Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah

2,706 views

Published on

8 Februari 2013 Capacity Building DPRD Kabupaten Cirebon di Mercure Hotel-Jakarta

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan• Log-Frame• Mengukur Kinerja DPRD• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Musrenbang Kabupaten/Kota dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Log-Frame ATINPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091. Legislasi2. Anggaran3. Pengawasan dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Fungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Fungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Agenda Politik Nyata Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upayaperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya.  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Siklus Representasi Wakil Rakyat Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 1/2 Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. 2/2 Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Secara substansial  perlindungan hak  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram, Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary Community-based organizations Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Troikadadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Definisi• Musyawarah pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kabupaten/kota• Untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh rancangan rencana kerja SKPD hasil forum SKPD• Dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD dengan merujuk RPJMD. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Dasar Hukum• UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah• PP No.8/2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Partisipasi Masyarakat di MusrenbangKabupaten/Kota• Merupakan cerminan dari praktik partisipasi warga dan sekaligus arena akuntabilitas pemerintahan.• Jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program daerahnyaTujuan Musrenbang Kab/Kota• Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD• Menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran• Menyusun rincian rancangan awal kerangka regulasi dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Output Musrenbang Kab/Kota• Kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk pemutakhiran Rancangan RKPD menjadi RKPD dan Rancangan Renja SKPD• Tim Delegasi yang akan mengikuti pengawalan hasil Musrenbang di DPRD pada proses penganggaran• Berita Acara Musrenbang kabupaten. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Proses Umum Musrenbang Kab/Kota1. Pengorganisasian Musrenbang kabupaten/kota – Penyusunan struktur organisasi Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) kabupaten/kota dan pembagian tugasnya: ketua, bendahara, dan seksi-seksi (acara, materi, logistik); – Pembentukan Tim Pemandu kabupaten/kota oleh TPM; – Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota2. Penyiapan dokumen RKPD. dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota1. Pembukaan2. Pemaparan dan diskusi narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah3. Pemaparan dan pembahasan Rancangan Awal RKPD4. Musyawarah penentuan Tim Delegasi5. Penutupan Acara dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Tahapan Pasca Musrenbang Kab/Kota• Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang kabupaten/kota – diselenggarakan oleh Bappeda – agenda utama melakukan penyusunan finalisasi dokumen RKPD sampai menjadi Perkada• Pembekalan Tim Delegasi kabupaten/kota dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Dokumen yang dibutuhkan• RPJPD• RPJMD yang berlaku• Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya• Rancangan Awal RKPD tahun direncanakan yang disusun berdasarkan seluruh Renja SKPDDokumen yang Dihasilkan• Tahapan Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota – Draf; – Dokumen rincian rancangan awal kerangka anggaran RKPD• Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota – Berita Acara Musrenbang; – Notulensi Musrenbang kabupaten/kota sebagai bahan untuk memperbaiki draf Rancangan Awal RKPD.• Tahapan Pasca-Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota – Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. dadang-solihin.blogspot.com 51

×