Makalah ini membahas tentang macam-macam ideologi di dunia dan bagaimana Pancasila sebagai etika politik. Ideologi dijelaskan sebagai kumpulan ide atau gagasan yang menjadi dasar negara. Ada beberapa ideologi seperti komunisme, liberalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, dan demokrasi. Pancasila dijelaskan sebagai etika politik Indonesia yang mengatur hubungan antarmanusia berdasarkan nilai-nilai ke

1. MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA
MACAM MACAM IDEOLOGI DUNIA
SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK
Disusun Oleh :
SITI NUR HALIMAH
TLM 1 B
JURUSAN ANALIS KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, dan taklupa pula kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-
Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami,
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Pendidikan Pancasila yang
membahas tentang “Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik”. Dan
juga kami berterima kasih kepada Bapak Anwar Aulia, M.Pd selaku dosen mata
kuliah Pancasila di POLTEKKES BANTEN yang telah memberikan tugas ini
kepada kami.
Adapun makalah Pancasila Sebagai Etika Politik ini telah kami usahakan
semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai referensi buku dan
referensi internet, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk
itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada seluruh referensi-
referensi yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami
sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila
terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan
saran yang membangun demi perbaikan di masa depan
Tangerang, 24 Agustus 2018
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ………………………………………... 1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………….. 1
1.3 Tujuan ………………………………………………… 1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ideologi ……………………………………. 2
2.2 Macam-macam Ideologi di Dunia …………………….. 4
2.3 Pancasila Sebagai Etika Politik ……………………….. 12
2.3.2 Pengertian Politik ………………………………. 13
2.3.3 Etika Politik …………………………………….. 14
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ………………………………….………… 17
3.2 Saran ……………………………………………………17
DAFTAR PUSTAKA …………………………………….………..18

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring pergantian zaman, paham-paham yang berkembang di dunia
mengalami berbagai perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir yang
berkembang pada zaman tertentu. Ada pertentangan-pertentangan yang senantiasa
bertarung dan secara silih berganti mendominasi pola pemikiran masyarakat.
Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh
Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide“.
Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui
proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya
sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga
membuat konsep ini menjadi inti politik. secara implisit setiap pemikiran politik
mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir
yang eksplisit.
Banyak macam ideologi di dunia ini. Hampir masing-masing negara
mempunyai ideologi tersendiri yang sesuai dengan negaranya, karena ideologi ini
merupakan dasar atau ide atau cita-cita negara tersebut untuk semakin
berkembang dan maju.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian ideologi?
2. Apa saja macam – macam ideologi di dunia?
3. Bagaimana ideologi politik didunia sebagai etika politik?
1.3 Tujuan
1. Agar mahasiswa mengetahui pengertian Ideologi
2. Agar mahasiswa mengetahui Macam – macam Ideologi di Dunia
3. Agar mahasiswa mengetahui bagaimana Ideologi politik di Dunia sebagai
etika politik
1

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ideologi
Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani “idea” dan “logos”. idea
mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Adapun kata logos
mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. jadi, ideologi berarti
kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapatpendapat, atau
pengalaman-pengalaman.
Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Destutt Tracy (1757-1836), seorang
ahli filsafat Prancis. menurutnya, ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut
science de ideas ( sains tentang ide ). Pada tahun 1796, ia mendefinisikan ideologi
sebagai ilmu tentang pikiran manusia, yang mampu menunjukkan jalan yang
benar menuju masa depan. Dengan begitu, pada awal kemunculannya, ideologi
berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, dan buah pikiran.
Dalam perkembangannya, ideologi didefinisikan sebagai berikut.
1. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia.
2. Menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang
dimiliki oleh penguasa.
3. Menurut Thomas Hobbes, Ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi
kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.
4. Menurut Francis Bacon, ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran
mendasar dari suatu konsep.
5. Menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan
kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
6. Menurut Napoleon, ideologi adaah keseluruhan pemikiran politik dari musuh-
musuhnya .
7. Menurut Dr.Hafidh Shaleh, ideologi adalah suatu pemikiran yang mempunyai
ide berupa konsepsi rasional, yang meliputi aqidah dan solusi atas seluruh
2

6. problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode,
yang meliputi metode untuk menjabarkan ide dan jalan keluarnya, metode
mempertahankannya dan metode menyebarkannya ke seluruh dunia.
8. Menurut The American Heritage dan Dictionary of The English Language,
Fourth Edition, ideologi adalah sekumpulan ide yang mencerminkan
kebutuhan-kebutuhan, darapan dan tujuan sosial dari individu, kelompok,
golongan atau budaya. dan ideologi adalah sekumpulan ajaran atau
kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem
yang lain.
9. Menurut Random House Unabridged Dictionary, ideologi adalah sekumpulan
ajaran, cerita suatu bangsa, kepercayaan dan lain -lain yang menuntut individu,
gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar.
10. Menurut Prof. Lowenstein, ideologi adalah suatu penyelarasan atau gabungan
pola pikiran dan kepercayaan, atau pemikiran bertukar menjadi kepercayaan,
penerangan sikap manusia tentang hidup dan kehadirannya dalam masyarakat
dan mengusulkan sesuatu kepemimpinan dan menyeimbangkannya
berdasarkan pemikirannya dan kepercayaan itu.
11. Menurut Sastrapratedja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran
yang berorientasi pada tindakan yang berorganisis menjadi suatu sistem yang
teratur dan ideologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cita-cita, yang terdiri
atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal-soal
cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berdasarkan uraian tersebut, ideologi dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Nilai yang menentukan seluruh hidup manusia
2. Gagasan yang diatur dengan baik tentang manusia dan kehidupannya
3. kesepakatan bersama yang membuat nilai dasar masyarakat dalam suatu
Negara
3

7. 4. Pembangkit kesadaran masyarakat akan kemerdekaan melawan
penjajah
5. Gabungan antara pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai dari
suatu bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai-nilai falsafah yang
menjadi pedoman hidup suatu bangsa.
Ideologi merupakan gambaran dari hal -hal berikut :
a. sejauh mana masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri b. Lukisan
tentang kemampuannya memberikan harapan kepada berbagai kelompok
atau golongan yang ada pada masyarakat untuk mempunyai kehidupan
bersama secara lebih baik dan untuk membangun masa depan yang lebih
cerah. c. Kemampuan mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat
Mengapa ideologi perlu dimiliki setiap negara? karena ideologi digunakan
negara sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan
kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Ideologi membantu suatu
negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan
menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, ideologi juga
berguna sebagai bekal dan jalan suatu negara untuk menemukan
identitasnya. Ideologi merupakan sebuah kekuatan yang mampu
menyemangati dan mendorong negara untuk melakukan kegiatannya dan
mencapai tujuan negara.
2.2. Macam – Macam Ideologi di Dunia
1. Konservatisme
Sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah
ini berasal dari kata dalam bahasa latin, conservāre, melestarikan;
"menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya
memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif
di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda
4

8. pula.Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo,
sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari
zaman yang lampau, the status quo ante.
2. Komunisme
Komunisme adalah paham yang mendahulukan kepentingan umum
diatas kepentingan pribadi dan golongan, paham komunis juga
menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai
secara mutlak oleh negara tersebutPenganut faham ini berasal dari
Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan
Friedrich Engels, sebuah manifes politik yang pertama kali diterbitkan
pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis
pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan
ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu
gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.Negara yang
masih menganut komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara,
Kuba dan Laos.
3. Liberalisme
Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat,
dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan
adalah nilai politik yang utama.Liberalisme dianut oleh negara-negara
di berbagai benua. Benua amerika: Amerika Serikat, Argentina,
Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada,
Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Aruba, Bahamas, Republik Dominika.
4. Kapitalisme
Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa
pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan
sebesarbesarnya. Negara yang menganut paham kapitalisme adalah
5

9. Inggris, Belada, Spanyol, Australia, Portugis, dan Perancis.
5. Fasisme
Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan
kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme
yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.Kata fasisme
diambil dari bahasa Italia, fascio, sendirinya dari bahasa Latin, fascis,
yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu
tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa
di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada
kekuasaan pejabat pemerintah.Negara yang menganut paham faiisme
adalah Italia, Jerman dan Jerman.
6. Sosialisme
Sosialisme atau sosialis adalah paham yang bertujuan membentuk
negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan
membatasi milik perseorangan. Sosialisme dapat mengacu ke beberapa
hal yang berhubungan denganideologi atau kelompok ideologi, sistem
ekonomi, dan negara. Negara yang menganut paham sosialisme adalah
Kuba dan Venezuela.
7. Anarkisme
Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk
negara,pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga
yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena
itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus
dihilangkan/dihancurkan. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik,
dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa
aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang
6

10. superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada
ranah publik maupun privat).
8. Demokrasi Islam
Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk
menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik.
Ideologi ini muncul pada awal perjuangan pembebasan atas daerah di
mandat Britania atas Palestina kemudian menyebar akan tetapi di
sejumlah negara-negara dalam pratiknya telah mencair dengan gerakan
sekularisasi.
9. Demokrasi Kristen
Demokrasi Kristen adalah ideologi politik yang bertujuan untuk
menerapkan prinsip-prinsip agama Kristen ke dalam kebijakan publik.
Ideologi ini muncul pada awal abad kesembilanbelas di Eropa,
pengaruh di Eropa dan Amerika Latin akan tetapi dalam pratiknya di
sejumlah negara-negara telah mencair dengan gerakan sekularisasi.
10. Demokrasi Sosial
Demokrasi Sosial adalah sebuah paham politik yang sering disebut
sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19
berasal dari gerakan sosialisme
11. Feminisme
Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan
perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak
dengan pria. Kelahirannya pada era Pencerahan di Eropa yang
dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de
Condorcet. Kata feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis
7

11. sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center
Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi
John Stuart Mill, the Subjection of Women (1869).
12. Gaullisme
Gaullisme adalah ideologi politik Perancis yang didasari pada
pemikiran dan tindakan Charles de Gaulle. Tema utama dari kebijakan
luar negeri de Gaulle adalah mengenai kemerdekaan nasional dengan
beberapa konsekuensi praktisnya yaitu dalam beberapa hal oposisi
terhadap organisasi internasional seperti NATO atau Komunitas
Ekonomi Eropa
13. Luxemburgisme
Luxemburgisme (juga ditulis Luxembourgisme) adalah paham teori
Marxis dan komunisme secara spesifik revolusioner berdasarkan
tulisan-tulisan dari Rosa Luxemburg, Menurut MK Dziewanowski
terjadi penyimpangan dari tradisional Leninisme, keterpengaruhan
dari Trotskyisme Bolshevik yang kemudian diadopsi oleh pengikutnya
sendiri.
Luxemburgisme merupakan upaya melakukan tafsir atas ajaran
Marxisme yang berpengaruh terhadap revolusi Rusia, Rosa
Luxemburg temasuk pihak yang mengkritik ajaran politik dari Lenin
dan Trotsky, dengan konsep "sentralisme demokratis" sebagai
demokrasi.
14. Nazisme
Nazisme, atau secara resmi Nasional Sosialisme (Jerman:
Nationalsozialismus), merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai
Nazi (Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman, Jerman:
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah
8

12. kepemimpinan Adolf Hitler. Kata Nazi jadi merupakan singkatan
Nasional Sosialisme atau Nationalsozialismus di bahasa Jerman.
Sampai hari ini orang-orang yang berhaluan ekstrim kanan dan
rasisme sering disebut sebagai Neonazi (neo = "baru" dalam bahasa
Yunani).
15. Islamisme
Islamisme adalah sebuah paham yang pertama kali dicetuskan oleh
Jamalal-Din Afghani atau Sayyid Muhammad bin Safdar al-Husayn
(1838 - 1897), umumnya dikenal sebagai Sayyid Jamal-Al-Din Al-
Afghani, atau Al-Jamal Asadābādī-Din sebagai paham politik
alternatif dalam menyatukan negara-negara termasuk di daerah
Mandat Britania atas Palestina yang mempunyai akar budaya dan
tradisi yang berbeda dengan budaya dan tradisi Arab dalam tulisan di
majalah al-'Urwat al-Wuthqa, kemudian dikembangkan dan dikenal
pula sebagai Pan Islamisme.
16. Komunitarianisme
Komunitarianisme sebagai sebuah kelompok yang terkait, namun
berbeda filsafatnya, mulai muncul pada akhir abad ke-20, menentang
aspek-aspek dari liberalisme, kapitalisme dan sosialisme sementara
menganjurkan fenomena seperti masyarakat sipil. Paham ini
mengalihkan pusat perhatian kepada komunitas dan masyarakat serta
menjauhi individu. Masalah prioritas, entah pada individu atau
komunitas seringkali dampaknya paling terasa dalam masalah-
masalah etis yang paling mendesak, seperti misalnya pemeliharaan
kesehatan, aborsi, multikulturalisme, dan hasutan.
17. Maoisme
Maoisme atau Pemikiran Mao Zedong adalah varian dari
9

