Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dan dunia. Secara garis besar mencakup konsep awal demokrasi di Yunani Kuno, tumbuh kembali di Eropa pada Abad Pertengahan, dan berkembang di Barat. Di Indonesia, demokrasi berkembang melalui empat periode yaitu 1945-1959, 1959-1965, 1965-1998, dan pasca Orde Baru 1998. Dokumen juga membahas pandangan Islam terhadap demokrasi dan bukti pra

1. Perkembangan Demokrasi Di
Indonesia
Nama Anggota :
1. Adhin Berliana C. (G91219060)
2. Dewi Aminah (G71219038)
3. Wahyu Elfina (G71219059)
Kelompok 8

2. Joseph A. Schemer
Demokrasi
merupakan suatu
perencanaan
institusional untuk
mencapai keputusan
polituk dimana
individu- individu
memperoleh
kekuasaan untuk
memutuskan cara
perjuangan kompetitif
atas suara rakyat.
Makna Dan Hakekat Demokrasi
Sidney Hook
Demokrasi adalah
bentuk pemerintahan
dimana keputusan-
keputusan pemerintah
yang penting secara
langsung atau tidak
langsung didasarkan
pada kesepakatan
mayoritas yang
diberikan secara
bebas dari rakyat
dewasa.
Secara epistemologis “demokrasi”
terdiri dari dua kata yang berasal dari
bahasa Yunani yaitu ”demos” yang
berarti rakyat atau penduduk suatu
tempat dan “cretein” atau “cratos”
yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-
cratein atau demos-cratos adalah
keadaan Negara dimana dalam sistem
pemerintahannya kedaulatan berada di
tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama
rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah
rakyat dan oleh rakyat.

3. Norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang
dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai
berikut:
Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup
1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral
4. Permufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi- segi ekonomi
6. Kerjasama antar warga untuk mempercayai
iktikad baik masing- masing
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan
unsur yang menyatu dengan pendidikan
demokrasi.

4. Model – Model Demokrasi
 Dipandang dari orientasnya :
1. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang begitu
menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme
2. Demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang
dipimpin oleh pemimpin negara, dimana pemimpin
negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah
mempercayakan kepadanya untuk memimpin
demokrasi di negaranya.
3. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang begitu
menaruh kepedulian yang besar terhadap keadilan
sosial dan egalitarian.
 Dipandang dari mekanisme pelaksanaannya :
1. Demokrasi langsung, yang dicirikan dengan
penempatan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan
secara langsung.
2. Demokrasi tidak langsung, mekanisme penempatan
rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan
negara tersebut.
Model – Model Demokrasi
 Menurut Habermas mengklasifikasikan demokrasi ke dalam
model:
1. Model Liberal, mengacu pada konsep liberal dari
locke. Dalam model ini terdapat jarak yang lebar
antara negara disatu sisi dan warga negara disisi lain.
2. Model Republik, yang menekankan adanya hubungan
saling ketergantungan (interdependency) antara
pemerintah dan warganya.
3. Model Proseduralis, menekankan pada aspek
diskursus mlalui institusionalisasi prosedur
korespondensi dan komunikasi.

5. Unsur Penegak
Demokrasi
1. Negara Hukum ( Rechtsstaat dan Rule Of Law)
Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara
hukum sebagai terjemahan dari rechtsstaat dan rule of law. Konsepsi
perlindungan hukum bagi warga Negara memberikan perlindungan
hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang
bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.
2. Masyarakat Madani (Civil Society)
Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan
masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh
kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan
berpatisipasi aktif serta masyarakat egalier.
3. Insfrastruktur Politik
Infrastruktur politik terdiri dari partai politik(political party),
yaitu kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai
orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama.

6. Kedua, Henri B. Mayo berpendapat bahwa dasar demokrasi adalah
1. Damai dan terbuka dalam menyelesaikan konflik
2. Perubahan masyarakat terjadi secara damai
3. Pergantian pemimpin diselenggarakan secara teratur dan damai
4. Kekerasan ditekan seminimum mungkin
5. Tidak alergi terhadap keanekaragaman
6. Keadilan dalam arti sesungguhnya bisa terwujud
7. Bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan
8. Kebebasan
9. Menghasilkan nilai belajar dari kelemahan-kelemahan dari satuan atau
hubungan ketuju prinsip sebelumnya.
Pertama, dari William Ebenstein, demokrasi barat dapat disimpulkan dalam delapan
pikiran utama:
1. Nasionalitas empiris 5. Kepastian Hukum
2. individuasi 6. Berpusat pada sistem dan prosedur
3. negara sebagai instrument 7. Kesepakatan sebagai dasar hubungan antar manusia
4. prinsip kesukarelaan 8. Prinsip bahwa semua manusia sama.
Prinsip Dan Parlementer Demokrasi
Hendra Nurtjahjo mencatat beberapa pendapat ahli tentang indikasi dan prinsip demokrasi. Dari buku
tersebut dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengetahui prinsip dan parameter demokrasi.
Ketiga, John Ishiyama menyederhanakan prinsip
demokrasi, terutama demokrasi bagi negara
dengan karakter keragaman yang kuat dengan
empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah
toleransi, moderasi, kompromi, dan beradab.

7. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Dunia Barat
Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan
antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada Abad Pertengahan. Pada masa
ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan dengan
kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.
Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang Abad Pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta
(Piagam Besar) di Inggris. Magna Charta adalah suatu perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John. Dalam
Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya.
Terdapat dua hal yang sangat besar mendasar pada Piagam ini: pertama, adanya pembatasan kekuasaan Raja; yang
kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja.
Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan pencerahan
(renaissance) dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan
budaya Yunani Kuno. Sebagian ahli, salah satunya sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan
pencerahan di Barat merupakan buah dari Kontak Eropa dengan Dunia Islam yang ketika itu sedang berada di
puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan.

8. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
1. Periode 1945-1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. System parlementer ini mulai berlaku
sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Model demokrasi parlementer ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia.
Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar
kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.
2. Periode 1959-1965
Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin, ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden
dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan
oleh lahirnya dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui
pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.
3. Periode 1965-1998
Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden soeharto dengan orde barunya. Sebutan orde baru merupakan
kritik terhadap periode sebelumnya, orde lama. Orde baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya
untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-undang dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi
terpimpin. Demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elite orde baru dengan demokrasi Pancasila.
4. Periode Pasca Orde baru
Periode pasca orde baru sering disebut dengan era reformasi. Periode ini erat dengan Gerakan reformasi rakyat
yang menuntut pelaksamaam demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden
Soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan
Demokrasi Pancasilanya.

9. Konsep Islam Dan Demokrasi
Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi, di antaranya Larry Diamond, Juan J.
Linze, Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia islam tidak memiliki prospek untuk menjadi
demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal. Sanuel P. Huntington juga meragukan
islam dapat berjalan dengan prinsip – prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat.
Kesimpulan para ahli tersebut tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia,
Negara Muslim terbesar di dunia. Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu tanpa
menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pemilu 2004 dan 2009 di indonesia secara aman dan damai
telah menjadi bukti di hadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikkan di tengah – tengah masyarakat
Muslim.
 Setidaknya terdapat tiga pandangan tentang islam dan demokrasi yaitu sebagai berikut.
1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda.
2. Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara presedural seperti dipahami dan
dipraktikkan di negara – negara Barat.
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang
dipraktikkan negara – negara maju.

10. Thank You