-

1. BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK
Di bab sebelumnya telah di singgung bahwa kehadiran partai politik dalam
sistem pemerintahan yang demokrasi tidak bisa dihindari, kehadiran partai dalam sistem
pemerintahan yang demokratis.
Tradisi tua ini oleh studi Politik disebut sebagai filsafat politik. Idiologi menjadi
acuan pokok dari studi klasik tentang politik. Sebagai contoh suatu ideologi yang amat
berpengaruh di bidang ekonomi adalah : kepercayaan bisa berupa asumsi atau overvasi.
Menurut pendapat dari ROYC. MACRIDIS ( 1989 )
Bahwa ada 4 kriteria untuk membedakan antara ide dan idiologi. Empat kriteria
itu antara lain bagaimana kedudukan manusia ini dalam kosmos, hubungan manusia
dengan Tuhan - Nya. Tujuan utama yang ingin di capai oleh masyarakat, manusia atau
pemerintahan. Ide - ide itu sedikit banyak secara logis konsistan satu sama lain.
Pervasiveness, yakni suatu rangkaian ide - ide yang secara khusus tidak hanva di
kenal sebagai suatu idologi selama ini, akan tetapi juga telah membentuk keyakinan dan
sikap politik banyak orang. Misalnya orang - orang di dalam masvarakat telah banyak
membicarakan tentang demokrasi. Oligarki dan otokrasi dengan demikian ini di bidang
politik suatu idealogi itu harus memenuhi kriteria. Pervasiveness ini, merembes
memasuki ke relung - relung masyarakat.
EXTENSIVENESS, kriteria ini menekankan bahwa suatu ideologi menurut
paham politik itu merupakan suatu rangkaian ide - ide yang diikuti oleh orang banvak.
Dengan demkian suatu rangkaian ide - ide bisa dikatakan ideologi dalam paham politik,
jika ide - ide tersebut secara extensif di ikuti oleh banyak orang dan memainkan yang
besardalam percaturan politik di antara lain.
EXTENSIVENESS, kriteria ini menekan bahwa suatu idiologi menurut
perspektif politik adalah suatu rangkaian ide - ide yang bisa memberikan suatu komitmen
yang kuat bagi penggikut setianya dan memberikan penggaruh yang signifikan terhadap
keyakinan dan tindak politiknya.
Disimpulkan bahwa empat kriteria tersebut tidak bisa di golongkan suatu
idiologi.

2. KOMPONEN IDIOLOGI DARI PERSPEKTIF INTELEKTUAL
Suatu idiologi, tersebut paling sedikit dilihat dari pemikiran intelektual,
mempunyai 4 dasar komponen berikut ini :
1. Suatu idiologi itu mempunyai nilai ( value ). Setiap idiologi berakar pada suatu
pendirian bahwa nilai itu dianggap mempunyai kedudukan lebih penting ke
timbang yang lain.
2. Suatu idiologi visi tentang politik yang ideal.
Contoh : Marxisme menggambarkan tentang wujud masyarakat komunis yang
di dalarnnya tidak ada kepemilikan pribadi, contoh lain paham
Fundamentalis islam syiah yang diajarkan oleh Ayahtullah
Khomeini mengambarkan bahwa dunia yang diperintah dan
dikuasai oleh orang - orang muslim syiah secara singkat suatu
ideologi harus marnpu rnemberikan gambaran realistas, kehidupan di
masa - masa yang akan datang.
3. Suatu idiologi itu harus mengandung suatu konsaep tentang sifat manusia (
human nature ) ini. Marximes percaya bahwa di dalam masyarakat kapasitas
upaya mengeksploitasi kaum pekerja itu bukan karena kejahatan orang kapitalis
saja. Oleh karena itu enurut Karl Marx, salah satu cara agar kapitalis
memperlakukan baik kaum pekerja ialah dengan menghilangkan institusi
kepemilikan pribadi. Paham liberalisme klasik berpegang pada suatu Pendirian
bahwa setiap warga negara berkeinginan memberikan pilihan pribadi kepada
calon pemimpin yang terbaik, sifat manusia yang hak untuk rnemperoleh
kebebasan melekat pada setiap idiologi politik.
4. Suatu idiologi mempunyai Strategy four oction.
5. Suatu idiologi harus bisa di operasionalisasikan. Dalam terminologi militer
strategi merupakan perencanaan dasar untuk memenangkan suatu pertempuran,
oleh karena itu sebagai contoh paham Marxis beusaha untuk mengangkat suatu
keb.ijakan yang ada tentang nasib pekerja yang di exploitasi oleh kapitalisme
dengan mengubah keadaan para pekerja untuk membuang kapilatisme tersebut
dan diganti denggan sosialisme.

3. 6. Suatu idieologi mernpunyai taktik ( politisicelltactics ) sebagai kelanjutan
strategi yang di jelaskan di atas, maka suatu idiologi dalam politik harus
mempunyai politicall ini.
Demikianlah pandangan dalam bidang politik suatu idiologi harus memilih
model tertentu guna mewujudkan strategi yang telah di ambilnya. Demikianlah
pandanggan intelektual mengenai beberapa komponen yang harus ada dalam suatu
ideologi politik. Komponen intelektual itu bermula dari suatu konsep yang berisi
tentang valve, visi dan sifat - sifat dasar manusia yang membangun suatu kelompok,
kemudian di wujudkan melalui suatu strategi dan taktik untuk operasionalisasi konsep
apstak tadi.
IDEOLOGI DALAM PEMERINTAHAN
Salah satu perwujutan idioiogi politik dalam pemerintahan adalah upaya untuk
membatasi kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan akan tetapi dalam sistim
demokrasi kekuasaan dalam pemerintahan cenderung untuk di batasi.
Dengan demikian kostitusi adalah : Suatu sarana demokrasi untuk membatasi
kekuasaan yang di jalankan dalarn pemerintahan. Konstitusionalisme, seperti yang di
uraikan di atas bahwa suatu istilah yang berakhiran isme merupakan karateristik dari
suatu ideologi. Pemerintah yang konstitusional adalah : suatu bentuk pemerintahan
yang kostitusi nya marnpu melindungi hak-hak azazi dari pelanggaran - pelanggaran
yang di lakukan baik oleh pejabat-pejabat poblik maupun kelompok - kelompok
masyarakat.
Suatu pemerintahan di sebut konstitusional atau free apabila subtansi dari
kebijakan - kebijakan berpengaruh terhadap hak - hak azazi manusia tersebut.
Sementara itu pernerintahan yang kontitusional di tentukan bagaimana isi dari kebijakan
- kebijakan itu berpengaruh terhadap penegak hak - hak azazi manusia di mungkinkan
menurut teori bahwa suatu kelompok monarki yang di pimpin seorang raja yang
mempunyai kekuasaan absolute tetapi berbuat baik ( A. Benevolent Despot ) raja
monarki tersebut memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berbicara, kebebasan
pers, kebebasan memeluk agama, dan menjamin hak - hak azazi mereka. Raja tersebut
dapat pula membuat kostitusi yang memuat batasan - batasan pemerintahannya dan

4. yang juga melindunggi kekuasaannya dari rekanan - rekanan dari kekuatan politik
lainnya.
Sebaiknva suatu pernerintahan demokratis itu bisa pula tidak mempunyai
kostitusi terlukis dan tidak pula punya formal ( formal quah rn tss ) atas hak - hak sipil
akan tetapi tetap demokratis contoh negara Inggris.
PAHAM KOSTlTUSI LIBERAL KLASIK
Banyak di antara para ahli yang mempergunakan terminologi classical
liberalism dan nine teenth century liberalism yang sedikit banyak rnenyamakan arti
dengan constitusi onalism. Istilah itu pertama kali di pergunakan pada akhir abad ke
18 dan sampai pertenggahan tahun 1930 an. Semenjak 1930 an semua orang
khususnya orang - orang amerika mengartikan istilah dengan menekan suatu idiologi
yang mendukung tidak hanya pada kebebasan maksimum individu akan tetapi juga
membatasi usaha - usaha pemerintahan dan adanya jaminan dari pemerintah terhadap
standar minimum orang - orang yang percaya terhadap idiologi konstitusional pada
umumnya mnggunakan hak azazi hak manusia yang dicantumkan dalam deklarasi
kemerdekaan, sebenarnya para pejuang klasik hak azazi manusia pada abad ke 18 dan
ke 19 tidak mempunyai komitmen mempunyai hak azazi ini sebagai suatu tujuan.
Barang kali baru ketika pemikir vilosouf politik Inggris yang terkenal John Locke
mempenggaruhi cara berfikir mereka kemudian meletakkan hak azazi manusia ini
sebagai tujuan dalam melaksanakan pmerintahan.
Didalam tulisan itu Locke mengangkat permasalahan dasar tentang pilosovi
politik, jika orang berpatisipasi dan terlihat dalam proses pembuatan kebijakan dan
penyelenggaran pemerintahan tidak ada lain ialah : untuk rnenjamin agar hak untuk
hidup, hak kemerdekaan dan melindunggi hak miliknya yang secara natural merupakan
hak azazinya di lindunggi karena mereka itu adalah manusia, suatu pemerintahan ini
adalah kesadaran untuk mewujudkan hak - hak rakyat tersebut.
Konsep pemikiran John Locke yang banyak pula mempengaruhi revolusi
Amerika di abad ke 18 yang kemudian melahirkan deklerasi kemerdekaan maka
sebagai deklerasi universal tentang hak - hak azazi manusia adalah artikek satu dan
dua dari dokumen deklarasi adapun paham bahwa hak azazi manusia bahwa sebagai
alat untuk mencapai tujuan yang lebih rnulia dan yang modern salah satu tujuan yang

5. mulia itu harus di capai dengan hak azazi. Dalam agama islam di sebutkan
khususnya di sebutkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kehidupan bahagia di
dunia dan hidup mulia di akhirat nanti, sedangkan hidup rnulia di akhirat tentu
berdasarkan amal masing- masing.
SISTIM KEPARTAIAN POLlTlK
Partai politik mulai di kenai dalam bentuk yang modern di eropa dan Amerika
Serikat abad ke 19 bersamaan mulai di kenai sistim pemilihan perlementaria. Sepanjang
perkembangan dan kemajuan sistim pemilihan dan parlermen ini maka berkernbang
pula sistim kepartaian politik. Pada zaman dahulu revolusi masih jaya kekuasaan aris
tokratis dan monarki protes politik terbatas berputar disekitar munculnya klik dan faksi
mulai terbentuknva sistim pemerintahan yang parlemen mulai muncul kehidupan partai
politik secara pelan - pelan suatu rezim peguasa yang di dukung oleh kekuatan klik para
bangsawan di perjuangkan untuk di ganti untuk rezim penguasa yang di dukung oleh
kekuatan klik lainnya. Partai politik yang mulai di dukung oleh kelompok masyarakat
mulai mempengaruhi pemerintah di eropa. Hal seperti itu terjadi pada awal abad ke 19,
semenjak itu di negara - negara Eropa dan Amerika mulai tumbuh dan berkembang
kehidupan partai politik yang di dukung oleh masyarakat.
Pada abad ke 20 mulai lah kehidupan partai menyebar ke seluruh kepelosok
dunia. Di Asia partai politik banvak di bentuk berdasarkan pertimbangan berbasis
agama dan acara ritual yang turnbuh di suatu lingkunggan masyarakat tertentu. Banyak
di negara yang baru politik berkembang bercorak politik dan beraroma militer. Di
Eropa bermunculan partai politik yang berpaham sosialis dan komunis perkernbangan
selanjut nya dengan berpijak pada kerangka demokrasi liberal yang berkernbang pada
abad ke 19 maka abad ke 20 partai di gunakan suatu rezim deklaratos tujuan pernerintah
tidak demokratis partai politik merupakan organisasi yang berhubungan kekuasaan
secara pemeliharaan demokratis oleh karena itu, partai politik bekerja melalui
mekanisme perwakilan dalam pemerintahan.
Di dalam pemerintahan demokratis dapat di artikan pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat untuk rakvat sebenarmva rakyat itu siapa???? Organisasi politik yang di
sebut partai politik sebagai elemen pemerintahan. Elemen berikutnya ialah suatu
pemerintahan yang menjamin padanya politicall equity bagi semua warga negara

6. dewasa sehat jasmani tidak cacat hukum pidana. Kesempatan yang sama dalam negara
dan pemerintah demokratis melalui partai politik itulah sebabnya di dalam pemerintahan
yang demokratis itu berlaku semboyan one person one fote.
PARTAI POLITIK DAN KEKUASAAN
Dalam pemerintahan yang konservatif ataupun yang revolusioner, suatu
pemerintahan yang mengikuti sistim pluralis demokrasi atau diktator monolisis maka
suatu partai politik itu di bentuk tidak ada lain kecuali untuk berfungsi menjalankan
kekuasaan politik. Partai yang memenangkan suara rakyat terbanyak berarti partai
tersebut memperoleh jalan menuju kekuasan, kekuasan ada di 2 tempat yakni di
perwakilan ( dewan ) dan di pemerintahan ( eksekutif ).
Kekuasan ada di dewan, di eksekutif yang memimpin pemerintahan presiden
dari partai monoritas, sedangkan mayoritas suara berada di kongres atau dewan.
Sistim ini menjamin adanya stabilitas pemerintahan eksekutif asalkan presidennya
tidak melanggar ketentuan hukum.
Dari sekian perlu presiden Amerika Serikat yang pernah memimpin Amerika
hanya beberapa saja, berbeda dengan Inggris. Pemerintahannya jalan terus sesuai
dengan suara mayoritas di parlemen. Dari uraian ini dapat di ketahui bahwa partai
politik dengan kekuasaaan tidak bisa dipisahkan.
PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN
Hampir semua negara menyatakan dirinya demokratis, semua pihak yang
mengendalikan pemerintahan juga menyatakan pihaknya tidak demokratis walaupun
akhirnya berpisah denggan wakil presiden Moh. Hatta gara - gara demokrasi yang di
jalankan tidak sesuai dengan pemikiran demokrasi pak Hatta tulisan Bung Hatta yang
dilarang oleh Bung Karno yang menyatakan bahwa demokrasi kita telah mati oleh
karena semua pihak menyebutkan demokrasi padahal praktiknya kadangkadang dan
sering kali menangapi dan menyebloskan orang - orang yang berbeda pendapat dengan
nyata dalam sel - sel penjara. Barang kali suatu cara yang baik untuk mengenal dan
memahami demokrasi dengan mencoba mengidenfikasi dari pengertian tersebut.
Walaupun telah di coba memberikan rumusan dan batasan.

7. Demokrasi nampaknya tidak bisa di pisahkan dari pembahasan hal - hal yang
b'erkaitan dengan tata kepemerintahan dan kegiatan politik, semua proses politik dan
lembaga pemerintahan yang berjalan seiring jalanya demokrasi.
KEDAULATAN RAKYAT ( POPULAR SOVEREL GNITY )
Segala keputusan terletak di tangan seluruh rakvat bukannva berada atau salah
satu orang tertentu. Sistim pemerintahan yang demokratis adalah : Sistim yang
meletakan dan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. .Di dalam demokrasi kekuasaan
tertingi harus diletakan pada tangan seluruh rakyat, bukan pada salah satu atau elit atau
kelompok tertentu dalam negara tersebut. Demokrasi yang berdasarkan pada prinsip
kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa perizinan yang di keluarkan oleh instansi
pemerintahan baru di katakan syah jika seluruh rakyat ikut beramai membuat keputusan,
lain halnya dengan sistim kediktatoran yang menyatakan bahwa suatu izin yang di
keluarkan oleh instansi pemerintahan di bawahnya harus di syahkan oleh tanda
tangannya.
KESAMAAN POLITlK ( POLITlCAL EQUALITY )
Prinsip dasar ke 2 dari demokratis ialah adanya kesalahan politik. Setiap
warga dewasa mempunyai kesempatan yang sama prinsip ini seringkali di wujudkan
oleh sernboyan on vote mereka tidak mempunyai kebebasan reall untuk memilih.
Prinsip kesamaan politik merupakan konsepkuensi logis dari kedaulatan rakyat. Dalam
sistim pemerintahan yang demokratis menjamin hak untuk tidak memberikan suara
atau absstain.
KONSULTASI RAKYAT ( POPULAR CONSULTATION )
Prinsip konsultasi rakyat ini merupakan syarat ke 3 dari sistim pemerintahan
yang demokratis :
1. Negara harus mempunyai yang melembaga yang di gunakan pejabat.
2. Negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi 2 rakyat.
Dua ketentuan ini merupakan konsekwensi logis dari kedaulatan rakyat
demokrasi. Dengan demikian prinsip ini berarti bahwa proses pembuatan kebijakan
politik dalam pemerintahan demokratis

8. KEKUASAAN MAYORITAS ( MAYORITY ROLE )
Mana kala rakyat dalam pemerintahan yang demokratis menyetujui dengan
suara bulat namun demikian dia hampir setiap warga demokrasi suara bulat seperti itu
jarang di wujudkan.
.P.e..r.soalan ini kemudian membawa suatu prinsip adanya suara mayoritas. Jika
suara rakyat yang tidak setuju pada suatu itu kebijakan lebih banyak ketimbang yang
setuju. Perlu di catat di sini bahwa prisip ini bukanlah berarti bahwa setiap pemerintah
harus konsultasikan kepada rakyat. Adapun prosedur yang biasa dipergunakan di setiap
negara pemilihan umum yang dimenangkan suara mayoritas tunggal, prinsip mayoitas
dalam bingkai demokrasi itu ternyata ada batasnya. Seseorang yang mempunyai
kompentensi dan keahlian sesuai dengan di butuhkan oleh suatu jabatan bias di angkat
untuk menduduki jabatan terebut. Dalam yang sama jabatan politik gubernur atau bupati
juga tidakl bias lepas dari karier ini