Dokumen tersebut membahas tentang perumusan kebijakan publik, termasuk model-model perumusan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, dan tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Beberapa model perumusan kebijakan yang disebutkan antara lain model sistem, model rasional komprehensif, model inkremental, dan model pengamatan campuran. Tahapan-tahapan perumusan kebijakan meliputi pendefinisian masalah,

1. NURUL KHAIVA
15101067
IAP
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK RAJA HAJI
TANJUNGPINANG 2017
KEBIJAKAN PUBLIK / PEMERINTAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
(POLICY FORMULATION)

2. BAB VI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK (POLICY FORMULATION)
• Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan
• Model-model Perumusan Kebijakan Publik
• Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan
• Para Pemeran Serta Tidak Resmi dalam Perumusan
Kebijakan
• Nilai-nilai yang berpengaruh dalam Pembuat Keputusan
• Konteks Perumusan Kebijakan Publik

3. Pembentukan Kebijakan Versus
Perumusan Kebijakan
Proses pembentukan kebijakan publik (policy formulation) melibatkan aktivitas
pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas,
mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis
untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah.
Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses
intelektual yang lekat di dalamnya.

4. ASPEK ASPEK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN.
»Pembentukan kebijakan melibatkan percabangan yang luas.
»Pembentukan kebijakan melibatkan perspektif jangka panjang.
»Pembentukan kebijakan menggunakan sumber-sumber kritis untuk meraih
kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah.
»Pembentukan kebijakan merupakan proses intelektual.
»Pembentukan kebijakan sebagai kelanjutan proses sosial yang dinamis.

5. Di sisi yang lain, Anderson membuat kategorisasi untuk membedakan antara berbagai
konsep dalam kebijakan publik:
»Menurut anderson perumusan kebijakan menyangkut
upaaya menjawab pertanyaan berbagai alternatif
disepakati untuk masalah masalah yang dikembangkan
dan siapa yang berpartisipasi.
»Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap
dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian
keputusan.

6. Model-model Perumusan Kebijakan Publik
Model-model perumusan kebijakan yang
dikembangkan oleh para ahli ini
dimaksudkan untuk menyederhanakan
proses perumusan kebijakan yang sangat
rumit, dan sekaligus mudah dimengerti.

7. MODEL SISTEM

8. Gambar 1
Kerangka Kerja Sistem Yang Dikembangkan Oleh Eason
INPUTS
A
POLITICAL
SISTEM
OUTPUTS
Feedback

9. Gambar 2
Model Pembuatan Kebijakan Yang Dikembangkan Oleh Paine Dan Naumes
Environmental forces-
External dan Internal
Demands
Requirements
Opportunities
Capabilities
Support
Change in environmental
Forces
Interaction
Forces and
structure
Structure
Role, Program
Self-interest or Values
Political Resources
Objective, Strategies
Role Performance
Organization Outcomes
(Transformation)
(Inputs) (Feedback)
(Outputs)

11. Kegunaan teori sistem bagi studi kebijakan publik
bisa diringkas sebagai berikut:
1. Dimensi-dimensi penting apa dari lingkugan yang menggerakkan tuntutan-tuntutan pada
sistem politik?
2. Karakteristik-karakteristik penting apa dari sistem politik yang memungkinkannya untuk
mengubah tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan publik dan mempertahankan diri dalam
suatu kurun waktu.
3. Bagaimana inputs lingkungan memengaruhi karakter sistem politik?
4. Bagaimana karakteristik-karakteristik sistem politik memngaruhi isi (content)
kebijakan publik?
5. Bagaimana inputs lingkungan memengaruhi isi kebijakan publik?
6. Bagaimana kebijakan publik memengaruhi – melalui umpan balik –
lingkungan dan karakter sistem politik?

12. Setelah batik mendapat sertifikat dari UNESCO sebagai warisan budaya indonesia, kini
pemerintah membuat kebijakan untuk mendaftarkan angklung ke UNESCO agar alat musik khas
daerah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Melalui tahap verifikasi akan terbukti bahwa
angklung sangat berperan dalam kelangsungan suku bangsa khusunya di indonesia, jika lolos
verifikasi, UNESCO akan mengeluarkan sertifikat dan angklung akan diakui sebagai warisan ahli
budaya asli indonesia. Kesenian dan kebudayaan Jawa Barat yang berbahan dasar bambu
tengah dihadapkan pada percepatan dunia industri yang membutuhkan inovasi dan kreativitas.
Sepanjang tahun 2008, angklung juga berfungsi sebagai alat promosi budaya dengan berbagai
inovasi dalam seni pertunjukkan. Angklung telah menjadi salah satu kekuatan diplomasi budaya
serta komunikasi nonverbal lintas sektoral yang cukup efektif. Bermain musik bambu juga bermain
dengan menggunakan rasa, yang menimbulkan kepekaan dan solidaritas yang menciptakan
harmoni sehingga perlu ditanamkan di kalangan generasi pelajar indonesia. Dengan begitu sangat
pantaslah pemerintah mengambil kebijakan untuk mendaftarkan angklung sebagai salah satu
warisan budaya asli indonesia, yang mana bangsa ini memiliki solidaritas dan kepekaan yang
tinggi.(sindo)
CONTOH KASUS

