KEBIJAKAN ORGANISASI
•
1 like•464 views
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga negara, serta perlunya reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEBIJAKAN ORGANISASI
Similar to KEBIJAKAN ORGANISASI (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
KEBIJAKAN ORGANISASI
- 1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-‐RI Disampaikan pada Orientasi Pegawai KPK Angkatan I Program II, Mata Pelatihan Sistem Administrasi Pemerintahan Jakarta, 28 Juni 2021
- 2. Prolog
- 3. Tentang Tugas Pemerintah § Negara dibentuk atas dasar TRUST à teori Perjanjian Sosial (du contract social); § Negara bertugas melayani dan mensejahterakan masyarakat (Welfare State), sehingga harus mengedepankan mekanisme altruisme dalam pelayanan publik (tidak mencari untung, tidak membawa vested interest); § Dalam menyelenggarakan pelayanan publik tsb, negara membentuk perangkat kelembagaan dan mengangkat pejabat/aparatur yang diberi kewenangan untuk berbuat apapun sepanjang untuk kesejahteraan rakyat (discretionary power ATAU kebijakan publik). Pelayanan Kelembagaan SDM Aparatur Kebijakan
- 4. SANKRI Sumber: Prof. Dr. Mustopadidjaja (dimodifikasi) ADMINISTRASI NEGARA CITA-‐CITA & TUJUAN NKRI KEBIJAKAN PELAYANAN KINERJA SANKRI ADALAH WADAH PERJUANGAN BERSAMA SEGENAP KOMPONEN BANGSA DALAM MEWUJUDKAN CITA-‐CITA DAN TUJUAN BERNEGARA ELEMEN SANKRI PROSES ORGANISASI MANAJEMEN MASYARAKAT PEMERINTAHAN (KEPEMIMPINAN) WILAYAH SANKRI: Sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, dengan mendayagunakan segala kemampuan seluruh aparatur negara beserta rakyat dan dunia usaha/swasta untuk memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana dimaksud UUD 1945 (LAN, 2005: 10) Tata Nilai Tata Nilai Tata Nilai Tata Nilai
- 5. SISMENNAS Sumber: Sistem Manajemen Nasional (Lemhannas) TAN: Tata Administrasi Negara TLP: Tata Laksana Pemerintahan TPN: Tata Politik Negara TAN: Tata Kehidupan Masyarakat
- 6. Organisasi Pemerintah KPK Badan%badan'lain' yang'fungsinya' berkaitan'dengan' kekuasaan' kehakiman KY UUD%1945 PUSAT' DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan' Peradilan KPU Bank' Sentral DPR DPD MPR PERWAKILAN'BPK' PROVINSI BPK MA MK TNI/POLRI Wantimpres Kementerian' Negara Presiden/ Wakil PEMDA'PROVINSI DPRD KDH PEMDA'KAB/KOTA DPRD KDH KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19/2019)
- 7. Organisasi Pemerintah 5 URUSAN PEMERINTAHAN (46 URUSAN) URUSAN YG NOMENKLATURNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945 (3 URUSAN) URUSAN YG RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945 (25 URUSAN) URUSAN DLM RANGKA PENAJAMAN KOORDINASI & SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH (18 URUSAN) • LUAR NEGERI • DALAM NEGERI • PERTAHANAN • AGAMA • HUKUM • KEUANGAN • KEAMANAN • HAM • PENDIDIKAN • KEBUDAYAAN • KESEHATAN • SOSIAL • KETENAGAKERJAAN • INDUSTRI • PERDAGANGAN • PERTAMBANGAN • ENERGI • PU • TRANSMIGRASI • TRANSPORTASI • INFORMASI • KOMUNIKASI • PERTANIAN • PERKEBUNAN • KEHUTANAN • PETERNAKAN • KELAUTAN • PERIKANAN • PPN • APARATUR NEGARA • KESEKRET. NEGARA • BUMN • PERTANAHAN • KEPENDUDUKAN • LH • ILMU PENGETAHUAN • TEKNOLOGI • INVESTASI • KOPERASI • UKM • PARIWISATA • PP • PEMUDA • OLAH RAGA • PERUMAHAN • PKDT 5 Sumber: UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara
- 8. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (C & B) § 7A – Presiden / Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. § 7B – MK memeriksa, mengadili & memutus pendapat DPR dalam 90 hari. Jika dikabulkan, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR menyelenggarakan sidang dalam 30 hari setelah menerima usul DPR. § 7C – Presiden tidak dapat membekukan / membubarkan DPR. § Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat: o Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian internasional (Pasal 11). o Menetapkan Perpu (Pasal 22 -‐ dalam persidangan berikut). § 23E – Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. § 24A – Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. § 20 – Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. § 20A – DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran & fungsi pengawasan. Hak DPR lainnya: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hal menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. § 22D – DPD ikut membahas & dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan/ pemekaran/ penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- 9. Birokrasi harus Dinamis ... Able People •Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-‐SDM yang kompeten dan kapabel. •Pembetukan sistem merit dalam manajemen ASN. •Peningkatan/pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Agile Process •Perlunya membangun kelembagaan pemerintah yang agile, cepat, efektif, dan efisien. •Pentingnya menciptakan tata kelola kebijakan yang berbasis pada proses pencarian bukti/masalah (eveidence-‐based). PENDORONG UTAMA § Dynamic Governance terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive policy) melalui pengembangan dynamic capabilities (mencakup kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across) pada proses pembangunan able people dan agile process. § Dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Adaptive Policies • Terlaksananya kebijakan yang adaptif • Dihasilkan melalui inovasi, kontekstualisasi (evidence-‐based), implementasi. TUJUAN Sumber: Neo & Chen (2007)
- 10. Transformasi Model Kelembagaan CEO Staff Divisions Master Pupil Master Pupil Master Pupil ‘Stand alone’ model: o Economies of scale; o Optimize assets. Networked model: o access to knowledge; o co-development; o leverage knowledge; o focus on core competences; o learn and innovate. Organizational models are transforming from “stand alone” to “networked” Sumber: Innovation Networks and Alliance Management, www.tue-‐tm.org/INAM
- 12. Adaptasi Kelembagaan, SDM & Kepemimpinan Kepemimpinan SDM Kelembagaan Home-‐base bureaucracy (the dead of office?); Remote working (WFH-‐ WFA); Holakrasi; Dari stand alone ke networked (multi-‐ stakeholders) organization; Flat, slim and tiny structure (low-‐cost structure). Peralihan JS ke JF; Proporsi PPPK (contractual workers) harus lebih besar; Flexy-‐team (squad) dan job-‐sharing; Literasi IT; Multi-‐tasking and multi-‐level working; Manajemen berbasis IT (formasi, seleksi, bangkom, mutasi/promosi, penilaian kinerja, penggajian, pensiun). Delegating rather than directing; Collegial rather than one-‐man-‐show; Crisis leadership & Digital leadership competency; Kompetensi transformasi & kolaborasi.