13. MarxismeLeninisme berasal dari ajaran-ajaran pemimpin komunis
Cina Mao Zedong (Wade-Giles Romanization: "Mao Tse-
tung").Pemikiran Mao Zedong lebih disukai oleh Partai Komunis Cina
(PKT) dan istilah Maoisme tidak pernah dipergunakan dalam terbitan-
terbitan bahasa Inggrisnya kecuali dalam penggunaan peyoratif.
Demikian pula, kelompok-kelompok Maois di luar Cina biasanya
menyebut diri mereka Marxis-Leninis dan bukan Maois. Ini
mencerminkan pandangan Mao bahwa ia tidak mengubah, melainkan
hanya mengembangkan Marxisme-Leninisme. Namun demikian,
beberapa kelompok Maois, percaya bahwa teori-teori Mao telah
memberikan tambahan berarti kepada dasar-dasar kanon Marxis, dan
karena itu menyebut diri mereka "Marxis-LeninisMaois" (MLM) atau
"Maois" saja.
18. Nasionalisme
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris
"nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk
sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah
berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy).
Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat
liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber
dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.
 Macam-macam nasionalis :
1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah
sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik
dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan
politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques
Rousseau.
10

14. 2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara
memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah
masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang
memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat").
3. Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik,
nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana
negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi ("organik")
hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme.
4. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara
memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya
"sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya.
5. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme
kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis.
6. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara
memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.
19. Pancasila
Pancasila terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan
śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik
Indonesia berisi:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
20. Stalinisme
Stalinisme adalah sistem ideologi politik dari Uni Soviet di bawah
kepemimpinan Joseph Stalin yang memimpin Uni Soviet pada tahun
11

15. 1929 sampai dengan 1953 berkaitan erat dengan pemerintahan
pengguna sistem ekstensif spionase, tanpa pengadilan, dan politik
penghapusan lawan-lawan politik melalui pembunuhan langsung atau
melalui pembuangan dan penggunaan propaganda untuk membangun
kultus kepribadian berupa diktator mutlak dengan menggunakan
negara kepada masyarakat untuk mempertahankan supermasi
individual dengan kontrol politik melalui partainya yaitu Partai
Komunis.
2.3 Pancasila Sebagai Etika Politik
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi.dua kelompok
yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas
tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau
bagaimana kita harus menggambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan
dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etikaumum merupakan prinsip-
prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus
membahas prinsip-prinsip. Etikakhusus dibagi menjadi etika individu yang
membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang
membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup
masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Menurut Bartens, sebenarnya terdapat tiga makna dari etika. Pertama, etika
dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi
seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (sistem nilai dalam
hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat). Kedua, etika dipakai
dalam arti kumpulan asas dan nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode
etik. Ketiga, etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk
(sama dengan filsafat moral).
12

16. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pada
umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai
“susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Kualitas-kualitas ini dinamakan
kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang
menunjukan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila.
Sebenarnya etika banyak bertangkutan dengan Prinsip-prinsip dasar pembenaran
dalam hubungan dengan, tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga
dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan
dengan tingkah laku manusia.
Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana
manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika
merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan
pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang
bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita
bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.
2.3.2 Pengertian Politik
Pengertian politik berasal dari kosa kata “politics” yang memiliki makna
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau “negara” yang
menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti
dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu
ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang
menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang
ada. Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suartu
kekuasaan (power), dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik untuk
membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam
proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan
suatu pemaksaan. Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya
merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intents) yang tidak akan
13

17. pernah terwujud. Secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep
pokok yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan
keputusan (decisionsmaking), kebijaksanaan (policy), pembagian (distributions) serta
alokasi (allocation).
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals),
dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut
kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun
perseorangan. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun
negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.
Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter.
Dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik harus dipahami dalam
pengertian yang luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu
persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.
2.3.3 Etika Politik
Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai
pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan
bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian
“moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat
disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun
negara. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa
didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.
Etika politik merupakan sebuah cabang dalam ilmu etika yang membahas hakikat
manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai
dalam kegiatan politik. Etika politik sangat penting karena mempertanyakan
hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa
sebuah norma digunakan untuk mengontrol perilaku politik. Etika politik
menelusuri batas-batas ilmu politik, kajian ideologi, asas-asas dalam ilmu hukum,
peraturan-peraturan ketatanegaraan dan kondisi psikologis manusia sampai ke
titik terdalam dari manusia melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap,
keputusan, aksi, dan kebijakan politik.
2.3.4 Peran Pancasila sebagai Sumber Etika Politik di Indonesia
Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu
kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-
14

18. silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja
ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila
terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak
bias ditukar-balikan letak dan susunannya. Pancasila tidak hanya merupakan
sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan
sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan,
hukum, serta kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk memahami dan
mendalami nilai nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung
dalam kelima sila Pancasila.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama Negara Indonesia
bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara pada
legitimasi religius.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan
negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup
secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta
prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Manusia merupakan dasar
kehidupan dan penyelenggaran negara
3. Persatuan Indonesia
Persatuan berati utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung
pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam
menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti
ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Indonesia sebagai
negara plural yang memiliki beraneka ragam corak tidak terbantahkan lagi
merupakan negara yang rawan konflik.
4. Kerakyatanyang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan dan Perwakilan
Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan
yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan
asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan
negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus
dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka
dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan
legislatif, eksekutif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan,
pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau
dengan kata lain harus memiliki “legitimasi demokratis”.
15

19. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu
prinsip “legalitas”. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena
itu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) merupakan tujuan
dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala
kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senatiasa harus
berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip
keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan
ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.
Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih
mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan diatas.
Yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyarawatan/Perwakilan dan dengan penuh Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Etika politik Pancasila
dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik Negara,
terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar atau slaah sebuah
kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan
tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila.
Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat
secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif,
legislatif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa
legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada
legitimasi moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa
yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai
penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana
korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan
penyalahgunaan narkotika sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang
menjadi momok masyarakat.
Dalam penerapan etika politik Pancasila di Indonesia tentunya mempunyai
beberapa kendala-kendala, yaitu :
Etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi sendiri. Ketika seseorang
mengkritik sebuah ideologi, ia pasti akan mencari kelemahan-kelemahan dan
kekurangannya, baik secara konseptual maupun praksis. Hingga muncul sebuah
keyakinan bahwa etika politik menjadi satu-satunya cara yang efektif dan efisien
dalam mengkritik ideologi, sehingga etika politik menjadi sebuah ideologi
tersendiri
.
Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap disbanding
etika politik Pancasila, sehingga kritik apa pun yang ditujukan kepada Pancasila
oleh etika politik Pancasila tidak mungkin berangkat dari Pancasila sendiri karena
kritik itu tidak akan membuahkan apa-apa
16

20. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide,
keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah
laku seseorang dalam berbagai kehidupan, seperti :
a. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
b. Bidang Sosial
c. Bidang Kebudayaan
d. Bidang Keagamaan
Ideologi adalah suatu pilihan yang rasional yang penuh kesadaran dari
seseorang atau sekelompok orang yang harus bertanggung jawab
melaksanakannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa “hakikat Identitas
Nasional kita
Dan etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita
mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung
jawab dengan berbagai ajaran moral.
1.2 SARAN
Kita sebagai para calon penerus masa depan untuk Negara yang kita cintai ini
tanah air Indonesia sudah sepatutnya bahwasannya kita berkewajiban mempelajari
serta menjunjung tinggi pancasila, karena pancasila sebagai landasan dalam
kehidupan manusia , pancasila sebagai etika dalam berpolitik. Jadi akan
menciptakan masyarkat yang beretika serta taat pada aturan yang ada. Bagi para
mahasiswa maupun para pembaca bisa menerapkan setiap sila-sila pancasila yang
sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dalam bidang akademik maupun
non akademik pun juga bisa diterapkan.
17

21. DAFTAR PUSTAKA
https://asmawatyfricilia.wordpress.com/2016/01/26/makalah-pancasila-
sebagai-etika-politik/
https://kupdf.net/download/makalah-pancasila-dan-ideologi-
dunia_58bd8af0e12e89ad7cadd374_pdf
18