SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Disampaikan pada Pembahasan Materi Sekolah Legislatif
DPP Partai Golkar
Jakarta, 12 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
2
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
Prologue:Prologue:Prologue:Prologue: DikotomiDikotomiDikotomiDikotomi PolitikPolitikPolitikPolitik––––AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi
o Goodnow rejected party (political) control over
administration.
o Certain areas of administration should be isolated
from politics.
o The central argument of Wilson and Goodnow was
that politics and patronage threatened the efficiency
of administration and that, in general, administrative
and political questions were and should be distinct.
administration begins where politics ends.
Birokrasi dan politik hidup di ruang steril/isolasi yang
tidak membuka peluang interaksi (checks n balances)
3
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
RelasiRelasiRelasiRelasi PolitikPolitikPolitikPolitik----AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi
o Politics and administration are complementary.
o Politics and administration are (and should be) distinct but interconnected,
OR, politics and administration are (and should be) interconnected but
distinct" (Overeem, 2006).
Peran Legislatif tidak hanya perumusan kebijakan (policy making) dan
menetapkan anggaran (budgeting), namun juga pengawasan (controlling) dan
penyerapan aspirasi masyarakat (channeling & managing public aspiration).
Inipun masih belum cukup, Legislatif dituntut untuk memainkan peran yang
lebih strategis sekaligus sinergis urgensi Gagasan Sekolah Legislatif.
4
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
MengapaMengapaMengapaMengapa LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif DituntutDituntutDituntutDituntut LebihLebihLebihLebih????
Memperkecil kemungkinan negara / pemerintah gagal …
o PBB: jobless growth, ruthless growth, rootless growth, voiceless growth,
futureless growth;
o Peter Drucker: 6 deadly sins in public administration;
o Gerald E. Caiden: 178 bureaucratic pathology;
o David Korten (The Great Turning): dunia saat ini sedang mengidap 3 krisis
mendasar: kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan.
Memperkecil kesenjangan pembangunan (hindari sindrom Komedi Putar) …
o Akses Air Bersih: Banjarmasin 100%, Mamasa 10%, Mamberamo 4%;
o APM SMA: Padang Sidempuan 87%, Tulang Bawang 36%, Pegunungan
Bintang 7%;
o Rasio Dokter/100.000 jiwa: Banda Aceh 15, Kab. Kupang 1,4.
5
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
MengapaMengapaMengapaMengapa LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif DituntutDituntutDituntutDituntut LebihLebihLebihLebih????
Political
Leader
Rakyat
Adminis-
trative
Leader
Pemerin-
tah
Trust
Based
Authority
BasedV.S.
Fungsi
Intermediary:
• Checks &
Balances
• Strategic
partnership
Accountability Line
Mandate Line
6
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
MengapaMengapaMengapaMengapa LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif DituntutDituntutDituntutDituntut LebihLebihLebihLebih????
Sumber: Kompas, 11-4-2015
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik
7
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
UrgensiUrgensiUrgensiUrgensi SekolahSekolahSekolahSekolah LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif
SEKOLAH
LEGISLATIF
POKOK (legislasi, budget, kontrol);
DASAR (pendidikan politik,
rekrutmen calon pemimpin);
PENDUKUNG (negosiasi, resolusi
konflik, komunikasi publik, dsb);
STRATEGIS (quality assurance,
pelopor perubahan).
Diploma in Legislative Studies;
Political Leadership Program;
Parliamentary Courses;
Capacity Building for Cadres
(communication skills, conflict
handling, policy analysis, etc.);
Community Empowerment Program
Pimpinan Partai;
Anggota Legislatif;
Pengurus Partai;
Kader Partai;
Simpatisan Partai;
Konstituen;
Masyarakat Umum.
Perguruan Tinggi
Lembaga Diklat
Pemerintah/Swasta
Interest Groups
8
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi DiklatDiklatDiklatDiklat AparaturAparaturAparaturAparatur untukuntukuntukuntuk SekolahSekolahSekolahSekolah LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif
o Orientasi Jangka Panjang
o Kompetensi yang ingin dibangun
o Jenis Diklat
o Metode Pembelajaran
9
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
OrientasiOrientasiOrientasiOrientasi MasaMasaMasaMasa DepanDepanDepanDepan
Bagaimana pola karir di Parpol bagi kadernya? Adakah
indikator kinerja kader untuk rencana promosi?
10
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi
o Eselon I: kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkola-
borasi untuk menangani isu nasional strategis dan memimpin
peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi dan arah
kebijakan yang tepat.
o Eselon II: kepemimpinan strategis yaitu kemampuan
menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin
keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan.
o Eselon III: kepemimpinan manajerial taktikal yaitu kemampuan
menetapkan program instansinya dan memimpin keberhasilan
pelaksanaan program.
o Eselon IV: kepemimpinan operasional yaitu kemampuan
menetapkan kegiatan dan memimpin keberhasilan pelaksanaan
kegiatan.
Pemimpin
Perubahan
Kompetensi utama (core
competence) apa yang harus
dimiliki oleh kader Partai?
11
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
JenisJenisJenisJenis DiklatDiklatDiklatDiklat
Diklat untuk pejabat
struktural. Tujuan
membangun
kemampuan
manajerial Kepemim
pinan
Teknis
Fungsi-
onal
Diklat untuk pegawai.
Tujuan membangun
kemampuan teknis
Diklat untuk pejabat fungsional
tertentu. Tujuan membangun
kemampuan pada fungsi
tertentu (penelitian, audit,
perencana, dll)
Jenis pendidikan & pelatihan
apa yang cocok untuk bidang
legislatif & politik?
12
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
MetodeMetodeMetodeMetode DiklatDiklatDiklatDiklat
Double-loop learning peserta memperoleh manfaat dari materi pembelajaran,
untuk dipergunakan dalam melakukan perubahan. Perubahan ini harus memberi
manfaat bagi organisasi & stakeholders-nya.
Prinsip 10 : 20 : 70 10% masa diklat dilakukan di kelas (teori, diskusi, sharing
pengalaman); 20% coaching dan mentoring; 70% belajar di tempat kerja (praktek).
Dengan pola ini, maka sekuensi diklat menjadi On – Off.
Experiential learning sumber pembelajaran bukan hanya dari
instruktur/fasilitator, namun juga dari sesama peserta diklat.
Belajar juga tidak hanya dari hal-hal yang belum diketahui,
namun justru dari pengalaman masa lalu.
Bagaimana metode terbaik
diklat untuk bidang legislatif
& politik?
13
Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com
More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com
LOGO
KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan
TerimaTerimaTerimaTerima KasihKasihKasihKasih
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Yudiwid
 
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanKajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
 
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi Tri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka InvestasiKebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka InvestasiDadang Solihin
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaTri Widodo W. UTOMO
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanDadang Solihin
 
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankAnalis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankTri Widodo W. UTOMO
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCAPeran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Pengelolaan Organisasi Pemerintahan
Kebijakan Pengelolaan Organisasi PemerintahanKebijakan Pengelolaan Organisasi Pemerintahan
Kebijakan Pengelolaan Organisasi PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PADStrategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PADDadang Solihin
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Banyuwangi: Sentuhan Emas Raja Midas
Banyuwangi: Sentuhan Emas Raja MidasBanyuwangi: Sentuhan Emas Raja Midas
Banyuwangi: Sentuhan Emas Raja MidasTri Widodo W. UTOMO
 
Wo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajabWo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajabMuslihin Hilim
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management
Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge ManagementKebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management
Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge ManagementHendro Subagyo
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaDadang Solihin
 

What's hot (20)

Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
 
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanKajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
 
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...
 
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
Membangun Indonesia Inklusif Tanpa Diskriminasi
 
Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka InvestasiKebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kerangka Investasi
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
 
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankAnalis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCAPeran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
 
Kebijakan Pengelolaan Organisasi Pemerintahan
Kebijakan Pengelolaan Organisasi PemerintahanKebijakan Pengelolaan Organisasi Pemerintahan
Kebijakan Pengelolaan Organisasi Pemerintahan
 
Strategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PADStrategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam Rangka Peningkatan PAD
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
 
Banyuwangi: Sentuhan Emas Raja Midas
Banyuwangi: Sentuhan Emas Raja MidasBanyuwangi: Sentuhan Emas Raja Midas
Banyuwangi: Sentuhan Emas Raja Midas
 
Wo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajabWo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajab
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management
Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge ManagementKebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management
Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
 

Similar to Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara

977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx
977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx
977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptxEsemkaDn
 
Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya
Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan PengendaliannyaMonitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya
Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan PengendaliannyaDadang Solihin
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationTri Widodo W. UTOMO
 
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...Tri Widodo W. UTOMO
 
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Tri Widodo W. UTOMO
 
Diagnosa Organisasi,.....................
Diagnosa Organisasi,.....................Diagnosa Organisasi,.....................
Diagnosa Organisasi,.....................lisa hidayati
 
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RIOptimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RIDadang Solihin
 
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIKMAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIKkiki taqiudin
 
4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx
4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx
4. Rev0610_SWOT Analysis.pptxediwarsudi
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikKeren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikHabibullah Al Faruq
 
Kuliah Kebijakan Publik
Kuliah Kebijakan PublikKuliah Kebijakan Publik
Kuliah Kebijakan PublikDadang Solihin
 
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang ProfesionalInovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang ProfesionalTri Widodo W. UTOMO
 
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih EkaputraMateri training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputramistertipr
 
Manajemen Perubahan Organisasi.pptx
Manajemen Perubahan Organisasi.pptxManajemen Perubahan Organisasi.pptx
Manajemen Perubahan Organisasi.pptxsilviyachaniago
 
Public Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan MasalahAdePutraTunggali
 
Perencana yang Profesional dan Modern
Perencana yang Profesional dan ModernPerencana yang Profesional dan Modern
Perencana yang Profesional dan ModernDadang Solihin
 

Similar to Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara (20)

Perancangan policy brief,
Perancangan policy brief, Perancangan policy brief,
Perancangan policy brief,
 
977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx
977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx
977f9_integritas_dan_wawasan_kebangsaan.pptx
 
Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya
Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan PengendaliannyaMonitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya
Monitoring dan Evaluasi: Pengertian, Metode, Teknik, dan Pengendaliannya
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
 
Strategi Bagi Trainer Pada Diklat
Strategi Bagi Trainer Pada DiklatStrategi Bagi Trainer Pada Diklat
Strategi Bagi Trainer Pada Diklat
 
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
 
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
 
Manajemen Industri PR
Manajemen Industri PRManajemen Industri PR
Manajemen Industri PR
 
Diagnosa Organisasi,.....................
Diagnosa Organisasi,.....................Diagnosa Organisasi,.....................
Diagnosa Organisasi,.....................
 
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RIOptimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI
 
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIKMAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
 
4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx
4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx
4. Rev0610_SWOT Analysis.pptx
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi PublikKeren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
Keren! Prospek Kerja Administrasi Negara/Administrasi Publik
 
Kuliah Kebijakan Publik
Kuliah Kebijakan PublikKuliah Kebijakan Publik
Kuliah Kebijakan Publik
 
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang ProfesionalInovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
 
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih EkaputraMateri training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra
Materi training menejemen kehumasan Jasaraharja by Tarsih Ekaputra
 
Manajemen Perubahan Organisasi.pptx
Manajemen Perubahan Organisasi.pptxManajemen Perubahan Organisasi.pptx
Manajemen Perubahan Organisasi.pptx
 
Public Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
 
Perencana yang Profesional dan Modern
Perencana yang Profesional dan ModernPerencana yang Profesional dan Modern
Perencana yang Profesional dan Modern
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

Sekolah Legislatif Dalam Perspektif Administrasi Negara

  • 1. Disampaikan pada Pembahasan Materi Sekolah Legislatif DPP Partai Golkar Jakarta, 12 April 2017 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. 2 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO Prologue:Prologue:Prologue:Prologue: DikotomiDikotomiDikotomiDikotomi PolitikPolitikPolitikPolitik––––AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi o Goodnow rejected party (political) control over administration. o Certain areas of administration should be isolated from politics. o The central argument of Wilson and Goodnow was that politics and patronage threatened the efficiency of administration and that, in general, administrative and political questions were and should be distinct. administration begins where politics ends. Birokrasi dan politik hidup di ruang steril/isolasi yang tidak membuka peluang interaksi (checks n balances)
  • 3. 3 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO RelasiRelasiRelasiRelasi PolitikPolitikPolitikPolitik----AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi o Politics and administration are complementary. o Politics and administration are (and should be) distinct but interconnected, OR, politics and administration are (and should be) interconnected but distinct" (Overeem, 2006). Peran Legislatif tidak hanya perumusan kebijakan (policy making) dan menetapkan anggaran (budgeting), namun juga pengawasan (controlling) dan penyerapan aspirasi masyarakat (channeling & managing public aspiration). Inipun masih belum cukup, Legislatif dituntut untuk memainkan peran yang lebih strategis sekaligus sinergis urgensi Gagasan Sekolah Legislatif.
  • 4. 4 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO MengapaMengapaMengapaMengapa LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif DituntutDituntutDituntutDituntut LebihLebihLebihLebih???? Memperkecil kemungkinan negara / pemerintah gagal … o PBB: jobless growth, ruthless growth, rootless growth, voiceless growth, futureless growth; o Peter Drucker: 6 deadly sins in public administration; o Gerald E. Caiden: 178 bureaucratic pathology; o David Korten (The Great Turning): dunia saat ini sedang mengidap 3 krisis mendasar: kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan. Memperkecil kesenjangan pembangunan (hindari sindrom Komedi Putar) … o Akses Air Bersih: Banjarmasin 100%, Mamasa 10%, Mamberamo 4%; o APM SMA: Padang Sidempuan 87%, Tulang Bawang 36%, Pegunungan Bintang 7%; o Rasio Dokter/100.000 jiwa: Banda Aceh 15, Kab. Kupang 1,4.
  • 5. 5 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO MengapaMengapaMengapaMengapa LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif DituntutDituntutDituntutDituntut LebihLebihLebihLebih???? Political Leader Rakyat Adminis- trative Leader Pemerin- tah Trust Based Authority BasedV.S. Fungsi Intermediary: • Checks & Balances • Strategic partnership Accountability Line Mandate Line
  • 6. 6 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO MengapaMengapaMengapaMengapa LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif DituntutDituntutDituntutDituntut LebihLebihLebihLebih???? Sumber: Kompas, 11-4-2015 http://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik
  • 7. 7 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO UrgensiUrgensiUrgensiUrgensi SekolahSekolahSekolahSekolah LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif SEKOLAH LEGISLATIF POKOK (legislasi, budget, kontrol); DASAR (pendidikan politik, rekrutmen calon pemimpin); PENDUKUNG (negosiasi, resolusi konflik, komunikasi publik, dsb); STRATEGIS (quality assurance, pelopor perubahan). Diploma in Legislative Studies; Political Leadership Program; Parliamentary Courses; Capacity Building for Cadres (communication skills, conflict handling, policy analysis, etc.); Community Empowerment Program Pimpinan Partai; Anggota Legislatif; Pengurus Partai; Kader Partai; Simpatisan Partai; Konstituen; Masyarakat Umum. Perguruan Tinggi Lembaga Diklat Pemerintah/Swasta Interest Groups
  • 8. 8 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi DiklatDiklatDiklatDiklat AparaturAparaturAparaturAparatur untukuntukuntukuntuk SekolahSekolahSekolahSekolah LegislatifLegislatifLegislatifLegislatif o Orientasi Jangka Panjang o Kompetensi yang ingin dibangun o Jenis Diklat o Metode Pembelajaran
  • 9. 9 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO OrientasiOrientasiOrientasiOrientasi MasaMasaMasaMasa DepanDepanDepanDepan Bagaimana pola karir di Parpol bagi kadernya? Adakah indikator kinerja kader untuk rencana promosi?
  • 10. 10 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi o Eselon I: kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkola- borasi untuk menangani isu nasional strategis dan memimpin peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi dan arah kebijakan yang tepat. o Eselon II: kepemimpinan strategis yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan. o Eselon III: kepemimpinan manajerial taktikal yaitu kemampuan menetapkan program instansinya dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program. o Eselon IV: kepemimpinan operasional yaitu kemampuan menetapkan kegiatan dan memimpin keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pemimpin Perubahan Kompetensi utama (core competence) apa yang harus dimiliki oleh kader Partai?
  • 11. 11 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO JenisJenisJenisJenis DiklatDiklatDiklatDiklat Diklat untuk pejabat struktural. Tujuan membangun kemampuan manajerial Kepemim pinan Teknis Fungsi- onal Diklat untuk pegawai. Tujuan membangun kemampuan teknis Diklat untuk pejabat fungsional tertentu. Tujuan membangun kemampuan pada fungsi tertentu (penelitian, audit, perencana, dll) Jenis pendidikan & pelatihan apa yang cocok untuk bidang legislatif & politik?
  • 12. 12 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO MetodeMetodeMetodeMetode DiklatDiklatDiklatDiklat Double-loop learning peserta memperoleh manfaat dari materi pembelajaran, untuk dipergunakan dalam melakukan perubahan. Perubahan ini harus memberi manfaat bagi organisasi & stakeholders-nya. Prinsip 10 : 20 : 70 10% masa diklat dilakukan di kelas (teori, diskusi, sharing pengalaman); 20% coaching dan mentoring; 70% belajar di tempat kerja (praktek). Dengan pola ini, maka sekuensi diklat menjadi On – Off. Experiential learning sumber pembelajaran bukan hanya dari instruktur/fasilitator, namun juga dari sesama peserta diklat. Belajar juga tidak hanya dari hal-hal yang belum diketahui, namun justru dari pengalaman masa lalu. Bagaimana metode terbaik diklat untuk bidang legislatif & politik?
  • 13. 13 Questions & feedback? Email me – dave@learnppt.com More PowerPoint resourcesand downloads available at learnppt.com.learnppt.com LOGO KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan