Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management. Hendro Subagyo PDDI LIPI. Forum Knowledge Manajement Kesehatan Seri 17. 27 Juli 2020

1. Kebijakan Nasional Pengembangan
Knowledge Management
Hendro Subagyo, PDDI LIPI
Forum Knowledge Management Kesehatan Seri-17. Zoominar 27 Juli 2020

2. Agenda
▪Tentang Knowledge Management
▪Peraturan Perundangan di Indonesia terkait
Knowledge Management

3. Knowledge Management
▪ Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis
dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang
dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi
peningkatkan kinerja organisasi (MenpanRB 2011)
▪ Manajemen pengetahuan adalah disiplin yang mempromosikan
pendekatan terpadu untuk mengidentifikasi, menangkap,
mengevaluasi, mengambil, dan berbagi-pakai semua aset informasi
organisasi. Aset-aset ini dapat meliputi basis data, dokumen,
kebijakan, prosedur, dan keahlian dan pengalaman yang
sebelumnya tidak ditangkap dalam pekerja individu. (Duhon 1998)

4. Piramida KM
Defining Knowledge, Information, Data
http://www.knowledge-management-tools.net/
Dimana Wisdom?

5. Dimensi Knowledge
▪ Tacit vs Explicit Knowledge
▪ SECI → konversi knowledge;
interaksi tacit & explicit
knowledge (Nonaka & Takeuchi)

6. Sistem KM
▪ Sistem Manajemen Pengetahuan adalah
sistem (umumnya berbasis TIK) yang
digunakan untuk melakukan pengelolaan
atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik
saat perolehan, penyimpanan,
pengambilan kembali, pemanfaatan
maupun penyempurnaannya. (Permenpan
14/2011)
▪ Tahapan Pengembangan Sistem KM
(Koenig 2018, KMWorld)
1. IT
2. SDM dan Budaya Organisasi
3. Taxonomy dan Manajemen
Konten
▪ Modul Sistem KM
▫ Manajemen konten, lokasi expert,
lesson learned, CoP

8. RIN sebagi sub-sistem KM LIPI
KM & KBO LIPI 2016 - now
▪ Prinsip: deposit is must, sharing is optional
▪ Infrastruktur pengelolaan data ilmiah gratis
▪ Preservasi data ilmiah selamanya
▪ Melindungi HaKI pemilik data
▪ Mendorong open science dan reproducible research
▪ Memungkinkan data dapat diakses dengan format terkini
▪ Sistem terdistribusi dan terkoneksi dalam jaringan global
Dataverse Network
▪ Mendukung interoperabilitas dengan sistem lain (misal OJS)
▪ Didukung dengan metadata dan taxonomy standard global

9. Kebijakan Nasional terkait KM
Berawal Kapan?
▪ BJ Habibie, sejak 1980-an dalam manajemen talenta (pengembangan
SDM) Iptek
▪ Tacit knowledge ada di dalam otak SDM, diperoleh melalui proses SECI
▪ Prinsip: berawal dari akhir, dan berakhir di awal (reverse engineering)
▪ SDM Iptek menjadi hal penting dalam UU Sisnas Iptek

10. Kebijakan Nasional terkait KM
▪ UU no 18 tahun 2002 ttg Sisnas P3 Iptek
▪ UU no 11 tahun 2019 ttg Sisnas IPtek
▪ Permenpan no 14 tahun 2011 ttg Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Pengetahuan
▪ Kepmenkeu no 11 tahun 2018 ttg Corporate University
Kemenkeu
▪ Kepmenhub no 178 tahun 2019 ttg Pengelolaan Sistem
Manajemen Pengetahuan di Kemenhub
▪ Peraturan BSSN no 10 tahun 2019 ttg Pelaksanaan Persandian
dan Pengamanan Informasi di Pemda

11. UU no 11 tahun 2019
Sisnas Iptek
▪ Sisnas Iptek merupakan jaringan terpadu antar lembaga
dalam penyelenggaraan litbangjirap iptek
▪ Iptek sebagai landasan pengambilan keputusan
▪ Aktor (SDM) penyelenggaraan iptek: individu, kelompok,
badan usaha, lembaga pemerintahan atau swasta dan
perguruan tinggi.
▪ Kegiatan penyelenggaraan iptek: Pendidikan, penelitian,
pengembangan, pengkajian dan penerapan
▪ Jaminan perlindungan kekayaan intelektual bangsa
▪ Pengaturan klirens etik, alih teknologi, difusi, pengelolaan
data primer dan hasil litbangjirap

12. Permenpan no 14 tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
▪ Bertujuan memberikan pedoman bagi pengelolaan
knowledge dalam rangka reformasi birokrasi: knowledge
sharing, reuse dan perumusan kebijakan
▪ Semua data dan informasi milik institusi
▪ Memuat secara detil langkah-Langkah penerapan KM
▪ Proses KM (linier): akuisisi, sharing dan pemanfaatan
knowledge
▪ Komponen & Aktifitas: IT, tata Kelola, manajemen
perubahan (SDM, budaya organisasi dll), forum diskusi, CoP

13. Kepmenkeu no 11 tahun 2018
Corporate University Kemenkeu
▪ KM sebagai sistem pendukung pengembangan SDM,
penerapan nilai dan target kinerja, serta pengambilan
keputusan
▪ Proses KM (linier): perolehan, penyimpanan,pengolahan
dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran,
serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan
sebagai aset intelektual organisasi.
▪ Komponen & Aktifitas: SDM, budaya organisasi,
sekolah/pendidikan/pelatihan, tata kelola

14. Kepmenhub no 178 tahun 2019
Pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan di Kemenhub
▪ Sistem KM sebagai pedoman bagi unit kerja Komunikasi
Publik dalam pengelolaan pengetahuan dan pengambilan
keputusan serta respon cepat terkait komunikasi publik.
▪ Proses KM (linier): akuisisi, analisis, validasi, feedback,
pelaporan
▪ Komponen & Aktifitas: komunikasi publik
▪ Implementasi KM sangat IT sentris dan fokus untuk
pengelolaan komunikasi publik

15. Peraturan BSSN no 10 tahun 2019
Pelaksanaan Persandian dan Pengamanan Informasi di Pemda
▪ KM untuk peningkatan layanan dan pendukung keputusan
dalam rangka keamanan informasi
▪ Proses KM (linier): pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan
teknologi
▪ Komponen & aktifitas: SDM, forum konsultasi dan
koordinasi

16. Kesimpulan
▪ Kebijakan Nasional terkait KM belum memadai dan lengkap,
serta sektoral
▪ Perhatian terhadap pengetahuan tacit dan aktifitas/proses
interaksi pengetahuan tacit-explicit belum memadai
▪ Tahapan KM
▫ Aspek IT dan SDM telah berkembang baik
▫ Aspek budaya organisasi mulai berkembang
▫ Aspek manajemen konten telah berkembang
▫ Aspek taksonomi belum berkembang dengan baik

17. Terima kasihHendro Subagyo
hendro.subagyo@lipi.go.id
Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI