Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan karena berbagai faktor seperti negara berkembang dan multietnis. Prinsip-prinsip Good Governance perlu diterapkan, seperti partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas. Struktur tata kelola perusahaan seperti dewan direksi dan komite dewan dapat mendukung penerapan Good Corporate Governance.

1. Nama Mahasiswa : Rizki Aditama
NIM : 55117110027
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
Menurut saya benar bahwa sangat sulit menerapkan Good Governance (GCG & GGG ) di
Indonesia, karena beberapa faktor diantaranya adalah Negara yang sedang berkembang, multi
etnis, multi suku dan budaya, negara kepulaun dan lain sebagainya. Good Governance di
Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi
yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut
proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi
yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan
Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good Governance diIndonesia
belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya.
Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan
akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance. (Rhius Lase, 2008)
Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan
pemerintah dalam menciptaka iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah mulai
diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga
memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam
proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus
menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih
baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang
pelaksanaan Good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika
dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir
pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent
of development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang
sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good Governance. (Riandsa Anugerah
Febrian, 2009)
Konsep yang efektif dan efisien untuk menerapkan Good Governance (GCG & GGG ) di
Indonesia adalah dengan menjalankan prinsip Good Governance. Prinsip-prinsip Good
Governance antara lain:
1. Partisipasi Masyarakat (Participation)
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan
mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul
dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. 2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,
lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak
yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan
prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga
masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat
bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang
berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung
dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang
dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki
pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi
perspektif tersebut. (Junia Friska Capah, 2013)
Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam
sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap
badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan
landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan
yang bersih dan amanah. (Riandsa Anugerah Febrian, 2009)

3. Daftar Pustaka
Rhius Lase, 2015. http://celotehlestarius.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-konsep-good-
governance.html, (25 September 2017, jam 06.30)
Junia Friska Capah, 2013. http://unicapah19.blogspot.co.id/2013/03/implementasi-good-
governance-di.html, (25 September 2017, jam 05.00)
Riandsa Anugerah Febrian, 2009. http://beritagratis.blogspot.co.id/2009/10/penerapan-good-
governance-di-indonesia.html, (25 September 2017, jam 05.30)
Board Of Director
Board of directors merupakan badan yang mewakili kepentingan para pemegang saham, dan
bertanggung jawab kepada mereka untuk serangkaian tugas tertentu, termasuk mendefinisikan
strategi perusahaan dan filosofi perusahaan, pengawasan eksekutif manajemen, dan
pelaksanaan pengendalian internal. (Atyanta Henggar, 2017)
Di Indonesia yang menggunakan dual board system sehingga terdapat pembagian divisi dewan
menjadi dua bagian yaitu yang pertama Supervisory board (Dewan Komisaris) yang bertindak
sebagai agen dari pemegang saham serta memiliki tanggung jawab untuk menunjuk,
mengawasi dan member masukan anggota dewan manajemen dan juga mengembangkan
strategi perusahaan yang mendasar. Kedua adalah Management board yang bertanggung jawab
terhadap menjalankan fungsi harian manajemen bisnis, divisi atau melakukan fungsi control
di Indonesia Management board sering juga disebut dengan Dewan Direksi. (Atyanta
Henggar, 2017)
Board Committees
Board of committees mulai berkembang sejak beberapa tahun terakhir dan saat ini terus
mengalami peningkatan. Terdapat dua jenis umum dari Board of committees , tipe yang
pertama adalah Management Support atau Operating Committee yang bertugas untuk
memberikan masukan kepada manajemen mengenai keputusan. Tipe yang kedua adalah
komite sebagai monitoring yang bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham
dengan menyediakan tujuan, tinjauan independen urusan perusahaan, khususnya yang
berkaitan dengan legalitas, integritas, dan kualitas etis dari kegiatan perusahaan. (Atyanta
Henggar, 2017)
Sebagai Board of committees memiliki tanggung jawab komite, antara lain :
1. Meninjau dan menyetujui strategi dan kebijakan Grup dan pendekatan untuk digunakan
dalam Ulasan Kompensasi tahunan Grup remunerasi;
2. Memastikan bahwa dukungan kinerja terkait pengaturan kompensasi strategi bisnis dan
memberikan keseimbangan menantang yang sesuai antara risiko dan imbalan;
3. Mempertimbangkan undang-undang, peraturan, pedoman dan rekomendasi yang berkaitan
dengan remunerasi dan tata kelola perusahaan;

4. 4. Pemantauan tingkat dan struktur remunerasi untuk manajemen senior, termasuk kinerja
individu terhadap tujuan dan merekomendasikan remunerasi masing-masing anggota Dewan
eksekutif, dan
5. Menyediakan laporan tahunan kepada Dewan dan pemegang saham dari kebijakan
remunerasi Perseroan. (Atyanta Henggar, 2017)
Board Composition dan Board Power
Board composition dapat dibagi dalam tiga kategori, antara lain: Insider Director , Affiliated
outside director, dan Independent outside director . Board composition dapat dipengaruhi oleh
struktur kepemilikan perusahaan dan biasanya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan
board independence dan keragaman (perusahaan dan pengalaman industri, latar belakang
fungsional, dll) dari board members. Board independence mengacu pada dewan perusahaan
yang memiliki mayoritas outside directors independen. Dibandingkan dengan papan insider-
didominasi, papan luar yang didominasi diyakini morevigilant dalam memantau perilaku
manajerial dan pengambilan keputusan perusahaan. Sebuah papan yang terdiri dari direksi
dengan beragam rangkaian keahlian fungsional (marketing, teknik, keuangan, dll) industry
experiences, kualifikasi pendidikan, etnis dan jenis kelamin campuran mungkin lebih siap
untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan dan memberikan para
eksekutif dengan saran dan konsultasi dari berbagai perspektif. (Atyanta Henggar, 2017)
Board power memiliki wewenang untuk memilih dan mengatur keadaan sebuah board didalam
perusahaan, selain itu Board power memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan dan hal-
hal terkait kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. (Atyanta
Henggar, 2017)
Implementasinya Dalam Kontek Good Corporate Governance Di Indonesia
Tentu dengan adanya pembagian-pembagian seperti Board of Director, Board Committes,
Board Power dan Board Composition akan sangat berpengaruh bagi penerapan GCG di
perusahaan maupun di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan sistem kerja yang baik tentu
akan lebih mudah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. (Atyanta Henggar, 2017)
Sistem pembagian struktur yang baik akan membantu dalam mewujudkan perusahaan yang
jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya pembagian
ini juga akan membantu mengurangi praktek white collar crime yang hingga saat ini masih
menjadi musuh bersama dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Manfaat
lain dari penerapan sistem ini adalah dengan sistem kepengurusan yang baik akan
meningkatkan produktivitas perusahaan dan tentu hal ini dapat menarik modal investor dengan
biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik
maupun internasional. (Atyanta Henggar, 2017)
Di Indonesia walaupun masing-masing jenis perusahaan memiliki Board of Director, Board
Committes, Board Power dan Board Composition yang berbeda-beda tetapi menurut saya di
Indonesia yang terpenting adalah kejujuran dari setiap anggota board karena sistem
kepengurusan yang baik tidak akan memberi dampak yang baik jika tidak ada kejujuran dari
setiap anggota. Sistem kepengurusan di Indonesia saat ini masih ada yang belum menerapkan
kejujuran di masing-masing board sehingga banyak kasus perusahaan yang melibatkan anggota
board , keadaan seperti ini harus segera diperbaiki agar dapat mewujudkan perusahaan yang

5. berkembang dengan menerapkan prinsip GCG yaitu Transparansi,
Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Kewajaran dan Kesetaraan. (Atyanta
Henggar, 2017)
Indonesia memiliki beberapa jenis perusahaan diantaranya perusahaan swasta dan juga
perusahaan BUMN. Kedua jenis perusahaan ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam
hal pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi, dimana pada perusahaan swasta
cenderung mengangkat keluarga dari pemilik perusahaan dan digabungkan dengan
beberapa orang professional serta karyawan yang memiliki karir gemilang dan bisa
masuk dalam dewan komisaris dan direksi. Sedangkan dipihak BUMN, pengangkatan
dewan komisaris dan dewan direksi sangat dipengaruhi oleh pemerintah, dimana dalam hal
ini diwakilkan oleh menteri BUMN, jadi dalam hal ini menteri bisa mengangkat professional
dari luar perusahaan ataupun pejabat karir dari perusahaan itu sendiri. (Joey Elly Tulung,
2016)
DAFTAR PUSTAKA
Atyanta Henggar, 2017. https://atyantahenggar.wordpress.com/2017/03/29/good-corporate-
governance-di-indonesia-serta-perbedaan-board-of-director-board-committes-board-power-
board-composition-dan-implementasinya/, ( 23 September 2017, jam 06.00)
Joey Elly Tulung, 2016. http://www.kompasiana.com/jaztia/komposisi-dewan-komisaris-
dan-dewan-direksi-bank-pembangunan-daerah-se-indonesia_579d8a7b337b61923511ce57,
(23 September 2017, jam 21.00)