13. MODEL RASIO KOMPREHENSIF

14. Pada dasarnya model ini terdiri dari beberapa
elemen, yakni:
1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini dapat
dipisahkan dengan masalah-masalah yang lain atau paling tidak masalah tersebut dapat
dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain.
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan pembuat keputusan
dijelasan dan disusun menurut arti pentingnya.
3. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki.
4. Konsekuensi-konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap pemilihan
alternatif diteliti.
5. Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan
dengan alternatif-alternatif lain. Pembuat keputusan memiliki alternatif
Beserta konsekuensi-konsekuensinya yang memaksimalkan
pencapaian tujuan, nilai atau sasaran-sasaran yang hendak
dicapai.

15. CONTOH KASUS
Pada saat bulan puasa tahun 2009 kemarin harga gula pasir di
pasar jawa tengah, khususnya di semarang melambung tinggi,
dengan melihat kondisi tersebut maka pemerintah provinsi jawa
tengah melakukan kebijakan untuk melakukan “operasi pasar”,
sehingga memberikan alternatif kepada masyarakat yang
merasa dirugikan atas kenaikan harga tersebut untuk membeli
gula pasir di pasar yang disediakan pemprov tersebut, tentu saja
masyarakat sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut,
karna perbedaan yang signifikan antara harga gula pasir di pasar
milik pemprov dan di pasar-pasar biasa.(sindo)

16. MODEL KEPUASAN

17. »Asumsi-asumsi pokok dari model ini adalah bahwa
pencarian alternatif-alternatif harus melalui beberapa
tahap berikut: pertama, pencarian alternatif-alternatif
didasarkan pada preseden dan mengevaluasinya
sesuai dengan tingkat aspirasi yang memuaskan.
Kedua, jika tidak ada alternatif yang muncul, alternatif-
alternatif baru dievaluasi sesuai dengan tingkat
aspriasi yang secara berbeda memuaskan.

18. »Kekuatan utama dari model ini terletak pada
pandangannya yang realistik dan didasarkan pada
aspek-aspek sosio-psikologis dari teori organisasi.
»Salah satu kelemahan dari kelemahan dari model ini
adalah bahwa substitusi alternatif-alternatif kepuasan
untuk alternatif-alternatif optimal mengurangi
kebutuhan untuk inovasi, imajinasi, dan kreativitas di
pihak administrator dalam pencahariannya memperoleh
alternatif-alternatif.

19. MODEL PENAMBAHAN
(THE INCREMENTAL MODEL)

20. Model ini lebih bersifat deskriptif dalam pengertian, model
ini menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai
para pejabat dalam membuat keputusan.
Model inkremental / penambahan merupakan hasil dari
praktik-praktik yang diterima secara luas di kalangan
pembentuk kebijakan publik.
Landasan pokok rasional dari model ini adalah bahwa
perubahan inkremental memberikan tingkat maksimal
keamanan dalam proses perubahan kebijakan.

24. Pemerintah berencana menaikkan gaji presiden, menteri, dan para pejabat
negara pada tahun 2001. Kebijakan ini di berlakukan untuk menyesuaikan
kebutuhan dan kinerja para pejabat negara. Melalui Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara intrsumen yang akan dijadikan dasar untuk
mengatur kenaikan gaji tersebut telah disiapkan. Namun penentuan besarnya
nominal gaji akan ditentukan oleh Departemen Keuangan, adapun beberapa
pertimbang yang dijadikan dasar kenaikan gaji presiden, menteri, dan para
pejabat negara yakni, kenaikan gaji berkala yang sudah sejak lama tidak
diberikan kepada presiden dan pejabat negara. Sejak lima tahun lalu, gaji
presiden dan pejabat negara tidak pernah mengalami kenaikan padahal
kebutuhan semakin meningkat, selain itu kenaikan juga dipertimbangkan dari
kinerja masing-masing pejabat negara. Karena itu Kemeneg PAN telah
menyusun pedoman berdasarkan kinerja.
CONTOH KASUS

25. MODEL PENGAMATAN CAMPURAN
(MIXED SCANNING)

26. SATELIT CUACA

27. Proses penyusunan RAPBD 2010 jateng sudah dimulai sebelum pelantikan anggota
DPRD 2009 – 2014, yakni dengan pengajuan kebijakan umum anggaran dan plafon
prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) oleh pemprov jateng, dalam pembahasannya
RAPBD 2010 akan memprioritaskan peningkatan perekonomian rakyat dengan
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Diharapkan hal ini dapat
berdampak langsung pada peningkatan perekonomian rakyat dan bisa menjadikan
masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan program gubernur. Tahun depan (2010) akan
dimulai tahapan Program Bali Ndeso Mbangun Deso. Pemprov tentunya berupaya
memfokuskan anggaran bagi program yang berdampak langsung atas peningkatan
kesejahteraan masyarakat. “Kalau nilainya berapa, belum bisa di sampaikan karena
RAPBD belum mulai dibahas, yang jelas akan meningkatkan anggaran dari tahun
sebelumnya untuk hasil yg lebih signifikan. Tidak hanya di bidang anggaran, bagian
kelembagaan juga harus di bangun kapasitasnya, fraksi harus mampu melihat persoalan
di jateng dan mencari jalan keluarnya, khususnya pada fraksi yang mengusung
gubernur-wagub, akan sangat aneh jika dalam realisasinya malah menjadi penghalang
program pemerintah, atau sama sekali tidak tahu visi dan misi program gubernur. (sindo)
CONTOH KASUS

28. MODEL KUALITATIF OPTIMAL

30. »Menurut Dhor, pembentukan kebijakan publik
merupakan suatu proses yang dinamis dan sangat
kompleks di mana berbagai komponen memberikan
kontribusi yang berbeda.

31. Karakteristik utama dari model ini
adalah sebagai berikut:
1. Model ini adalah kualitatif, bukan kuantitatif
2. Model ini mempunyai komponen komponen
rasional dan ekstrasional
3. Landasan pemikiran adalah rasional secara
ekonomi
4. Model ini mempunyai kaitan dengan pembuatan
metapolicy
5. Model ini mempunyai a built-in feedback.

32. 4 dari 8 harapan Dror terhadap
ilmu kebijakan dapat diringkas
sebagai berikut:
1. Perhatian utama dari ilmu-ilmu kebijakan adalah
pemahaman, perbaikan sistem dan pengendalian makro,
dan khususnya sistem pembentukan kebijakan publik.
2. Batas-batas tradisional antar cabang pengetahuan, dan
khususnya antara berbagai ilmu perilaku dan cabang-
cabang pengetahuan keputusan, harus dihilangkan.
3. Dikotomi antara penelitian murni dan terapan harus
dijembatani.
4. Pengetahuan dan pengalaman pribadi harus diterima
sebagai sumber pengetahuan yang penting, di samping
metode-metode penelitian konvensional dan studi.

33. Tahap-tahap Perumusan Kebijakan Publik
Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi
untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternative kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya
yang positif keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-
perintah eksekutif.
A. Perumusan masalah (defening problem)
Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan
didefinisikan dengan baik pula. Apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung
pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan. Rushefky secara eksplisit menyatakan
bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan
masalah yang tepat.
B. Agenda kebijakan
Tidak semua masalah publik akan masuk agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk kedalam
agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut
memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera
dilakukan? Masalah publik yang telah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus
kebijakan, seperti kalangan legislative (DPR), kalangan eksekutif (presiden dan para pembantunya),
agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif.

34. C. Pemilihan alternative kebijakan
Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternative-
alternative pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah
tersebut. Pada tahap ini perumus kebijakan akan dihadapkan pada
pertarungan kepentingan antarberbagai actor yang terlibat dalam perumusan
kebijakan.
D. Penetapan kebijakan
Setelah salah satu dari sekian alternative kebijakan diputuskan diambil
sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling
akhir adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga
mempunyai kekuatan hokum yang mengikat. Penetapan kebiijakan dapat
berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden,
keputusan-keputusan mentri dan lain sebagainya.

35. Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan

36. Pemeran serta resmi Pemeran serta tidak resmi
- Agen-agen pemerintah
(birokrasi)
- Kelompok-kelompok
kepentingan
- Presiden (eksekutif),
legislatif, dan yudikatif.
- Partai politik
- Warganegara individu

37. CATHERINE II
(PENGUASA RUSIA)

38. PRESIDEN (EKSEKUTIF)
Terlibat dalam
perumusan kebijakan.

39. LEMBAGA YUDIKATIF

40. LEMBAGA LEGISLATIF
»Di amerika serikat lembaga ini lebih dikenal sebagai
kongres.
»Dalam kasus indonesia lembaga ini sering kita sebut
sebagai DPR.

41. Para Pemeran Serta Tidak Resmi dalam Perumusan Kebijakan
Kelompok-kelompok
kepentingan
Partai politik
Warganegara
individu

42. Nilai-nilai yang berpengaruh dalam Pembuat Keputusan
James anderson, meringkas nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan
perilaku para pembuat keputusan ke dalam empat kategori, yaitu:
1. Nilai-nilai organisasi
2. Nilai-nilai pribadi
3. Nilai-nilai kebijakan
4. Nilai-nilai ideologi

43. Konteks Perumusan Kebijakan Publik
»BUDAYA POLITIK
»KONDISI SOSIAL-EKONOMI

44. BIG
CONCEPTBring the attention of your audience over a key
concept using icons or illustrations

45. Want big impact?
USE BIG IMAGE.