.
- Menekankan hak hidup mahluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh
diperlakukan sewenang-wenang.
- Prihatin akan perasaan semua mahluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang.
- Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua mahluk.
- Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai.
- Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati.
- Menghargai dan memelihara tata alam.
2. - Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem.
- Mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil
sambil memelihara.
- Etika pelestarian: etika yang menekankan pada usaha pelestarian alam untuk kepentingan manusia.
- Etika pemeliharaan: etika yang menekankan pada usaha untuk mendukung usaha pemeliharaan
lingkungan untuk kepentingan semua makhluk.
c. Teori Etika Lingkungan
Kehidupan manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat yang sangat
tergantung dan dipengaruhi oleh pandangan manusia terhadap lingkungan hidup tersebut.
Ada beberapa teori tentang pandangan manusia terhadap lingkungan hidup antara lain:
1) Antroposentrisme, teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta..
2) Biosentrisme, teori yang memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan
berharga pada dirinya sendiri.
3) Ekosentrisme, teori yang memandang dan memusatkan perhatian kepada seluruh komunitas biologis
yang hidup maupun yang tidak.
4) Zoosentrisme, teori yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karenanya etika ini juga disebut
etika pembebasan binatang.
5) Neo-Utilitarisme, merupakan pengembangan etika utilitarisme Jeremy Bentham yang menekankan
kebaikan untuk semua makhluk.
6) Anti-Spesiesme, teori yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua makhluk hidup, karena alasan
semuanya mempunyai kehidupan.
7) Prudential and Instrumental Argument, teori yang menekankan bahwa kelangsungan hidup dan
kesejahteraan manusia tergantung dari kualitas dan kelestarian lingkungan.
8) Non-antroposentrisme, teori yang menyatakan manusia merupakan bagian dari alam, bukan di atas
atau terpisah dari alam.
9) The Free and Rational Being, teori yang memandang manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan
dengan mahkluk ciptaan lain karena manusia adalah satu-satunya mahkluk bebas dan rasional, oleh
karena itu Tuhan menciptakan dan menyediakan segala sesuatu di bumi demi kepentingan manusia.
10) Life-Centered Theory of Environment, intinya memandang bahwa manusia mempunyai kewajiban
moral terhadap alam yang bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah
sesuatu yang bernilai.
d. Prinsip-prinsip/Sikap Etika Lingkungan
- Sikap Hormat terhadap Alam (Respect for Nature)
- Prinsip Tanggung Jawab (Moral Responsibility for Nature)
- Solidaritas Kosmis (Cosmic Solidarity)
- Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian (Caring for Nature)
- Prinsip ”No Harm”
- Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam
- Prinsip Keadilan
- Prinsip Demokrasi
- Prinsip Integritas Moral
B. ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY (FILOSOFI LINGKUNGAN)
Filosofi lingkungan dibagi menjadi 2 sudut pandang yaitu antroposentris (berpusat pada manusia) dan
ecocentric (berpusat pada bumi). Pandangan ini diberi label dan digambarkan sebagai berikut:
3. - Kapitalis murni: pandangan dominan dalam akuntansi dan keuangan di mana satu-satunya tanggung
jawab korporasi adalah untuk membuat uang untuk pemegang saham.
- Expedients: orang-orang dengan pandangan jangka panjang yang menyadari bahwa kesejahteraan
ekonomi dan stabilitas hanya dapat dicapai dengan penerimaan tanggung jawab sosial tertentu.
- Pendukung kontrak sosial: suatu sikap perusahaan dan organisasi lain di masyarakat dan karena itu
bertanggung jawab untuk menghormati dan menanggapi masyarakat .
- Ekologi sosial: berpandangan bahwa karena organisasi besar telah berpengaruh dalam menciptakan
masalah sosial dan lingkungan, maka mereka juga harus berpengaruh dalam membantu memberantas
masalah tersebut.
- Sosialis: merasa bahwa harus ada penyesuaian yang signifikan dalam kepemilikan dan penataan
masyarakat.
- Feminis radikal: merasa bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya salah dengan konstruksi maskulin
agresif yang memandu sistem sosial kita dan bahwa ada kebutuhan untuk nilai-nilai yang lebih feminin
seperti cinta, kasih saying, dan kerja sama.
- Ekologi yang mendalam: berpandangan bahwa manusia memiliki hak yang lebih besar untuk eksistensi
daripada bentuk lain dari kehidupan.
Tiga perangkat framing kognitif menurut Eder (1996): tanggung jawab moral, objektivitas empiris, dan
penilaian estetika. Penafsiran yang paling masuk akal untuk apa retorika itu digunakan untuk dan apa
retorika itu mengungkapkan wacana lingkungan secara keseluruhan di mana itu terletak.
C. ROLE OF STAKEHOLDERS (Peran Pemangku Kepentingan)
- Stakeholders (pemangku kepentingan) adalah kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan
langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh
tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi.
- Stakeholders antara lain terdiri dari: kreditor, pelanggan, direksi, karyawan, pemerintah, pemilik
(pemegang saham), pemasok, serikat pekerja, dan masyarakat dari mana bisnis menarik sumber daya
yang dimiliki.
- Setiap pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam organisasi.
- Pemangku kepentingan mempunyai sesuatu yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari
sebuah proses perencanaan atau proyek. Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok
kepentingan, dan mereka bisa mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses
politik.
- Peran pemangku kepentingan korporasi dihadapkan pada persaingan yang kompetitif, keterbatasan
sumberdaya, dan perolehan laba untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Oleh sebab itu
korporasi melakukan berbagai upaya yang tidak jarang memiliki dampak negatif kepada pihak lain,
termasuk lingkungan. Tidak sedikit aktivitas korporasi menimbulkan kerusakan terhadap alam.
Kerusakan alam tersebut pada akhirnya akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan bahkan
mengancam kelangsungan hidup alam, manusia, dan perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan
upaya yang mendorong peran korporasi untuk berperan aktif dalam melestarikan lingkungan.
D. PARTNERSHIPS (KEMITRAAN)
- Menurut Ja’far Hafsah (1999: 43), kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling
membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya
kepatuhan diantara keduanya dalam menjalankan etika bisnis.
4. - Tahapan Kemitraan: mengenal calon mitra, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya,
memulai membangun strategi, melaksanakan dan terus menerus memonitor dan mengevaluasi sampai
target sasaran tercapai.
- Titik tolak kemitraan adalah memiliki dasar ETIKA BISNIS yang dipahami bersama.
a. Proses Pengembangan Kemitraan
- Memulai membangun hubungan dengan calon mitra => memilih mitra yg tepat
- Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra (kemampuan manajemen, penguasaan pasar,
teknologi, permodalan, SDM) => memudahkan penyusunan langkah/strategi
- Mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis (strategi pesaran, strategi dsitribusi, operasional,
informasi)
- Mengembangkan program = rencana taktis dan strategi yang akan dilakukan dengan
mengkomunikasikan dengan orang yang terlibat
- Memulai pelaksanaan = memulai pelaksanaan kemitraan berdasarkan ketentuan yg disepakai
- Memonitor dan mengevaluasi.
- Memonitor : agar terget yg ingin dicapai menjadi kenyataan.
- Mengevaluasi : untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya.
b. Prinsip dalam membangun hubungan
- Fokuskan kepada kualifikasi lembaga dan bukan hanya nama lembaga
- Berkaitan dengan apa yang kita tawarkan dan bukan apa yang kita dapatkan
- Mengembangkan kemampuan "mendengar" dan “bertanya”
- Menepati janji, bukan mengobral janji
c. Prinsip Merawat Hubungan/Kemitraan :
- Menciptakan semangat saling memberi dan membagi informasi
- Setiap pihak membutuhkan layanan khusus
- Menangkap pesan implisit
- Melestarikan kontak
- Membuat sistem jaringan
- Pihak lain akan melihat apa yang bisa kita berikan dan tawarkan dan bukannya apa yang bisa kita
dapatkan
- Menampilkan saat moment yang tepat
- Berusaha untuk hadir pada kegiatan jaringan
- Lembaga diperankan aktif
Kesimpulan: keberhasilan kemitraan (partnership) sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan,
kepercayaan, kebersamaan, komitmen, dan kejujuran para pihak terkait.
Implementasi Environmental Ethics di Indonesia
Pemerintah bersama DPR telah membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-undang (UU) nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut UU tersebut, peran dan fungsi pemerintah
dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. Bertanggung jawab saat mengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup
b. Meningkatkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
c. Mengembankan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup
d. Menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat
e. Memberi penghargaan bagi orang yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memberi
hukuman bagi yang merusaknya.
5. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda
berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan
lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang
tegas dan jelas, salah satunya dalam pasal 103 yang berbunyi: “Setiap orang yang menghasilkan limbah
B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pemerintah Indonesia juga sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan
mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis
secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas
oleh kebijakan perlindungan gambut demi mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.40/2017 tentang
Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut, land swap diberikan kepada pemegang izin HTI yang 40% atau lebih areal kerjanya
ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung.
Implementasi “Environmental Ethics” di Indonesia khususnya di dunia industri dapat dikatakan masih jauh
dari ideal atau optimal. Akar masalahnya bukan pada kurangnya regulasi yang mengatur Business Ethic
and Good Corporate Governance, namun tingkat kepatuhan terhadap regulasi-regulasi tersebut yang
masih jauh dari ideal. Beberapa bidang industri seperti industri pertambangan (batu bara, nikel, emas,
dan seterusnya) masih menyisakan persoalan lingkungan yang besar dan memerlukan perhatian serius
dari semua pihak terkait.
Daftar Pustaka:
1) Hapzi Ali, 2016. Modul 4 BE & GG : Environmental Ethics, Univeristas Mercu Buana
2) 10 Teori Etika Lingkungan https://milah1234.wordpress.com/2012/04/17/10-teori-etika-lingkungan/
(tanggal 30 September 2018 pukul 21.30 WIB)
3) Kemitraan Antar Wirausaha http://ilmuuntukibadah.blogspot.com/2016/05/bab-11-kemitraan-
antarwirausaha.html (tanggal 30 September 2018 pukul 22.05 WIB)
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) Penerapan Etika Lingkungan http://suplirahim2013.blogspot.com/2013/03/penerapan-etika-
lingkungan.html (tanggal 1 Oktober 2018 pukul 19.05 WIB)
6) Makalah Etika Lingkungan http://elvinabarus1110.blogspot.com/2016/02/makalah-etika-
lingkungan.html (tanggal 1 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB)