implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan

7,242 views

Published on

jurnal administrasi publik

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
154
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan

  1. 1. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 1 Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KOTA GORONTALO ASNA ANETA Dosen Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentukimplementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo,mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalamimplementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui danmenganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan programpenanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di KotaGorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studikasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan focus groupdiscussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentukimplementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telahdilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah KotaGorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan,masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, danfaktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakanfaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di KotaGorontalo.Kata Kunci: Implementasi, KebijakanPENDAHULUAN sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan merupakan masalah Kemiskinan terjadi karena ke-kompleks dan tidak lagi dipahami hanya tidakberdayaan masyarakat untuk keluarsebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi dari permasalahan kemiskinan yangjuga kegagalan memenuhi hak dasar dan dihadapinya. Oleh karena itu, pem-perbedaan perlakuan bagi seseorang atau berdayaan masyarakat dan peningkatansekelompok orang dalam menjalani kesejahteraan masyarakat di daerahkehidupan secara bermartabat. Hak-hak sangat penting dikemukakan sebagaidasar yang diakui secara umum meliputi bagian terpenting dari berbagai strategiterpenuhinya kebutuhan pangan, kebjakan yang dilaksanakan oleh daerah.kesehatan, pendidikan, pekerjaan, Melalui strategi yang terencana denganperumahan, air bersih, pertanahan, baik, pemberdayaan masyarakatsumber daya alam, dan lingkungan dilakukan tidak hanya untuk memenuhihidup, rasa aman dari perlakuan atau kebutuhan formal organisasi dan bersifatancaman tindak kekerasan dan hak sporadis seolah-olah mempunyai tujuanuntuk berpartisipasi dalam kehidupan
  2. 2. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 55nyata, serta substansinya hanya mekanisme dalam mencapai produk-administratif. nya, dan Berbagai kebijakan dan program 4. Sebagai suatu kerangka kerja,pemerintah selama ini telah dilaksanakan kebijakan merupakan suatu prosesdalam rangka menanggulangi kemiskinan tawar menawar dan negosiasi untukdi Indonesia, antara lain: Inpres Desa merumuskan isu-isu dan metodeTertinggal (IDT), Bantuan Langsung implementasinya.Tunai (BLT), Program Pengembangan Proses analisis kebijakan publikKecamatan (PPK), Prograram Raskin dan menurut Dunn (2000) adalah serangkaianSubsidi BBM, serta Program aktivitas intelektual yang dilakukanPenanggulangan Kemiskinan Perkotaan dalam proses kegiatan yang pada(P2KP). dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis Kebijakan P2KP digulirkan tersebut dijelaskan sebagai prosessebagai wujud konkrit kepedulian dan pembuatan kebijakan, dan di-komitmen pemerintah dalam rangka visualisasikan sebagai rangkaian tahappenanggulangan kemiskinan, khususnya yang saling bergantung dan diaturdi perkotaan, yang pelaksanaannya menurut urutan waktu, yang meliputiberdasarkan instruksi Presiden Nomor 5 penyusunan agenda, formulasi kebijakan,Tahun 1993 tentang Upaya Mempercepat adopsi kebijakan, implementasiPenanggulangan Kemiskinan melalui kebijakan, dan penilaian kebijakan.Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya Sementara itu, aktivitas intelektualInpres tersebut pada tahun 2004 meliputi perumusan masalah, forecasting,diderivasi oleh Direktorat Jenderal rekomendasi kebijakan, monitoring, danPerumahan dan Pemukiman Departemen evaluasi kebijakan.Pemukiman dan Prasarana Wilayahdalam perspektif kebijakan manajerial B. Teori Implementasi Kebijakandengan menerbitkan Keputusan Nomor: PublikUM.01.11.Ma/594 tangal 1 Mei 2004 Implementasi kebijakan publiktentang Program Penanggulangan merupakan salah satu aktivitas dalamKemiskinan Perkotaan. proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan ituKAJIAN TEORI bersentuhan dengan kepentingan publikA. Teori dan Proses Kebijakan Publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam Menurut Keban (2004: 55) bahwa hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja“Public Policy dapat dilihat sebagai dalam tahapan perencanaan dankonsep filosofi, sebagai suatu produk, formulasi kebijakan dilakukan dengansebagai suatu proses, dan sebagai suatu sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapankerangka kerja”. Selanjutnya dapat implementasinya tidak diperhatikandijelaskan sebagai berikut: optimalisasinya, maka tentu tidak jelas1. Kebijakan sebagai suatu konsep apa yang diharapkan dari sebuah produk filosofis merupakan serangkaian kebijakan itu. Pada akhirnya pun prinsip atau kondisi yang diinginkan. dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi2. Sebagai suatu produk, kebijakan kebijakan, akan menghasilkan penilaian dipandang sebagai serangkaian bahwa antara formulasi dan implementasi kesimpulan atau rekomendasi. kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa3. Sebagai suatu proses, kebijakan implementasi dari kebijakan itu tidak dipandang sebagai suatu cara dimana sesuai dengan yang diharapkan, bahkan melalui cara tersebut suatu organisasi menjadikan produk kebijakan itu sebagai dapat mengetahui apa yang batu sandungan bagi pembuat kebijakan diharapkan darinya yaitu program dan itu sendiri.
  3. 3. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 56 Berkenaan dengan doman 4. Rumusan kebijakan yang jelas.implementasi kebijakan tersebut, EdwarIII (1980: 1) menegaskan: “The study of D. Model-model Implementasipolicy implementatation is crusial for the Kebijakanstudy of public administration and public 1. Model George Edwards IIIpolicy. Policy implementation, as we Edwards III (1980:1) me-have seen, is the stage of policy-making ngemukakan “In our approach to thebetween the establishment of a policy- study of policy implementation, we beginsuch as the passage of a legislative act, in the abstract and ask: What are thethe issuing of an executive order, the preconditions for successful policyhandling down of a judicial decision, or implementation?” Untuk menjawabthe promulgation of a regulatory rule- pertanyaan penting itu Edwards IIIand the consequences of the policy for (1980: 10) menawarkan danthe people whom it affects. If a policy is mempertimbangkan empat faktor dalaminappropriate, if it cannot alleviate the implementasi kebijakan publik, yakni:problem for which it was designed, it will “Communication, resources, dispositionprobably be a failure no matter how wellit is implemented. But even a brilliant or attitudes, and bureaucratic structure”. Keempat faktor implementasipolicy poorly implemented may fail to tersebut dipandang krusial oleh setiapachieve the goals of its designers”. implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktorC. Pendekatan Implementasi tersebut saling berinteraksi satu sama Kebijakan Publik lain, artinya tdak adanya satu faktor, Pendekatan implementasi kebija- maka tiga faktor lainnya akankan publik merupakan pendekatan terpengaruh dan berdampak padailmiah. Oleh karena itu, dalam lemahnya implementasi kebijakan publik.pendekatan implementasi kebijakan perlumemperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan 2. Model Meter dan Horndalam pendekatan ilmiah sebagaimana Model yang diperkenalkan olehdikemukakan oleh Abidin (2004: 62-63), duet Donald Van Meter dengan Carlbahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99),beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan: menegaskan bahwa “Implementasi1. Pengumpulan data dan analisis kebijakan berjalan secara linear dari bersifat objektif atau tidak bias. kebijakan publik, implementor, dan Dalam pendekatan ilmiah, analisis kinerja kebijakan publik”. Beberapa dilakukan setelah memperoleh data variabel yang dimasukkan sebagai secara objektif. Dengan demikian, variabel yang mempengaruhi dan yang diharapkan dapat diperoleh informasi menyangkut dalam proses kebijakan tentang kepastian dalam pelaksanaan publik adalah: sesuatu kebijakan yang siap a. Aktivitas implementasi dan diimplementasikan. komunikasi antar organisasi.2. Pengumpulan data secara terarah. b. Karakteristik dan agen pelaksana/ Untuk kepentingan implementasi implementor. kebijakan dibutuhkan data yang c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, akurat dan terarah agar setiap produk dan kebijakan dapat diimplementasikan d. Kecenderungan (disposition) dari sesuai dengan substansi dari produk pelaksana/implementor. kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dilakukan3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang untuk meraih kinerja yang tinggi dan relevan. berlangsung dalam antar hubungan
  4. 4. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 57berbagai faktor. Suatu kebijakan 4. Model Hoogwood & Gunmenegaskan standar dan sasaran tertentu Model Brian W. Hoogwood danyang harus dicapai oleh para pelaksana Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006:kebijakan. 131) mengetengahkan bahwa untuk3. Model Mazmanian dan Sabatier melakukan implementasi kebijakan Model kerangka analisis diperlukan beberapa syarat, yaitu:implementasi (a framework for a. Syarat pertama berkenaan denganimplementation analysis) yang di- jaminan bahwa kondisi eksternal yangperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul dihadapi oleh lembaga/badanA. Sabatier (dalam Nugroho, 2006: 129) pelaksana tidak akan menimbulkanmengklasifikasikan proses implementasi masalah yang besar.kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu: b. Syarat kedua, apakah untuka. Variabel independen, yaitu mudah melaksanakannya tersedia sumber tidaknya masalah dikendalikan yang daya yang memadai termasuk sumber berkenaan dengan indikator masalah daya waktu. teori dan teknis pelaksanaan, c. Syarat ketiga, apakah perpaduan keragaman obyek, dan perubahan sumber-sumber yang diperlukan yang dikehendaki benar-benar ada.b. Variabel intervening, yaitu variabel d. Syarat keempat, apakah kebijakan kemampuan kebijakan untuk yang akan diimplementasikan didasari menstrukturkan proses implementasi hubungan kausal yang andal. dengan indikator kejelasan dan e. Syarat kelima adalah seberapa banyak konsistensi tujuan, dipergunakannya hubungan kausalitas yang terjadi. teori kausal, ketepatan alokasi sumber Asumsinya semakin sedikit hubungan dana, keterpaduan hirarkis di antara sebab akibat semakin tinggi pula hasil lembaga pelaksana, aturan dan yang dikehendaki oleh kebijakan lembaga pelaksana, dan perekrutan tersebut dapat dicapai. pejabat pelaksana dan keterbukaan f. Syarat keenam adalah apakah kepada pihak luar, dan variabel di luar hubungan saling ketergantungan kecil. kebijakan yang mempengaruhi proses Asumsinya adalah jika hubungan implementasi yang berkenaan dengan saling ketergantungan tinggi, indikator kondisi sosio-ekonomi dan implementasi tidak akan dapat teknologi, dukungan publik, sikap dari berjalan secara efektif. konstituen, dukungan pejabat yang g. Syarat ketujuh, pemahaman yang lebih tinggi serta komitmen dan mendalam dan kesepakatan terhadap kualitas kepemimpinan dan pejabat tujuan. pelaksana. h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telahc. Variabel dependen, yaitu tahapan dirinci dan ditempatkan dalam urutan dalam proses implementasi dengan yang benar. lima tahapan, yaitu pemahaman dari i. Syarat kesembilan, komunikasi dan lembaga/badan pelaksana dalam koordinasi yang sempurna bentuk disusunnya kebijakan j. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak pelaksana, kepatuhan obyek, hasil yang memiliki wewenang kekuasaan nyata, penerimaan atas hasil nyata, dapat menuntut dan mendapatkan dan akhirnya mengarah kepada revisi kepatuhan yang sempurna. atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun 5. Model Merilee S. Grindle keseluruhan kebijakan yang bersifat Model Grindle (dalam Nugroho, mendasar. 2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide
  5. 5. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 58dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 7. Model Jan Merseditransformasikan, maka implementasi Jan Merse (dalam Koryati, 2004:kebijakan dilakukan”. 16) mengemukakan bahwa “Model Dalam model Grindle tingkat implementasi kebijakan dipengaruhi olehkeberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:derajat implementability dari kebijakan a. Informasitersebut. Isi kebijakan mencakup: b. Isi kebijakana. Kepentingan yang terpengaruhi oleh c. Dukungan masyarakat (fisik dan non kebijakan fisik), danb. Jenis manfaat yang akan dihasilkan d. Pembagian potensi.c. Derajat perubahan yang diinginkan Khusus dukungan masyarakat,d. Kedudukan pembuat kebijakan berkaitan erat dengan partisipasie. Pelaksana program, dan masyarakat sebagai salah satuf. Sumber daya yang dikerahkan. stakeholder dalam proses pelaksanaan Sementara itu, konteks program. Penegasan di atas membuktikanimplementasinya adalah: bahwa setiap implementasi program tetapa. Kekuasaan, kepentingan, strategi membutuhkan dukungan masyarakat atau aktor terlibat partisipasi masyarakat sebagaib. Karakteristik lembaga dan penguasa stakeholder.c. Kepatuhan dan daya tanggap 8. Model Warwic6. Model Elmore, Lipsky, Hjem & Warwic (dalam Subarsono, 2005: O’Porter 99) mengatakan bahwa “Dalam Model implementasi kebijakan implementasi kebijakan terdapat faktor-yang disusun oleh Richard Elmore, faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: a)Michael Lipsky dan Benny Hjern & kemampuan organisasi, b) informasi, c)David O’Porter (dalam Nugroho, 2006: dukungan, dan d) pembagian potensi”.134) bahwa "Model ini dimulai darimengidentifikasi jaringan aktor yang 9. Model Rippley dan Franklinterlibat didalam proses pelayanan dan Menurut Rippley dan Franklinmenanyakan kepada mereka tujuan, (dalam Subarsono, 2005: 99) bahwastrategi, aktivitas, dan kontak-kontak keberhasilan implementasi kebijakanyang dimiliki”. program ditinjau dari tiga faktor, yaitu: Model implementasi ini didasarkan a. Perspektif kepatuhan yang mengukurkepada jenis kebijakan publik yang implementasi dari kepatuhan aparaturmendorong masyarakat untuk pelaksana.mengerjakan sendiri implementasi b. Keberhasilan implementasi diukurkebijakannya atau masih melibatkan dari kelancaran rutinitas dan tiadanyapejabat pemerintah, namun hanya di persoalan, dantataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan c. Implementasi yang berhasil mengarahyang dibuat harus sesuai dengan harapan, kepada kinerja yang memuaskankeinginan, publik yang menjadi target semua pihak terutama kelompokatau kliennya dan sesuai pula dengan penerima manfaat program.pejabat eselon rendah yang menjadipelaksananya. Kebijakan model ini 10. Model Charles Jonesbiasanya diprakarsai oleh masyarakat Charles Jones (dalam Rickybaik secara langsung ataupun melalui Istamto, 1999: 296) mengatakan bahwalembaga swadaya masyarakat. implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan
  6. 6. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 59memperhatikan tiga aktivitas utama stakeholders, yaitu: government, privatekegiatan, yaitu: sector, dan civil society.a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta E. Strategi dan Kebijakan Program metode untuk menunjang agar program Penanggulangan Kemiskinan berjalan. Kemiskinan dapat menunjuk padab. Interpretasi, menafsirkan agar kondisi individu, kelompok maupun program menjadi rencana dan situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan pengarahan yang tepat dan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Sulit diterima serta dilaksanakan, dan ditemukan bahwa kemiskinan hanyac. Aplikasi (penerapan), berkaitan disebabkan oleh faktor tunggal. dengan pelaksanaan kegiatan rutin Seseorang atau keluarga miskin bisa yang meliputi penyediaan barang dan disebabkan oleh beberapa faktor yang jasa. saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki11.Model Goggin, Brown, dkk. pendidikan rendah, tidak memiliki modal Goggin, Brown, dkk. (1990) dalambukunya Implementation Theory and atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkenaPractice Toward a Third Generation, PHK, tidak adanya jaminan sosialsecara implicit mensyaratkan 3 hal (pension, kesehatan, kematian), ataupenting dalam implementasi kebijakan, hidup di lokasi terpencil dengan sumberyakni: 1) isi pesan, 2) bentuk pesan, 3) daya alam dan infrastruktur yangpersepsi mengenai pimpinan negara. terbatas.12.Model MSN-Approach (Model YK) Tidak sedikit para ahli telah F. Birokrasi dan Pemberdayaanmengemukakan tentang berbagai model Masyarakat Miskinimplementasi kebijakan publik, dan dari Peran birokrasi pemerintah dalamkajian terhadap berbagai model tersebut, upaya menyukseskan programmaka penulis dapat menawarkan model penanggulangan kemiskinan perkotaanatau formula hasil dari pengembangan (P2KP) memiliki kedudukan yangmodel implementasi kebijakan yang juga strategis dan menentukan kelancarandisadari belum sepenuhnya serta kesinambungan program tersebut.mengakomodir substansi dari kehendak Peran birokrasi pemerintahan hingga kesebuah teori dengan aplikasi empirik, tingkat kelurahan yang mempunyai aksestetapi paling tidak Kadji (2008: 59-68) langsung selaku penanggung jawab,dapat menyumbangkan hasil pemikiran pelaksana dan pendamping (fasilitator),akademik dalam tataran kepentingan harus mampu merangsang tumbuhnyapengembangan teori atau formula model “development creativity and motivating”implementasi kebijakan publik melalui di masyarakat.pendekatan mentality, systems, andnetworking atau oleh penulis disebut G. Eksistensi Kebijakan Programmodel implementasi kebijakan melalui Penanggulangan KemiskinanMSN-Approach. Perkotaan di Kota Gorontalo Pemikiran pengembangan teoritiktersebut berangkat dari sebuah realitas Penanggulangan kemiskinanbahwa sebuah produk kebijakan yang dengan menitikberatkan pada pem-akan diimplementasikan, dipastikan berdayaan masyarakat sebagaibermuara atau bersinggungan langsung pendekatan dalam tahapan implementasidengan tiga dimensi policy of kebijakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan
  7. 7. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 60kesejahteraan sosial bagi masyarakat. menerima dan mendukung kebijakanProgram penanggulangan kemiskinan P2KP.perkotaan (P2KP) merupakan salah satu 4) Faktor-faktor yang mempengaruhikebijakan pemerintah dalam upaya implementasi kebijakan programmenanggulangi kemiskinan di Indonesia. penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo, yakni komunikasi, sumberMETODE PENELITIAN daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan 5. Teknik Pengumpulan Datapendekatan kualitatif dengan metode Teknik pengumpulan data yangstudi kasus. digunakan adalah2. Lokasi Penelitian a. Teknik Indept-Interview Analysis Penelitian ini dilaksanakan di Kota dengan menggukanak pedomanGorontalo Provinsi Gorontalo. wawancara. b. Teknik Focus Group Discussion3. Sumber Data Penelitian (FGD). Sumber data dalam rangkapenelitian ini meliputi: a) sumber data 6. Teknik Pengabsahan Dataprimer. b) sumber data sekunder Pengabsahan data dilakukan dengan cara, yaitu:4. Fokus Masalah Penelitian dan a. Perpanjangan pengamatan Deskripsi Fokus b. Peningkatan ketekunan peneliti dalam pengamatan dan wawancara Fokus masalah penelitian c. Triangulasi sumber dan metodeberorientasi pada masalah penelitian, d. Focus Group Discussion (FGD).yaitu: e. Analisis kasus negatif1) Bentuk-bentuk implementasi ke- f. Kecukupan referensi. bijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, meliputi: a) HASIL PENELITIAN DAN PEM- pendidikan dan keterampilan teknis, BAHASAN b) bantuan modal, c) program 1. Profil kemiskinan di Kota pembangunan rumah layak huni, d) Gorontalo kegiatan pendampingan. Jumlah rumah tangga miskin2) Responsivitas pemerintah Kota (RTM) di Kota Gorontalo secara Gorontalo dalam implementasi signifikan turut dipengaruhi oleh dampak kebijakan program penanggulangan implementasi kebijakan program kemiskinan di Kota Gorontalo. penanggulangan kemiskinan perkotaan Menganalisis dan mendalami daya (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun tanggap pemerintah kota terhadap 2005. Data angka kemiskinan kebutuhan masyarakat, dan menunjukkan penurunan yang sangat kepedulian pemerintah kota signifikan, yakni pada tahun 2006 Gorontalo dalam memenuhi berjumlah 13.297 RTM menjadi 6.989 tanggung jawabnya sebagai aktor RTM, berarti terjadi penurunan angka dan implementor kebijakan P2KP. persentase kemiskinan secara drastis3) Keberterimaan masyarakat terhadap yakni sebesar 52,56 persen. kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Menganalisis dan mendalami sikap serta pemahaman masyarakat dalam
  8. 8. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 612. Bentuk-bentuk Implementasi Ke- terhadap kebutuhan masyarakat, bijakanProgram Penanggulangan kemampuan aparatur pemerintah dalam Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di mengenali kebutuhan masyarakat, dan Kota Gorontalo yang tidak kalah pentingnya adalah Bentuk-bentuk implementasi sejauhmana tanggung jawab pemerintahkebijakan P2KP di Kota Gorontalo dalam melaksanakan seluruh tahapandiarahkan pada tiga bidang P2KP. Berikut ini ditunjukkanpengembangan yang disebut dengan konsistensi pemerintah Kota Gorontalotridaya, atau upaya meningkatkan dalam mendukung pelaksanaan P2KPkeberdayaan masyarakat pada tiga bidang khususnya dalam pengalokasianutama, yaitu bidang ekonomi, bidang anggaran pada APBD sebagai danafisik, dan bidang social. Upaya ini pada sharing ataupun dana pendampinggilirannya menuju pada keberdayaan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatanmasyarakat dalam kemandirian berusaha P2KP di kota Gorontalo.untuk segera keluar dari masalahkompleksitas kemiskinan. Tabel 1. Berdasarkan penjelasan para Dana Sharing PemerintahKota Gorontaloinforman yang diwawancarai peneliti, Melalui APBD Selang Tahun 2005-2009maka dapat ditegaskan kembali bahwa Sumber Dana Tahun APBN/ APBD/ Jumlahbentuk-bentuk implementasi kebijakan Jumlah JumlahP2KP di Kota Gorontalo, meliputi 2005 2.112.500.000 2.112.500.000 4.225.000.000kegiatan: 2006 2.112.500.000 2.112.500.000 4.225.000.000 2007 2.700.000.000 2.700.000.000 5.400.000.000a. Pendidikan dan keterampilan berupa 2008 2.650.000.000 2.650.000.000 5.300.000.000 pelatihan bagi kelompok usaha 2009 3.450.000.000 3.450.000.000 6.900.000.000 masyarakat. Sumber: Bappeda Kota Gorontalo, 2009b. Bantuan modal atau dana bergulir bagi kelompok usaha ekonomi Berdasarkan analisis terhadap hasil produktif masyarakat. wawancara yang didukung oleh data danc. Program perbaikan rumah layak huni dokumen yang relevan dapat ditegaskan (mahyani), dan bahwa responsivitas atau daya tanggapd. Kegiatan pendampingan oleh aparatur pemerintah Kota Gorontalo terhadap terkait dengan kegiatan dan tahapan implementasi kebijakan P2KP, terlihat P2KP di Kota Gorontalo. pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya komitmen pemerintah dalam3. Responsivitas Pemerintah Kota mengalokasikan dana sharing melalui Gorontalo dalam Implementasi APBD Kota Gorontalo setiap tahunnya, Kebijakan Program Penanggulang- sebesar 50 persen dari total anggaran an Kemiskinan Perkotaan di Kota P2KP dari pemerintah pusat. Gorontalo Program apapun yang digulirkan 4. Keberterimaan Masyarakat ter-oleh pemerintah pusat termasuk hadap Kebijakan Programkebijakan P2KP, tidak saja membutuhkan Penanggulangan Kemiskinan didukungan dari masyarakat sasaran Kota Gorontalokebijakan P2KP, tapi yang lebih penting Keberterimaan masyarakat dapatadalah bagaimana tingkat responsivitas dilihat melalui seberapa jauh pemahamanpemerintah dan aparaturnya dalam dan dukungan atau partisipasi masyarakatmendukung kelancaran pelaksanaan dalam program implementasi kebijakankebijakan P2KP. Dalam perspektif ini P2KP di Kota Gorontalo. Perspektif initingkat responsivitas pemerintah dapat menunjukkan bahwa masyarakat telahdilihat dari daya tanggap pemerintah mengetahui, memahami dan mendukung
  9. 9. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 62serta berpartisipasi langsung terhadap mewarnai dinamika pelaksanaanpelaksanaan berbagai tahapan dan bentuk program pembangunan, yang dalamprogram dari kebijakan P2KP tersebut. bahasa daerah Gorontalo disebut Berdasarkan analisis terhadap hasil “Huyula”, artinya bekerja bersamawawancara yang didukung oleh data untuk kepentingan bersama.yang relevan, dapat ditegaskan bahwa d. Kebiasaan lain masyarakat dalameksistensi dan peran masyarakat sebagai membangun desa/kelurahannyawujud keberterimaan masyarakat adalah apa yang disebut “Heluma”,terhadap kebijakan program P2KP saling mengajak bermufakat, atauditunjukkan dengan semakin tingginya bermusyawarah dalam semangattingkat pemahaman dan dukungan atau kegotongroyongan membangunpartisipasi masyarakat dalam setiap bersama untuk kepentingantahapan program kebijakan P2KP di Kota masyarakat.Gorontalo. Situasi inilah yangmenjadikan bahwa implementasi SIMPULAN DAN SARANkebijakan P2KP dapat terlaksana sesuaidengan tujuan dan hakikat program P2KP 1. Simpulandari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi sebelumnya, maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Program sebagai berikut: Penanggulangan Kemiskinan di a. Implemantasi kebijakan program Kota Gorontalo penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan keterampilan berupaimplementasi kebijakan P2KP di Kota pelatihan bagi kelompok usahaGorontalo, yakni: a) komunikasi, b) masyarakat, kursus komputer,sumber daya, c) sikap pelaksana, dan d) pemberian bantuan modal atau danastruktur birokrasi. Faktor lainnya sebagai bergulir bagi kelompok usahatemuan selain dari empat faktor di atas, ekonomi produktif masyarakat, danadalah sebagai berikut: program pembangunan rumah layaka. Warga masyarakat Kota Gorontalo huni, serta kegiatan pendampingan tidak lagi mengalami perlakuan teknis telah dilaksanakan sesuai diskriminatif dalam setiap pe- tahapan kebijakan P2KP. laksanaan pembangunan se- b. Responsivitas pemerintah Kota bagaimana terjadi sebelum Gorontalo dalam implementasi terbentuknya Provinsi Gorontalo. kebijakan program penanggulangan Artinya bahwa dalam setiap tahapan kemiskinan menunjukkan adanya pembangunan komunitas masyarakat sikap kepedulian dan daya tanggap menjadi sasaran dan dapat secara pemerintah, berupa dukungan sharing langsung berpartisipasi dalam proses cost melalui APBD Kota Gorontalo, pembanguan kota. dan dukungan aparatur terhadapb. Falsafah hidup masyarakat adat semua tahapan implementasi Gorontalo, yakni “Adat bersendi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo. syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, c. Keberterimaan masyarakat terhadap sebagai bingkai moral masyarakat kebijakan program penanggulangan Gorontalo dalam menjalankan kemiskinan di Kota Gorontalo aktivitas kehidupan bermasyarakat. ditunjukkan oleh adanya pemahamanc. Semangat kegotongroyongan dan penerimaan serta pastisipasi aktif masyarakat Gorontalo yang masih masyarakat warga sasaran dalam berlangsung dan senantiasa tetap
  10. 10. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 63 menyukseskan kegiatan dan program sebagai upaya berkelanjutan untuk yang tertuang dalam kebijakan P2KP, mengurangi jumlah penduduk miskin. baik bidang sosial, bidang fisik b. Melihat dampak yang signifikan lingkungan, maupun bidang ekonomi implementasi kebijakan P2KP di Kota produktif. Gorontalo terhadap penurunan angkad. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka responsivitas implementasi kebijakan program pemerintah kota sangat dibutuhkan penanggulangan kemiskinan di Kota dalam mengalokasikan anggaran Gorontalo, meliputi faktor melalui APBD pada setiap tahun komunikasi, sumber daya, sikap secara berkelanjutan. pelaksana dan struktur birokrasi c. Keberterimaan masyarakat terhadap merupakan faktor yang didalami kebijakan P2KP ditumbuhkan dalam dalam penelitian, dan pada realitasnya realitas kemasyarakatan agar warga dapat mendukung terhadap masyarakat akan lebih mengetahui, pelaksanaan seluruh tahapan program memahami dan melibatkan diri secara dan kegiatan dalam kebijakan P2KP langsung dalam setiap kebijakan di Kota Gorontalo. Di samping pemerintah kota, tidak terkecuali keempat faktor tersebut, masih ada terhadap keberlanjutan implementasi faktor lain yang juga memahami kebijakan P2KP di Kota Gorontalo. kondisi sosial budaya masyarakat d. Aparatur pemerintah kota dalam Gorontalo, bahwa keberhasilan mengefektifkan komunikasi, sikap program pembangunan khususnya pelaksana, sumber daya, dan struktur kebijakan P2KP juga ditentukan oleh birokrasi agar lebih fleksibel dan tidak faktor empirik masyarakat dalam hal birokratis dalam implementasi ini meliputi; tidak adanya diskriminasi kebijakan P2KP. pada masyarakat sebagai sasaran e. Kebijakan P2KP perlu dilanjutkan pembangunan, adanya bingkai moral dimasa yang akan datang dengan tetap masyarakat adat Gorontalo: Adat mempertahankan dan menstranfor- bersendi syara’, syara’ bersendikan masikan nilai-nilai budaya masyarakat kitabullah”, semangat kegotong lokal yang hidup dan berkembang royongan yang disebut “Huyula”, dan sebagai bingkai dan spirit dalam saling mengajak bermufakat membangun daerah. bekerjasama dalam membangun daerag yang disebut dengan DAFTAR PUSTAKA “Heluma”.2. Saran Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Berdasarkan simpulan hasil Implementasi Kebijaksanaanpenelitian ini, maka dapat dikemukakan Negara. Jakarta: Penerbit PT.beberapa saran sebagai berikut: Bumi Aksara.a. Untuk menjaga keterjaminan dan Dunn, N William. 2000. Pengantar keberlanjutan program P2KP di Kota Analisis Kebijakan Publik. Gorontalo, maka pemerintah Kota (Diterjemahkan oleh: Samodra Gorontalo dalam memberdayakan Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gajah organisasi masyarakat seperti Badan Mada University Press. Keswadayaan Masyarakat di tingkat Dye, Thomas R 1987. Understanding kelurahan dibutuhkan aktivitas yang Public Policy. USA: Prentice-Hall partisipatif dalam menyusun dan Englewood Cliffs. merencanakan bentuk-bentuk kegiatan program P2KP di Kota Gorontalo