- 13. Pembubaran Lembaga Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2021
- 14. Penyederhanaan Birokrasi Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021 No K/L % 1 Kemenpan RB 98 2 ANRI 85 3 LAN 84 4 KASN 79 5 BKN 72
- 15. Model Kelembagaan Berbasis Fungsional Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021 § Struktur organisasi berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan pada output dan keahlian. § Mengedepankan Jabatan Fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya. § Dilakukan perubahan manajemen kerja, pola kerja, tanggung jawab, dan tanggung gugat dalam unit organisasi.
- 16. Kebijakan Publik Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya”. Mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam krisis.” Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor Kehormatan dari ITB, 25 November 2019
- 17. Urgensi Kebijakan Publik 5,6 juta jiwa 11,2 ribu jiwa Singapore Nauru 261.115.456 juta jiwa Indonesia USD 98,014 USD 12,052 USD 14,020 725 km2 21 km2 1.910.931 km2 Variabel apakah yang menjelaskan kemajuan sebuah bangsa? 0,932 (sangat tinggi) 0,627 (rendah) 0,707 (tinggi) Populasi Daya Beli Luas Wilayah IPM
- 18. Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah o Analis / Peneliti Kebijakan: bertugas menjelaskan fenomena dan masalah organisasi, menganalisisnya untuk dirumuskan alternatif kebijakan, dan menyampaikan laporan/ rekomendasi kepada pimpinan. o Pengambil Kebijakan (pimpinan organisasi): bertugas menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. o Birokrasi (karyawan): bertugas mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan.
- 19. Siklus Kebijakan Publik Pelaksanaan Kajian &,Penyusunan Naskah Akademis Formulasi,&,Legitimasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi,thd,Implemen? tasi,,Kinerja,&,Dampak Kebijakan Kebijakan Baru Agenda/ Pemerintah Kebijakan Tindakan Kebijakan Kinerja,&,Dampak Kebijakan Formulasi Kebijakan Agenda/Baru Sumber: diadopsi dari Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-‐Hall Publisher, Chicago. Policy research Policy analysis
- 20. Siklus Kebijakan Publik DUNN ! Structuring,Policy, problems; ! Forecasting,Policy,Future;, ! Recommending,Policy, Action;, ! Monitoring,Policy, Outcomes; ! Evaluating,Policy, Performances. PATTON,&,SAVICKY ! Verify,,define,,and,detail the,problem;, ! Established,evaluation,criteria; ! Identify,alternative,policies; ! Evaluate,alternative,policies; ! Display,&,select,among, alternative,policies; ! Monitor,policy,outcomes. MUSTOPADIDJAJA FORMULASI ! Pengkajian Permasalahan; ! Penyusunan Model; ! Penentuan Tujuan; ! Pengembangan Alternatif; ! Penentuan Kriteria Penilaian; ! Penilaian Alternatif ! Rekomendasi Kebijakan. IMPLEMENTATION. PERFORMANCE,EVALUATION SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,, FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION Sumber: Prof. Mustopadidjaja AR, SE.,MPIA.,Ph.D
- 21. Kaitan Kebijakan & Pelayanan Publik Kepuasan Masyarakat MANAJEMEN PELAYANAN Kelembagaan Ketatalaksanaan SDM Keuangan Pengembangan Sistem Kebijakan Makro Mikro Implementasi HULU HILIR
- 22. Kaitan Kebijakan & Pelayanan Publik KEBIJAKAN PUBLIK YANG BAIK MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH • Good Formulation; • Good Implementation; • Good monitoring & evaluation; • Good policy impacts. n Berkurangnya praktek KKN; n Sistem pemerintahan yang efisien, efektif dan berwibawa; n Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. PELAYANAN PUBLIK PRIMA • Berkualitas; • Transparan; • Akuntabel; • Mudah; • Murah; • Cepat; • Patut; • Adil; • Partisipatif.
- 23. Pelayanan Publik butuh Inovasi Inovasi tanpa pelayanan =. kehilangan makna Pelayanan tanpa Inovasi =.kering &, hambar Inovasi &.Inovasi ibarat 1.koin dengan 2. sisi yang.tidak bisa dipisahkan
- 24. Trend Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- 25. Terima Kasih Administrasi Negara Adaptif untuk Menjamin Eksistensi Negara dan Kesinambungan Pelayanan Publik … !!