Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan korporasi. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa etika bisnis mengatur standar dan nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis, termasuk kode etik perusahaan yang mengatur berbagai aspek seperti hubungan dengan pemangku kepentingan dan lingkungan. Dokumen juga membahas hak dan perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang.

1. ‘15
Universitas Mercu Buana
Mata Kuliah: Business Ethics & Good Governance
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Nama Mahasiswa: Sukrasno
NIM: 55117120110
Corporate Ethics: Rights, Privileges, problems and Protection
1. Pendahuluan
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian
nilai dan norma yang mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis.
Etika bisnis memiliki dua dimensi, etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif.
Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama bersifat
normatif. Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis menggunakan metode
deskriptif. Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi perilaku
memaksimalkan laba dengan masalah non- ekonomi.
Minat etika bisnis meningkat secara dramatis selama tahun 1980-an dan 1990- an,
baik di dalam perusahaan besar maupun di kalangan akademisi. Sebagai contoh,
sebagian besar perusahaan besar hari ini mempromosikan komitmen mereka
terhadap nilai-nilai non-ekonomi di bawah judul seperti kode etik dan piagam tanggung
jawab sosial.
Adam Smith berkata, "Orang-orang dari perdagangan yang sama jarang bertemu
bersama, bahkan untuk kegembiraan dan pengalihan, tetapi percakapan berakhir
dalam konspirasi melawan publik, atau dalam beberapa penemuan untuk menaikkan
harga." Pemerintah menggunakan hukum dan peraturan untuk menunjukkan perilaku
bisnis dalam apa yang mereka anggap sebagai arah yang menguntungkan. Etika
secara implisit mengatur area dan rincian perilaku yang berada di luar kendali
pemerintah. Munculnya perusahaan besar dengan hubungan terbatas dan kepekaan
terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi mempercepat pengembangan rezim
etika formal.
2. Etika Korporat
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti
prinsip-prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan
bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku
individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal dari individu, pernyataan organisasi
atau dari sistem hukum. Norma-norma, nilai-nilai, etika, dan praktik yang tidak etis
inilah yang digunakan untuk memandu bisnis. Mereka membantu bisnis tersebut
mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan
mereka.
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilai-
nilai dan etika perusahaan. Adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari
atas." Para direktur harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan
standar perilaku yang baik meresap ke seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu

2. ‘15
mencegah perilaku tidak senonoh, tidak etis, dan mendukung penyampaian
kesuksesan jangka panjang.
b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana
lembaga harus dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor
public. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika,
yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan
mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka
banyak perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi
(Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of Ethical
Conduct).
Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota organisasi
untuk berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip
moral seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih
spesifik atau perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited
behavior).
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir,
mendiskusikan visi, misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai
kelompok dan individu terhadap perusahaan, pihak-pihak lain dalam
perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi
yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan
perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta
menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan
posisi mereka dalam organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan
atau perintah yang harus dilakukannya.
5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang
pada prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur
tindakan perusahaan.
c. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi
yang diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
- suap, hadiah, dan komisi;
- entertainment;
- penyalahgunaan informasi;
- konflik kepentingan;
- kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
- utang/pinjaman; dan
- perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
- kompetisi yang adil dan terbuka;

3. ‘15
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
- perkembangan yang berkelanjutan;
- jujur dan transparan dalam informasi;
- prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
- insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
- pelayanan;
- produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
- keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
- kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
- jaminan keamanan dan kesehatan;
- kesempatan kerja yang sama;
- kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
- komunikasi;
- pengembangan dan remunerasi; dan
- kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.
6) Tanggung jawab sosial
- kebijakan lingkungan;
- partisipasi dalam komunitas;
- kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
- kegiatan politik; dan
- pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang dikenakan
sanksi.
3. Hak
juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hokum
tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika, namun
banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia.
Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar
memungkinkan Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau
aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak Negatif dan Positif
Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-
hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya
dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas- aktivitas tertentu
dari orang yang memiliki hak tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini
berarti semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam
urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga
mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki
kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk
dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika
saya punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti
orang lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh

4. ‘15
penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib
memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan
kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Dalam
pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling
banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan
hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu
4. Hak Istimewa
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang.
Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege
dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,
semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan
Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak
bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu,
yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang
didahulukan. Hak privilege ini bersifat accesoir dan tidak dapat berdiri sendiri.
Lebih lanjut J. Satrio (ibid, hal. 28-29) mengatakan bahwa para pihak tidak dapat
memperjanjikan suatu privilege, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul
dari perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege; semua privilege adanya
ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak
diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-
perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-undang,
dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.
Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut, harus dimajukan,
artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya
dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut
agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya
menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan
tingkatnya dalam daftar.
Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan
atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di
dalam mengambil pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak
privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer.
5. Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan
dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu
rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga
Produksi (RTP). Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga
sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan
kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak

5. ‘15
sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil
terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa
bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya
tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah :
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia No. 3821.
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa.
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 1,2 dan 3 :
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggaraka kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan
konsumen adalah sebagai berikut :
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;
 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen;
 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.
Implementasi/Contoh Kasus
Implementasi Etika Bisnis PT. Coca-Cola Bottling Indonesia:
PT Coca-Cola Indonesia berkomitmen bahwa perusahaan dibangun atas dasar tujuan dan nilai-
nilai Perusahaan. Visi dari Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan produsen minuman terbaik
di Asia Tenggara” sedangkan Misi Perusahaan adalah “Memberikan kesegaran kepada
pelanggan dan konsumen kita dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, setiap hari.”
Selain bertumpu pada dasar kejujuran dan integritas, perusahaan juga mempunyai nilai-nilai inti
yaitu :
• Sumber daya manusia: Mengembangkan Sumber Daya Manusia, menghargai prestasi serta

6. ‘15
menikmati apa yang kita lakukan.
• Pelanggan : Menang untuk pelanggan dan untuk diri sendiri.
• Semangat : Semangat untuk bertindak, bertanggung jawab dan sukses.
• Inovasi : Selalu mencari cara yang lebih baik.
• Keunggulan: Senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik.
• Warga negara yang baik : Melakukan hal yang benar dari Perusahaan, masyarakat dan
sesama.
Perusahaan diharuskan untuk memelihara nilai-nilai perusahaan dengan selalu mempertahankan
standar dalam berperilaku. Etika Bisnis ini dimaksudkan sebagai pedoman tentang cara
perusahaan berperilaku pada saat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Perusahaan
sendiri tapi Etika Bisnis ini tidak dimaksudkan untuk mencakup setiap keadaan/kondisi.
Perusahaan mempunyai kebijakan kebijakan tertentu untuk bidang-bidang lainnya antara lain
lingkungan hidup, perdagangan saham, dan OH&S. Tetapi tentu saja sebelumnya harus
mengetahui dan membaca semua kebijakan tersebut.
Etika Bisnis yang digunakan pada perusahaan Coca-Cola ini :
• Menghargai rekan kerja dan pihak yang memiliki kepentingan atas Perusahaan
• Melaporkan kecurangan, perilaku yang tidak jujur atau perilaku yang tidak pada tempatnya
• Pertentangan kepentingan atau tugas
• Sebaiknya tidak menerima hadiah jika itu berpengaruh terhadap keputusan perusahaan
• Tidak diperkenankan menggunakan asset perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi
• Boleh melakukan pekerjaan lain selain di perusahaan tetapi tidak berkaitan dengan perusahaan
• Menjaga rahasia informasi perusahaan
• Tidak memberikan tanggapan di muka umum mengenai perusahaan kecuali telah mendapat
persetujuan perusahaan
• Tidak ada catatan dan laporan pembukuan yang salah
• Memahami Undang – Undang dan peraturan perusahaan
• Punya tanggung jawab
• Dapat bekerja sama dengan pemegang saham
• Ramah terhadap pelanggan
• Pelanggar Etika Bisnis akan ditindak tegas
Daftar Pustaka:
1. Hapzi Ali, 2018. Modul 9 BE & GG: Ethical Issues in Financial Statement, Univeristas
Mercu Buana
2. Coca Cpla Bottling Indonesia http://www.coca-colabottling.co.id/data/cobc/COBC-INA.pdf
tanggal 10 November 2018