konsep dadar ilmu politik dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi

1. Sekilas Konsep-konsep Dasar
Ilmu Politik
EkoPol FEUI Gasal 21/22
Surjadi, 7 Sep 21

2. • Politik: bermula dari praktek kemudian dirumuskan
menjadi ilmu
• Asal kata "politik" = bahasa Yunani kuno polis atau
politeia (negara-kota, city state)
• Praktek politik dimulai sejak terbentuknya negara
kota atau polis tersebut
• Para ilmuwan kemudian membuat perumusan
tentang praktek-praktek yang telah dijalankan (dalam
bentuk konsep, teori, dst), sehingga ilmu politik
sering dinamakan "ilmu sosial yang tertua"
(Budiardjo: 1)
Miriam Budiardjo (1923-2007)

3. zaman Yunani (4-5
abad SM): Socrates,
Plato, Aristoteles, dll
Aristoteles (355 SM) "Politics"
-menganalisa konstitusi negara kota di masa itu dan mencoba
merumuskan suatu teori atau konsep mengenai "negara ideal"
-secara alamiah manusia adalah mahluk yang berpolitik (jika dua
orang atau lebih berinteraksi, maka mereka tidak lepas dari
keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politis)
-manusia cenderung membentuk kelompok, berupa susunan
organisasi kemasyarakatan yang mengatur tata nilai kehidupan
zaman Romawi:
Polybius, Cicero, dll
Cicero (105-43 SM):
-mengkritisi bentuk pemerintahan Romawi dimana hanya ada satu
penguasa tunggal (mengusulkan kekuasaan senatorial dan
konsitusional)
-basis pemerintahan seharusnya adalah keadilan dan harmoni antar
anggota masyarakat (res populi)
Asia kesusasteraan Dharmasastra dan Arthasastra (kira2 550 SM),
Confucius atau Kung Fu Tzu (500 SM)
Nusantara Negarakertagama (Mpu Prapanca) yaitu tentang keadaan kerajaan
Majapahit abad 13-15 yg mencapai zaman keemasan), Babad Tanah
Jawi (a.l. Demak yg pesisir bergeser ke Mataram yg pedalaman)
Novel kontemporer yg menceritakan kondisi perpolitikan di masa
Majapahit-Singosari antara lain: Arok Dedes karya Pramoedia
Ananta Toer atau Roro Mendut karya Y.B.Mangunwijaya

4. Politik menjadi ilmu pengetahuan mandiri
• sebagai ilmu pengetahuan, berarti ilmu politik
harus memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang
lingkup yg sudah jelas
• suatu disiplin ilmu menurut definisi UNESCO
(1950): the sum of coordinated knowledge
relative to a determined subject

5. Perkembangan di
Eropa (abad 18-19)
-istilah "ilmu politik" baru dikembangkan oleh Jean Bodin (1576)
-Jerman, Austria, Perancis: pembahasan politik dalam kerangka ilmu hukum,
fokus pada negara (ilmu negara dibahas di fakultas hukum)
-Inggris: dianggap termasuk filsafat (moral philosophy), dan pembahasanya tidak
terlepas dari sejarah
-Ecole Libre des Sciences Politiques di Paris (1870)
-London School of Economics and Political Science (1895) ilmu politik untuk
pertama kali dianggap sebagai disiplin tersendiri yg patut mendapat tempat dalam
kurikulum perguruan tinggi
Perkembangan di
Amerika Serikat
-mula-mula bagian ilmu hukum (seperti di Eropa) kemudian berkembang sebagai
disiplin ilmu yang mandiri (akhir abad 19)
-perkembangan ilmu politik bersamaan dg ilmu sosiologi dan psikologi (saling
mempengaruhi metodologi dan terminologi)
-th 1858 Francis Lieber diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu
politik di Columbia College; dianggap sebagai pengakuan pertama ilmu politik
sebagai ilmu tersendiri
-Charles E. Merriam (University of Chicago): New Aspect of Politics (1925)
-th 1904 berdiri American Political Science Association (APSA)
perkembangan
sesudah PD II
-berdirinya United Nations
-berkembang pesat atas dorongan UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)
-th 1947 di Belanda berdiri Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen
(semacam FISIP)
Perkembangan di
Indonesia (setelah
kemerdekaan)
Fakultas Sosial dan Politik (UGM), Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (UI) dimana Ilmu
Politik merupakan departemen tersendiri

6. Konsep2 penting dalam ilmu politik
• Budiardjo: negara (state), kekuasaan (power),
pengambilan keputusan (decision making),
kebijakan (policy), pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation) nilai2 yg ada dalam
masyarakat
• Surbakti: kebaikan bersama, negara dan
pemerintahan, kekuasaan, kebijakan umum,
sumber daya penting

7. Beberapa definisi tentang politik
• "ilmu politik mempelajari negara, tujuan2 negara dan lembaga2 yg
akan melaksanakan tujuan2 itu; hubungan antara negara dg warga
negaranya serta dg negara-negara lain" (Roger F.Soltau)
• "ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan"
(Harold D.Laswell & A.Kaplan)
• "politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan
kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya" (Joyce Mitchell)
• "ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum"
(David Easton)
• "politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan
bagaimana" (Harold D.Laswell)
• "sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yg
mengatur pembagian nilai-nilai otoritatif (berdasarkan wewenang)
untuk dan atas nama masyarakat" (David Easton)

8. Bidang pembahasan ilmu politik
Pada September 1948 (setelah PD II), menyelenggarakan konferensi internasional
untuk membicarakan perumusan ilmu politik.
Hasilnya UNESCO merinci ruang lingkup ilmu politik ke dalam 4 bidang telaahan pokok
(Contemporary Political Science, 1950):
I.Teori politik
1.Teori-teori politik
2.Sejarah Pemikiran Politik
III.Partai, golongan dan pendapat umum
1.partai-partai politik
2.golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3.partisipasi warganegara dalam
pemerintahan & adm
4.pendapat umum
II.Lembaga-lembaga politik
1.undang-undang dasar
2.pemerintahan nasional
3.pemerintahan daerah dan lokal
4.administrasi negara
5.pelaksanaan fungsi sosial & ekonomi
pemerintah
6.perbandingan pemerintahan & lembaga2
politik
IV.Hubungan Internasional
1.politik internasional
2.administrasi dan organisasi internasional
3.hukum internasional

9. Hubungan ilmu politik dg ilmu pengetahuan lainnya
• awal mulanya ilmu politik banyak bersandar pada ilmu
sejarah, filsafat dan hukum
• Sejarah: menyumbang data dan fakta dari masa lampau
untuk diolah lebih lanjut
• Filsafat: menyangkut kehidupan politik terutama mengenai
sifat hakiki, asal-mula dan nilai dari negara (negara dan
manusia adalah bagian dari alam semesta)
• Hukum: penegakan peraturan perundang-undangan (law
enforcement) merupakan kewajiban negara yang penting
• Ekonomi: ilmu politik memiliki kedekatan yang istimewa dg
ilmu ekonomi, bahkan ekonomi politik (political economy)
sudah lebih dulu menjadi disiplin ilmu sebelum ilmu
ekonomi dan ilmu politik (Budiardjo: 23)

10. "Negara" adalah salah satu konsep utama dalam ilmu politik pusat dan
tergolong yg paling banyak diperdebatkan/dipertentangkan.
Setidaknya ada tiga madzhab teori tentang negara (McLean: 474) yaitu
pluralis, statis-tradisionalis dan Marxis.
Ilmuwan beraliran pluralis menganggap negara dapat menjadi arena
perebutan pengaruh antar kelompok kepentingan. Bagaimana
menjalankan negara tergantung tawar menawar antar kelompok tsb.
Menurut kaum statis-tradisionalis (“statis” dari kata “statist”) negara harus
bisa memiliki otonomi (bebas dari pressure group). Kemudian dikenal
istilah strong vs weak state (sejauh mana tingkat otonomi suatu negara
terbebas dari tekanan politik dari kelompok kepentingan yg ada).
Kaum Marxis percaya bahwa peran negara ditentukan oleh kondisi
masyarakat (Marshall: 636). Dalam masyarakat kapitalis, negara akan
berperan sesuai dg kepentingan modal. Dalam buku Budiardjo: negara
adalah suatu alat pemaksa (instrument of coercion) yg akhirnya akan
melenyap sendiri dg munculnya masyarakat komunis (hal.85-98)

11. Sifat2 negara: memaksa, monopoli, mencakup semua
Unsur2 negara: wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan
(Budiardjo)
Menurut Weber (McLean: 474) ada 3 aspek negara modern: wilayah,
monopoli kewenangan, legitimasi
Legitimacy involves the capacity of the (political) system to engender
and maintain the belief that the existing political institution are the
most appropriate ones for the society (Mc Lean: 281)
Menurut Weber, legitimasi dapat bersumber dari tradisi, kharisma,
legalitas
Negara memiliki tujuan dan fungsi
Tujuan bisa berbeda-beda
Fungsi secara umum: penertiban (stabilisator), kesejahteraan,
pertahanan, keadilan
Charles E.Merriam menyebutkan 5 fungsi negara: keamanan eksternal,
ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan

12. Referensi:
• Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977
• Marshall, Gordon, A Dictionary of Sociology,New
York: Oxford University Press, 1998
• McLean, Iain , The Concise Oxford Dictionary of
Politics, New York: Oxford University Press, 1996
• Noer, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barat,
Bandung: Mizan, 1997
• Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik,
Jakarta: Grasindo, 1992