Gedsi PKP 023

1. Modul 1 – Memahami teori dan konsep dasar
pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di
sektor publik
Pengenalan Inklusi
Gender & Sosial (GEDSI)

2. Fokus Isi Materi
Pendahuluan: deskripsi singkat,
indikator hasil belajar & manfaat
01
Apa itu GEDSI, pengarusutamaan gender
(PUG), dan inklusi sosial?
02
Apa saja instrumen dan kebijakan yang
ada untuk memajukan GEDSI?
03
Mengapa penting untuk mendukung
GEDSI di sektor publik?
04

3. Pendahulan
Deskripsi singkat mengenai materi 1

4. Pendahuluan
4
A. Deskripsi Singkat
§ Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami konsep GEDSI di institusi
publik. Pembelajaran dilakukan melalui metode belajar mandiri (self-learning) secara daring (online).
B. Hasil Belajar
§ Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan memahami konsep dan kebijakan GEDSI di
Indonesia, dan memperkuat kesadaran diri tentang pentingnya GEDSI.
C. Indikator Hasil Belajar
§ Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat: 1) Menyampaikan tentang konsep GEDSI
dengan jelas bila ditanya; 2) memiliki sensitivitas tentang GEDSI dalam berinteraksi dengan rekan kerja
D. Materi Pokok
§ Mata pelatihan ini menggunakan metode belajar mandiri dan pengenalan kasus. Materi pokok
mencakup:
• Konsep GEDSI, pengarusutamaan gender, dan inklusi sosial.
• Instrumen dan kebijakan yang ada untuk memajukan GEDSI
• Imperatif mengenai pentingnya dukungan untuk memajukan GEDSI di sektor publik

5. Pendahuluan
5
E. Manfaat Modul
Program pelatihan menggunakan pendekatan perspektif orang dewasa di mana setiap orang adalah
narasumber pembelajaran, dan belajar akan lebih lancar dan efisien jika peserta telah mendapatkan
bekal yang cukup baik dari aspek substansi dan informasi yang diperlukan. Modul ini hadir untuk
memberikan bekal pengetahuan kepada peserta sebelum masuk dalam proses diskusi bersama rekan
belajar dan para tenaga pengajar dalam kelas baik secara klasikal maupun secara daring. Oleh sebab
itu, silakan:
a. Membaca modul ini sesuai waktu dan tempat yang Anda merasa nyaman,
b. Membuat catatan untuk dapat ditanyakan kepada rekan belajar dan tenaga pengajar saat Anda
memiliki kesempatan untuk bertanya,
c. Mengerjakan latihan-latihan yang disiapkan sehingga pemahaman Anda dapat lebih
teraktualisasikan, dan
d. Menggunakan modul ini sebagai bahan diskusi bersama rekan di tempat kerja.

6. Pengenalan konsep GEDSI &
inklusi sosial

7. GEDSI dan Pembangunan
yang Inklusif
7
Apa itu GEDSI?
§ GEDSI adalah singkatan dari: gender, disability & social inclusion (inklusi gender, disabilitas & sosial).
§ GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir (mindset), proses, dan hasil (outcome) yang
memastikan bahwa tidak ada yang termarjinalisasi dalam program pembangunan dan pelayanan publik
(no one left behind).
3 konsep utama yang
berkaitan dengan GEDSI:
1. Inklusi Sosial
2. Pengarusutamaan
gender (PUG)
3. Inklusi disabilitas
Ini akan dijelaskan di
halaman selanjutnya.
Hasil (outcome):
manfaat atau hasil dari
suatu program atau
jasa/pelayanan dapat
dirasakan secara nyata
dan merata (equitable)
oleh semua anggota
masyarakat dengan
mempertimbangkan
karakteristiknya yang
berbeda-beda.
Proses:
memastikan ada
representasi dan
partisipasi dari beragam
kelompok sosial yang
ada di masyarakat
dalam proses
pengambilan keputusan
sehingga kebutuhan
dan kepentingannya
dapat terwakili.
Pola pikir (mindset):
seseorang mempunyai
sensitivitas atas
perbedaan-perbedaan
karakteristik sosial yang
ada, misalnya dalam
hal gender, usia, suku,
etnis, kondisi disabilitas,
dan kondisi sosial-
ekonomi.

8. Konsep Inklusi Sosial dalam Pembangunan
8
§ Inklusi sosial dipahami sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan,
kesempatan, dan martabat kelompok masyarakat yang termarjinalisasi
karena karakteristik atau identitasnya untuk berpartisipasi dan mengambil
manfaat dari program pembangunan atau pelayanan publik (World Bank
2013).
§ Harus dipahami bahwa setiap orang mempunyai karakter yang beragam,
dari sisi gender, usia, suku atau etnis, kondisi kesejahteraan ekonomi,
kondisi fisik dan mental, lokasi, dan lain-lain.
§ Dalam suatu masyarakat, beberapa orang tidak dapat berpartisipasi atau
mendapatkan manfaat secara penuh dari aktivitas atau program
pelayanan publik karena kondisi atau situasi karakteristiknya.
§ Pembangunan yang inklusif berarti aktivitas pembangunan atau
pelayanan publik mengikutsertakan dan memberikan manfaat bagi
seluruh bagian masyarakat.
§ Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, perlu secara khusus
menargetkan dan mengikutsertakan kelompok masyarakat yang paling
mungkin termarjinalisasi karena kondisi atau situasi karakteristiknya.
Inklusi merupakan konsep kunci
dari Sustainable Development Goals
(SDGs): “Ensure no one is left behind”
– pastikan tidak ada yang tertinggal.
“We should ensure that no person –
regardless of ethnicity, gender,
geography, disability, race or other
status – is denied universal human
rights and basic economic
opportunities … There can be no
excuses.”
— UN High-level Panel of Eminent
Persons on the Post-2015
Development Agenda

9. Memahami inklusi vs. eksklusi,
segregasi & integrasi
9
Inklusi melibatkan proses
reformasi sistemik untuk
memodifikasi struktur, konten,
metode, strategi, dll agar dapat
mengurangi hambatan bagi
individu atau kelompok dengan
karakteristik berbeda sehingga
semua pihak dapat berpartisipasi
dan mendapatkan manfaat sesuai
kebutuhannya (equitable).
Sumber ilustrasi: Klique
Design 2019
(klique.com.sg)
Eksklusi terjadi ketika ada
individu atau kelompok
yang secara sengaja atau
tidak sengaja tidak
mendapatkan akses ke
suatu kesempatan (program
atau pelayanan).
Segregasi terjadi ketika ada
individu atau suatu kelompok
yang diberikan akses atau
kesempatan yang berbeda
berdasarkan kondisinya, dan
ditempatkan terpisah (isolasi)
dari yang lainnya.
Integrasi berarti
menempatkan individu atau
kelompok dengan
karakteristik tertentu
bersama dengan kelompok
masyarakat pada umumnya,
dengan kondisi kelompok
minoritas dapat
menyesuaikan diri dengan
situasi mayoritas yang ada.

10. Pembangunan yang inklusif menghasilkan pembangunan yang berkeadilan
10
Pembangunan yang inklusif memastikan adanya perubahan sistematis untuk memastikan
semua pihak dengan kebutuhan yang berbeda mendapatkan manfaat yang sesuai.
Persamaan (equality)
Asumsi bahwa setiap orang
akan mendapatkan manfaat
dari perlakukan yang sama
(equal treatment).
Perlakukan yang seragam
diberikan untuk semua tanpa
terkecuali.
Ekuitas (equity)
Setiap orang mendapatkan
dukungan yang sesuai dengan
kebutuhannya yang beragam
sehingga memberikan manfaat
yang sesuai (equal opportunity).
Perlakuan seperti ini dikenal juga
sebagai ‘affirmative action.’
Keadilan (justice)
Setiap orang mendapatkan
manfaat tanpa akomodasi
dukungan atau bantuan karena
penyebab ketidaksetaraannya
sudah ditanggapi secara efektif.
Hambatan dalam sistem sudah
dihilangkan.

11. Penting untuk dipahami: Equal Treatment ≠ Equal Opportunity
Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men
and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail
as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when
the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. (CEDAW Article 4)
11
Setiap individu mempunyai identitas yang beragam
dalam dirinya, yang menimbulkan kebutuhan dan/atau
kemampuan yang beragam juga. Penting untuk
mengetahui, berempati, dan memahami perbedaan
kebutuhan dan/atau kemampuan agar dapat merancang
inisiatif atau kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran.
Tindakan khusus (special measures atau affirmative
action) dapat diterapkan untuk merespon perbedaan
kebutuhan dan kemampuan tersebut untuk menjamin
kesempatan yang seimbang. Tindakan ini bukan
diskriminasi, namun merupakan intervensi yang
diperlukan untuk mempercepat hasil yang ekuitas
(equity). Tindakan ini bisa dicabut ketika kesempatan
yang berimbang dan hasil yang inklusif sudah benar-
benar tercapai.
Memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) bukan berarti
menyediakan kesempatan yang seimbang (equal opportunity).
“
”

12. Mini Quiz soal inklusi sosial dan pembangunan yang inklusif
12
1. GEDSI adalah singkatan
dari: gender, disability &
social inclusion (inklusi
gender, disabilitas & sosial).
Dalam pembangunan, di
area mana saja GEDSI
dapat diterapkan?
A. Pola pikir
B. Proses
C. Hasil (outcome)
D. Semua benar
2. Konsep apa yang menjelaskan adanya
proses reformasi sistemik untuk
memodifikasi struktur, konten, metode,
strategi, dll untuk mengurangi hambatan
bagi individu atau kelompok dengan
karakteristik berbeda sehingga semua
pihak dapat berpartisipasi dan
mendapatkan manfaat sesuai
kebutuhannya (equitable)?
A. Integrasi
B. Inklusi
C. Kesetaraan (equality)
D. Segregasi

13. Pengenalan konsep
Pengarusutamaan Gender (PUG)

14. Memahami konsep gender dan ‘isu gender’
14
Sebelum masuk dalam pengertian pengarusutamaan gender (PUG), penting untuk memahami konsep gender
Gender berbeda dengan jenis kelamin
§ Jenis kelamin adalah kondisi biologis
yang sifatnya universal (dimana-mana
sama). Misalnya, perempuan dapat
menstruasi, mengandung, melahirkan &
menyusui, sedangkan laki-laki dapat
memproduksi sperma dan berjakun.
§ Gender adalah peran, status, dan
karakteristik yang diberikan kepada atau
diekspresikan oleh seseorang dengan
mempertimbangkan jenis
kelaminnya. Misalnya,
karakter feminin dianggap
lebih cocok untuk perempuan
dan karakter maskulin
dianggap lebih cocok untuk
Gender dikonstruksikan secara sosial
§ Gender dibentuk, disosialisasikan, dan
dilembagakan oleh praktik-praktik atau produk-
produk sosial, seperti perilaku, budaya,
kebijakan, dan norma atau ekspektasi sosial
lainnya. Gender didapatkan dan diinternalisasi
secara belajar.
§ Oleh karena itu, peran, status, dan relasi gender
dapat berbeda dan berubah dalam konteks
tempat, waktu, budaya, generasi, dan kondisi
sosial-ekonomi yang berbeda.
§ Misalnya, perempuan sudah banyak yang
menjadi pemimpin saat ini dan banyak laki-laki
yang mengambil peran aktif dalam mengasuh
anak dan mengurus rumah tangga.

15. Apa yang dimaksud dengan ‘isu gender’?
15
Gender menjadi ‘isu’ ketika…
§ Adanya anggapan bahwa karakter gender adalah kondisi
alami yang tidak bisa diubah (fixed) dan berlaku secara
homogen dan universal untuk satu kelompok tertentu.
§ Misalnya, semua perempuan dianggap lebih emosional dan
kurang logis sehingga tidak cocok untuk menjadi pemimpin.
Di sisi lain, semua laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari
nafkah utama sehingga harus selalu kuat dan siap untuk
ditugaskan ke mana saja walaupun jauh dari keluarga.
§ Hal ini dapat menjadi stereotype, yakni asumsi terhadap
seseorang atau satu kelompok berdasarkan cara pandang,
penilaian atau keyakinan yang dimilki sebelumnya, tanpa
verifikasi.
§ Stereotype dapat terbawa dalam pola pikir dan pengambilan
keputusan sehingga suatu proses, program, kebijakan atau
aktivitas melupakan ada kebutuhan, pengalaman, dan
aspirasi yang berbeda antar individu dengan karakteristik
yang berbeda.
Sumber ilustrasi: popbela.com

16. Harus dihindari: buta gender & bias gender
16
Buta gender
§ Ketika seseorang, suatu program atau
kebijakan tidak mengidentifikasikan
atau mengakui adanya perbedaan
yang muncul atas dasar gender atau
kondisi karakteristik yang berbeda.
§ Misalnya, menganggap bahwa
memberikan perlakuan yang sama
berarti akan menimbulkan manfaat
yang setara, dan tidak menyadari
bahwa perbedaan gender dan karakter
lainnya menentukan pilihan dan
pengalaman yang dirasakan oleh
seseorang.
Jika mengabaikan isu gender, dapat menjadi buta gender dan/atau bias gender
Bias gender
§ Ketika seseorang bertindak atau
mengambil keputusan berbedasarkan
asumsi karakter sosial tertentu
(stereotype) terhadap suatu kelompok,
padahal belum tentu benar.
§ Misalnya, laki-laki dianggap lebih
kompeten, logis, kuat & dapat diandalkan
sehingga dianggap lebih cocok menjadi
pimpinan atau mengambil pekerjaan yang
lebih ‘keras’, contohnya di bidang
keamanan.
§ Di sisi lain, perempuan dianggap lebih
emosional, lemah lembut, empatinya
lebih tinggi & penurut sehingga dianggap
tidak cocok menjadi pemimpin atau tidak
dapat melakukan tindak kekerasan.
Penting untuk
mempertimbangkan
identitas beragam yang
dimiliki seseorang,
misalnya dari sisi usia,
suku/etnis, agama,
identitas gender, status
sosial-ekonomi, dan
kondisi fisik atau
mentalnya.
Perlu diingat bahwa
“perempuan” dan “laki-
laki” atau kelompok
sosial lainnya itu tidak
homogen. Kebutuhan,
pengalaman & aspirasi-
nya berbeda-beda untuk
masing-masing individu.

17. Ingin dicapai: sensitif gender, responsif
gender & ber-perspektif gender
17
Sensitif gender
§ Mempunyai kesadaran dan
pemahaman terhadap faktor-faktor
perbedaan norma, peran & relasi
gender yang dapat menimbulkan
diskriminasi atau hambatan-
hambatan tertentu
§ Sensitif gender mengindikasikan
kesadaran dan pemahaman
terhadap isu gender, namun
kesadaran tersebut belum
diaplikasikan menjadi aksi nyata
untuk menyelesaikan permasalahan
terkait isu gender atau masalah
inklusi sosial lainnya.
Untuk meningkatkan hasil program, kebijakan & pelayanan yang inklusif, harus menjadi:
Responsif gender
§ Mempunyai kesaradan dan
pemahaman terhadap perbedaan
norma, kebutuhan, peran & relasi
gender dan dampak perbedaan
tersebut terhadap akses, kesempatan
& partisipasi dalam proses dan
pemanfaatan hasil pembangunan.
§ Faktor-faktor perbedaan gender
tersebut dipertimbangkan dan
diaplikasikan dalam perencanaan,
implementasi, dan evaluasi aktivitas,
program, atau kebijakan sehingga
tidak ada diskriminasi atau hambatan
untuk semua kelompok bisa
berpartisipasi dan mengambil manfaat
dalam pembangunan.
Ber-perspektif gender
§ Mempunyai kesadaran dan
pemahaman bahwa proses dan
program pembangunan atau
kebijakan dapat berdampak
berbeda pada laki-laki, perempuan,
atau kelompok lainnya.
§ Mengindetifikasikan bagaimana
karakteristik, peran & relasi gender
dapat memberikan peluang &
tantangan yang berbeda dalam
pengalaman hidup, karier atau
pembangunan.
§ Dapat mengenali hal-hal implisit
(tidak terlihat atau diungkapkan)
terkait dengan perbedaan gender
dan karakteristik sosial lainnya.

18. Jadi apa itu pengarusutamaan gender
(PUG)?
18
§ Pengarusutamaan gender (PUG) berarti menggunakan perspektif gender
dalam menganalisis, merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi
aktivitas, program, kebijakan, atau pelayanan publik di semua tahapan
dan bidang.
§ Dengan menggunakan pendekatan PUG, suatu aktivitas, program,
kebijakan, atau pelayanan publik mempertimbangkan dan responsif
terhadap kebutuhan, pengalaman, serta aspirasi perempuan, laki-laki, dan
kelompok dengan karakteristik berbeda lainnya.
§ Tujuannya adalah untuk memastikan semua target sasaran program,
kebijakan atau pelayanan publik (perempuan, laki-laki, anak-anak, orang
dengan disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya) mendapatkan
kesempatan dan manfaat yang adil (fair) dan setara, sesuai dengan
kebutuhannya (equitable).
PUG bukan sekedar menambahkan perempuan atau kelompok
minoritas lainnya dalam suatu aktivitas atau program.
Memastikan partisipasi semua pihak itu penting, tapi harus dipastikan juga
keseluruhan sistem dan proses akan menghasilkan perubahan substantif dan
manfaat yang setara bagi semua pihak.
PUG itu bukan urusan yang
berkaitan dengan perempuan, atau
memprioritaskan perempuan.
PUG juga memperhatikan dan
bermanfaat untuk laki-laki serta
kelompok minoritas lainnya, baik
dari sisi suku/etnis, disabilitas, atau
kondisi sosial-ekonomi lainnya.
Tujuan akhirnya adalah
menciptakan pembangunan yang
inklusif.

19. Prinsip-prinsip PUG
19
§ Pengarusutamaan gender (PUG) adalah tanggung jawab semua
pejabat di semua tingkat dan perannya.
§ PUG adalah isu cross-cutting yang dapat diimplementasikan dalam
menjalankan tupoksi masing-masing pejabat, unit, dan
kementerian/lembaga.
§ PUG dapat diterapkan dalam perancangan, proses, hasil, dan
evaluasi aktivitas, program, kebijakan, administrasi, dan pelayanan
publik dalam pembangunan.
§ PUG tidak bisa didasarkan oleh asumsi bahwa suatu masalah,
proses, kebijakan, program, atau aktivitas itu sifatnya ‘netral.’
Perbedaan karakteristik akan menimbulkan perbedaan kondisi,
kebutuhan, pilihan, dan dampak.
§ PUG juga tidak dapat didasarkan oleh asumsi atau stereotip tertentu
terkait gender atau kondisi sosial lainnya.
§ PUG harus diterapkan dengan didasari analisis gender yang
dilakukan melalui metode yang terstandarisasi untuk
mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kesenjangan atau
hambatan-hambatan gender.
Analisis gender
memberikan perhatian
khusus terhadap isu-isu
yang berkaitan dengan relasi
gender, peran, alokasi
sumber daya, dan
pengalaman gender.
Secara khusus analisis
gender mempertimbangkan
faktor-faktor yang
membentuk atau
mempengaruhi kondisi
gender (budaya, agama,
sosial-ekonomi, situasi politik,
karakteristik institusi atau
lembaga, dll).

20. Studi kasus
pengarusutamaan gender
20
§ Bagaimana merancang kebijakan atau program PUG untuk kasus berikut:
Sumber berita: CNBC Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210232107-
4-298439/2350-pns-tni-pindah-duluan-ke-ibu-kota-baru-bisa-nolak)
Sumber ilustrasi: https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210232107-4-
298439/2350-pns-tni-pindah-duluan-ke-ibu-kota-baru-bisa-nolak
Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR)
telah mulai membahas Rancangan Undang-Undang
Ibu Kota Negara (RUU IKN). Bila berjalan mulus,
maka pemindahan status ibu kota negara dari
Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim)
akan dilakukan pada Semester I-2024.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan
pemindahan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru
mulai tahun depan. Pemindahan nantinya akan
dilakukan secara bertahap. Pegawai Negeri Sipil
(PNS), TNI dan Polri akan pindah lebih dulu ke Ibu
kota negara baru.
Apa yang akan Anda rekomendasikan untuk
menerapkan PUG dalam rencana pemindahan
ibu kota negara?

21. Pengenalan konsep
Inklusi Disabilitas

22. Memahami konsep disabilitas
22
Studi menunjukkan…
§ Sekitar satu milyar orang, atau 15% dari
populasi di bumi, memiliki kondisi disabilitas.
§ Penyandang disabilitas cenderung lebih
mungkin untuk mengalami hambatan yang
lebih banyak dalam mengakses dan
mendapatkan manfaat dari kesempatan
pembangunan (pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, dll).
§ Hambatan tersebut misalnya tidak
tersedianya perangkat pendukung (assistive
devices), tempat atau pelayanan publik yang
sulit diakses, dan prasangka atau stereotip
sosial.
Sebelum masuk dalam pengertian inklusi disabilitas, penting untuk memahami konsep disabilitas.
§ ‘Disabilitas’ adalah konsep yang dinamis dan merujuk
pada kondisi yang dihasilkan dari situasi seseorang
yang menghadapi hambatan fisik, perlakuan,
dan/atau hambatan lain di lingkungannya sehingga
menghalanginya untuk berpartisipasi penuh dan
efektif dalam masyarakat (CRPD).
§ Penyandang disabilitas adalah kelompok yang besar
dan beragam, terdiri dari mereka yang mempunyai
kondisi berbeda dari sisi fisik, mental, intelektual,
atau kemampuan pancaindera.
§ Disabilitas adalah isu cross-cutting dan dapat
mempengaruhi seseorang dalam suatu titik tertentu
dalam hidupnya.
§ Sama seperti identitas/karakter lain, terdapat juga
interseksionalitas kondisi disabilitas dengan identitas
lainnya, seperti suku/etnis, gender, kondisi sosial-
ekonomi, usia, dll yang bisa menyebabkan eksklusi,
diskriminasi dan/atau kerentanan yang berganda.

23. Kondisi disabilitas sangat beragam
23
Kondisi hambatan yang bermacam-macam, dikombinasikan dengan keadaan disabilitas
yang beragam berarti tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak sama.
Identitas penyandang
disabilitas beragam
Perempuan, laki-laki, anak-anak, ibu,
ayah, pegawai, tinggal di kota, tinggal
di pedesaan, tingkat ekonomi berbeda-
beda
Kondisi disabilitas
beragam
Fisik, psikososial, intelektual, dan
indrawi (sensory)
Hambatan juga beragam Kebijakan, insitusional, infrastruktur
fisik/linkungan, komunikasi dan
informasi, sikap/perlakuan
Situasi yang dihadapi juga
beragam
Pengalaman dari kekurangan
(disadvantage) yang dirasakan,
misalnya kemiskinan, pengangguran,
atau iliterasi, tidak sama untuk semua

24. Inklusi disabilitas (disability inclusion)
24
§ ‘Inklusi disabilitas’ adalah partisipasi yang berarti
(meaningful) dari penyandang disabilitas dengan
kondisinya yang beragam.
§ Ini juga berarti adanya dukungan dan pengarusutamaan
dari hak-nya dalam proses organisasi, program
pembangunan, kebijakan, dan pelayanan publik.
§ Hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak penyandang
disabilitas yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diadopsi tahun
2006. CRPD mendukung integrasi penuh penyandang
disabilitas dalam masyarakat.
§ SDGs atau Agenda 2030 untuk Pembangunan yang
Berkelanjutan menekankan bahwa disabilitas tidak boleh
menjadi alasan atau kriteria yang menyebabkan
seseorang tidak mempunyai akses dalam program
pembangunan dan aktualisasi hak asasi manusia (HAM).
Inklusi disabilitas dalam pembangunan
diaplikasikan dalam proses & hasil
(outcome)
§ Proses: memastikan penyandang disabilitas
dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam
pengambilan keputusan
§ Hasil (outcome): pencapaian yang
diharapkan ketika semua anggota
masyarakat, termasuk penyandang
disabilitas, mendapatkan manfaat yang
setara dari program pembangunan atau
pelayanan publik.

25. Inklusi disabilitas dalam pembangunan
25
Isu inklusi disabilitas dalam pembangunan yang umum
dibahas:
§ Penyandang disabilitas dan keluarganya cenderung
mempunyai lebih sedikit akses terhadap layanan
rehabilitasi, pendidikan, pelatihan/peningkatan
kapasitas, dan ketenagakerjaan.
§ Kemiskinan menambah resiko disabilitas karena
keterbatasan akses pelayanan kesehatan, malnutrisi
yang menyebabkan kondisi pertumbuhan dan
perkembangan yang tidak optimal, serta kondisi
lingkungan tempat tinggal yang lebih rentan resiko
kesehatan dan bencana.
§ Perempuan penyandang disabilitas seringkali
mengalami diskriminasi berlapis (multiple
discrimination). Sumber ilustrasi:
https://www.huffpost.com/entry/observations-from-
below-could-you-just_b_9170684

26. Studi kasus inklusi disabilitas
26
Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi
pengembangan kompetensi ASN. Sebagai bagian dari tugas dan fungsi tersebut, LAN mengelola pelatihan-
pelatihan berupa pelatihan dasar, pelatihan kepemimpian, pelatihan teknis fungsional. Pelaksanaan
pelatihan tersebut ada yang menjadi kewenangan LAN; namun ada pula yang didesentralisasikan kepada
lembaga-lembaga pelatihan pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi dari LAN untuk
menyelenggarakan pelatihan. Kendati demikian, LAN bertugas menjamin quality control terhadap
terpenuhinya standar pelaksanaan semua pelatihan ASN.
Sebagai bagian dari quality control untuk memastikan prinsip inklusivitas pelatihan, LAN melakukan
evaluasi dan penilaian terhadap lembaga pelatihan di pusat dan daerah tentang sejauhmana lembaga-
lembaga ini menerapkan prinsip inklusivitas dalam proses pelatihan ASN, dan memberikan penghargaan
(award) kepada lembaga pelatihan yang paling inklusif.
Pertanyaan:
Bila anda diminta melakukan penilaiaan terhadap penerapan prinsip
inklusivitas di lembaga pelatihan ASN, aspek apa saja yang akan Anda
nilai? Apa yang menurut Anda paling penting untuk diperhatikan oleh
lembaga pelatihan ini?

27. Instrumen dan kebijakan yang ada
untuk memajukan GEDSI

28. Instrumen internasional untuk meningkatkan
pembangunan inklusif gender
28
UN Sustainable Development Goal (SDG) no. 5: mencapai kesetaraan dan pemberdayaan
untuk semua perempuan dan anak-anak perempuan
§ Terdapat target untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif dari perempuan di posisi
kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan di politik, ekonomi, dan kehidupan
publik lainnya.
G20 Brisbane Goal (2014), G20 Empower & W20
§ Pemimpin negara-negara G20 menyatakan komitmen untuk mengurangi kesenjangan gender (gender
gap) sampai 25% antara tahun 2012-2025.
§ G20 Empower berkomitmen untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di sektor swasta.
§ W20 mendorong pengadopsian dokumen-dokumen komitmen G20 yang melibatkan isu pembangunan
perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif, dan kerja sama perempuan dalam ekonomi
internasional.
ASEAN Declaration on the Gender Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision
2025 and SDGs
§ Terdapat rekomendasi untuk mendukung representasi perempuan di posisi kepemimpinan,
mengeliminasi stereotip gender, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Beijing Declaration 1995 (Fourth World Conference on Women)
§ Konsolidasi upaya-upaya internasional selama bertahun-tahun ke belakang untuk mencapai
pengakuan pentingnya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hukum dan praktiknya.
§ Berisi 12 bidang yang menjadi perhatian, termasuk isu gender dalam kemiskinan, ekonomi,
pendidikan, kesehatan, kekerasan, konflik, posisi kekuasaan dan kepemimpinan, HAM, media,
lingkungan, dan anak-anak.

29. Instrumen hukum Indonesia yang mendukung
inklusi gender dalam pembangunan
29
GEDSI dapat mendukung agenda reformasi birokrasi &
pembangunan Indonesia
Prioritas Reformasi Birokrasi
§ GEDSI dapat membantu meningkatkan kinerja lembaga
pemerintah dan kualitas SDM ASN
§ Riset membuktikan bahwa lembaga pemerintah yang
memajukan GEDSI akan menghasilkan kebijakan dan
pelayanan publik yang lebih efektif dan inklusif untuk
masyarakat.
Instruksi Presiden (no. 9/2000) tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG)
§ Memberikan mandat kepada semua lembaga dan instrument
pemerintah untuk mengadopsi PUG.
PUG sebagai team cross-cutting dalam RPJMN 2020-2024
§ Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam
ketenagakerjaan, politik, posisi publik dan pengambil keputusan
adalah salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
§ Pembangunan SDM (human capital) dan meningkatkan kualitas
ASN juga bagian dari prioritas RPJMN 2020-2024. GEDSI dapat
membantu tujuan pembangunan ini.
29
Sudah ada beberapa target untuk
meningkatkan representasi dan partisipasi
perempuan
Apa yang bisa dilakukan sektor publik?
GEDSI dan pembangunan yang inklusif merupakan
keharusan bagi negara demokratis. Pemerintah harus
merefleksikan komposisi masyarakat yang dilayaninya untuk
menjamin akuntabilitas.
Di politik dan parlemen
Sudah ada kuota 30% untuk perempuan di
parlemen dan ada ketentuan 30% representasi
perempuan dalam kandidat pemilu dan partai
politik.
Di sektor BUMN
Kementerian BUMN menetapkan target untuk
mencapai 15% representasi perempuan di posisi
kepemimpinan BUMN di tahun 2021 dan 20% di
tahun 2023.
Di ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen dalam
G20 Brisbane Goal untuk mengurangi kesenjangan
partisipasi perempuan di ketenagakerjaan.
Di sektor swasta
Indonesia berpartisipasi dalam G20 Empower dan
berkomitmen untuk meningkatkan representasi
perempuan di posisi kepemimpinan di perusahaan
swasta.

30. Peraturan nasional terkait
partisipasi penyandang disabilitas
30
UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Pemerintah Nasional,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang
disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Di tahun 2020, Presiden menerbitkan 9 Peraturan Pemerintah sesuai mandat UU no. 8 tahun 2016,
diantaranya:
Peraturan Pemerintah
No. 52/2019 tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Bagi Penyandang
Disabilitas
Peraturan Pemerintah No.
70/2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi
terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah
No.13/2020 tentang
Akomodasi yang Layak
untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah
No. 39/2020 tentang
Akomodasi yang Layak
untuk Penyandang
Disabilitas dalam Proses
Peradilan
Peraturan Pemerintah No.
42/2020 tentang Aksesibilitas
terhadap Permukiman,
Pelayanan Publik, dan
Pelindungan dari Bencana bagi
Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah
No. 60/2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas
Bidang
Ketenagakerjaan

31. Regulasi terkait partisipasi penyandang disabilitas
sebagai aparatur negara (ASN)
UU no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(UU ASN)
§ Memperkenalkan prinsip merit – ASN direkrut berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya terlepas dari gender, suku,
agama, dan kemampuan atau kondisi disabilitas.
§ Menjelaskan bahwa syarat untuk tes kesehatan fisik dan mental
dalam proses seleksi harus disesuaikan dengan kondisi
penyandang disabilitas dan ketentuan pekerjaan yang akan
dilakukannya (di bagian lampiran).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi no. 23/2019
tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil
(direvisi oleh Peraturan MenPANRB no.
27/2021)
§ Pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan 2% dari
kebutuhan pegawainya untuk penyandang disabilitas.
§ Penyandang disabilitas diperbolehkan untuk mengisi posisi yang
sifatnya administratif, bersifat rutin, dan tidak ada kebutuhan khusus
atau resiko tinggi.
Peraturan BKN No. 14/2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
§ Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas
harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain: a. tempat
pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas; dan b. petugas
pembaca bagi tuna netra.
31

32. Imperatif dan manfaat memajukan
GEDSI di sektor publik

33. Imperatif untuk memajukan GEDSI
di sektor publik
33
Berbagai studi di banyak negara menunjukkan bahwa:
§ Lembaga-lembaga sektor publik merupakan instrumen penting dalam pemerintahan karena
fungsinya sebagai perancang sekaligus pelaksana kebijakan dan layanan publik.
§ Penting bagi sektor publik untuk memiliki keterwakilan komposisi masyarakat yang dilayaninya. Ini
juga guna memastikan agar lembaga sektor publik mencerminkan pemerintahan yang
representatif, akuntabel, dan berkualitas.
§ GEDSI juga merupakan bentuk pendekatan berbasis HAM dalam pembuatan
kebijakan. Dengan mengimplementasikan GEDSI dalam pembuatan
kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan
setiap kelompok masyarakat yang berbeda-beda.
§ GEDSI sudah dimandatkan dalam berbagai instrumen internasional dan
nasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang maju
dengan pesat (emerging) dan merupakan anggota G20 harus dapat
menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan GEDSI dalam proses dan
hasil pembangunan.

34. Manfaat untuk memajukan GEDSI
dalam pembangunan nasional
34
Kinerja yang lebih efektif.
§ Meningkanya keragaman (diversity) dalam tim kerja & proses pengambilan keputusan akan memperkaya
perspektif karena berbagai orang dengan aneka latar belakang & pengalaman dapat memberikan &
mendiskusikan berbagai jenis solusi.
§ Kondisi ini meningkatkan peluang bahwa program atau kebijakan yang diambil akan lebih inklusif dan
responsif pada beragam kebutuhan di masyarakat.
Studi & pengalaman internasional membuktikan bahwa GEDSI memberikan banyak manfaat dalam
pembangunan.
Retensi talenta (talent) dan peningkatan mutu sumber daya manusia.
§ Perempuan membentuk separuh dari talent pool di negara mana pun, misalnya, 50% lulusan pendidikan tinggi di
dunia adalah perempuan, namun hanya 25% yang menjabat di posisi manajemen.
§ Banyak potensi kelompok minoritas yang tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini merupakan kerugian bagi kinerja
lembaga dan potensi pertumbuhan ekonomi. Bila kesenjangan gender dapat diatasi, PDB global di tahun 2025
dapat bertambah $12 triliun.
Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik.
§ Bukti yang ada juga menunjukkan bahwa ketika para pengambil keputusan di lembaga sektor publik terdiri dari
representasi yang lebih sesuai dengan masyarakat yang mereka layani (dari segi gender, suku/etnis, atau
disabilitas), mereka mendapat kepercayaan publik yang lebih baik dan mampu memberi perhatian pada isu
sosial-ekonomi yang lebih beragam.
§ Memastikan agar sektor publik benar-benar representatif atas populasi yang dilayaninya merupakan hal penting
dalam percepatan pemulihan dari COVID-19 yang inklusif dan berkeadilan.

35. Refleksi
35
§ Sistem merit di sektor publik sudah
diterapkan sejak diterbitkannya UU
ASN (UU no. 5 tahun 2014). Ini
adalah pencapaian yang sangat
baik.
Pertanyaan refleksi:
§ Apakah sistem merit yang
diterapkan dalam birokrasi sudah
menciptakan hasil (outcome) atau
manfaat yang inklusif bagi semua
pihak?
Sumber ilustrasi: Peruvian political cartoonist, Carlin
(https://community.today.com/parentingteam/post/untitled_1573304873)

36. Daftar Pustaka – Referensi Bahan Bacaan
36
Pembangunan inklusif dan inklusi sosial:
§ UN 2030 Agenda for Sustainable Development.
§ Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. World Bank. 2013.
§ Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. UN. 2016.
Pengarusutamaan gender (PUG):
§ Gender Mainstreaming an Overview. UN 2002.
§ Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2020.
§ Gender Equality in Public Administration. UNDP. 2021.
§ Memahami Hambatan dan Mencari Solusi untuk Perkembangan Karier Perempuan ASN. Prospera. 2020.
Inklusi disabilitas:
§ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). UN. 2006.
§ UN Disability Inclusion Strategy.
§ World report on disability : Main report (English). WHO & World Bank.

37. TERIMA KASIH