SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Perspektif Perencanaan Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi
Dr.	
  Tri	
  Widodo	
  W.	
  Utomo,	
  SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Disampaikan pada Seminar	
  Kajian Pengembangan Kompetensi SDM	
  BNN
Jakarta,	
  28	
  Oktober 2020
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Model	
  Proses	
  
Perencanaan
Peren-­‐
canaan
Konteks/	
  
Agenda	
  
Setting
Monev
Baer, W.C. (1997). General Plan
Evaluation Criteria: An Approach to
Making Better Plans. Journal of the
American Planning Association,
63(3),329-342.
Konteks 1:
Kejahatan Narkotik sbg Kejahatan Berdampak Sistemik
NAR	
  
KOBA
Dampak
Sosial
Dampak
Ekonomi
Dampak
Kamtib
Dampak
Politik
Dampak
Kemanusiaan
-­‐ Degradasi mutu SDM	
  
-­‐ Lost	
  Generation
-­‐ Mentalitas lembek,	
  
dll
-­‐ Perpecahan RT
-­‐ Rapuhnya kohesi sosial
-­‐ Kadar	
  kesehatan rendah,	
  dll
-­‐ Rendahnya produktivitas
-­‐ Rendahnya income	
  per	
  capita
-­‐ Pengurangan anggaran untuk
kesejahteraan,	
  dll
-­‐ Kriminalitas meningkat
-­‐ Menurunnya rasa	
  aman di	
  tengah
masyarakat
-­‐ Pemakaian senjata secara illegal,	
  dll
-­‐ Stabilitas politik dapat
terancam
-­‐ Pemanfaatan oleh
kelompok separatis,	
  dll
Konteks 2a:
Human	
  Capital	
  ASN	
  2005-­‐2025	
  (Bappenas)
Berwawasan global
Menguasai	
  IT	
  &	
  Bahasa	
  Asing
Networking	
  yang	
  luas
Bangkom
?
Konteks 2b:
Human	
  Capital	
  BNN	
  2017-­‐2045
Bangkom
?
2017-­‐2025
ASN	
  tangguh,	
  
profesional dan
terpercaya
2025-­‐2035
ASN	
  inovatif,	
  
kolaboratif,	
  dan
dinamis
2035-­‐2045
ASN	
  adaptif dan
global	
  networking
Konteks 3: Dynamic	
  Governance Able	
  People
•Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-­‐SDM	
  
yang	
  kompeten dan kapabel
•Pembetukan sistem merit	
  dalam
manajemen ASN
•Peningkatan/pengembangan kompetensi
dan kapasitas SDM	
  secara berkelanjutan
Agile	
  Process
•Perlunya membangun kelembagaan
pemerintah yang	
  agile,	
  cepat,	
  efektif,	
  dan
efisien
•Pentingnya menciptakan tata kelola
kebijakan yang	
  berbasis pada proses	
  
pencarian bukti/masalah (eveidence-­‐
based)
Sumber: Neo  &  Chen  (2007)
PENDORONG
UTAMA
-­‐ Dynamic	
  Governance	
  terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk menghasilkan
dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive	
  policy)	
  melalui pengembangan dynamic	
  
capabilities	
  (mencakup kemampuan thinking	
  ahead,	
  thinking	
  again	
  dan thinking	
  across)	
  
pada proses	
  pembangunan able	
  people	
  dan agile	
  process
-­‐ Dasar dari proses	
  menghasilkan dynamic	
  governance	
  adalah landasan nilai budaya
(institutional	
  culture)	
  yang	
  dimiliki oleh bangsa
Adaptive Policies
• Terlaksananya kebijakan yang	
  adaptif
• Dihasilkan melalui inovasi,	
  
kontekstualisasi (evidence-­‐based),	
  
implementasi
TUJUAN
Perencanaan Bangkom ASN BNN 1:
Manajemen Krisis &	
  PK
Manajemen
Emergensi
Manajemen
Risiko
Komunikasi
Krisis
Pengambilan
Keputusan
Perencanaan Bangkom ASN BNN 2:
Penguatan IT	
  &	
  Digital	
  Talent
Cyber	
  Security	
  
Analyst
Cloud	
  Architect XR	
  Designer
Platform	
  Designer Content	
  Developer Data	
  Analyst
Perencanaan Bangkom ASN BNN 3:
Transformasi Kelembagaan
CyberHierachy
Sumber: Dr.	
  Bima Haria Wibisana,	
  2020
Pengembangan
Business	
  Process
Teknik Kolaborasi
Analisis Stakeholder
Advokasi Kebijakan
Analisis Organisasi
Perencanaan Bangkom ASN BNN 4:
Organisasi Pembelajar &	
  Kapasitas Perubahan
✓
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
✓
✓
✓
✓
Perencanaan Bangkom ASN BNN 5:
Co-­‐creation	
  &	
  Crowdsourcing
Sumber: Yuswohady (2020)
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …	
  !!
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...
Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...
Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...Tri Widodo W. UTOMO
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Yudiwid
 
Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara
Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi NegaraSekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara
Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
SINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi Nawacita
SINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi NawacitaSINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi Nawacita
SINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi NawacitaTri Widodo W. UTOMO
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin
 
Refleksi Inovasi Administrasi Negara
Refleksi Inovasi Administrasi NegaraRefleksi Inovasi Administrasi Negara
Refleksi Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanKajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURTri Widodo W. UTOMO
 
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas Bangsa
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas BangsaPembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas Bangsa
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi Tri Widodo W. UTOMO
 
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RBMerawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RBTri Widodo W. UTOMO
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...
Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...
Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di...
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
 
LAN dan Administrasi Negara
LAN dan Administrasi NegaraLAN dan Administrasi Negara
LAN dan Administrasi Negara
 
Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara
Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi NegaraSekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara
Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara
 
SINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi Nawacita
SINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi NawacitaSINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi Nawacita
SINOVAN, Urgensinya Dalam Akselerasi Nawacita
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Refleksi Inovasi Administrasi Negara
Refleksi Inovasi Administrasi NegaraRefleksi Inovasi Administrasi Negara
Refleksi Inovasi Administrasi Negara
 
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanKajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas Bangsa
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas BangsaPembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas Bangsa
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas Bangsa
 
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
 
Adaptive Organization
Adaptive OrganizationAdaptive Organization
Adaptive Organization
 
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RBMerawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
 

Similar to Perspektif Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Tri Widodo W. UTOMO
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanPerencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanDadang Solihin
 
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterKompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterTri Widodo W. UTOMO
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanDadang Solihin
 
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN   KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN   KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...Oswar Mungkasa
 
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan PemerintahIKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan PemerintahTri Widodo W. UTOMO
 
yayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptx
yayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptxyayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptx
yayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptxFaridRz1
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalCucu Sya'diah
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
BAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.doc
BAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.docBAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.doc
BAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.docsyakurabdul2
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanHubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanDadang Solihin
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...
SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...
SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...humannisa
 
Ruang lingkup dan pentingnya eko sdm
Ruang lingkup dan pentingnya eko sdmRuang lingkup dan pentingnya eko sdm
Ruang lingkup dan pentingnya eko sdmYuca Siahaan
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Perspektif Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (20)

Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
 
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanPerencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
 
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterKompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
 
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis PerencanaanArti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan
 
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN   KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN   KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAK...
 
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan PemerintahIKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
 
yayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptx
yayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptxyayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptx
yayukPKN2_Agenda3_Manajemen Strategis.pptx
 
perencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasionalperencanaan pembangunan nasional
perencanaan pembangunan nasional
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
SANKRI
SANKRISANKRI
SANKRI
 
Penguatan Pengkajian Lemhannas
Penguatan Pengkajian LemhannasPenguatan Pengkajian Lemhannas
Penguatan Pengkajian Lemhannas
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
BAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.doc
BAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.docBAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.doc
BAHAN AJAR Adm.Pembangunan Genap.doc
 
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem PerencanaanHubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Perencanaan
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
 
SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...
SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...
SM.Humannisa Rubina Lestari.55117010003. Hapzi Ali.External Macro Environment...
 
Ruang lingkup dan pentingnya eko sdm
Ruang lingkup dan pentingnya eko sdmRuang lingkup dan pentingnya eko sdm
Ruang lingkup dan pentingnya eko sdm
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Perspektif Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

  • 1. Perspektif Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Dr.  Tri  Widodo  W.  Utomo,  SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Disampaikan pada Seminar  Kajian Pengembangan Kompetensi SDM  BNN Jakarta,  28  Oktober 2020 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. Model  Proses   Perencanaan Peren-­‐ canaan Konteks/   Agenda   Setting Monev Baer, W.C. (1997). General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans. Journal of the American Planning Association, 63(3),329-342.
  • 3. Konteks 1: Kejahatan Narkotik sbg Kejahatan Berdampak Sistemik NAR   KOBA Dampak Sosial Dampak Ekonomi Dampak Kamtib Dampak Politik Dampak Kemanusiaan -­‐ Degradasi mutu SDM   -­‐ Lost  Generation -­‐ Mentalitas lembek,   dll -­‐ Perpecahan RT -­‐ Rapuhnya kohesi sosial -­‐ Kadar  kesehatan rendah,  dll -­‐ Rendahnya produktivitas -­‐ Rendahnya income  per  capita -­‐ Pengurangan anggaran untuk kesejahteraan,  dll -­‐ Kriminalitas meningkat -­‐ Menurunnya rasa  aman di  tengah masyarakat -­‐ Pemakaian senjata secara illegal,  dll -­‐ Stabilitas politik dapat terancam -­‐ Pemanfaatan oleh kelompok separatis,  dll
  • 4. Konteks 2a: Human  Capital  ASN  2005-­‐2025  (Bappenas) Berwawasan global Menguasai  IT  &  Bahasa  Asing Networking  yang  luas Bangkom ?
  • 5. Konteks 2b: Human  Capital  BNN  2017-­‐2045 Bangkom ? 2017-­‐2025 ASN  tangguh,   profesional dan terpercaya 2025-­‐2035 ASN  inovatif,   kolaboratif,  dan dinamis 2035-­‐2045 ASN  adaptif dan global  networking
  • 6. Konteks 3: Dynamic  Governance Able  People •Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-­‐SDM   yang  kompeten dan kapabel •Pembetukan sistem merit  dalam manajemen ASN •Peningkatan/pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM  secara berkelanjutan Agile  Process •Perlunya membangun kelembagaan pemerintah yang  agile,  cepat,  efektif,  dan efisien •Pentingnya menciptakan tata kelola kebijakan yang  berbasis pada proses   pencarian bukti/masalah (eveidence-­‐ based) Sumber: Neo  &  Chen  (2007) PENDORONG UTAMA -­‐ Dynamic  Governance  terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive  policy)  melalui pengembangan dynamic   capabilities  (mencakup kemampuan thinking  ahead,  thinking  again  dan thinking  across)   pada proses  pembangunan able  people  dan agile  process -­‐ Dasar dari proses  menghasilkan dynamic  governance  adalah landasan nilai budaya (institutional  culture)  yang  dimiliki oleh bangsa Adaptive Policies • Terlaksananya kebijakan yang  adaptif • Dihasilkan melalui inovasi,   kontekstualisasi (evidence-­‐based),   implementasi TUJUAN
  • 7. Perencanaan Bangkom ASN BNN 1: Manajemen Krisis &  PK Manajemen Emergensi Manajemen Risiko Komunikasi Krisis Pengambilan Keputusan
  • 8. Perencanaan Bangkom ASN BNN 2: Penguatan IT  &  Digital  Talent Cyber  Security   Analyst Cloud  Architect XR  Designer Platform  Designer Content  Developer Data  Analyst
  • 9. Perencanaan Bangkom ASN BNN 3: Transformasi Kelembagaan CyberHierachy Sumber: Dr.  Bima Haria Wibisana,  2020 Pengembangan Business  Process Teknik Kolaborasi Analisis Stakeholder Advokasi Kebijakan Analisis Organisasi
  • 10. Perencanaan Bangkom ASN BNN 4: Organisasi Pembelajar &  Kapasitas Perubahan ✓ http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf ✓ ✓ ✓ ✓
  • 11. Perencanaan Bangkom ASN BNN 5: Co-­‐creation  &  Crowdsourcing Sumber: Yuswohady (2020)
  • 12. Terima Kasih Semoga Bermanfaat …  !! PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL