Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Secara singkat, pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Manfaatnya antara lain terwujudnya keadilan gender dan partisipasi yang setara dalam pembangunan, namun masih terdapat tantangan pelaksanaann

1. PENGARUSUTAMAAN GENDER
NAMA : NOVI HERLIANA
NIM : 21102090
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN

2. PENDAHULUAN
Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang
dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya
pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa
membedakan jenis kelamin tertentu. Pada hakikatnya pembangunan manusia
menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai
alat bagi pembangunan.
Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih terdapat
kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup.
Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang sering kali saling
berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Persoalan paling penting yang
menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan
pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.
Belum lagi persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat
menjadi faktor pnghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

3. PEMBAHASAN
Persepsi masyarakat tentang gender adalah menyatakan
bahwa gender sama dengan jenis kelamin.
Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis .
Definisi gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan
pada laki – laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial
dan budaya.
Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan
adanya kesenjangan gender yang berimplikasi adanya
diskriminasi terhadap salah satu pihak.

4. Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau
laki – laki dalam hal akses dan control atas sumber
daya, kesempatan, status, hak, peran dan
penghargaan akan tercipta kondisi yang tidak adil.
Isu gender merupakan salah satu isu utama
pembangunan khusunya pembangunan sumber daya
manusia.
Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup
perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG
namun masih menunjukkan kesenjangan gender baik
pada bidang pendidikan, kesehatan,ekonomi, sosial
budaya dan bidang strategi lainnya.

5. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional
dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam
aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki – laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program
kegiatan diberbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Diperlukannya pengarusutamaan gender sebagai alat yang menciptakan
suatu strategi agar dapat mewujudkn pembangunan yang adil, efektif dan
akuntabel oleh seluruh penduduk baik perempuan maupun laki – laki.
Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses
perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan
manfaat bagi perempuan

6. 7 Prasayarat Implementasi PUG :
1. Komitmen
Terkait dengan dituangkannya visi dan misi, rencana strategis didaerah dalam bentuk RPJMD dan
rencana strategi perangkat daerah ( Renstra ).
2. Kebijakan
Dalam bentuk Regulasi, Pemantauan dan Evaluasi serta kerangka akuntabilitas.
3. Kelembagaan
contohnya dengan adanya kelompok kerja PUG ( POKJA ), Focal Point, Forum, Sekretariat PPRG
dan Tim teknis lainnya
4. Sumber Daya
Meliputi sumber daya manusia, material dan pendanaan.
SDM kuatitas harus mencukupi, kualitas harus memadai dalam hal pengetahuan dan pemahaman
tentang PUG serta ketrampilan dalam melakukan analisis dan fasilitasi.
Ketersediaan dana untuk kegiatan pelatihan, workshop dan seminar adalah cara untuk meningkatkan
kualitas SDM dan mendukung pelaksanan PUG.
5. Data terpilah
Sangat penting dalam melakukan analisis kebijakan dan program – program apakah sudah responsive
gender atau belum

7. 6. Alat Analisis
Tersedianya alat – alat dan instrument bagi aparat pelaksana dalam upaya mewujudkan
perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi yang responsive gender
7. Partisipasi
bentuk parisipasi misalkan dalam hal dorongan masyarakat terhadap pemerintahan,
partisipasi dengan dialog dan diskusi.
Sasaran dan subtansi dari tujuan PUG :
 Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender
 Memberikan perhatian khusus pada kelompok maginalisasi sebagai dampak dari bias
gender
 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak dengan melakukan tindakan yang
responsive gender dibidang masing – masing.

8. Manfaat PUG :
• Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender
• Terbukanya akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan
• Terwujudnya partisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk dalam hal pengambilan
keputusan.
• Terwujudnya kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan
• Terwujudnya manfaat yang sama dari hasil pembangunan
Masalah yang harus menjadi perhatian dalam implementasi PUG :
• Pelabelan peran perempuan dan laki – laki
• Adanya beban ganda yang harus dijalankan oleh seorang perempuan.
• Adanya proses marginalisasi perempuan dimana perempuan diletakkan dipinggir sehingga
posisinya dianggap tidak penting.
• Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan
• Terjadinya subordinasi dari laki – laki terhadap perempuan yakni perbedaan pengalaman dan
sudut pandang antara perempuan dan laki – laki.

9. PENUTUP
Masih adanya daerah yang menghadapi berbagai permasalahan dalam upaya percepatan
PUG. Masalah yang biasa dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang
memahami PUG ditingkat Kabupaten / Kota dan pelaksanaannya, keterbatasan anggaran
dan perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak tidak sama bentuknya antara daerah satu dengan
daerah lainnya. Oleh karena itu diperlukan strategi yang dilakukan dalam menfasilitasi
dan mendampingi pelaksanaan PUG didaerah perlu dilihat dan dievaluasi kembali
sehingga diharapkan kedepannya status kelembagaan daerah akan menjadi dasar agar
lebih efektif tersebarnya SDM serta dana yang responsif gender