  11. 11. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 64Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Organisasi Pelayanan Publik. UGM. Yogyakarta: UGM. Liliweri, Alo. 1997. Ilmu Komunikasi.Edwards III, George C. 1980. Bandung: Remaja Karya. Implementing Public Policy. Mafruhah, Izza. 2009. Multidimensi Washington DC: Congressional Kemiskinan. Surakarta: LPP UNS. Quarterly Press. Mustopadidjadja, AR. 2003. ManajemenEffendi Harianja, Marihot Tua. 2006. Proses Kebijakan Publik, Perilaku Organisasi: Memahami Formulasi, Implementasi dan dan Mengelola Perilaku dalam Evaluasi Kinerja. Jakarta. LAN. Organisasi. Bandung: UNPAR Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Press. Publik: Formulasi, ImplementasiGoggin, Malcolm L., et al. 1990. dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Implementation Theory and Media Komputindo. Practice: Toward and Third _______________. 2006. Kebijakan Generation. Illinois: Scoot, Publik untuk Negara-negara Foresman and Company. Berkembang. Jakarta: PT. ElexHadar, Ivan A. 2004. Utang, Kemiskinan Media Komputindo. dan Globalisasi: Pencarian Solusi Polak, Paul. 2008. Out of Poverty: What Alternatif. Yogyakarta: Lapera Must When Traditional Pustaka Utama. Approaches Fail. San Fransisco:Hikmat, Harry. 2004. Strategi Berret-Koehler Publishers, Inc. Pemberdayaan Masyarakat. Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Bandung: Humaniora. Manajemen Publik. Jakarta:Jones, Charles O. 1996. Pengantar Pustaka Arif. Kebijakan Publik. (Public Policy) Ritonga. 2008. Analisis Kemiskinan dan Diterjemahkan oleh Ricky Penanggulangannya di Indonesia. Ismanto. Jakarta: PT. Jakarta: Pustaka. RajaGrafindo Persada. Subarsono. 2005. Analisis KebijakanKadji, Yulianto. 2008. Implementasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Kebijakan Publik melalui MSN Pelajar. Approach. Jurnal Teknologi dan Subhan Imran dan Sri Haryani. 2007. Manajemen Informatika. Volume 6 Studi Implementasi Pelaksanaan Edisi Khusus Juli 2008. Malang: P2KP di Kabupaten Bantul. Universitas Merdeka Malang. Yogyakarta.___________. 2008. Kemiskinan: Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Realitas yang tak Kunjung Usai. Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Volume 7 Edisi Khusus September Bandung: Penerbit Alfabeta. 2008. Malang: Universitas Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Merdeka Malang. Publik: Panduan Praktis MengkajiKeban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Masalah dan Kebijakan Sosial. Strategis Administrasi Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta. Konsep, Teori dan Isu. __________. 1997. Kemiskinan dan Yogyakarta: Gava Media. Perlindungan Sosial di Indonesia.Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. Bandung: Penerbit Alfabeta. Kebijakan dan Manajemen Sumodiningrat, Gunawan. 1997. Pembangunan Wilayah. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Yogyakarta: YPAPI. Kebijakan. Impact Edisi.Kuncoro, Mudradjat. 1997. Pengantar Supriatna, Tjahya. 1998. Birokrasi Ekonomi Pembangunan. Pemberdayaan dan Pengentasan
  12. 12. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 65 Kemiskinan. Bandung: Humaniora Winardi. 2003. Pengantar tentang Teori Utama Press. Sistem dan Analisis Sistem._______________. 2000. Strategi Bandung. Penerbit Mandar Maju. Pembangunan dan Kemiskinan. _______. 2003. Teori Organisasi dan Bandung. Rineka Cipta. Pengorganisasi. Jakarta: PT.Sobandi, Baban. 2004. Etika Kebijakan RajaGrasindo. Publik. Bandung. Humaniora _______. 2004. Manajemen Perilaku Utama Press. Organisasi. Jakarta: PrenadaTachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Media. Publik. Bandung: Puslit KP2W Winarno, Budi. 2004. Teori dan Proses Lemlit UNPAD. Kebijakan Publik. Yogyakarta: MediaTangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Pressindo. Kebijakan Publik yang Membumi. Wiranto, Tatag. 2004. Profil Kemiskinan Yogyakarta: Yayasan Pembaruan di Perdesaan/Perkotaan. Jakarta: Administrasi Publik Indonesia dan Pustaka. Lukman Offset. Zainal Abidin, Said. 2004. Kebijakan________________. 2003. Implementasi Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Kebijakan Publik. Yogyakarta: Siwah. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.

×