Membangun etika politik

3,240 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Membangun etika politik

  1. 1. DEMOKRASI DAMAI, MEMBANGUN ETIKA POLITIK*)1 Oleh : Muhammad Yunus2EtikaEtika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajarandan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahastentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terentu,atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawabberhadapan dengan berbagai ajaran moral.Etika terbagi dua yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus yaitu etikayang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Etika umumyaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakanmanusia.PolitikSecara umum politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistempolitik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan darisistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.Pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik itu menyangkutpemilahan terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas daritujuan-tujuan yang telah dipilih.Sedangkan untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian ataualokasi dari sumber-sumber yang ada.Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yangdikehendaki.Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukantujuan pribadi seseorang.Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik. “Politik adalah Cara Mencapai Tujuan bukan Tujuan Membenarkan Cara”Etika PolitikEtika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitumanusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasanmoral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian „moral‟ senantiasamenunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moraldibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yangdimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalamhubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetapmeletakkan dasar fundamental human as human behaviour.Dasar Etika PolitikBerdasarkan kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisaberkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu1 Disampaikan pada Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Sulbar, Jumat 8 Februari 20132 Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat*) Disadur dari berbagai sumber
  2. 2. negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakankehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepadahak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian inimaka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baikmenurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuaidengan aturan dalam suatu masyarakat negara.Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yangdiredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalambernegara.Artinya bahwa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, danstruktur yang ada harus berjalan berbarengan dalam menjalankan suatu negaraagar dapat diukur dalam frame sistem politik yang beretika.Prinsip Dasar Etika Politika. Pluralisme Politik yang beretika sejatinya mengandung kesediaan untuk menerima kemajemukan dalam artian untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/ normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya dan adat. Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.b. HAM Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eklusivisme suku, ras, agama, maupun golongan.c. Solidaritas Bangsa Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri melainkan juga demi orang lain. Solidaritas dilanggar kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung jawab, sikap obyektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup. Koruptor adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita luhur kita untuk hidup sebagai satu bangsa dalam konteks Persatuan Indonesia.d. Demokrasi Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit, yang dapat menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana tujuan mereka dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilan. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak rakyat ke dalam tindakan politik.
  3. 3. e. Kedilan Sosial Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial mencegah kita dan bangsa ini dari perpecahan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, atau sebagai pelaksana ide-ide, atau agama-agama tertentu. Keadilan adalah untuk semua orang. Keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.Urgensi Etika Politika. Betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma- norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas.b. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik.c. Pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.Tuntutan Etika PolitikPerspektif etika politik mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baikbersama dan untuk orang lain; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan;dan ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu salingterkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujudkecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil.Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan, kesempurnaan eksistensi, ataupencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudankebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok darisaling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dansikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasanyang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yangperlu demi pelaksanaan kongkret kebebassan atau disebut democratic liberties,kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkanpendapat, dan sebagainya.Politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkanmelalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan.Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilaidan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik,ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunanpolitik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila adapengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku. "Bila setiappolitikus jujur, maka Indonesia akan makmur".
  4. 4. Etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan perebutankekuasaan dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok denganmembangun institusi-institusi yang lebih adil.Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagaiprosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimalmungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaanpolitikus, tetapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkanpembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif,dan keadilan sosial bisa dijamin. Dengan demikian sistem hukum yang baik jugamenghindarkan pembusukan politikus.Hakikat Demokrasia. Pemerintahan dari Rakyat (Government of the People) Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dengan legitimasi dari rakyat pemerintahan itu dapat menjalankan roda birokrasi dan mewujudkan program-programnya sesuai dengan aspirasi rakyat.b. Pemerintahan oleh Rakyat (Government by People) Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan dan keinginannya sendiri. Di samping itu pemerintah berada di bawah pengawasan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus tunduk pada kehendak rakyat. Pengawasan itu dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat atau DPR baik secara langsung maupun tidak langsung.c. Pemerintahan untuk Rakyat (Government for the People) Pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas kepentingan yang lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan program-programnya.Unsur Negara Demokratisa. Adanya Partisipasi secara Aktif dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Partisipasi secara aktif warga negara dapat diarahkan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin negara, serta ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukan gagasan, atau dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat melalui saluran-saluran yang demokratis sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku.b. Adanya Perlindungan terhadap Hak-hak Rakyat secara Konstitusional Perlindungan secara konstitusional, mengandung arti bahwa hak-hak warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam konstitusi negara. Dengan adanya jaminan yang tegas dari konstitusi diharapkan hak-hak warga negara dihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan hak- haknya dengan baik tanpa adanya keraguan karena dijamin oleh konstitusi negara.c. Adanya Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan peradilan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi atau dicampurtangani oleh kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan akan menggunakan pikiran jernih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan masyarakat.
  5. 5. d. Adanya Pemilihan Umum yang Bebas Pemilihan umum yang bebas adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam pemerintahan dan parlemen secara berkala dan merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang berkelanjutan merupakan langkah penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.e. Adanya Kebebasan untuk Menyatakan Pendapat dan untuk Berorganisasi Kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan gagasan, pandangan atau pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari suatu partai politik atau organisasi masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan pada awalnya timbul dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme. Kebebasan diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara.f. Adanya Pengakuan dan Supremasi Hukum Pengakuan dan supremasi hukum adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan semua warga negara dan pemerintah tunduk dan taat kepada hukum. Penghormatan terhadap hukum harus di kedepankan baik oleh penguasa maupun oleh warga negara. Setiap warga negara berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat yang sangat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.Nilai-Nilai Demokrasi1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan dianggap wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan- persilihan itu harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog yang terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan teknologi, perubahan- perubahan pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada perubahan-perubahan ini.3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian atas dasar keturunan atau dengan mengangkat dirinya sendiri ataupun melalu coup d‟etat, dianggap tidak wajar dalam demokrasi.4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan-golongan minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan, akan lebih menerima bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif. Mereka dapat lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat.5. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena itu golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil.
  6. 6. Perspektif Pemilu1. Derajat Kompetisi yang Sehat; Pemilu harus dilaksanakan dan berlangsung dalam iklim politik yang kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk berkompetisi secara sehat, tanpa tekanan dan paksaan serta hak kesempatan yang sama untuk menjadi peserta.2. Partisipatif; Pemilu harus mampu memberikan jaminan kepada tiap warga negara untuk secara bebas berpartisipasi memberikan pilihan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan terjamin kerahasiaan pilihannya.3. Derajat Keterwakilan yang Lebih Tinggi; Pemilu harus mampu memberikan hasil yang legitimate dan diakui oleh semua pihak. Hasil Pemilu mutlak menjadi representasi warga negara terhadap wakil-wakil yang dipilihnya.4. Akuntabilitas Jelas; Pelaksanaan Pemilu harus dijalankan secara tranparan serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara proses maupun hasil.Parameter Pemilu Demokratis1. Universalitas (Universality); Pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai demokrasi adalah universal artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksana Pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri.2. Kesetaraan (Egality); Pemilu demokrasi harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara free and fair, oleh karena itu regulasi Pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan politik (political inequality).3. Kebebasan (Freedom); Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian sesuatu yang akan mempengaruhi pilihan pemilih.4. Kerahasian (Secrecy); Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kerahasiaan sebagai sebuah prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.5. Transparansi (Transparancy); Pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas Pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses Pemilu yakni penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pengawasan serta pemantau Pemilu. --- oo000oo ---

×