1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemikiran politik memiliki dua makna yaitu makna pertama menunjuk
teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan
masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang
segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh
pemikiran politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah pemikiran politik
Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah pemikiran politik yang
berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam
tulisannya Madilog, merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang
diajukan Soekarno merupakan contoh lain.
Sedangkan pemikiran politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan
dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang
sosiologi), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture.
Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji
kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial). Dari
berbagai pemikiran politik yang ada maka akan timbul ideologi-ideologi politik
seperti Libralisme, Sosialisme, Komunisme, Konservatisme dan Fasisme.
Dari analisis hubungan antara pemikiran politik dan konsep yang di
tuangkan ke dalam ideologi politik ini menimbulkan adanya sistem politik yang
berkembang dalam kehidupan berbangsa ini. Sistem politik pun selalu bergerak
dinamis, melibatkan fungsi dan lingkungan internal dan eksternal. Akibatnya,
sistem politik di suatu negara akan bersinggungan dengan sistem politik di negara
lain dan tidak pernah berdiri sendiri seperti yang di kemukakan oleh David Easton
melalui pendekatan Teori Behavioral sistem politik. Sedangkan Gabriel Almond
meneruskannya ke dalam turunan teori sistem politik yang lebih konkrit, yaitu
menggabungkan teori sistem ke dalam struktural-fungsional.

2. 2
2
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa saja Konsep pemikiran politik?
2. Apa saja konsep ideologi politik?
3. Apa saja fungsi ideologi politik dalam system politik?
4. Apa saja bentuk- bentuk ideologi politik?
5. Apa saja konsep sistem politik
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui konsep pemikiran politik?
2. Untuk Mengetahui ideologi politik dalam sistem politik suatu
negara.
3. Untuk Mengetahui fungsi ideologi politik dalam sistem politik
4. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk ideologi politik dalam sistem
politik
5. Untuk mengetahui system politik

3. 3
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Pemikiran Politik
Filsafat politik adalah studi tentang topik seperti kebebasan,keadilan,
properti,hak,hukum,dan penegakan kode hukum oleh otoritas : apa yang mereka,
mengapa (atau bahkan jika) mereka dibutuhkan, apa yang membuat sebuah
pemerintahan yang sah , apa yang hak dan kebebasan itu harus melindungi dan
mengapa, apa bentuknya harus mengambil dan mengapa, apa hukum, dan apa
tugas warga negara berutang kepada pemerintah yang sah, jika ada, dan ketika itu
mungkin sah digulingkan-jika pernah.
1. Filsafat Barat
Sebagai disiplin akademis, filsafat politik Barat memiliki asal-usul di
zaman Yunani kuno dan masyarakat, ketika kota-negara yang bereksperimen
dengan berbagai bentuk organisasi politik termasuk monarki , tirani , aristokrasi ,
oligarki , dan demokrasi . Salah satu yang sangat pertama klasik karya-karya
penting, filsafat politik Plato The Republic , [2] yang diikuti oleh Aristoteles
Politik dan Nichomachean Etika . [3] Roma filsafat politik dipengaruhi oleh Stoa ,
dan negarawan Romawi Cicero .
Berikut pemikiran politik Aristoteles: Kemunculan, Fungsi dan Tujuan
Negara Menurut Aristoteles mendefinisikan negara sebagai “komunitas keluarga
dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan
berkecukupan. Doktrin Aristoteles berupaya mempertahankan pluralitas esensial
dari negara dan menjadikan tubuh politik sebagai suatu keseluruhan bagian-bagian
fungsional yang beragam dan komplementer yang disatukan oleh pencapaian
tujuan umum dimana watak manusia mendorong mereka untuk saling bekerja
sama.
Aristoteles terus-menerus merujuk pada fungsi positif negara. Dengan
tegas dia menyatakan bahwa komunitas politik tidak muncul hanya untuk menjadi
polisi guna melindungi aturan dikalangan para warga atau sebagai prajurit untuk

4. 4
4
menjaga rakyat terhadap invasi dari luar. Aristoeles setuju dengan Sokrates dan
Plato dalam menolak pendirian kaum sofis bahwa negara itu berdasarkan adat
kebiasaan dan bukan kodrat. Dalam buku I dari politica, Aristoteles mengatakan
bahwa manusia menurut kodratnya merupakan Zoion politikom : makhluk yang
hidup dalam polisNegara Ideal dimata Aristoteles membentuk pemerintahan yang
terbaik adalah yang paling kondusif bagi kebahagiaan hidup rakyatnya.
Aristoteles mengatakan suatu bentuk negara boleh disebut baik, jika diarankan
kepada kepentingan umum; sedangkan bentuk negara yang diarahkan kepada
kepentingan si penguasa saja harus disebut buruk. Ketiga bentuk negara yang baik
menurut Aistoteles adalah monarki, aristokrasi, dan politeia. Ketiga bentuk buruk
yang sepadan dengannya masing-masing adalah tirani, oligarki, dan demokrasi.
Dalam menilai ketiga bentuk negara yang baik, Aristoteles menganggap
monarki tidak terlalu praktis. Bentuk negara yang lebih baik dari monarki adalah
aristokrasi, dimana pemerintahan dipercayakan kepada segelintir orang yang
mutlak dianggap paling baik. Seringkali tidak mungkin untuk mendapati orang
yang memenuhi syarat itu. Itulah sebabnya politeia harus di pandang sebagai
bentuk negara yang paling baik dalam praktek. Dengan istilah “politeia”
Aristoteles memaksudkan demokrasi moderat atau demokrasi yang mempunyai
undang-undang dasar.
Dalam susunan negara yang disebut demokrasi, seluruh rakyat mengambil
bagian dalam pemerintahan, mereka yang kaya dan mereka yang miskin, mereka
yang berpendidikan serta mereka yang tidak. Aristoteles membedakan beberapa
jenis demokrasi dan yang paling buruk adalah demokrasi yang tidak mempunyai
undang-undang. Karena dalam keadaan begitu, kekuasaan mudah jatuh dalam
tangan seorang yang menghasut rakyat. Oleh karena itu demokrasi macam ini
tidak berbeda besar dengan tirani.

5. 5
5
2. Filsafat Timur
Di India, Chanakya , dalam bukunya Arthashastra , mengembangkan
sebuah sudut pandang yang mengingatkan baik legalis dan Niccolò Machiavelli .
Dalam kasus Cina, filsuf menemukan diri mereka berkewajiban untuk
menghadapi gangguan sosial dan politik, dan mencari solusi terhadap krisis yang
dihadapi seluruh peradaban mereka. Orang-orang Cina pada akhirnya akan
menerima filsafat Konfusius sebagai penunggu politik.
2.2 Konsep Ideologi Politik
Menurut Christenson,et.al dalam bukunya “Ideologies and Modern
Politics” mendefinisikan ideologi politik “sebagai suatu sistem kepercayaan yang
menjelaskan dan menjastifikasikan tatanan poitik yang dipilih suatu masyarakat”
(Rusli Karim, 1990 : 2).
Mirriam Budiarjo, menyatakan : “ideologi politik adalah himpunan nilai-
nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu yang dimiliki
seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya
terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan
tingkah laku politiknya.
2.3 Fungsi Ideologi Politik
Menurut Christenson, et.al.,fungsi ideologi adalah untuk menuntun,
mendukung, mendorong dan membatasi tindakan-tindakan politik perseorangan,
kelompok maupun negara (Rusli Karim, 1990:2).
Menurut Lyman Tower Sargent, “ideologi politik memberi orang-orang
yang percaya suatu gambaran tentang dunia baik sebagaimana adanya maupun
sebagaimana seharusnya, dan ia juga mengatur kompleksitas dunia sampai ke
suatu yang agak sederhana dan dapat dipahami” (1986:3).

6. 6
6

7. 7
7
2.4 Prinsip Prinsip Ideologi Politik
Gilbert Abcarian dan George Massanat, dalam “Contemporary Political
System” bahwa prinsip yang terkandung dalam setiap ideologi politik adalah :
1. Perceptual Selectivity
2. Rationality (alasan pembenar/ legitimasi )
3. Scriptualisme (pertentangan ideologi )
4. Normative Certitude (untuk moral sense dan sebagai landasan aktivitas
politik (fundamentalisme politik)
5. Trancendentalism (visi transendetal misalnya mewujudkan ketertiban
masyarakat) (Cheppy Haricahyono, 1986:135).
Menurut Padmo Wahjono, unsur/ prinsip yang terdapat dalam ideologi
mencakup dimensi idealisme,realisme dan fleksibelitas.
2.5 Beberapa Ideologi Politik
A. Penggolongan ideology Secara garis besar pandangan hidup suatu
bangsa dapat dikelompokkan sifatnya dalam :
1. Pandangan yang bersifat perseorangan atau individualistik;
2. Pandangan hidup yang bersifat kekeluargaan atau integralistik;
3. Pandangan hidup yang bersifat otoriter yang dapat tumbuh dari
kedua macam pandangan hidup tersebut (Gema Pancasila,
No.57:19)

8. 8
8
B. Demokrasi
Konsep Brubacher menyimpulkan makna demokrasi, sebagai berikut :
1. Democracy a respect for dignity of the individual;
2. Democracy as equalitarism;
3. Democracy is freedom;
4. Democracy is sharing (Mohammad Noor Syam,1983:249)
-John Dewey sebagai pemberi dasar filosofis demokratis tergantung pada
konsensus sosial dengan pandangan pada perkembangan…., didasarkan atas
kebebasan, persamaan dan partisipasi politik (Varma,1987:220).
b. Prinsip-prinsip Demokrasi
-Menurut Lymen Tower Sargent :
a. Keterlibatan warga negara dalam perbuatan keputusan
politik
b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang
diakui dan pakai oleh warga negara
d. Suatu sistem perwakilan

9. 9
9
C. Ideologi Komunis
Konsep pandangan karl marx terhadap kapitalisme: marx menganggap
bahwa kapitalisme akan membayar pekerja-pekerja yang hanya cukup untuk
mempertahankan hidup,upah sekedar untuk mempertahankan hidup,upah sekedar
untuk menyambung hidup.marx menganggap sererti itu sebab:
1. ada kelebihan buruh dan tak ada keperluan untuk membayar
lebih.
2. dia tidak percaya bahwa kapitalisme akan membayar buruh lebih
dari tingkat upah yang di perlukan.
3. dia menganggap bahwa kapialisme akan berhadapan dengan
serangkaian krisis ekonomi yang tidak memungkinkan kapitalis
untuk membayar lebih banyak(lyman tower sargent,1986:113-
114)
c.Prinsip-Prinsip komunisme penuh adalah sebagai berikut:
1. distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan ,tidak lagi sesuai
dengan kerja buruh.
2. tidak mengenal kelas-kelas sosial
3. negara bertambah buruk
4.produktivitas sangat tinggi,sehingga hasil yang ada cukup
memenuhi kebutuhan
5. kesadaran sosial yang tinggi,orang bekerja tanpa insentif

10. 10
10
2.6 Bentuk-Bentuk Ideologi Politik
Dalam ilmu politik, dewasa ini berkembang banyak ideologi
diantaranya adalah, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, pancasila dan lain
sebagainya. Dengan konflik itu melahirkan kemajuan ilmu sosial yang,
terutama ilmu politik yang makin berkembang maju dan melahirkan berbagai
paradigma baru.
1. Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital
milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat
penggerak kesejahteraan manusia. Bapak ideologi kapitalisme adalah
Adam Smith dengan Teorinya the Wealth Of Nations, yaitu kemakmuran
bangsa-bangsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas, artinya
ekonomi yang bebas dari campur tangan negara.
Kapitalisme adalah sebuah ajaran yang didasarkan pada sebuah
asumsi bahwa manusia secara individu adalah makhluk yang tidak boleh
dilanggar kemerdekaannya dan tidak perlu tunduk pada batasan –batasan
sosial .
2. Liberalisme
Menurut faham liberalisme, manusia pada hakikatnya adalah
sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia dalam perspektif
libreralisme sebagai pribadi yang utuh dan lengkap yang terlepas dari
manusia lainnya. Manusia sebagai individu memliki potensi dan
senantiasa berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri.
3. Sosialisme
Sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital
milik bersama seluruh masyarakat atau milik negara sebagai alat
penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau
kepemilikan kapital oleh negara adalah dewa diatas segala dewa, artinya

11. 11
11
semua yang ada di dunia harus dijadikan kapital bersama seluruh
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama,
hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil
kerja berdasar prestasi kerja yang telah diberikan.
4. Posmodernisme dan posmarsisme kedua ideologi ini karena
kontradiksi
antara kapitalisme dan sosialisme yang makin menajam.sebagian
besar ilmuwan politik mencari jalan keluar dan menemukan realitas,
bahwa pemikir kapitalis mencari jalan keluar berupa posmarxisme. Kedua
ideologi ini hakikatnya adalah revisionisme, mengaburkan paham
kapitalisme dan sosialisme.
a) Posmodernisme
Postmodernisme merupakan ideologi tentang hak
untuk berbeda
( The Right of Different) yang menolak penyelamatan
manusia dari penghisapan manusia atas manusia yang
dikumandangkan oleh ideologi sosialisme, dan menolak
hegemoni dan dominasi kapital terhadap kehidupan.
b) posmarxisme
pormaxisme merupakan ideologi kaum intelektual
bekas kaum Marxist yang ingin memperbaiki nasib rakyat
jelata melalui program pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah borjuis. Pormaxisme berlawanan
marxisme, yaitu ideologi lahir dari kesadaran kaum buruh
untuk mengubah nasibnya dan penindasan, penghisapan
kaum kapitalis melalui revolusi sosal.

12. 12
12
2.7 Ideologi Pancasila
Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi
nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa indonesia untuk
mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk
kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi
pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dikalangan
warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah
airnya
2.8 Konsep Sistem Politik
Model sistem politik yang hendak diuraikan berikut ini lebih dilihat dari
sudut historis dan perkembangan sistem politik ,dimulai dari demokrasi
tradisional ke totaliter dan sampai pada demokrasi. Di antara ketiga model sistem
politik ini terdapat berbagai sistem politik yang timbul karena disesuaikan dengan
kultur dan struktur masyarakat setempat maupun yang timbul sebagai kombinasi
unsur-unsur terbaik dari ketiga sistem politik tersebut seperti sistem politik
negara-negara berkembang yang lain.
1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional
a. Kebaikan bersama
b. Identitas bersama
c. Hubungan kekuasaan
d. Legitimasi Kekuasaan
e. Hubungan Ekonomi dan Politik
f. Sistem Politik Totaliter
2. Komunis
a. Kebaikan bersama
Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rata, sama rasa
dalam bidang ekonomi, dan sekularisme yang radikal tatkala
agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner
dan eskatologis. Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil
untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat

13. 13
13
menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari
penindasan asing. Selain itu, berupaya keras menjamin kebutuhan
materiil khususnya kebutuhan pokok secara merata
b. Identitas bersama
Faktor sakral yang mempersatukan masyarakat dalam
sistem ini ialah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis.
Seluruh anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan ajaran
yang terkandung dalam ideologi tersebut, setidak-tidaknya tidak
menampakkan pembangkangan terhadap ajaran tersebut.
c. Hubungan kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoly dan dilaksanakan
secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan yang
dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia lebih menonjol dari
pada kekuasaan konsesus. Lingkup kekuasaan partai pemerintah
sangat luas terutama lebih ditekankan pada sistem pemerintahan ,
d. Legitimasi kewenangan
Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa
peranan mereka sebagai ideologi, yaitu penafsir dan pelaksana
ideologi yang bersifat doktriner dan eskatalogis. Pada pihak lain,
anggota masyarakat menaati kewenangan pemimpin partai dan
pemerintah tetapi juga pemegang kewenangan memiliki
kemampuan menggunakan kekuasaan paksaan yang sangat luas
dan mendalam.
e. Hubungan politik dan ekonomi
Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal
mengendalikan kegiatan ekonomi dalam koordinasi unit ekonomi
maupun dalam pengadaan barang dan jasa
3. Sistem politik demokrasi
Sistem politik demokrasi secara ideal adalah sistem politik yang
memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus, artinya demokrasi
memungkinkan perbedaan pendapat , persaingan dan pertentangan di antara
indivdu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok,
individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara
lembaga-lembaga pemerintah.

14. 14
14
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Jadi dari pemikiran politik itu sebagai hasil kajian empiris bisa
dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot
Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi
Civic Culture. Dari berbagai pemikiran politik yang ada maka akan timbul
ideologi-ideologi politik seperti Liberalisme, Sosialisme, Komunisme,
Konservatisme dan Fasisme. Setelah adanya ideologi-ideologi selanjutnya muncul
sistem politik dalam dunia politik seperti Otokrasi Tradisional, Demokrasi,
Totaliter, dan Komunis.
dari keterkaitan relasi antara pemikiran politik dan ideologi politik itu
maka dapat diwujudkan dalam realita implementasi sistem politik. Karena dari
sebuah konsep pemikiran politik dan adanya sudut pandang ideologi terhadap
politik bisa direalisasikan ke dalam dalam bentuk model sistem politik.
3.2 Saran-Saran
Dari analisis hubungan antara pemikiran politik dan konsep yang di
tuangkan ke dalam ideologi politik ini kedepannya dapat menimbulkan
adanya sistem politik yang berkembang dalam kehidupan berbangsa ini. Jadi
Sistem politik pun selalu bergerak dinamis supaya tidak melibatkan fungsi
dan lingkungan internal dan eksternal. Akibatnya, sistem politik di suatu
negara akan bersinggungan dengan sistem politik di negara lain dan tidak
pernah berdiri sendiri seperti yang di kemukakan oleh David Easton melalui
pendekatan Teori Behavioral sistem politik.

15. 15
15
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2004. (Cetakan ke-26). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
Tower Sargent, Liman. 1986. Ideologi Politik Kontemporer. Jakarta: Bina Aksara.
Rahman . 2007. Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Graha Ilmu