Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan dan pembangunan dalam peningkatan pelayanan publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tentang struktur kekuasaan dan kewenangan lembaga negara, hubungan lintas kewenangan, dasar hukum kewenangan LAN, agenda setting reformasi pelayanan publik, serta kendala-kendala reformasi pelayanan. Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang manajemen kebijakan dan upaya peningkatan pel

1. ManajemenKebijakan & Pembangunan DalamPeningkatanPelayananPublik MuatanTeknisSubstantif KMKP NoorsyamsaDjumara DeputiBidangKajianManajemenKebijakandanPelayanan (KMKP) Tri Widodo W. Utomo KepalaPusatKajianManajemenKebijakan (KMK) DisampaikanuntukDiklatpim III LAN Jakarta, 16 April 2011

2. Siapadia? Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA TTL : Yogyakarta, 15-07-1968 NIP : 19680715 199401 1 001 Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/ Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187 Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500

3. FormasiKekuasaan Negara

5. Hakmengambiltindakan

7. StrukturKewenangan LAN

8. StrukturKewenangan LAN

9. HubunganLintasKewenangan Ketiga Jenis Kewenangan tsb tidak saling men-DEROGASI, melainkan komplementer LexSuperioriderogatlexInferiori Lex Spesialis derogat lex Generalis Lex Posteriori derogatlexAnteriori

11. FUNGSI:

12. Pengkajiandanpenyusunankebijakannasionaltertentudibidangadministrasinegara.

13. Pengkajiankinerjakelembagaandansumberdayaaparaturdalamrangkapembangunanadministrasinegaradanpeningkatankualitassumberdayaaparatur.

14. Pengkajiandanpengembangan MANAJEMEN KEBIJAKAN & PELAYANAN dibidangpembangunanadministrasinegara.

15. Penelitiandanpengembanganadministrasipembangunandanotomasiadministrasinegara.

16. Pembinaandanpenyelenggaraandiklataparaturnegara.

17. Koordinasikegiatanfungsionaldalampelaksanaantugas LAN.

19. Visi & Misi LAN Visi: Menjadiinstitusiyghandaldalampengembangansistemadministrasinegara & peningkatankompetensi SDM penyelenggaranegara. Misi: Perumusanrekomendasikebijakanbidangadministrasinegara; Pengkajian, penelitian & pengembangandalambidangadministrasinegara; Penyelenggaraandiklataparaturnegara; Pembinaan diklataparaturnegara; Perkonsultasian & advokasibidangadm. negara; Pengembangan IPTEK administrasi; Peningkatankapasitasorganisasi LAN.

20. AnalisisLingstra LAN

21. ArahKebijakan & Strategi LAN

23. Membangunleadership & assesment center bagipenyiapanpemimpinmasadepan

24. Mengimplementasikanknowledge management, e-learning

26. Membangunkapasitasdanprofesionalismetenagafungsional

27. Meningkatkanbudayapelayanan (stakeholder service orientation)

28. Membangunjejaringkemitraanstrategispraktisidanlembagapendidikan DN/LN

29. Membangunlandasansistemknowledge management, e-learning, e-library

30. Menatakelembagaan LAN sesuaidengankebutuhanJangka Pendek 14 2009 2014 2025

32. Indekskemanfaatanhasilkajianlitbang;

33. JumlahLembagaDiklatygTerakreditasi;

34. JumlahWidyaiswaraygtersertifikasi;

35. Indeksmutupenyelenggaraandiklat;

36. Volume advokasi;

37. Jumlahkaryailmiahygdihasilkandibidangadministrasi;

39. Deputi KMKP TUGAS POKOK: Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. FUNGSI: Penyusunan telaahan kebijakan di bidang manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Pengkajian kebijakan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Pelaksanaan tugas lain yg ditetapkan oleh Kepala .

40. Pelaksanaan Kajian & Penyusunan Naskah Akademis Agenda Pemerintah Formulasi & Legitimasi Kebijakan Kebijakan Implementasi Kebijakan Tindakan Kebijakan LAN Evaluasi thd Implemen- tasi, Kinerja & Dampak Kebijakan Kinerja & Dampak Kebijakan PT & Lembaga Riset lainnya DPR-RI K/L terkait Kebijakan Baru Diadopsi dari Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago. Pemda Prov & Kab/Kot LAN dlmKonfigurasiSistemKebijakan

42. Indikasiketidakjelasanwilayahsubstansiantar unit kajiandi LAN Contoh: OtdaadalahtentangKebijakan; PelayananjugaKebijakan; Kelembagaan & SDA pun soalkebijakan. Jadi, apaituManajemenKebijakan?

44. Policy Management Diagram 1. Policy Analysis Policy Management 2. Policy Substances 3. Policy Relevant Dimensions

45. 1. Policy Analysis Policy Process 1: from Input to Outcomes 1 PP2: from Formulation to Implementation 2 3 Policy Impacts (either positive / negative) 4 Policy Approach, Policy Model, etc.

46. 2. Policy Substances Politics, Law & Decentralization 1 Development & Macro Economy 2 3 Socio-Humanitarian Policy (Basic Service) 4 Other Particular Sector Policy

47. 3. Policy Relevant Dimensions Public Engagement / Participation 1 Policy Capacity Building 2 3 Policy Transfer 4 Link between Research and Policy, etc.

51. Policy Actions menjadi agenda ygharusdijabarkanoleh masing2 unit kajiandi LAN, misalnyadlmbentukPedoman, DesainPembelajaran (Bimtek), dll.

53. RuangLingkupPelayananPublik PelayananBarangPublik: Pengadaan& penyaluranbarangpublikolehinstansipemerintahdengan APBN/APBD; Pengadaan & penyaluranbarangpublikoleh BUMN/BUMD; dan Pengadaan & penyaluranbarangpublikygpembiayaannyadiluarpoin 1 & 2 tapimenjadimisinegaraygditetapkandalamperaturanper-UU-an. PelayananJasaPublik: Penyediaan jasapublikolehinstansipemerintahdengan APBN/APBD; Penyediaan jasapublikoleh BUMN/BUMD; Penyediaan jasapublik yang pembiayaannyadiluarpoin 1 dan 2 tetapimenjadimisinegara yang ditetapkandidalamperaturanperundang-undangan. Pelayananadministratif : Tindakanadministratifpemerintahygdiwajibkanolehnegara& diaturdalamper-UU-an dalamrangkamewujudkanperlindunganpribadi, keluarga, kehormatan, martabat, danhartabendawarganegara. Tindakanadministratifolehinstansinonpemerintahygdiwajibkanolehnegara& diaturdalamper-UU-an, diterapkanberdasarperjanjiandgnpenerima.

55. Transparan;

56. Akuntabel;

57. Mudah;

58. Murah;

59. Cepat;

60. Patut;

61. Adil;

62. Partisipatif.

63. Berkurangnya praktek KKN;

64. Sistem pemerintahan yg efisien, efektif & berwibawa;

65. Aturan & praktek yg non diskriminatif;

67. Adanyabudayarisk aversion (tdkmenyukairesiko).

68. KurangnyakemampuanstafPemdauntukmelakukananalisadalampembuatan SP ygakurat.

69. Belummengakomodirkelompokmasyarakatdengankebutuhankhusus (cacat, jompo, wanitahamil).

70. Belumadanyasisteminsentif & disinsentifbagipetugaspelayananygmenunjukkankinerjatinggiatausebaliknya.

71. SP yang belumberbasis IT jugamasihmembukaterjadinyakontaklangsungantaramasyarakatsbgpenggunajasadenganaparatpemerintah. Inidapatmenimbulkaneksesygtidakdiinginkan, sptdiskriminasi, kolusi, nepotisme, dsb.

73. Ciptakan “Strategimengepungdari 8 penjurumataangin”  benchmark SamsatJatim (Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Samsat Link, Samsat Corner di Mall, SamsatKeliling, SIM Corner, Samsat Payment Point).

74. ConvertPelayananTerpadu 1 Atap  1 Pintu (Perpres No. 27/2009).

75. Perkuatmind-set & culture-set SDM pelayanan (untukmengimbangisisiprosedural / SP).