Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Disampaikan pada Roundtable Discussion Kerjasama Komnas Perempuan dan Lemhannas RI Jakarta, 16 Agustus 2021

1. Dr. Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Disampaikan pada Roundtable
Discussion
Kerjasama
Komnas Perempuan dan Lemhannas RI
Membangun Indonesia yang
Inklusif Tanpa Diskriminasi
Jakarta,
16
Agustus 2021

2. Membangun
Indonesia yang
Inklusif

3. Masukan thd Hasil Kajian
§ Perlu dikaji kembali apakah benar Otonomi Daerah
menimbulkan praktek kebijakan yang
diskriminatif?
Aspek
apa yang
menyebabkan hal tsb:
substansi kebijakannya,
fungsi pengawasan pusat yang
lemah,
penafsiran yang
keliru dari daerah-­‐daerah tertentu (bukan generalisasi),
kurangnya pembinaan dan koordinasi dengan Komnas
(HAM,
Perempuan)
dan instansi terkait?
§ Jika substansi otonomi daerah yang
kurang tepat,
maka
harus segera diusulkan untuk masuk dalam agenda
Prolegnas agar
UU
Pemda segera direvisi.
Jadi,
yang
harus
diselesaikan adalah akar masalahnya,
bukan gejala atau
symptomnya.

4. Rekomendasi Kajian untuk LAN
Sumber:
Hasil Kajian Komnas Perempuan,
Bab
PENUTUP;
B.
Rekomendasi,
butur (b).

5. Peran LAN: Menyelenggarakan Bangkom
ASN yang Inklusif (1)
§ KEBIJAKAN:
memastikan semua ASN
dapat mengikuti pelatihan dengan
baik (misalnya:
kewajiban Lembaga
penyelenggara Pelatihan Dasar CASN
untuk menyiapkan rencana dan
sarana prasarana untuk pendampingan
dan/atau fasilitasi yang
disesuaikan dengan karakteristik kebutuhannya
untuk mencapai tujuan pelatihan).
§ FASILITAS:
prasarana yang
responsive
gender
dan
mengakomodasi
Peserta berkebutuhan khusus.
§ TATA
TERTIB:
larangan verbal
harrassment dan body
shaming.
§ JAMINAN
MUTU:
pelaksanaan akreditasi terhadap Lembaga
Penyelenggara Pelatihan memastikan kuantitas dan
kualitas sarana dan
prasarana yang
responsive
Gesi dan
disability-­‐friendly.
§ OUTCOMES:
Latsar CPNS
sebagai bagian pembentukan karakter salah
satunya diarahkan agar
PNS
mampu menciptakan lingkungan kerja yang
non
diskrimatif ditempat tugasnya masing-­‐masing.

6. Peran LAN: Meningkatkan Kebijakan
yang Inklusif (2)
Sejak 2016
LAN
telah mengembangkan instrumen
penilaian kualitas kebijakan (Indeks Kualitas Kebijakan)
Tujuan IKK
adalah mendorong penguatan
partisipasi dan prinsip-­‐prinsip tata kelola
yang
baik dalam proses
pembuatan kebijakan
publik,
termasuk memastikan kebijakan
bersifat inklusif dan tidak diskriminatif,
dilihat
dari proses
pembuatan kebijakan.
Secara formal,
mulai 2019
instrumen
IKK
diterbitkan dalam sebuah Surat
Edaran LAN
untuk dapat
diimplementasikan oleh seluruh
institusi pemerintahan di
Indonesia
Pada 2018,
IKK
diadopsi oleh Kementerian
PAN
RB
sebagai salah satu instrumen
untuk mengukur capaian Gerakan
Indonesia
Melayani.
Saat ini IKK
telah
diadopsi kembali oleh KemenPAN RB
sebagai salah satu infikator pengukur
capaian RB
Tahun 2020-­‐2024.
IKK
memuat beberapa indikator yang
digunakan untuk mencegah adanya
diskriminasi dalam suatu kebijakan publik:
• Dalam proses
agenda
setting,
berupaya menelusuri
proses
identifikasi masalah kebijakan yang
dilakukan
apakah memiliki potensi yang
mendiskriminasikan
kelompok tertentu yang
dapat dikategorikan dalam
GESI
(Gender
Equality
and
Social
Inclusion).
• Dalam proses
formulasi kebijakan,
berupaya
menelusuri tujuan atau desain kebijakan apakah
memiliki potensi munculnya diskriminasi terhadap
kepentingan kelompok tertentu dan memastikan
apakah kelompok rentan telah dilibatkan dalam
proses
pembentukan suatu kebijakan.
• Dalam proses
implementasi kebijakan,
berupaya
menelusuri apakah semua kelompok sasaran terlibat
secara interaktif dengan pemerintah dalam mencapai
tujuan kebijakan.
• Dalam evaluasi kebijakan,
berupaya menelusuri
apakah kelompok rentan telah mendapatkan
manfaat atau dampak dari suatu kebijakan yang
telah
diimplementasikan dan mendorong terciptanya
keterbukaan akses pelayanan untuk semua kelompok
masyarakat.

7. Peran LAN: Mendorong Inovasi Pelayanan
Publik & Tata Kelola yang Inklusif (3)
Sekolah Dalam Jeruji di
Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA)
Klas I
A
Palembang
Membentuk kader-­‐kader penangan ODGJ
dengan INOVASI
AKSI
LILIN
(Ajak,
Interaksi,
Lindungi,
Sayangi dengan Nurani)
Puskesmas Mandala
– Lebak,
Banten.

8. Peran LAN: Mendorong Inovasi Pelayanan
Publik & Tata Kelola yang Inklusif (3)
Kab.
Blora:
Musrenbang
untuk
kelompok marjinal
Kab.
Poso:
Sekolah Perempuan
untuk korban konflik &
kekerasan
Trauma
healing
terstruktur untuk
anak korban bencana/kekerasan
(Kab.
Lombok Utara)
Perekaman
KTP
untuk Suku Anak
Dalam (Kab.
Dharmasraya)
Loket
pelayanan kesehatan
prioritas
bagi Lansia di
Kab.
Sampit

9. TERIMA KASIH