2. 1. Pengertian Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani
demos yang berarti rakyat dan kratos yang
berarti pemerintahan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, demokrasi adalah
pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan
tertinggi berada ditangan rakyat dan
dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-
wakil yang mereka pilih dalam sistem
pemilihan yang bebas.
3. Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi
yang harus dipisahkan antara satu dengan yang
lainnya, yaitu demokrasi sebagai ide atau konsep dan
demokrasi sebagai praksis.
Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat
menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai
arti, makna, sikap, dan perilaku yang tergolong
demokratis. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat.
Kedaulatan itu berkenaan dengan kebebasan
berbicara, berkumpul dan, beserikat serta kebebasan
memilih. Keduanya merupakan contoh ide demokrasi
yang dapat diberikan.
Sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah
menjelma menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem,
kinerja demokrasi terikat oleh seperangkat aturan
main tertentu. Apabila dalam sistem demokrasi ini
ada orang yang tidak menaati aturan main yang
berlaku, aktivitas itu akan merusak demokrasi.
4. Demokrasi terbagi menjadi dua kategori :
- Demokrasi langsung, memungkinkan semua
warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau
diangkat dapat ikut dalam pembuatan
keputusan negara.
- Demokrasi tidak langsung, digunakan sistem
perwakilan. Setiap partai politik yang
memenuhi syarat untuk mendapat
kursi, menempatkan wakilnya dalam badan
legislatif yang jumlahnya bergantung pada
persentase perolehan suara tingkat nasional.
5. Seorang ilmuan politik terkenal yang secara
mendalam mengkaji demokrasi, Robert A.
Dahl, mengemukakan bahwa dalam budaya
demokrasi terdapat tiga prinsip utama.
a. Kompetensi
Budaya demokrasi memberikan peluang
yang sama untuk bersaing bagi setiap
individu, kelompok, dan organisasi
(khususnya partai politik) untuk menduduki
posisi kekuasaan dalam pemerintah.
6. b. Partisipasi
Budaya demokrasi memberikan kesempatan yang
sama bagi semua orang untuk terlibat dalam
pemilihan pemimpin yang bebas secara teratur dan
terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
c. Kebebasan
Budaya demokrasi memberikan jaminan
kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan
mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang
dijamin dapat menjadi saluran partisipasi dan
berkompetensi. Contohnya, ketika melakukan
kompetisi, partisipasi dan aktivitas yang
mengekspresikan kebebasan tidak dibenarkan
apabila menimbulkan perpecahan atau disintegrasi
bangsa karena hal ini bertentangan dengan dasar
persatuan, tidak dibenarkan pula apabila melanggar
peraturan yang berlaku karena bertentangan bengan
dasar negara hukum.
7. Ciri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan
oleh adanya pemerintah yang demokratis, yang
terbatas kekuasaannya, dan tidak bertindak
sewenang- wenang terhadap warga negaranya.
Gagasan bahwa kekuasaan itu perlu dibatasi
dicetuskan oleh Lord Acton dengan mengatakan
bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia
itu penuh kelemahan. Kemudian menjadi terkenal
adalah Power tends to corrupt, but absolute power
corrupts absolutely. Artinya manusia yang
mempunyai kekuasaan cenderung untuk
menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia
yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti
akan menyalahgunakannya.
8. Cita- cita untuk menyelenggarakan hak- hak
politik secara efektif, mengakibatkan munculnya
gagasan untuk membatasi kekuasaan
pemerintahan dengan suatu konstitusi, baik
dengan naskah konstitusi yang tertulis maupun
dengan konstitusi tidak tertulis. Di dalam
konstitusi biasanya ditulis hak- hak warga
negara dan pembagian kekuasaan negara
sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif
diimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif)
dan lembaga hukum lain, sehingga terjadi
keseimbangan kekuasaan.
9. Sesuai perkembangan zaman, konsep rule of law (negara
hukum) dirumuskan kembali, terutama setelah perang dunia II,
sehingga muncul konsep versi abad 20. International
commission of jurists, sebagai komisi hukum internasional,
dalam konferensinya di Bangkok 1965 merumuskan pemerintah
yang demokratis sebagai pemerintahan yang diwarnai oleh hal
sbb:
1. Sehubungan dengan perlindungan konstitusional, selain
menjamin hak- hak individu, pemerintah harus menentukan
pula prosedur untuk perlindungan hak- hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan berposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.
10. Selanjutnya Mayo mengemukakan bahwa
nilai- nilai demokrasi itu menyangkut hal berikut:
1. Menyelesikan perselisihan dengan damai dan
melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara
damai dalam masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai
minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman dalam masyarakat
6. Menjamin tegaknya keadilan
11. Dapat disimpulkan bahwa untuk
melaksanakan nilai- nilai demokrasi perlu
diselenggarakan berbagai lembaga menurut
ketentuan sbb:
1. Pemerintah yang bertanggung jawab
2. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili
golongan- golongan dan kepentingan-
kepentingan dalam masyarakat dan dipilih
dalam pemilu yang bebas
3. Perlu organisasi politik yang mencakup satu
atau lebih partai politik
4. Pers yang bebas dalam menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin
hak- hak asasi dan keadilan.
12. Demokrasi pancasila adl paham demikrasi yg
bersumber pd kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Indonesia yg perwujudannya seperti dalam ketentuan
pembukaan UUD 1945. Adapun prinsip – prinsipnya :
1) persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2) keseimbangan antara hak dan kewajiban
3) pelaksanaan kebersamaan yg bertanggung jawab
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri dan orang lain
4) mewujudkan rasa keadilan sosial
5) pengambilan keputusan dg musyawarah
6) mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan
7) menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional
13. Menurut Prof. S. Pamuji, dempkrasi pancasila
mengandung enam aspek berikut :
1. Aspek formal ( menunjuk wakil rakyat secara
bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus.)
2. Aspek material ( mengakui masyarakat Indonesia
sesui gambaran, harkat dan martabat tersebut. )
3. Aspek normatif ( seperangkat norma yg
membimbing dan menjadi kriteria pencapaian
tujuan. )
4. Aspek optatif ( mengetengahkan tujuan dan
keinginan yg hendak dicapai. )
5. Aspek organisasi ( organisasi merupakan wadah
pelaksanaan Demokrasi Pancasila yg harus cocok
dg tujuan yg hendak dicapai. )
6. Aspek kejiwaan ( semangat para penyelenggara
dan pemimpin pemerintah. )
14. 1. Pengertian dan ciri-cirinya
Istilah civil society yang kini sering
diterjemahkan dengan istilah masyarakat
madanitampaknya semakin mendapat tempat di
dalam wacana politik di Indonesia. Sebagai sebuah
konsep, masyarakat madani berasal dari proses
sejarah barat.
Civil society dapat didefinisikan sebagai
wilayah-wilayah kehidupan sosial yang
terorganisasi dan diantaranya bercirikan :
1. Kesukarelaan (voluntary)
2. keswasembadaan (self generating)
3. Keswadayaan (self suporting)
4. Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara
5. Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-
nilai hukum yang diikuti warganya.
15. Secara historis civil society di Indonesia telah muncul ketika
proses transformasi, akibat modernisasi terjadi yang
menghasilkan pembentukan masyarakat baru yang berbeda
dengan masyarakat tradisional. Dengan demikian, akar civil
society di Indonesia bisa dirunut secara historissemenjak
terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial
Belanda.
Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society di Indonesia
pernah mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan bagi
pertumbuhannya. Hal ini terjadi sejak kemerdekaan sampai
dengan 1950-an, yaitu pada saat organisasi2 sosial dan politik
dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari
warga masyarakat yang baru saja merdeka.
16. Pada dasawarsa terakhir abad ke-20, telah lahir kembali dalam
wacana dan gerakan politik global sebuah istilah yang telah
lama dilupakan, yaitu istilah civil society(masyarakat madani).
Istilah tersebut secara konseptual dikembangkan dari
pengalaman era pencerahan Eropa Barat abad ke-1, yaitu pada
masa munculnya kembali di Eropa Timur pada dasawarsa
1980-an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem partai
sosialis (tunggal) yang otoriter yang kemudian dapat
dijatuhkan. Dari Eropa Timur, gemanya kemudian menjalar
dan menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia.
17. Dalam penataan politik, misalnya, rezim Orde Baru
melakukan hal-hal berikut ini :
1. Reformasi pada tingkat elite dengan membentuk
korporasi negara dimana militer, teknokrat, dan
birokrat menjadi sendi-sendi utamanya.
2. Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan masa
mengambang dan di kalangan mahasiswa melalui
kebijakan normalisasi kehidupan kampus.
3. Institusionalisasi politik dalam masyarakat.
18. 1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami
pasang surut. Di pandang dari sudut perkembangan
demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa,
yaitu :
1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa Demokrasi
Konstitusional.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi
Terpimpin.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi
Pancasila.
19. ◦ Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuan yang
menganut demokrasi, kedaulatan berada ditangan
rakyat, berdasar UUD 1945 sebelum dilakukan
amandemen, dan kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga
sebagai berikut :
1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR
yang berfungsi sebagai lembaga konstitutif.
◦ 2. DPR sebagai pembuat undang-undang, sebagai lembaga
legislatif.
◦ 3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut
lembaga eksekutif.
◦ 4. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi
saran kepada penyelenggara pemerintahan disebut
lembaga konsultatif.
◦ 5. MA sebagai lembaga peradilan dan penguji aturan
dibawah undang-undang di sebut lembaga yidikatif.
◦ 6. BPK sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara,
disebut lembaga auditatif.
20. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, baik kesatu,
kedua, ketiga maupun keempat, terjadi pergeseran sebagai berikut
:
1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan
rakyat.
2. Komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah DPD
yang seluruhnya dipilih oleh rakyat.
3. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak menguji
undang-undang terhadap UUD.
4. Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan
hakim agung.
5. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
6. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.
7. Hak prerogatif Presiden banyak yang dipangkas.
8. Kekuasaan legislatif semakin dominan.
9. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi.
21. Sebulan setelah Indonesia
diproklamasikan, sistem pemerintah parlementer
berlaku di Indonesia walaupun UUD 1945 tidak
menghendaki demikian. Hal ini ditunjang dengan
adanya pengumuman pemerintah yang
memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk
mendirikan partai politik yang mendapat sambutan
antusias kepada dari rakyat.
Sistem parlementer ini merupakan produk dari
Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober
1945.
22. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan
kembalinya RI ke dalam bentuk negara
kesatuan, berlakulah UUD Sementara 1950
sebagai pengganti UUD RIS 1949. Negara
menganut sistem pemerintahan parlementer, di
mana para menteri bertanggung jawab kepada
badan legislatif (parlemen). Pada masa ini terdapat
kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa
pembatas dan persyaratan yang tegas dan nyata
untuk melakukan kegiatan politik.
23. Mengemukakan pokok-pokok demokrasi terpimpin menurut
Presiden Soekarno , antara lain :
1. Demokrasi pemimpin bukan diktator
2. Demokrasi pemimpin sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup
bangsa Indonesia
3. Dlm hal kenegaraan dan kemasyarakatan dan
kemasyarakatan, meliputi bidang politik dan kemasyarakatan
4. Inti pimpinan adalah permusyawaratan yg dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yg diakhiri
dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan
kontra
5. Operasi yg melahirkan pendapat yg sehat dan
membangun, diharuskan dalam demokrasi terpimpin
6. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan
7. Tujuan melaksanakan demokrasi pemimpin adalah mencapai
masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual
8. Mengenal kebebasan berserikat dan berkumpul dan berbicara
dalam batas2 tertentu yaitu batas keselamatan negara, batas
kepentingan rakyat banyak, batas kesusilanan dan batas
pertanggungjawaban kepada Tuhan dan seterusnya.
24. 1) Ditetapkannya 10 partai politik yang masih diakui
yaitu PNI, NU, PKI, Partindo PSII Arudji, dan Partai
Katolit, Murba, IPKI, Perti dan parkindo.
2) Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membubarkan
dua partai yaitu Masyumi dan PSI, dan apabila
pernyataan ini tidak juga diacuhkan maka
pembubaran partai akan lebih luas lg.
3) Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk Front
Nasional yg kemudian akhirnya membentuk
kekuasaan yg sangat besar dan bahkan secara riil
bertindak sebagai parpol.
4) Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan
mengeluarkan pendapat pada hakikatnya sudah
tidak ada lagi ,
25. Lemahnya pelaksanaan demokrasi pd masa
orde baru trjd krn moral penguasanya jg memang
terdpt berbagai kelemahan yg terkandung dlm
pasal-pasal UUD 1945. Oleh krn itu,selain
melakukan reformasi dlm bidang politik untuk
tegaknya demokrasi melalui perubahan
perundang-undangan,jg diperlukan amandemen
UUD 1945.
D. Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi
1.Sekilas Pemilu di Indonesia
Pemilu 1995 yg didasarkan pd UU No.7 Thn 1953
berjalan demokratis serta relatif aman dan
damai.Walaupun secara formal,UU No.7/1953
sama sekali tdk menyebut secara spesifik
keterlibatan warga neg dlm badan penyelenggara
dan pengawas pemilu,tetapi warga neg lewat
partai politik dpt mengimbangi pemaksaan
kehendak oleh pejabat lokal.
26. Orde baru dibawah pimpinan Soeharto pada
awalnya dimaksudkan utk mengembalikan keadaan
Indonesia yg kacau setelah pemberontakan PKI Sept
1965. Pada awalnya,orde baru utk memperbaiki nasib
bangsa dlm berbagai bidang.Dalam bidang politik
dibuatlah UU No.15 Thn 1969 Tentang Pemilu,UU No.16
Thn 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR
dan DPRD. Atas dasar UU tersebut orde baru
mengadakan pemilu pertama. Dalam UUD 1945
Presiden hanyalah mandataris MPR dan diawasi oleh
DPR.Pada akhirnya,badai krisis ekonomi menjalar
menjadi krisis multi dimensi.Rakyat yg dipelopori
mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala
bidang.Akhirrnya,runtuhlah orde baru bersamaan
mundurnya Soeharto pada tgl 21 Mei 1998.
27. Pemilu selama rezim Soeharto (Pemerintahan
Orde Baru),jauh sekali dr sistem politik yg
dianggap demokratis.Selama enam kali
diselenggarakan pemilu oleh rezim
Soeharto, peluang utk memberdayakan rakyat
terbelenggu oleh perangkat perundang-
undangan bidang politik.
Pemilu 1999 yg diselenggarakan setelah
mundurnya Soeharto sbg Presiden RI membawa
sejumlah harapan baru demokratisasi politik.
Pemilu 1999 yg diselenggarakn berdasarkn
UU No.3 Thn 1999 telah menandai babak baru
perubahan pemilu di Indonesia,yg berbeda dg
pemilu masa orde baru.Di dlm sistem pemilu
1999partai pollitik mempunyai hak terlibat
secara intensifdlm proses pemilu sejak KPU
dibentuk shg diharapkan mampu berfungsi sbg
otoritas pengatur pemilu yg independen.
28. Pemilu 2004,yg ditetapkan pelaksanaanya pd 5
April 2004 diseelenggaraan utk memilih anggota
DPR,DPD,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota
(Pasal 3).Partisipasi masyarkt dlm penyelenggaan
pemilu 2004 diberikan peluang amat besar.Ditandai
dg smakin trbukany masyarakat utk mjd
penyelenggara pemilu di dlm KPU.
Jk dicermati dr pemilu 1955,1999,2004,tampak
ada pergeseran pembangunan politik dan proses
pelembagaan politik.Pd pemilu 1955 partai politik
bersama-sama pemerintah mjd badan penyelengara
pemilu.Barulah pd pemilu 1999, keterlibatan
masyarkt melalui partai politik dan organisasi
pemantauan pemilu diberikan porsi cukup
besar.Penyelenggaraan pemilu 2004 mjd tantangan
tersendiri bagi masyarakat krn penyelenggara dan
pengawas pemilu dr masyarakat (bkn birokrasi
pemerintah).
29. 2. Dasar Pemikiran Pemilu
NKRI adalah neg kesatuan yg berdasarkan
kedaulatan rakyat.Untuk melaksanakan
prinsip kedaulatan rakyat yg dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dlm
permusyawaratan/perwakilan rakyat yg
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu
yg dilaksanakan secara demokratis dan
keterbukaan.Pemerintah negara yg dibentuk
melalui pemilu itu adalah berasal dari
rakyat,dijalankan sesuai kehendak rakyat dan
diabdikan utk kesejahteraan rakyat.
30. Penyelenggaraan negara yg menyimpang dr
Ideologi Pancasila dan mekanisme UUD 1945
telah mengakibatkan ketidakseimbangan
kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara.
Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-
cita demokrasi dan kemerdekaan.Kekuasaan
presiden berlebihan yg melahirkan budaya
korupsi,kolusi dan nepotisme shg tjd krisis
multi dimensional pd hampir seluruh aspek
kehidupan. Awal keberhasilan gerakan reformasi
ditandai dg mundurnya Presiden Soeharto
diganti oleh wakil presiden Prof.Dr.BJ.Habibie pd
tgl 21 Mei 1998.
31. 3. Tujuan Pemilihan Umum
Pemilu bertujuan utk memilih wakil rakyat utk
duduk di dlm lembaga permusyawaratan/
perwakilan rakyat,membentuk pemerintahan,
melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan
dan mempertahankan keutuhan NKRI.
4. Asas Pmilihan Umum
Pemilu diselenggarakan secara demokratis
dan transparan,berdasarkan asas jujur,umum,
bebas,dan rahasia.Asas itu didasarkan pada
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XIV/MPR 1998 ttg
Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor III/MPR/1988 ttg pemilu.
